• Menyatakan TerdakwaMalindas Saleleubaja, SHtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagai mana Dakwaan Primair.

  2. Menjatuhkan Pidana kepada TerdakwaMalindas Saleleubaja, SH denganpidana penjaraselama5 (Lima) Tahunserta denda sebesarRp.200.000.000.

  Menghukum Terdakwa Malindas Saleleubaja, SH untuk membayar Uang Pengganti sejumlah sejumlah Rp. 169.618.115,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu seratus lima belas rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

  Penuntut Umum:
  FUAD AR RAHIM, SH
  Terdakwa:
  MALINDAS SALELEUBAJA,SH

• Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MALINDAS SALELEUBAJA,SH Diwakili Oleh : FERDISON,SH.DKK
  Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FUAD AR RAHIM, SH

  Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MALINDAS SALELEUBAJA, SHberupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangidengan masa PENAHANAN KOTA yang telah dijalani terdakwa, denganperintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar Pidana denda sebesar Rp.200.000.000.

  kepada Terdakwa Malindas Saleleubaja,SH dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun serta denda sebesar Rp.200.000.000.

  Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingTerdakwa MALINDAS SALELEUBAJA, SH;Halaman 55 dari 63 halaman Putusan No 7/TIPIKOR/2021/PT PDG7.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 38/Pid.susTPK/2020/PN.PDG., tanggal 9 Februari 2021 atas nama Terdakwa MALINDASSALELEUBAJA, SH dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan Terdakwa MALINDAS SALELEUBAJA, SH tidak terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan

  ;Membebaskan Terdakwa MALINDAS SALELEUBAJA, SH dari Dakwaan yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Tersebut , atau setidaktidaknyamenyatakan melepaskan Terdakwa MALINDAS SALELEUBAJA, SH dari semuatuntutan hukum ( Onstlag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191ayat (2) KUHAP;Menyatakan Terdakwa MALINDAS SALELEUBAJA, SH bebas demi hukum;Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat TerdakwaMALINDAS SALELEUBAJA, SH ke dalam kedudukan semula;Membebankan ongkos perkara kepada Negara.Atau

  dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i joPasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa Malindas Saleleubaja, S,H.

• SALELEUBAJA, SH Selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) .Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Camat Pagai Selatan Nomor 16Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 terdakwa menunjuk Tim PendampingSwakelola Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tingkat Kecamatan DiKecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran2018 yang terdiri dari :MALINDAS SALELEUBAJA, SH (Ketua), RISENSRI,S.Sos (Anggota) dan LABORA PURBA, S.

  Dalam pembuatan perecanaan seharusnya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat ( Pokmas ) yang sudah dibentuk namun kenyataannya perencanaanberupa pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan atas arahan dan petunjuk dari terdakwa kepada Malindas Saleleubaja, SH dan Ekky Eben Ezer dibuat oleh saksi YENDRA NURDIN ALS Pak AJO selaku Tim TeknisPendamping desa tanpa sepengetahuan dari masingmasing Kelompok Masyarakat dan setelah selesai tidak

  dan memberi petunjuk kepada Malindas Saleleubaja,SH dan Ekky Eber Ezer agar Surat Permohonan Pencairan Danadarikelompok Masyarakat tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri sebagai persyaratan untuk proses pencairan dana.2.

  Terhadap sisa dana yang tidak dipergunakan tersebut telahdipergunakan untuk kepentingan terdakwa, Malindas Seleleubaja,SH dan Ekky Eber Ezer dan pihak lain yang tidak berhak untukmenerima/mempergunakan dana tersebut, hal ini berarti telah memperkayadiri terdakwa dan orang lain yang tidak berhak menerima dan menggunakandana tersebut.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 700 /K.9/LHP/INSPKKM/X2020 tanggal 23

  dan memberi petunjuk kepada Malindas Saleleubaja,SH dan Ekky Eber Ezer agar Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kelompok Masyarakat tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri sebagai persyaratan untuk proses pencairan dana.2.

• 20018, kemudian diangkat secara defenitif berdasarkan PetikanKeputusan Bupati Kepulauan Mentawai No. 821.2/Ill.a/344/BKPSDMtanggal 5 Juli 2018 dan selaku pengguna Anggaran (PA) merangkapHalaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDGPejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan BupatiKepulauan Mentawai Nomor 307 Tahun 2017 tentang PenunjukanPejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Atas PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten KepulauanMentawai dan Malindas

  Dalam pembuatan perencanaan seharusnya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang sudah dibentuk namun kenyataannyaperencanaan berupa pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) danRencana Anggaran Biaya (RAB) untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan atas arahan dan petunjuk dari Rahmat Jaya, S.H, kepada Terdakwa dan Malindas Saleleubaja, S.H, maka Terdakwa dan MalindasSaleleubaja, S.H, meminta kepada saksi Yendra Nurdin als Pak Ajoselaku Tim Teknis Pendamping Desa untuk membuatkan KerangkaAcuan Kerja

  SPM : 0034/SPMLSPID/PAGSEL/2018 tanggal 3 September 2018 sebesar Rp.599,880,000, dari nilai SP3 atas pekerjaan PembangunanInfrastruktur Pedesaan sebanyak 40 (empat puluh) Pokmas padakegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaanRp1.996.600.000,Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi penggunaan anggaran oleh Terdakwa, Rahmat Jaya, S.H, dan Malindas Saleleubaja,S.H, sudah melaporkan sesuai dengan tahap pencairan anggaran namHalaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDGun

  Membuat laporan realisasi keuangan kepada Pengguna Anggaran.+ Bahwa dalam pelaksanakan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018 Rahmat Jaya, S.H selaku PenggunaAnggaran mengangkat Malindas Saleleubaja, S.H selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pendamping Kecamatandengan tugas sebagai berikut:1. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bertugas :a. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.b.

  untuk melakukan pengelolaan kegiatan Program Pembangunan Infastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018, maka Terdakwa dan Malindas Saleleubaja, S.H. melaksanakan pekerjaan mulai dari perencanaan sampai selesai berupa pembentukan Pokmas, pembuatan Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Perjanjian Pemberian Kerja dengan Pokmas, melakukan pembelian material yang dibutuhkan berupa Semen, Kericil,pasir, Gerobak, cangkul, sekop dan alat kelengkapan kerja lainnya, pHalaman 36 dari 74 halaman

• 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Toto bin Sali) terhadap Penggugat (Yani Hendra Malindas binti Anen);
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636000,- ( enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

• Makalo dengan jumlah Rp.106.500.000,-

• 1 (satu) buah Stempel/Cap dengan tulisan Toko Masabuk Jaya Sikakap-Mentawai 0759-322020

Barang bukti 1 s/d 189 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Malindas Saleleubaja, S.H

• Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dirampas untuk negara sebagai kompensasi pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa.

7.