• ., Notaris di Bogor juncto PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menhumkam No. AHUAH.01.1008997 tanggal 06 Maret 2014 (terlampir Bukti P 3 dan P 4).Dan Perubahan terakhir dengan Akta No. 0060 tanggal 01 Juli 206, yang dibuatoleh dan dihadapan Fenny Octavia, SH., MKn., Notaris di Kerawang juncto SKHal 2 dari 15 Putusan No. 5/Pdt.SusPKPU/PN.Niaga.JKT.PST.Menhumkam No.

  P2 SK Menhumkam No. AHU65026.AH.01.01.Tahun 2012Tanggal 20 Desember 2012. Hal 7 dari 15 Putusan No. 5/Pdt.SusPKPU/PN.Niaga.JKT.PST. Ss P3 Akta No. 643 Tanggal 30 Januari 2014, dibuat olehdan/atau dihadapan Don Arfan, Sh., MKn., Notaris diBogor4. P4 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHUAH.01.1008997 Tanggal 06 Maret 2014.5. P5 Akta No. 0060 Tanggal 01 Juli 2016, dibuat olehdan/atau dihadapan Fenny Octavia, SH., MKn.6. P6 SK Menhumkam No. AHU0012670.AH.01.02.2016Tanggal 01 Juli 20167.

• Menhumkam No. AHU-42375.ah.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

• Copy 1 (satu) lembar Surat pengukuhan pengusaha kena pajak No.

  Menhumkam No. AHU42375.ah.01Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan; Copy 1 (satu) lembar Surat pengukuhan pengusaha kena pajak No.PEM00135/WPJ.21/KP.0303/2013 tanggal 7 Maret 2013 ;Hal. 10 dari 25 hal.

  Menhumkam No.

• Fotocopy penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya dari Menhumkam No. : AHUAH.01.030977447, tanggal 4 Nopember 2015, selanjutnya diberiPAIGE acerca airs airs axis ax OERTOMEKTOEKTOMEKTOEKAOIN MRE MRE RE EEN BuktiP4;. Fotocopy Akte Perjanjian Kredit Nomor : 128/PK/BPREP/KCT/VI/12 danSurat Pengakuan Hutang Nomor : 033/ PK/ BPREP/ KCT/ Il/ 11,Selanjutnya AiIDEri tANdA ooo eect eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Bukti P5;.

  Bank Perkreditan RakyatEka Prasetya dari Menhumkam No. : AHUAH.01.030977447, tanggal 4Nopember 2015 sedangkan P7 yaitu Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Eka Prasetya No.023/Kep.Dir/BPREP/IV/15 tentang pengangkatanMateus Sihotang, S.E., Kepala Cabang Tandem Hilir tanggal 17 April 2015;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti yang diajukanPenggugat yang ditandai dengan Bukti P5 yaitu Fotocopy Akte PerjanjianKredit Nomor : 033/PK/BPREP/KCT/II/11 dan Surat Pengakuan HutangNomor : 026/ BPREP

• Fotocopy penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya dari Menhumkam No. : AHUAH.01.030977447, tanggal 4 Nopember 2015, selanjutnya diberiTAN a eeeeeeee ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegsBukti P4;.

  Bank Perkreditan RakyatEka Prasetya dari Menhumkam No. : AHUAH.01.030977447, tanggal 4Nopember 2015 sedangkan P8 yaitu Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.BPR Eka Prasetya No.023/Kep.Dir/BPREP/IV/15 tentang pengangkatanMateus Sihotang, S.E., Kepala Cabang Tandem Hilir tanggal 17 April 2015;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti yang diajukanPenggugat yang ditandai dengan Bukti P5 yaitu Fotocopy Akte PerjanjianKredit Nomor : 128/PK/BPREP/KCT/VI/12 dan Surat Pengakuan HutangNomor: 113/SPH

• menendang pintu rumah dan memecahkan kaca nako jendela,kemudian akibat tendangan pintu tersebut sehingga pintu rumah terbuka,setelah pintu rumah terbuka kemudian tersangka SIGUS langsung masukke dalam rumah dan langsung memukul korban dengan mempergunakankedua tanganya secara membabi buta dan berulang ulang ke bagianwajah saksi , kemudian saksi berteriak meminta tolong dan begitu jugadengan istri korban berteriak meminta tolong sehingga akhirnya PAK LUKAS MADE WIRANATA bersama seorang dari petugas Menhumkam

• Menteri Menhumkam RI Nomor : AHU-0005282.AH.01.04 Tahun 2018;

• 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tertanggal Banda Aceh, 30 November 2018 yang di tanda tangani oleh Ketua Yayasan JAMALI dan Penjamin IBNU SAKDAN (Abu SAKDAN);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

• dihubungkan dengan barang bukti shabudengan berat netto 0,7010 gram yang harus diterjemahkan sebagai barangbukti persiapan untuk satu kali pakai;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru tidak mempertimbangkanTerdakwa adalah pengguna untuk diri sendiri sesuai SEMA Nomor 4 Tahun2010 tentang Penempatan Korban dan Pecandu ke Tempat Rehabilitasi dandalam berkas tidak ada rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN yangsekaligus mengabaikan Perber Tahun 2014 yang ditandatangani olehKapolri, Kajagung, Ka BNN, Menhumkam

