Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat sms tanda bukti pesanan nomor ;- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;- 1 (satu) buah buku catatan/rekapan nomor ;- 2 (dua) lembar kertas manifesto ;- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor yang sudah naik ; Dirampas untuk dimusnahkan ;- Uang sebanyak Rp. 2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;Dirampas untuk kepentingan negara ;8.

dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwatetap ditahan;5 Menetapkan barang bukti berupa:e uang sebanyak Rp. 2.924.000, (dua juta sembilan ratus dua puluh empat riburupiah);Dirampas untuk Negara ;e 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang didalamnyaterdapat sms tanda bukti pesanan nomor;e 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;e 1 (satu) buah buku catatan/rekapan nomor;e 2 (dua) lembar kertas manifesto

JHONsebelum Terdakwa ditangkap ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa :1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat smstanda bukti pesanan nomor ;1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;Uang Tunai sebesar Rp. 2.924.000, (dua juta sembilan ratus dua puluh empat riburupiah) ;1 (satu) buah buku catatan/rekapan nomor ;2 (dua) lembar kertas manifesto ;1 (satu) lembar kertas catatan nomor yang sudah naik ;Menimbang, bahwa

tulang punggung keluarga ;2425Menimbang, bahwa dengan memperhatikan halhal yang memberatkan dan hal halyang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjarayang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :1 (satu) buah Handphone merkSamsung warna hitam yang didalamnya terdapat sins tanda bukti pesanan nomor, (satu)buah Handphone merk Nokia warna hitam, (satu) buah buku catatan/rekapan nomor, 2(dua) lembar kertas manifesto

diatas dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh ) hari ;26275 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;6 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;7 Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang didalamnyaterdapat sms tanda bukti pesanan nomor ;e 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;e 1 (satu) buah buku catatan/rekapan nomor ;e 2 (dua) lembar kertas manifesto

Meitika binti Poltak Manifesto Sinaga);

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan damai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

memenuhi pula keperluannya menurutpermintaan zaman dalam segala soal agraria;. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewuj udkan penjelmaandari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan.Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azaskerokhanian Negara dan citacita bangsa, seperti yang tercantumdidalam Pembukaan Undangundang Dasar.. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaandari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalampasal 33 Undangundang Dasar dan Manifesto

Penetapan Presiden No. tahun 1960 (LembaranNegara 1960 No.10) tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesiatanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garisgaris besar dari padahaluan Negara dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960;d. Pasal 5 jo. 20 Undangundang Dasar;oODengan persetuj uan Dewan Perwakilan Rakyat Got ongRoyong.Memutuskan:Dengan mencabut:1.

Lain dari itu hukum agrarianasional harus mewujudkan penjelmaan dari pada azas kerokhanian, Negara dancitacita Bangsa, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan,Kerakyatan dan Keadilan Sosial serta knususnya harus merupakan pelaksanaan daripada ketentuan dalam pasal 33 Undangundang Dasar dan Garisgaris besar daripada haluan Negara yang tercantum didalam Manifesto Politik Republik Indonesiatanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan didalam Pidato Presiden tanggal 17Agustus 1960.Berhubung

perbutanperbuatan yang didalilkan Penggugat/Terbanding tersebut, justru Tergugat/Pembanding sebagai kepala keluarga terbukti bertanggungjawab, Tergugat/Pembanding secara maksimal telah berusaha memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga, dari kebutuhan kesehatan, pendidikan menyekolahkan anakanak hingga menikahkan kedua orang anakanaknya; Bahwa positaposita gugatan Penggugat/Terbanding yang mendalilkan adanya wanita idaman lain (WIL) pada tahun 1985 adalah tidak benar,. dalil tersebuthanya merupakan manifesto

PRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 19 TAHUN 1964TENTANGKETENTUANKETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuanketentuan dalam pasal 24 Undangundang Dasar, perlu ditetapkan ketentuanketentuan pokok mengenaikekuasaan kehakiman yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar Negara,alat Revolusi dan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai HaluanNegara, serta pedomanpedoman pelaksanaannya.Mengingat : 1.

