Ditemukan 22 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 01-04-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2388 K/Pdt/2014
Tanggal 1 April 2015 — I. 1. JAN G. WAIRISAL, ST; 2. EDWIN WALTER WAIRISAL, II. ELSYE PARERUNG VS 1. Dr. GEORGE MANUHUTU, dkk.
5418 Berkekuatan Hukum Tetap
  • demi mengelabui ibu/orang tua PenggugatIntervensi, (alm) Melchias Manuhutu/ayah Tergugat Intervensi setelahmemperoleh Serifikat Hak Milik 902/Kelurahan Rijali tanggal 22 Februari1993 dengan luas tanah 1636 m? (seribu enam ratus tiga puluh enam meterpersegi) beratas nama Melchias Manuhutu (alm) tersebut maka berselangbeberapa waktu kemudian dipisahkannya sebagian bidang tanah seluas328 m?
    direkayasa oleh(alm) Melchias Manuhutu/ayah Tergugat Intervensi, karena bagaimanamungkin !!!
    Melchias Manuhutu yang kini menjadi milik Pembanding/semula Para Penggugat;3. Menyatakan perjanjian sewamenyewa antara alm. Melchias Manuhutudengan Susan Ishak Parerung Akta Nomor 2 tanggal 2 Maret 1993 yangdibuat Notaris/PPAT Moh. Gimmin, S.H., dan yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Rostiaty Nahumarury, S.H., Akta Nomor 13 tanggal 24 Februari 2005adalah sah menurut hukum;4. Menyatakan Terbanding /semula Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;5.
    oleh putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap telah dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum dan Melchias Manuhutu juga harus menyerahkan tanahyang menjadi objek sengketa kepada Levina Wairisal/Tehupuring (ibudari Pemohon Kasasi); Bahwa setelah dilakukan eksekusi Melchias Manuhutu menawarkan jasauntuk mengurus balik nama Sertifikat Nomor 131/1970 dan karenaHal. 26 dari 30 hal. Put.
    atas nama Melchias Manuhutu alm. (ayah Penggugat asal), atastanah yang sama dengan luas berkurang menjadi 1.636 m2, atas perbuatanmelanggar hukum dari alm. Melchias Manuhutu, telah diterbitkan SertifikatBaru Nomor 902 atas nama Melchias Manuhutu tersebut, dan dari SertifikatNomor 902 tersebut oleh Melchias Manuhutu, telah dihibahkan seluas 328 m?Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 2388 K/Pdt/2014kepada almarhumah Levina Tehupuring (ibu Penggugat Intervensi), tanahseluas 328 m?
Register : 22-11-2012 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN AMBON Nomor 132/PDT.G/2012/PN.AB
Tanggal 10 Oktober 2013 — Dr. GEORGE MANUHUTU.Dkk
6926
  • Menetapkan Tergugat I Intervensi yang merupakan anak anak dari almarhum Melchias Manuhutu telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak berhak atas tanah obyek sengketa ;4. Menetapkan tanah obyek sengketa adalah peninggalan dari almarhum Geradus Tuhupuring , almarhum Josias Ferdinand Tuhupuring dan almarhum Levina Wairisal Tuhupuring yang selanjutnya diturunkan kepada Penggugat Intervensi dan ahli waris lainnya adalah sah sebagai milik ahli waris ;5.
    Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 902 Tahun 1993 atas nama Melchias Manuhutu tidak mempunyai kekuatan hukum ;6. Memerintahkan Tergugat I Intervensi untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan membongkar bangunan rumah milik almarhum Melchias Manuhutu yang berada diatas tanah obyek sengketa dengan aman dan tertib ;7. Membebankan Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2. 049.000,- (Dua juta empat puluh sembilan ribu rupiah) 8 .
