,sehingga permohonan para pemohon tersebut harus dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka terhadap kesalahan pencatatan biodata nama para Pemohon, namaayah Pemohon dan tempat kelahiran para Prmohon pada Akta Nikah danKutipan atas nama Pemohon dan Pemohon II yang dikeluarkan KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Nomor tanggal 23 April 1982, hal mana harus dilakukan perubahan pencatatan dandisesuaikan dengan biodata para Pemohon yang meliptui

mengkuatkan,sehingga permohonan para pemohon tersebut harus dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka terhadap kesalahan pencatatan biodata nama para Pemohon, namaayah Pemohon dan tempat kelahiran para Prmohon = pada Akta Nikah danKutipan atas nama Pemohon dan Pemohon II yang dikeluarkan KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Nomor tanggal 15 Maret 2006, hal mana harus dilakukan perubahan pencatatan dandisesuaikan dengan biodata para Pemohon yang meliptui

sehingga permohonan para pemohon tersebut harus dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka terhadap kesalahan pencatatan biodata nama para Pemohon, namaayah Pemohon dan tempat kelahiran para Prmohon pada Akta Nikah danKutipan atas nama Pemohon dan Pemohon II yang dikeluarkan KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek Nomor tanggal 18 Pebruari 2002, hal mana harus dilakukan perubahan pencatatandan disesuaikan dengan biodata para Pemohon yang meliptui

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. menghukum dan mewajibkan Tergugatuntuk membayar hak-hak pekerja (almarhum AchmadiArdi) kepada Penggugat sebagaimana telah di Anjurkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar , dengan perhitungan Hak sebagai berikut : meliptui :<

WPPNRI 573 meliputi perairan samudera Hindia Belanda sebelahselatan Jawan hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu danlaut Timor bagian barat;WPPNRI 714 meliptui perairan teluk tolo dan laut banda;WPPNRI 715 yang meliputi Perairan teluk tomini, laut maluku, laut( 0halmahera, laut seram dan teluk Berau;10.WPPNRI 716 meliputi perairan laut sulawesi dan sebelah utara pulauHalmahera11.WPPNRI 717 yang meliputi perairan teluk cendrawasih dan samuderapasifik;Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum

Bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau caraapa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,dan/atau mengawetkannya (sebagaimana dimaksud dalam pasal 1angka 5 undangundang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahanundangundang RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan); Bahwa pengolahan ikan adalah kegiatan yang dilakukan setelahpenangkapan ikan meliptui

WPPNRI 714 meliptui perairan teluk tolo dan laut banda;9. WPPNRI 715 yang meliputi Perairan teluk tomini, laut maluku, lauthalmahera, laut seram dan teluk Berau;10. WPPNRI 716 meliputi perairan laut sulawesi dan sebelah utarapulau Halmahera11.

WPPNRI 714 meliptui perairan teluk tolo dan laut banda;9.

WPPNRI 714 meliptui perairan teluk tolo dan laut banda;9.

Pasal 49 UU 22/2001, dikutipsebagai berikut:Pasal 41 UU 22/2001:(1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan(2)(3)pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumiterhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku berada pada departemen yangbidang tugas dan kewenangannya meliptui kegiatan usahaMinyak dan Gas Bumi dan departemen yang terkait.Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Huluberdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh BadanPelaksanaPengawasan atas pelaksanaan