Ditemukan 12 data
26 — 7
Bahwa tidak benar bahaw kelurga Pemohon dan Termohon merukunkanpada dasarnya keluarga Pemohon dan Termohon tidak mengetahui atasperselisinan yang terjadi, karena Termohon menginginkan perpisahansepihak dan secara mendada tanpa dasar yang jelas, dan bawha keluargaTermohon dan Pemohon tidak pernah setuju akan adanya perceraiantersebutDALAM KONPENSI1.
104 — 46
Bahwa posita Gugatan Para Penggugat angka 11 (sebelas)haruslah ditolak karena obyek harta warisan yang hendak dibagiadalah tidak lengkap/kekurang obyek harta warisan, dengandemikian gugatan aquo adalah mendada ada dan tidakHalaman 9 Putusan Nomor 139/Pdt/2018/PT.SMG.berdasarkan hukum oleh karenanya harus ditolak untukkeseluruhannya;10.Bahwa posita Gugatan Para Penggugat angka 12 (dua belas) lagi11lagi menuduh Para Tergugat lah yang menghalanghalanginyakarena Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan
11 — 1
Tentulan saya akan marah,tetapi saya selalu menasehatinya untuk mensyukuri yang ada saja dulumungkin Dia (Penggugat tidak mengerti dengan bersyukur); Pada Poin ini saya rasa tidaklah perlu panjang lebar membahasmasalah "Keperluan Mendada saya sudah berusaha, dan yang didapathanya itu,.Lagian siapa juga yang pengen hidup susah ???
Okky Fathoni Nugraha, SH
Terdakwa:
EKO SUBIANTORO
460 — 55
beratsudah bekerja meratakan jalan dan membersihkan jalan di lokasiHutan Lindung tersebut dan saat itu ada terdakwa di lokasi dan saksimenemuin terdakwa dan kami bercerita cerita saat terdakwamenyuruh saksi untuk mendata dan meminta tanda tangan kepadamasyarakat yang setuju untuk pengerjaan tersebut dan setuju untuksecara patungan membayar penyewaan alat berat tersebut sepertiarahan terdakwa sebelumnya, Sore Hari setelah saksi pulang kerjaHalaman 39 Putusan Nomor 95/Pid.SusLH/2019/PN Tpgsaksi langsung mendada
Okky Fathoni Nugraha, SH
Terdakwa:
EDING SARIFUDIN
480 — 73
meratakan jalan dan membersihkan jalan di lokasi HutanLindung tersebut dan saat itu ada Saksi EKO SUBIANTORO di lokasidan Terdakwa menemuin Saksi EKO SUBIANTORO dan kami berceritacerita saat itu Saksi EKO SUBIANTORO menyuruh Terdakwa untukmendata dan meminta tanda tangan kepada masyarakat yang setujuuntuk pengerjaan tersebut dan setuju untuk secara patungan membayarpenyewaan alat berat tersebut seperti arahan Saksi EKO SUBIANTOROsebelumnya, Sore Hari setelan Terdakwa pulang kerja Terdakwalangsung mendada
260 — 288
Polis ke1 danPolis ke2 tidak akan dapat dipasarkan.Lebih lanjut, mengenai criteria penyakit kritis INFARK MIOKARD(MYOCARDIAL INFARCTION) AKUT PUN TELAH DIJELASKANDALAM KETENTUAN POLIS SEBAGAIMANA PASAL 1 ANGKA 6KETENTUANKETENTUAN KHUSUS POLIS KE1 DAN PASAL 1ANGKA 5 KETENTUAN KHUSUS POLIS KE2, yang samasamaberbunyi :Infark Miokard (Myocardial Infarction) adalah InfarkMiokardakut, yang mengakibatkan kematian dari sebagianotot jantung sebagai suatu akibat berhentinya suplai darahyang cukup secara mendada
1.Muhammad Faisal Azmy, S.H.
2.H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
H. ANDI DODY HERMAWAN, S.E.
157 — 62
Mamuju Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
- Satu bundel Peraturan Mamuju Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Untuk mendada tangani dokumen Perizinan dan Non Perizinan,
- Teguran 1 dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
- Dokumen Rekomendasi Usulan tambahan penyelesaian
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD IKBAL, S. SiT
90 — 9
Mamuju Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
- Satu bundel Peraturan Mamuju Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Untuk mendada tangani dokumen Perizinan dan Non Perizinan,
- Teguran 1 dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
- Dokumen Rekomendasi Usulan tambahan penyelesaian
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
H. HASANUDDIN AM, S.T.
103 — 11
Mamuju Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
- Satu bundel Peraturan Mamuju Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Untuk mendada tangani dokumen Perizinan dan Non Perizinan,
- Teguran 1 dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
- Dokumen Rekomendasi Usulan tambahan penyelesaian
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD NAIM, S.SiT
100 — 14
Mamuju Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
- Satu bundel Peraturan Mamuju Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Untuk mendada tangani dokumen Perizinan dan Non Perizinan,
- Teguran 1 dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
- Dokumen Rekomendasi Usulan tambahan penyelesaian
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
SAIFUL BAHRI
100 — 21
Mamuju Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
- Satu bundel Peraturan Mamuju Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Untuk mendada tangani dokumen Perizinan dan Non Perizinan,
- Teguran 1 dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
- Dokumen Rekomendasi Usulan tambahan penyelesaian
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
MUHLIS USMAN, S.Sos, M.Si
114 — 44
Mamuju Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
- Satu bundel Peraturan Mamuju Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Untuk mendada tangani dokumen Perizinan dan Non Perizinan,
- Teguran 1 dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
- Dokumen Rekomendasi Usulan tambahan penyelesaian