Menurut Penggugat bantahanTergugat yang menyatakan dalil Penggugat hanya mengadaada danmerupakan manifesto dari ketidakpuasan keinginan maupunpikiranPenggugat yang belebihan dan bermacammacam adalah dalil yang tidakLugas dan Tegas menjelaskan secarat detail apa yang dimaksud. Justrudari dalil tersebut tersurat dengan Tegas jika Penggugat selama hidupberumah tangga dengan Tergugat sejak tahun 1985 sudah mengalami fasekehidupan yang tidak puas dengan sikap Tergugat sebagai kepala rumahtangga.

atas nama Saidong Rahim, bukan Rahim Saidong atauRahim, berarti Saidong adalah anaknya Rahim, jadi Penggugat/Pembanding/Termohon kasasi bapaknya Saidong dan neneknya adalahRahim, jadi nama yang tidak benar dan tidak tepat, bukti P.1 memang tidakaslinya, sebab asli P.1 (inci ) dari obyek sengketa atas nama Saidong yangsudah dikonversi pada tahun 1959, telah terjadi perubahan yang dibuatdalam TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA,atas Magge Bin Saidong;Bahwa rinci perlu dipahami setelah manifesto

Bahwa perlu di pahami, bahwa manifesto politik sebagai landasan politikatau sebagai garisgaris besar daripada haluan Negara (LN 196010),yng merupakan anamat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960, bahwadalam konsiderans mencabut dengan dicabutnya ketentuanketentuanagraria dari Zaman Hindia Belanda, yaitu Asas Domein sebagai dasardaipada perundangundangan Agraria yang berasal dari Hindia Belanda(Pasal 1 Agraria Besluit S 1870118), S 1875119a, S 187494f, S 187755 dan S 188858, dengan mencabut seluruh

persidangan, makahancurlah hukum itu sendiri;Bahwah Ilmu Hukum tidak dapat berdiri sendiri, itulah sampai ada saksiahli dalam suatu kasus hukum, namun kekeliruan Para Saksi Ahli dalammelihat dan mencermati Kasus ini sama halnya dengan Majelis Hakim, tidakpaham tentang Komunis, Negara Komunis, Partai Komunis di Negara NonKomunis berdasarkan Ideologinya, Ideologi Komunis di dunia dan diIndonesia ada karena kejadian masa lalu masuk dalam ilmu sejara (berawaldari sebuah karya berjudul The Communist Manifesto

Nama "partai kKomunisberawal dari sebuah karya berjudul The Communist Manifesto dari Karl Marxdan Friedrich Engels yang diterbitkan tahun 1850. Konsep Lenin untuk sebuahpartai komunis mencakup sistem politik yang lebih besar. Salah sau Buku yang sangal menark nantinya yang terkall dengan POIP imPerjuangan dan Marhaenisme yaitu buku seorang perwira inteljen pada masa Orde Baru yaiu Mol.

RanBahwa, selanjutnya Tergugat pada huruf (c) menyebutkan, untukmenegakkan disiplin dalam pelaksanaan penugasan Partai berdasarkankebijakan dan /atau perintah Partai perlu ditegaskan aturan Partai dandisiplin;Bahwa, Tergugat selanjutnya dalam huruf d menyebutkan bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Permberhentian SebagaiAnggota Partai NasDem saudari Rokiyah.Bahwa, Tergugat selanjutnya pada bagian Mengingat menyebutkan :Manifesto

Manifesto Perjuangan Partai NasDEm;2. Anggaran Dasar Partai NasDem;3.

kesepakatan yangmemuaskan para pihak yang bersangkutan.Lebih lanjut, Para Penggugat sebagai anak adat juga dilindungi secarahukum dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23Tahun 2008, tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat PapuaDan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.Selain itu tindakan peralihan hak atas tanah oleh Para Tergugat yangtidak berhak atas tanah ulayat perorangan yang merupakan milik ibukandung Para Penggugat selaku anak adat bertentangan denganPrinsip Manifesto

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Manifesto ProgramAksi Partai Gerindra, ditetapkan di Jakarta pada tangal 8 Oktober 2014.Bahwa berdasarkan uraian huruf a, b dan c jelas menampakkan penggugattelah bekerja secara profesional sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya(Tupoksi) tanpa adanya peraturan yang dilanggar baik secara internal maupuneksternal dan bahkan tidak ada melakukan kesalahan atau terbukti bersalahmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku berdasarkan putusanpengadilan