    Bahwa perbuatan (Alm) MELCHIAS MANUHUTU yangdapat dikatagorikansebagai perobuatan melawan hak dan melawan hukum untuk tetap memprosessertifikat Hak Milik di atas tanah milik (Alm) GERADUS TEHUPURING, yangsemestinya harus jatuh beralih secara demi hukum kepada anakanaknyamaupun cucucucunya telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali dan tetap diatasbidang tanah yang sama yaitu penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor :131/1970 beratas nama (Alm) MELCHIAS MANUHUTU dkk, dan penerbitanSertifikat Hak Milik Nomor
    , Demi mengelabui lbu/Orang Tua PenggugatIntervensi, (Alm) MELCHIAS MANUHUTU/ayah Tergugst Intervensi setelahmemperoleh Serifikat Hak Milik 902/Kelurahan Rijali tanggal 22 Pebruari 1993dengan luas tanah 1636 M2 (seribu enam ratus tiga puluh enam meterpersegi) beratas nama MELCHIAS MANUHUTU (Alm) tersebut makaberselang beberapa waktu kemudian dipisahkannya sebagian bidang tanahseluas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) yang telahbersertifikat Hak Milik Nomor : 906/kelurahan Rijali
    Bahwa sebelum LEVINA WAIRISAL/TEHUPURING (alm) meninggal duniabeliau telah menyampaikan dan berpesan kepada kami Penggugat Intervensiselaku anak lakilaki agar nantinya mengurus kembali kintal/Tanah yangdimiliki oleh Bapak MELCHIAS MANUHUTU (Alm) Ayah tergugat Intervensikarena biliau (Bapak MELCHIAS MANUHUTU) telah perlente (menipu) Mama(LEVINA WAIRISAL/TEHUPURING (Alm) yakni orang tua/ibu PenggugatIntervensi bahkan lebih dari pada itu Beliau (Alm) LEVINA WAIRISAL/TEHUPURING mengeluarkan perkataan
    Menyatakan perjanjian bersama tanggal 2 maret 1993 Nomor : 02 antara(Alm) MELCHIAS MANUHUTU dengan SUSAN ISHAK PARERUNG(Alm) yang dibuat dihadapan Noteris dan pejabat pembuat Akta tanahMUHAMMAD GIMIN KOTTA, SH maupun Perjanjian perpanjangan sewa25menyewa tanggal 24 Pebruati 2005 Nomor : 13 antara Dr.
    MANUHUTU ; Bahwa Sertifikat Nomor 131 sudah dilumpuhkan oleh pengadilan dan diterbitkansertifikat Nomor 902 atas nama Melchias manuhutu, karena Melchias manuhutuberbuat sesuatu tidak wajar, Melchias Manuhutu memohonkan kepada levinatehupuring untuk mengurus sertifikat di Kantor Pertanahan, ternyata sertifikattersebut keluar tidak atas nama levina tehupuring tetapi atas nama MelchiasAVERILL seen sien risotto moniter ate in ninco aN RE Re Bahwa adanya sertifikat Nomor : 902 atas nama Melchias Manuhutu
Putus : 13-07-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 299 PK/Pdt/2016
Tanggal 13 Juli 2016 — I. JAN G. WAIRISAL, S.T. , II. ELSYE PARERUNG vs 1. Dr. GEORGE MANUHUTU, dkk
6316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melchias Manuhutu yang kini menjadi milik Pembanding/semulaPara Penggugat;3. Menyatakan perjanjian sewamenyewa antara alm. Melchias Manuhutudengan Susan Ishak Parerung Akta Nomor 02 tanggal 2 Maret 1993 yangdibuat Notaris/PPAT Moh.
    Melchias Manuhutu yang kini menjadi milikPembanding/semula Para Penggugat;Menyatakan perjanjian sewa menyewa antara alm. Melchias Manuhutudengan Susan Ishak Parerung Akta Nomor 2 tanggal 2 Maret 1993 yangdibuat Notaris/PPAT Moh.
    Olen karena dalamperjanjian sewa menyewa perkara ini berikut perpanjangannya telah terjadipenipuan dari pemberi sewa (Melchias Manuhutu dan anaknya yaitu Dr.
    George Manuhutu membuktikanbukti kKepemilikan atas tanah sengketa yang dimiliki Para Penggugat semula danbukti P3, P4, P5 dan P6 membuktikan adanya perjanjian sewa menyewaantara Melchias Manuhutu dengan Susan Ishak Parerung dan Dr.
Putus : 31-05-2011 — Upload : 09-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1736 K/PID.SUS/2010
Tanggal 31 Mei 2011 — Drs. JOSEF BERNADUS SEMADU SADIPUN
2914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketua DPD Partai Golkar KabupatenSikka untuk masa bhakti antar waktu 20042009 maka kepengurusan barudibawah pimpinan Saksi MELCHIAS MARKUS MEKENG mengajukan BantuanKeuangan untuk Partai Politik sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilanpuluh juta rupiah).
