Peraturan perundang undangan lain yangbersangkutan dengan perkara ini.MENGADILIMenyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu:Nama lengkap : Asep Sudrajat .Pangkat/Nrp : Letkol Inf /1900007780667.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana:kepentingan dinas2.Memerintah bawahan dengan melampaui hak atau asing bagiMemidana Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan:Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan.Menetapkan barang bukti berupa:a.

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu:Nama lengkap : Asep Sudrajat.Pangkat Nrp : Letkol Inf/1900007780667.Telah terbukti secara sah dan meyakinkan' bersalah melakukantindak pidana:Militer yang memerintah bawahan dengan melampaui hak atau asingbagi2.kepentingan dinasMemidana Teradakwa tersebutPidana penjara selama 2 ( dua)4 (empat)percobaan selamaDengan perintah supaya pidana tersebutV2diatas karena itu dengan:bulanbulan.dengan masatidak usah dijalankankecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim

Memerintah Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara dalam buku register perkara;
3. Memerintah Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumalahRp.261.000,00 ( dua ratus enam puluh satu ribu ).

Memerintah Panitera Pengadilan Agama Soreang untukmencatat pencabutan perkara dalam buku register perkara;3.

Memerintah Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumalah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu ).Demikian Penetapan ini dijatunkan berdasarkan musyawarahMajelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Masehi bertepatandengan tanggal 22 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Mustofa SupriZulfatoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan ElfidNurfitra Mubarok, S.H.I. masingmasing sebagai Hakim Anggota.penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yangHim. 3

Memerintah Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Memerintah Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu ).

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 171Pdt.P/2019/PA.Sor, dari Pemohon;
2. Memerintah Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintah Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Memerintah Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Memerintah Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengantanggal 22 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh kami Moch.

Memerintah Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Memerintah Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000.00 (dua ratus tiga puluh saturibu rupiah)

Memerintah Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Memerintah Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu ).

Memerintah Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).Halaman 4 dari Halaman 5 Putusan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.

Memerintah Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabuatan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Memerintah Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Memerintah Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatatpencabuatan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Memerintah Pemohon untuk membayar' biaya perkarasejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Demikian Penetapan ini dijatunkan berdasarkan musyawarah MajelisHakim pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengantanggal 4 Rajab Hijriyah, oleh kami, Evi Sofyah, S.Ag., M.H. sebagai KetuaMajelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.I. masingmasing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Asep Dadan Hermawan,S.H. selaku Panitera Pengganti.

Memerintah Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Memerintah Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu ).

Memerintah Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Memerintah Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu ).Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Masehi, bertepatandengan tanggal 8 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Dian SitiKusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Moch.

Memerintah Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Memerintah Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 341.000.00 (tigaratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memerintah Panitera Pengadilan Agama Soreang untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Him. 3 dari5 Penetapan Nomor : 0787/Pdt.G/2018/PA.Sor3. Memerintah Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 341.000.00.

Memerintah Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Memerintah Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Memerintah Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Memerintah Pemohon untuk membayar' biaya perkarasejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Demikianlah Penetapan ini dijatunkan dalam permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi,bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kamiMaya Gunarsih, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Moch.

Memerintah Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Memerintah Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Memerintah Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Memerintah Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatandengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah, olen kami Moch.

1. memerintah
2. mengadili
3. membebankan

20 September 2016 sebesar Rp 5.000.000, (lima jutarupiah), saksi koroban FERRY FEER Als AKIUN memerintah saksiSUDARYONO mengirim uang Via RTGAS Bank MANDIRI kerekening MANDIRI milik HENDRI UTOMO.Pada tanggal 23 September 2016 sebesar Rp 5.000.000, (lima jutarupiah), saksi koroban FERRY FEER Als AKIUN memerintah saksiSUDARYONO mengirim uang Via RTGAS Bank MANDIRI kerekening MANDIRI milik HENDRI UTOMO.Pada tanggal 23 September 2016 sebesar Rp 3.000.000, (tiga jutarupiah), saksi koroban FERRY FEER

Als AKIUN memerintah saksiSUDARYONO mengirim uang Via RTGAS Bank BCA ke rekeningBCA milik terdakwa dengan Norek : 8805027947.Pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp 1.000.000, (satu jutarupiah) saksi koroban FERRY FEER Als AKIUN memerintah saksiSUDARYONO mengirim uang Via RTGAS Bank BCA ke rekeningBCA milik terdakwa dengan Norek : 8805027947.Pada tanggal 27 September 2016 sebesar Rp 1.500.000, (satu jutalima ratus ribu rupiah), saksi koroban FERRY FEER Als AKIUNmemerintah saksi SUDARYONO mengirim

(lima belasjuta rupiah), saksi korban FERRY FEER Als AKIUN memerintah saksiIRWAN mengirim uang Via RTGAS Bank MANDIRI ke rekeningMANDIRI milik Sdr.