Subiantodi Jakarta ( Fotocopi dengan tanda tangan asli) ; Surat tanggal 5 Juli 2017 Nomor : 01/AdvMR/VII/2017, Perihal :Permintaan Penangguhan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan KetuaDPRD Kota Padang ( Fotocopi sesuai dengan aslinya ) ; Surat tanggal 5 Juli 2017 Nomor : 01/AdvMR/VII/2017, Perihal :Permintaan Penangguhan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan KetuaDPRD Kota Padang, yang ditujukan kepada Pimpinan Bamus, dibuatdan ditandatangani oleh Penggugat ( Fotocopi sesuai dengan aslinya);AD/ART Manifesto

HaruS merupakan pelaksanaan daripada Dekrit Presidentanggal 5 juli 1959 dan Manifesto Politik Republik Indonesiasebagai yang ditegaskandalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960;j.

Sesuai dengan ideology manifesto politik dan platform Partai Demokrat,dngan sungguhsungguh saya akan terus menjalankan danmemperkuat persatuan,Harmonl..............cccceeceeceeeeeeeeeeeees4harmoni, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemukberdasarkan pancasila, UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia danBhineka Tunggal Ika;4.

sertamemenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segalasoal agraria;c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan daripada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan,Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerohanian Negara dancitacita bangsa seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UndangUndang Dasar;d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan daripada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33Undang Undang Dasar dan Manifesto

sembelih.Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SELBahwa komunisme adalah sebuah paham yang menghendakimasyarakat menganut paham komunis dimana komunisme itu sendirimenginginkan adanya masyarakat tanpa kelas lebih spesifik lagi dalambeberapa praktik di beberapa dunia masyarakat tanoa agama dimanaalatalat produksi digunakan untuk kepentingan sosial secara bersama.Bahwa ajaran itu didapatkan yang paling otentik ahli kira ada di dalamDesk kapitalnya Karl Mark, yang kedua dalam buku Manifesto

l 1899 No. 214 jo. 1906 No. 434, sebagaimana diubah danditambah, tidak berlaku lagi oleh karena hakhak itu, seperti yangtersebut dalam manifesto politik tidak sesuai lagi dengan alam pikiranbangsa Indonesia;Bahwa Perusahaan Negara Pertamina, menurut peraturan yang lamadan sesuai dengan bagian Penjelasan Atas Peraturan PemerintahPengganti Undang Undang, angka 4, Perou Nomor : 44 Tahun 1960selaku pemegang konsesi, secara hukum perusahaan negaratersebut kemudian berubah sebagai Pemegang KuasaPertambangan

Lain dari itu hukum agraria nasional harusmewujudkan penjelmaan dari pada azas kerokhanian, Negara dan citacita Bangsa, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan,Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial serta khususnya harusmerupakan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 33 Undangundang Dasar dan Garis Garis besar dari pada haluan Negara yangtercantum didalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17Agustus 1959 dan ditegaskan didalam Pidato Presiden tanggal 17Agustus 1960;Berhubung

sebagai berikut :a) Uraian knusus BERPENDAPAT halaman pertamae Huruf cBahwa hukum = agraria nasional itu harusmewujudkan penjelmaan dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan,Kebangsaan, Kerakyatan dan keadilan sosial, sebagai asas kerohanianNegara dan citacita bangsa seperti yang tercantum di dalam PembukaanUndangUndang Dasar 1945.e Huruf dBahwa hukum agraria tersebut harus pulamerupakan pelaksanaan dari Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuandalam pasal 33 UndangUndang Dasar 1945 dan Manifesto

ketentuanketentuannya sebagai berikut :a) Uraian knusus BERPENDAPAT halaman pertama HurufcBahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dariKetuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dankeadilan sosial, sebagai asas kerohanian Negara dan citacita bangsa sepertiyang tercantum di dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945.Huruf dBahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari DekritPresiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 UndangUndangDasar 1945 dan Manifesto

Bukti P41 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, AD/ART Manifesto ProgramAksi Partai Gerindra ;42. Bukti P42 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Komisi Nasional AntiKekerasan Terhadap Perempuan Nomor: 03/7/KNAKTP/Pemantauan/Surat Rekomendasi/VI/2020, tanggal 2 Juni 2020,Hal: Surat Rekomendasi Komnas Perempuan untuk KasusPemecatan Sari.