    Melchias Markus Mekeng,Hal. 11 dari 21 hal. Put.
    Melchias Markus Mekeng,Sekretaris Petrus Breckmans Roby Tulus, Bendahara Maria Konsili yangditunjukkan kepada Bupati Sikka yang tembusannya disampaikankepada Ketua KPUD Kabupaten Sikka dan Kepala Badan KesbangpolKabupaten Sikka ;8.
Putus : 05-05-2014 — Upload : 28-02-2015
Putusan PT AMBON Nomor 09/PDT/2014/PT.AMB
Tanggal 5 Mei 2014 — Dr. GEORGE MANUHUTU ; YOSIAS J.I.G. MANUHUTU ; Dra. WILHELMINA E. LIKLIKWATIL / MANUHUTU ; SARAH J. MANUHUTU, ; FREDERICK A.P. MANUHUTU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ADOLOF SELEKY, SH.MH, ; JAKOBIS SIAHAYA, SH, ;ORIANA ELKEL, SH, ; LAURITZKE MANTULAMETEN, SH, ;THEODORON M. SOULISA, SH VS ELSYE PARERUNG ; JAN G. WAIRISAL, ST ; EDWIN WALTERWAIRISAL
13031
  • Melchias Manuhutu yang kini menjadi milik Pembanding / semula Para Penggugat.3. Menyatakan perjanjian sewa-menyewa antara Alm. Melchias Manuhutu dengan Susan Ishak Parerung akta nomor 02 tanggal 02 Maret 1993 yang dbuat notaris / PPAT Moh. Gimmin SH dan yang dibuat di hadapan notaris / PPAT Rostiaty Nahumarury SH akta nomor 13 tanggal 24 Februari 2005 adalah sah menurut hukum.4. Menyatakan Terbanding I / semula Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi.5.
    /2014/PT.AMBSertifikat Hak Milik Nomor : 902/Kelurahan Rijali atas nama MELCHIASMANUHUTU (Alm) adalah sebuah keserakahan abadi tanoa beban ;Bahwa bukan itu saja, demi mengelabui bu / Orang Tua PENGGUGATINTERVENSI Alm MELCHAS ~MANUHUTU AYAH TERGUGAT INTERVENSI setelah memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor : 902/KelurahanRijali atas nama MELCHIAS MANUHUTUAImtersebut maka berselangbeberapa waktu kemudian dipisahkannya sebagian bidang tanah seluas 328 m?
    Yang diduga direkayasa oleh (Alm) MELCHIAS MANUHUTU/AyahTERGUGAT INTERVENSI karena bagaimana mungkin...
    George Manuhutu (salah satu ahiwaris Melchias Manuhutu) dengan Susan hak Parerung tanggal 1 Januari2005 dan berakhir 1 Januari 2010 dihadapan notaris / PPAT Moh. GimminKota dan Ny.
    MelchiasManuhutu Maupun George Manuhutu dengan Susan Shak Parerungkarena tidak mengetahui ada putusan kasasi Mahkamah Agung RI yangmenolak permohonan kasasi ahli wars Melchias Manuhutu.3. Bahwa terbanding / tergugat beretikad baik, tidak diserahkan objeksengketa setelah peranian sewamenyewa berakhir bukan kemauanterbanding / tergugat, tetapi dilarang pihak lain yaitu Jan G.
    Melchias Manuhutu yang kini menjadi milik Pembanding /semula Para PenggugatMenyatakan peranian sewamenyewa antara Alm. Melchias Manuhutudengan Susan hak Parerung akta nomor 02 tanggal 02 Maret 1993 yangdbuat notaris / PPAT Moh.
Putus : 23-03-2011 — Upload : 09-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1715 K/PID.SUS/2010
Tanggal 23 Maret 2011 — MUHAMAD LA ADY LAHUSA
3714 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DPD Partai Golkar KabupatenSikka untuk masa bhakti antar waktu 20042009, maka kepengurusan barudibawah pimpinan saksi MELCHIAS MARKUS MEKENG mengajukan BantuanKeuangan untuk Partai Politik sebesar Rp190.000.000,00 (Sseratus sembilanpuluh juta rupiah).
