MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHENA SEKAR DONA BINTI PARWOTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

   ., MH
   Terdakwa:
   MARTHENA SEKAR DONA BINTI PARWOTO

dilakukan secara swakelola tetapi kenyataan dilapanganpekerjaanya pembangunan sekolah baru tersebut dibagibagi masingmasing olehterdakwa, Daniel sarrian, dan Siswanto;Bahwa pekerjaan tersebut dalam pelaksanaannya tidak boleh dibagibagi;Bahwa terhadap total pekerjaan yang tidak selesai saksi tidak mengetahuinya;Bahwa Progres fisik bangunan belum mencapai 45%;Bahwa terhadap keterangan saksi ada yang tidak benar mengenai pembagianpekerjaan itu sepengetahuan Konsultan dibagi mengerjakannya;SaksiSiswanto Marthena

korupsi berlaku untuk semua orang, tidak persoalkan ada atau tidaknya Jabatanatau kedudukan, unsur Setiap orang dalam Pasal 3 haruslah dihubungkan dengan unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan, menurut Pasal ini pelaku tindak Pidana Korupsi adalah orangmemangku suatu Jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan yang diperoleh dariketerangan saksi Arianto Bataraggoa, saksi Ir.Tato Pasau, saksi Siswanto Marthena

orang perseorangan atau korporasi dalamilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yangcakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawabanpidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyekhukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkanketerangan saksi Arianto Bataraggoa, saksi Ir.Tato Pasau, saksi Siswanto Marthena

saksi Ir Tato Pasau, saksiSiswanto, saksi Danil Sarrin dan keterangan ahli Mahayuddin serta dengan keteranganterdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan unitSekolah baru SMPN Butu Buda dikerjakan secara swakelola namun pada kenyataannyadalam pelaksanaan dikerjakan secara perpaket masingmasing dikerjakan oleh terdakwaPaulina Rara, terdakwa Daniel Sarrin (perkara terpisah), dan saksi Iswanto;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arianto Bataraggoa, saksiSiswanto Marthena

Tato Pasau, saksi Siswanto Marthena dan saksi Yansen menerangkan bahwaterhadap item pekerjaan yang dikerjakan sendiri oleh terdakwa sampai pada bulanDesember 2010 tidak selesai dikerjakan oleh terdakwa sesuai dengan Rencana AnggaranBelanja (RAB) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, begitujuga halnya ahli Mahayuddin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa adalah selaku Ketua Komite dimana terdakwa melakukan pekerjaanberupa pekerjaan 3 (tiga) ruang kelas, Pekerjaan

tersebutdiucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untukumum padahari Jumat, tanggal 27 Nopember 2020 dan dihadiri secara elektronik olehKuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; Hal. 3 Putusan No. 85/B/2021/PT.TUN.SBYBahwa, terhadap putusan tersebut pihak Pembanding/Penggugattelah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember 2020 denganAkta Permohonan Banding Nomor : 35/G/2020/PTUN.KPG, dan permohonanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat oleh MarthenA

tersebutdiucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untukumum padahari Jumat, tanggal 27 Nopember 2020 dan dihadiri secara elektronik olehKuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; Hal. 3 Putusan No. 85/B/2021/PT.TUN.SBYBahwa, terhadap putusan tersebut pihak Pembanding/Penggugattelah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember 2020 denganAkta Permohonan Banding Nomor : 35/G/2020/PTUN.KPG, dan permohonanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat oleh MarthenA