Pada tanggal 10 Juli 2016 sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah),saksi korban FERRY FEER Als AKIUN memerintah saksiHalaman 7 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN Sg!

(lima belasjuta rupiah), saksi korban FERRY FEER Als AKIUN memerintah saksiHalaman 8 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.B/2017/PN Sg!1112.13.14.15.16.17.18.IRWAN mengirim uang Via RTGAS Bank MANDIRI ke rekeningMANDIRI milik Sdr.

sebagai raja dari tahun 2003 sampaidengan tahun 2008 selama 1 periode; Bahwa yang memerintah sebelum Abdullah Ollong adalah Hj.

IsmailOllong; BahwaArsad Ollong memerintah sejak tahun 1993 sampai dengan tahun1998, saat itu diadakan pemilihan kemudian yang terpilin menjadi rajaadalah Arsad Ollong; Bahwa Abdurahim Ollong memerintah sebagai raja sejak tahun 1919sampai dengan tahun 1940 an sekian saya lupa; Bahwa saya tidak tahu kapan mulai adanya sistem pemilihan raja diNegeri Hila; Bahwa saya lupa pemilinan raja dilakukan berdasarkan peraturan daerahtahun berapa dan saya tidak tahu kapan sistem raja beralih ke sistempemilinan

sebagai rajapada tahun 1802, karena Raja Jabnur dari mata rumah Lating Nustapypernah mengeluarkan surat tanah; Bahwa setelan Jabnur memerintah di Negeri Hila saya tidak tahu siapaselanjutnya yang memerintah di Negeri Hila; Bahwa setelah itu yang memerintah di Negeri Hila dari mata rumahparentah Ollong; Bahwa Olong kemudian memerintah selama 4 (empat) generasi;Halaman 28 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb Bahwa setahu saya kemudian yang memerintah adalah H.

di Negeri Hila sebagai raja; Bahwa Ollong bisa memerintah di Negeri Hila sebagai raja berdasarkanpemilinan raja saat itu; Bahwa Raja Ollong yang pertama kali memerintah di Negeri Hila adalahAbdullah Mantasar Ollong, namun saya lupa kapan Abdullah MantasarOllong memerintah di Negeri Hila; Bahwa saat Abdullah Mantasar Ollong memerintah di Negeri Hila sebagairaja tidak ada yang keberatan; Bahwa Pernah ada kekosongan jabatan kepala pemerintahan raja diNegeri Hila; Bahwa sampai saat ini adanya kekosongan

di negeri Hila sebagai Raja kemudiaOllong memrintah di negeri Hila sebagai Raja; Bahwa keluarga Ollong yang pernah memerintah dan menjadi Raja dinegeri Hila diantanya Abdulah Mantasar Ollong, M.

Memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;3. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp0,00 (nihil)

Memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;3. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp0,00 (nihil)Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2019 Masehi,bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami H. AmirudinHinelo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H.

Pada saat Mata Rumah Parentah (Perintah) yakniMata Rumah/Marga Parentah de Soysa memerintah di Negeri Nusaniwepada saat kepemimpinan atau Raja ke 12 (dua belas) yakni JOSEF deSOYSA yang memerintah sekitar tahun 1922 oleh Pemerintah KolonialBelanda melalui Resident Van Amboina telah menerbitkan besluit ataukeputusan sebagai jabatan Raja Perintah di Negeri Nusaniwe tertanggal Mel1922 yang didaftarkan dalam ordonansi oleh sekretaris ketika itu padatanggal 10 Juni 1922 dengan demikian adalah pengakuan

dari marga Wattilete;Bahwa saksi baca dari catatan Ransen juga dibuktikan dengan margamarga dari yang memerintah dari luar Ngeri Nusaniwe karena marga kamiitu unit Wattilete ini mempunyai 3 (tiga) julukan yaitu sebagai Mata RumahParentah, Kapitan dan sebagai Raja;Bahwa ada Latuahary sebagai kepala desa bukan raja juga de Soysasetelah itu Wattilete juga;Bahwa kalau de Soysa dan Wattilete memerintah berdasarkan SuratPerintah dari mata rumah parentah yang memberikan rekomendasi bagiseseorang untuk

lalu ipar atau anak perempuan punyasuami memerintah waktu Hindu Belanda Van Lonsebeger setelah VanLonsenberger memerintah pemerintah Belanda tahun 1840an;Bahwa Mata rumah parentah sebagai yang duludulu tetapi baru di tahun2020 ini Perneg mata rumah parentah itu dibuat;Bahwa susunan pemerintah di negeri Nusaniwe yaitu Perangkat Negeri ituraja memerintah sebenarnya sebagai pemerintah dengan saniri raja patianggota saniri raja pati adalah kepalakepala soa dari soasoa yang adaHal 30 dari 70 halaman

di negeri Nusaniwe yaituLatubessy dari Kilang dan di negeri kami menyapa raja memerintah setelahitu de Soysa dan terakhir de Soysa adalah Antoni 3, negeri kami menyapaAntoni 3 itu Lopulalan, tetapi administrasi pemerintah dia memakai deSoysa;Bahwa Raja Alang adalah marga Patty dari tahun 1898 sampai 1913;Hal 33 dari 70 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020PN.AmbBahwa ada lagi raja dari luar Nusaniwe yang memerintah yaitu itu dari desaEma namanya Melkias Liemena di gelartelah memerintah Markus Limeneadi