    Ketua DPD Partai Golkar KabupatenSikka untuk masa bhakti antar waktu 20042009, maka kepengurusan barudibawah pimpinan saksi MELCHIAS MARKUS MEKENG mengajukan BantuanKeuangan untuk Partai Politik sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilanpuluh juta rupiah).
    DPD Partai Golkar KabupatenSikka untuk masa bhakti antar waktu 20042009, maka kepengurusan barudibawah pimpinan saksi MELCHIAS MARKUS MEKENG mengajukan BantuanKeuangan untuk Partai Politik sebesar Rp190.000.000,00 (Seratus sembilanpuluh juta rupiah).
    Melchias Markus Mekeng,Sekretaris Petrus Breckmans Roby Tulus, Bendahara Maria Konsili yangditujukan kepada Bupati Sikka yang tembusannya disampaikan kepadaKetua KPUD Kabupaten Sikka dan Kepala Badan Kesbangpol KabupatenSikka ;8.
Register : 16-06-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 452/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 8 Maret 2021 — EMCO ASSET MANAGEMENT
2.MELCHIAS MARKUS MEKENG,
3.EDDY KURNIAWAN
253171
  • EMCO ASSET MANAGEMENT
    2.MELCHIAS MARKUS MEKENG,
    3.EDDY KURNIAWAN
    MELCHIAS MARKUS MEKENG, selaku SENIOR ADVISOR dari PT EMCOASSET MANAGEMENT yang beralamat di MenaraImperium 23rd Floor, Suite A, Jl. H. R. RasunaSaid Kav.1, RT.1/RW.6, Guntur, Jakarta Selatan,Memberikan kuasa kepada: PETRUSSELESTINUS, SH. ANTONIUS MON SAFENDY,SH. dkk. Advokat pada kantor hukum PetrusSelestinus & Associates, berkedudukan di RukoBeverly Unit E, Jl.
    MELCHIAS MARKUS MEKENG, selaku SENIOR ADVISOR dari PTEMCO ASSET MANAGEMENT yang beralamat di Menara Imperium23rd Floor, Suite A, JI. H. R. Rasuna Said No.Kav.1, RT.1/RW.6, Guntur,Jakarta Selatan.Selanjutnya akan disebut TERGUGAT II.3. EDDY KURNIAWANselakuDirektur Utama PT. EMCO ASSETMANAGEMENTMenara Imperium 23rd Floor, Suite A, JI. H. R.
Putus : 27-02-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1210 K/Pdt/2008
Tanggal 27 Februari 2009 — Drs. Y.B. SEMADU SADIPUN, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD II) Partai Golkar, Kabupaten Sikka, masa bhakti Tahun 2004
2512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MELCHIAS MARKUS MEKENG, Ketua Antar Waktu DewanPimpinan Daerah (DPD Il) Partai Golkar, Kabupaten Sikka,masa bakti Tahun 2004 Tahun 2009, hasil MusyawarahDaerah Luar Biasa (MUSDALUB) tanggal 27 Mei 2006,beralamat di Gedung DPR/MPR RI Nusantara , Lantai XIV,Ruang 1404, Jalan Jend.
    Kabupaten Sika danPengurus Kecamatan, untuk menghadiri pelaksanaan Musdalub di Mumerepada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2006;Bahwa Penggugat menolak dilaksanakan Musdalub tersebut dan tidakmenghadiri undangan pihak Tergugat karena pelaksanaan Musdalub tersebutbertentangan dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Golkar ;Bahwa hasil Musdalub tanggal 27 Mei 2006 yang tidak sah danmelanggar hukum tersebut, karena penuh dengan rekayasa, secara aklamasimemilih pihak Tergugat Il (Melchias
    Menyatakan hukum pemilihan pihak Tergugat Il (Melchias Markus Mekeng)sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD Il) Partai Golongan KaryaAntar Waktu Periode Tahun 2004 2009 sesuai hasil MUSDALUB tanggal27 Mei 2006, melanggar hukum, karena itu dinyatakan tidak sah;5. Menyatakan hukum segala keputusan pihak Tergugat dan Tergugat Il sejaktanggal 27 Mei 2006 dan seterusnya sampai dengan keputusan perkara iniberkekuatan hukum tetap adalah tidak sah;Hal7 dari 17 hal. Putusan No. 1210 K/Pdt//20086.
    Hal senada disampaikan Sekretaris DPD Golkar NTT Gustaf Yakob, SH. dan kuasa hukum Melchias, Meridian Dado,SH. Kami sudah menerima putusan banding Sadipun, Cs dari PT. NTT.. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan surat keberatan berupa laporankepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang,sesuai surat kami tanggal 23 Februari 2008 (copy bukti terlampir);lsi surat kami antara lain mempertanyakan halhal sebagai berikut :1.
    Putusan No. 1210 K/Pdt//2008Bahwa ketentuanketentuan baik di dalam Anggaran Dasar maupunAnggaran Rumah Tangga Partai Golkar, WAUJIB ditaati olen siapa saja yangmenjadi anggota Partai Golkar baik ditingkat pusat maupun di Daerahdaerah.Bahwa dalam perkara ini, pihak Tergugat Il Melchias Markus Mekeng yangnota bene adalah anggota DPR RI yang sebelumnya tidak pernah menjadiPengurus Partai Golkar di DPD Il dan tidak penah menjadi Pengurusditingkat Kecamatan atau DPPG Kecamatan;Negara tidak boleh intervensi
Putus : 10-01-2013 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Januari 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
16791875
  • Rapat Kerja Badan Anggaran Dengan PemerintahPembahasan RUUAPBN Perubahan Tahun 2010 tahun sidang: 20102011, Hari : Sabtu, 1 Mei 2010 Waktu : 15.10 s/d 18.37WIB. 1191 (satu) lembar foto copy dokumen berupa JadwalPembahasan RUU TentangAPBN Tahun Anggaran 2011 MasaPersidangan Tahun Sidang 2010/2011. 1202 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan SingkatRapat Kerja Badan Anggaran DPRRI tahun Sidang : 20102011 Rapat Ke : 2, Hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 yangditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS
    KoordinatorPanja: MIRWAN AMIR. 12530 (Tiga Puluh) lembar foto copy dokumen berupa RisalahRapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam RangkaPembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU APBN 2011 BadanAnggaran DPRRI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 20102011, tanggal 7 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F.Demokrat). 1262 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan SingkatRapat Kerja Badan Anggaran DPRRI, tahun Sidang : 20102011, Rapat Ke : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yangditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS
    Demokrat). 1262 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat Rapat KerjaBadan Anggaran DPRRI, tahun Sidang : 20102011, Rapat Ke : 4,tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat :MELCHIAS MARKUS MEKENG. 12742 (Empat Puluh Dua) lembar foto copy dokumen berupa Risalah RapatKerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPRRI Dengan Pemerintah, tahunSidang : 20102011, tanggal 25 Oktober 2010, Ketua Rapat : MirwanAmir (F.
    Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah PembahasanRUU APBN Perubahan Tahun 2010 tahun sidang : 20102011,Hari : Sabtu, 1 Mei 2010 Waktu : 15.10 s/d 18.37 WIB. 1191 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Jadwal PembahasanRUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Masa Persidangan Tahun Sidang 2010/2011. 120 2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat RapatKerja Badan Anggaran DPRRI tahun Sidang : 20102011 RapatKe : 2, Hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 yangditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS
    Demokrat). 1262 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat RapatKerja Badan Anggaran DPRRI, tahun Sidang : 20102011, RapatKe : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh KetuaRapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG. 12742 (Empat Puluh Dua) lembar foto copy dokumen berupa RisalahRapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPRRI DenganPemerintah, tahun Sidang : 20102011, tanggal 25 Oktober 2010,Ketua Rapat : Mirwan Amir (F.
Register : 04-09-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 24-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 K/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. H.R. AGUNG LAKSONO DAN ZAINUDDIN AMALI;
12381501 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agun Gunanjar Sudarsa(urut 188) serta dihadiri pula oleh anggota Presidium TPPG lainnyayaitu: Leo Nababan (urut 127), Melchias Markus Mekeng (urut 339)Hamzah Sangadji (urut 373), serta dihadiri pula Oleh Para HakimMahkamah Partai yaitu Muladi (urut 185), Djasri Marin (urut 197)dan Aulia A. Rachman (urut 241).