, marga Patty memerintah, margaLiemena memerintah, banyak marga yang memerintah saat itu ditunjukoleh Pemerintah Belanda dari Allang memerintah di negeri Nusaniwe;Bahwa Alexander de Soysa yang ganti nama de Soysa itu kedudukanAlexander Kecili yang mengganti nama menjadi de Soysa Tidak punyaketurunan;Bahwa Alexander Kecili meurbah nama menjadi de Soysa, merupakanmarga de Soysa yang palsu;Bahwa Pernah dari Negeri Nusaniwe dipimpin dari luar yaitu raja Ema, adadua raja dari Ema yang memerintah Melkias

Eksepsi:Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.2sOo ON Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan pelaksanaan Lelang Agunan sebagaimana Surat Tergugat Nomor MNR.RCR/SMCR/BDG/1 7020/2018 Tanggal 30 Juli 2018 danSurat Nomor MNR/RCR/SMCR/BDG/19245/2018, tanggal 14 September2018 tentang Pemberi Tahuan lelang Agunan, dengan segala akibathukumnya dinyatakan tidak sah;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II terobukti melakukan PerbuatanMelawan Hukum;Memerintah

Tergugat dan Tergugat Il membatalkan proses LelangAgunan sebagaimana Surat Nomor MNR/RCR/SMCR/BDG/19245/2018,Tanggal 14 September 2018 tentang Pemberi Tahuan lelang Agunan,dengan segala akibat hukumnya sampai putusan ini memperolehkekuatan hukum tetap;Memerintah Tergugat membatalkan Penetapan Harga Limit LelangAgunan Kedua, dengan segala akibat hukumnya sampai adanyaPutusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Memerintah Turut Tergugat tunduk terhadap putusan ini;Memerintah Turut Tergugat II

tunduk terhadap putusan ini;Memerintah Turut Tergugat III tunduk terhadap putusan ini;Memerintah kepada para Tergugat dan kepada para Turut Tergugatdibebankan membayar biaya perkara;Halaman 6 dari 9 hal.

sebagai raja dari tahun 2003 sampaidengan tahun 2008 selama 1 periode; Bahwa yang memerintah sebelum Abdullah Ollong adalah Hj.

IsmailOllong; BahwaArsad Ollong memerintah sejak tahun 1993 sampai dengan tahun1998, saat itu diadakan pemilihan kemudian yang terpilin menjadi rajaadalah Arsad Ollong; Bahwa Abdurahim Ollong memerintah sebagai raja sejak tahun 1919sampai dengan tahun 1940 an sekian saya lupa; Bahwa saya tidak tahu kapan mulai adanya sistem pemilihan raja diNegeri Hila; Bahwa saya lupa pemilinan raja dilakukan berdasarkan peraturan daerahtahun berapa dan saya tidak tahu kapan sistem raja beralih ke sistempemilinan

sebagai rajapada tahun 1802, karena Raja Jabnur dari mata rumah Lating Nustapypernah mengeluarkan surat tanah; Bahwa setelan Jabnur memerintah di Negeri Hila saya tidak tahu siapaselanjutnya yang memerintah di Negeri Hila; Bahwa setelah itu yang memerintah di Negeri Hila dari mata rumahparentah Ollong; Bahwa Olong kemudian memerintah selama 4 (empat) generasi;Halaman 28 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb Bahwa setahu saya kemudian yang memerintah adalah H.

di Negeri Hila sebagai raja; Bahwa Ollong bisa memerintah di Negeri Hila sebagai raja berdasarkanpemilinan raja saat itu; Bahwa Raja Ollong yang pertama kali memerintah di Negeri Hila adalahAbdullah Mantasar Ollong, namun saya lupa kapan Abdullah MantasarOllong memerintah di Negeri Hila; Bahwa saat Abdullah Mantasar Ollong memerintah di Negeri Hila sebagairaja tidak ada yang keberatan; Bahwa Pernah ada kekosongan jabatan kepala pemerintahan raja diNegeri Hila; Bahwa sampai saat ini adanya kekosongan

di negeri Hila sebagai Raja kemudiaOllong memrintah di negeri Hila sebagai Raja; Bahwa keluarga Ollong yang pernah memerintah dan menjadi Raja dinegeri Hila diantanya Abdulah Mantasar Ollong, M.