    Agun Gunanjar Sudarsa sertadihadiri pula oleh anggota Presidium Penyelamat Partai Golkarlainnya yaitu Leo Nababan, Melchias Markus Mekeng, HamzahSangadji, serta dihadiri pula oleh Para Hakim Mahkamah Partaiyaitu Muladi, Djasri Marin dan Aulia A. Rachman.
Putus : 20-11-2013 — Upload : 03-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
32252932 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah PembahasanRUU APBN Perubahan Tahun 2010 Tahun Sidang : 20102011, hari: Sabtu, 1 Mei 2010 Waktu : 15.10 s/d 18.37 Wib. 119.1 (satu) lembar foto copy Dokumen berupa Jadwal PembahasanRUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Masa Persidangan Tahun Sidang 2010/2011. 120.2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat RapatKerja Badan Anggaran DPRRI tahun Sidang : 20102011 Rapat ke :2, hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani olehKetua Rapat : MELCHIAS
    Demokrat). 126.2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat RapatKerja Badan Anggaran DPRRI, Tahun Sidang : 20102011, Rapatke : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh KetuaRapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG. 127.42 (empat puluh dua) lembar foto copy Dokumen berupa RisalahRapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPRRI DenganPemerintah, Tahun Sidang : 20102011, tanggal 25 Oktober 2010,Ketua Rapat : Mirwan Amir (F.
    Demokrat). 1262 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat RapatKerja Badan Anggaran DPRRI, Tahun Sidang : 20102011, Rapatke : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh KetuaRapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG. 12742 (empat puluh dua) lembar foto copy Dokumen berupa RisalahRapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPRRI DenganPemerintah, Tahun Sidang : 20102011, tanggal 25 Oktober 2010,Ketua Rapat : Mirwan Amir (F.
Putus : 29-12-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 29 Desember 2015 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
11511246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 107 PK/PID.SUS/2015 120. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat RapatKerja Badan Anggaran DPRRI tahun Sidang : 20102011 Rapat ke :2, hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani olehKetua Rapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG. 121.20 (Dua Puluh) lembar foto copy Dokumen berupa Risalah RapatKerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPRRI Dengan Pemerintahtahun Sidang : 20102011, hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010. 122.2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat
    Demokrat). 126.2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat RapatKerja Badan Anggaran DPRRI, Tahun Sidang : 20102011, Rapat ke: 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Rapat :MELCHIAS MARKUS MEKENG 127.42 (empat puluh dua) lembar foto copy Dokumen berupa RisalahRapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPRRI DenganPemerintah, Tahun Sidang : 20102011, tanggal 25 Oktober 2010,Ketua Rapat : Mirwan Amir (F.
    Demokrat). 126.2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat RapatKerja Badan Anggaran DPRRI, Tahun Sidang : 20102011, Rapatke : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh KetuaRapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG. 127.42 (empat puluh dua) lembar foto copy Dokumen berupa RisalahRapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPRRI DenganPemerintah, Tahun Sidang : 20102011, tanggal 25 Oktober 2010,Ketua Rapat : Mirwan Amir (F.
    Demokrat). 126.2 (dua) lembar foto copy Dokumen berupa Laporan Singkat RapatKerja Badan Anggaran DPRRI, Tahun Sidang : 20102011, Rapatke : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh KetuaRapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG. 127. 42 (empat puluh dua) lembar foto copy Dokumen berupa RisalahRapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPRRI DenganPemerintah, Tahun Sidang : 20102011, tanggal 25 Oktober 2010,Ketua Rapat : Mirwan Amir (F. Demokrat). Hal. 112 dari 201 hal. Put.
Putus : 22-05-2013 — Upload : 14-11-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2013/PT.DKI.
Tanggal 22 Mei 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
22871544
  • Kerja Badan Anggaran Dengan PemerintahPembahasan RUU APBN Perubahan Tahun 2010 tahun sidang: 20102011, Hari : Sabtu, 1 Mei 2010 Waktu : 15.10 s/d 18.37WB. 119 1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa JadwalPembahasan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 MasaPersidangan Tahun Sidang 2010/2011. 120 2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan SingkatRapat Kerja Badan Anggaran DPRRI tahun Sidang : 20102011 Rapat Ke : 2, Hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 yangditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS
    KoordinatorPanja : MIRWAN AMIR. 125 30 (Tiga Puluh) lembar foto copy dokumen berupa RisalahRapat Panja Belanja Pemerintah Pusat Dalam RangkaPembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU APBN 2011 BadanAnggaran DPRRI Dengan Pemerintah, tahun Sidang : 20102011, tanggal 7 Oktober 2010, Ketua Rapat : Mirwan Amir (F.Demokrat). 126 2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan SingkatRapat Kerja Badan Anggaran DPRRI, tahun Sidang : 20102011, Rapat Ke : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yangditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS
    Kerja Badan Anggaran Dengan Pemerintah PembahasanRUU APBN Perubahan Tahun 2010 tahun sidang : 20102011,Hari : Sabtu, 1 Mei 2010 Waktu : 15.10 s/d 18.37 WIB. 119 1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Jadwal PembahasanRUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Masa Persidangan Tahun Sidang 2010/2011. 120 2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat RapatKerja Badan Anggaran DPRRI tahun Sidang : 20102011 RapatKe : 2, Hari : Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 yangditandatangani oleh Ketua Rapat : MELCHIAS
    Demokrat). 126 2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Singkat RapatKerja Badan Anggaran DPRRI, tahun Sidang : 20102011, RapatKe : 4, tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh KetuaRapat : MELCHIAS MARKUS MEKENG 127 42 (Empat Puluh Dua) lembar foto copy dokumen berupa RisalahRapat Kerja RAPBN 2011 Badan Anggaran DPRRI DenganPemerintah, tahun Sidang : 20102011, tanggal 25 Oktober 2010,Ketua Rapat : Mirwan Amir (F.
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Sela 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
251310
  • AGUN GUNANJAR SUDARSA (urut 188) serta dihadiripula oleh anggota Presidium TPPG lainnya yaitu : LEO NABABAN (urut 127),MELCHIAS MARKUS MEKENG (urut 339) HAMZAH SANGADJI (urut373), serta dihadiri pula Oleh Para Hakim Mahkamah Partai yaitu MULADI(urut 185), DJASRI MARIN (urut 197) dan AULIA A.
    AGUN GUNANJAR SUDARSA serta dihadiri pula olehanggota Presidium Penyelamat Partai Golkar lainnya yaittu LEO NABABAN,MELCHIAS MARKUS MEKENG, HAMZAH SANGADII, serta dihadiri pulaOleh Para Hakim Mahkamah Partai yaitu MULADI, DJASRI MARIN danAULIA A. RACHMAN.
Register : 27-09-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 07-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 33/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 2 Nopember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : IRENE PUTRI, SH.
Terbanding/Terdakwa I : IRMAN
Terbanding/Terdakwa II : SUGIHARTO
8762399
  • Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon Kementerian Negara,melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yaitu memperkaya para Terdakwa danmemperkaya orang lain yakni GAMAWAN FAUZI, DIAH ANGGRAINI,DRADJAT WISNU SETYAWAN beserta 6 (enam) orang anggota PanitiaHalaman 5 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIPengadaan, HUSNI FAHMI beserta 5 (lima) orang anggota Tim Teknis,JOHANNES MARLIEM, ANAS URBANINGRUM, MARZUKI ALI, OLLYDONDOKAMBEY, MELCHIAS
    Setelah adanya kepastian tersedianya anggaran untukproyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secaranasional (KTP Elektronik), di ruang kerja SETYA NOVANTO dilantai 12 Gedung DPR RI dan diruang kerja MUSTOKO WENI,selanjutnya ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG beberapakali juga memberikan sejumlah uang kepada pimpinan BadanAnggaran (Banggar) DPR RI, yakni MELCHIAS MARCUS MEKENGselaku Ketua Banggar sejumlah USD1.400.000,00 (satu jutaempat ratus ribu dollar Amerika Serikat), dan kepada 2 (dua)orang
    Jakarta Pusat yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi,yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yaitu menguntungkan para Terdakwa dan menguntungkanorang lain yakni GAMAWAN FAUZI, DIAH ANGGRAINI, DRADJAT WISNUSETYAWAN beserta 6 (enam) orang anggota Panitia Pengadaan, HUSNIFAHMI beserta 5 (lima) orang anggota Tim Teknis, JOHANNESMARLIEM, ANAS URBANINGRUM, MARZUKI ALI, OLLY DONDOKAMBEY,MELCHIAS
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR);I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI
546191
  • Agun GunanjarSudarsa (urut 188) serta dihadiri pula oleh anggota Presidium TPPGlainnya yaitu: Leo Nababan (urut 127), Melchias Markus Mekeng(urut 339) Hamzah Sangadji (urut 373), serta dihadiri pula Oleh ParaHakim Mahkamah Partai yaitu Muladi (urut 185), Djasri Marin (urut197) dan Aulia A. Rachman (urut 241).
    Agun Gunanjar Sudarsaserta dihadiri pula oleh anggota Presidium Penyelamat PartaiGOLKAR lainnya yaitu Leo Nababan, Melchias Markus Mekeng,Hamzah Sangadji, serta dihadiri pula oleh Para Hakim MahkamahPartai yaitu Muladi, Djasri Marin dan Aulia A. Rachman.
Register : 20-09-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 33_Pid_Sus_TPK_2017_PT_DKI
Tanggal 2 Nopember 2017 — 1.IRMAN 2.SUGIHARTO
353255
  • dollar Amerika Serikat).9 TEGUH DJUWARNO selaku wakil ketua Komisi II DPR RIsejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat).Setelah adanya kepastian tersedianya anggaran untuk proyek pengadaan danpenerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik), di ruang kerjaSETYA NOVANTO di lantai 12 Gedung DPR RI dan diruang kerja MUSTOKOWENT, selanjutnya ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG beberapakali juga memberikan sejumlah uang kepada pimpinan Badan Anggaran(Banggar) DPR RI, yakni MELCHIAS
Register : 03-12-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 72/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Februari 2014 — Pidana Korupsi - HARIS ANDI SURAHMAN als. HARIS SURAHMAN MANAB, S.Pd
20975
  • MELCHIAS MARKUS MEKENGBahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubugankeluarga;Bahwa Terdakwa datang ke sekretariat Banggar untuk melaporkanpermasalahan yang dihadapi;Bahwa saksi mempersilahkan Terdakwa dan meminta laporan tersebutdibuat secara resmi dan dibuatkan pula notulensinya;Bahwa notulensi tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR danselanjutnya pimpinan DPR yang mengambil langkah untuk melaporkankepada Badan Kehormatan;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah laporan tersebut ditindak
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR),
162140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agun GunanjarSudarsa (urut 188) serta dihadiri pula oleh anggota Presidium TPPGlainnya yaitu : Leo Nababan (urut 127), Melchias Markus Mekeng(urut 339) Hamzah Sangadji (urut 373), serta dihadiri pula oleh ParaHakim Mahkamah Partai yaitu Muladi (urut 185), Djasri Marin (urut197) dan Aulia A. Rachman (urut 241).
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
806343
  • PstBahwa yang ikut mendengar dalam forum laporan Andi HarisSurahman adalah keempat Pimpinan banggar yang terdiri dariKetua yaitu Melchias Markus Mekeng dan tiga orang WakilPimpinan yaitu saksi, Mirwan Amir dan Olly Dondokambey serta 3orang petugas Sekretariat yaitu Nurul, Atika dan Nando;Bahwa seingat saksi, laporan yang disampaikan oleh Andi HarisSurahman kepada Pimpinan Banggar dan Sekretariat saat ituadalah penyerahan uang kepada Sekretaris terdakwa dan janjiterdakwa kepada Andi Haris Surahman
    Pste Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pembahasan anggaranterkait dengan usulan DPID karena saksi berada pada BelanjaPusat dimana pembahasan anggaran di Banggar terbagi menjadidua yaitu belanja daerah dan belanja pusat;Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pembagian khusus untukPimpinan Banggar untuk pembahasan anggaran di DPR,sedangkan struktur organisasi pada banggar terdiri dari PimpinanBanggar yaitu Ketua Melchias Markus Mekeng dan tiga orangWakil Pimpinan yaitu saksi, Mirwan Amir dan Olly Dondokambeydan
    Aceh Besar,Bener Meriah dan Pidie Jaya;Bahwa seingat saksi seluruh Pimpinan Banggar hadir dalampertemuan tersebut, yaitu diantaranya Melchias Markus Mekeng,Olly Dondokambey, Mirwan Amir, Tamsil Linrung dan ketika ituselain Andi Haris Surahman, ada dua orang lagi yang datang keruangan Pimpinan Banggar tetapi saksi lupa siapa sajanamanya ;Hal.269 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN. Jkt.