• .151.000.000,(seratus lima puluh satu juta rupiah);Bahwa Terdakwa menjanjikan anak saksi untuk masuk PNS padabulan Juli 2017;Bahwa sampai saat ini anak saksi belum menjadi PNS;Bahwa alasan Terdakwa karena semua yang diurusnya seluruhIndonesia wajib lunas dan kata Terdakwa sementara masih ada yangbelum melunasinya;Bahwa saksi pernah meminta uangnya untuk dikembalikan;Bahwa pernah Terdakwa tinggal bersama suaminya dirumah saksiselama 6 bulan dan Terdakwa bilang pada waktu itu anak saksidialinkan ke Menhumkam

• Fotokopi Surat Lampiran Keputusan Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Yayasan Pesantren Tahfiz Nurul Quran NomorAAHU0019481.AH.01.04 Tahun 2015 oleh Menhumkam Jakarta tanggal27 Oktober 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai danbermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P 6;Te Fotokopi Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT.Bank MandiriSyariah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai danbermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P 7;8.

• DAFIANTO ARIEF (KAUR DOKSIK SUBBID DOKPOL BIDDOKKESPOLDA METR JAYA) No.12/357/IIl/2015/DOKPOL diterangkan Terdakwapositif menggunakan Narkotika dan demikian juga fakta yangterungkap di persidangan tersebut terdapat bukti bahwa Terdakwatidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama MahkamahAgung RI, MENHUMKAM RI, MENKES RI, MENSOS RI, JAKGUNG RI,Kepalan Kepolisian RI, Kepala BNN RI :e Nomor : 01/PB/MA/III/2014;e Nomor : 03 Tahun 2014;e Nomor :11 Tahun

• seharusnya berkewajiban dan berhak untuk menjalaniproses rehabilitasi setelan adanya putusan pengadilan "setiappenyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunanarkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani Rehabilitasi medis danRehabilitasi sosial sebagai mana Pasal 54 UU Narkotika Jo Pasal 4 PerkepBNN No.2 tahun 2011 tentang tata cara penanganan tersangka atauTerdakwa penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkobaserta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, MENHUMKAM

• yang merupakan kelanjutan dariBerita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa sesuai AktaNomor 4 tanggal 05 Juli 2018;Bahwa dikarenakan telahAkta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal05 Juli 2018 dan Akta Pemindahan HakHak Atas Saham Nomor 5tanggal 05 Juli 2018, tidak dilakukan pemberitahuan dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,maka karena telah daluwarsa untuk dilakukan pelaporan ataupemberitahuan ke Menhumkam

• MANDIRI PROPERTINDO, dan SK MENHUMKAM PT. SOLUS!MANDIRI PROPERTINDO;Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 404/Pid.B/2019/PN Jkt.UtrSAKSIBahwa syaratsyarat yang diajukan oleh terdakwa BENEDICTASUSETYAWATI dan PT. SOLUS!

• Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus TahunAnggaran 20162017, dimana dalam Surat tersebut ada tertera 16 (enambelas) nama orang peserta penerimaan Pegawai, yang diakui olehTerdakwa diterima melalui jalur pengurusan Terdakwa sendiri, pada saatitulah Saksi melihat terdaftar Nama EVELIN ADELINA SAGALA, RUTHCAHAYA ROSARI ENGELINA SIJABAT dan ANTONIUS MANIK, melihathal itu Saksi merasa yakin dan percaya bahwa masingmasing namatersebut benar telah di terima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diKantor Menhumkam

• Menhumkam No. AHU-42375.ah.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

• Copy 1 (satu) lembar Surat pengukuhan pengusaha kena pajak No.

  Menhumkam No.

• Putra Mas Simpati didirikan hinggagugatan aquo diajukan, Tergugat telah mendapatpengesahan dari dinasdinas terkait in casu Menhumkam RIHal 27 dari 65 hal Put.

  Putra Mas Simpati didirikan hinggagugatan aquo diajukan, Tergugat telah mendapatpengesahan dari dinasdinas terkait in casu Menhumkam RIsebagaimana tersebut butir 4 sehingga jelas Tergugat melaluidireksi/pengurus perseroan menurut hukum dapat dimintakanpertanggungjawaban guna memenuhi segala kewajibankewajibannya yang menurut hukum menjadi tanggungjawabperseroan tanpa harus mengikutsertakan para ahli waris daripendiri perseroan tersebut in casu Tergugat Il sampai denganTergugat XI dalam perkara a

• Putra Mas Simpati didirikan hingga gugatana quo diajukan, Tergugat telah mendapat pengesahan dari dinasdinasterkait in casu Menhumkam R. sebagaimana tersebut butir 5 (lima)sehingga jelas Tergugat melalui direksi/oengurus perseroan menuruthukum dapat dimintakan pertanggungjawaban guna memenuhi segalakewajibankewajibannya yang menurut hukum menjadi tanggung jawabperseroan tanpa harus mengikutsertakan Para ahli waris dari pendiriperseroan tersebut in casu Tergugat II sampai dengan Tergugat XI dalamperkara

• Bahwa karena Menkumham RI tidak diajukan sebagai pihakdalam perkara ini sedangkan petitum gugatan Para Penggugatmeminta Menhumkam RI untuk mencabut Surat Keputusana quo, dengan demikian pihakpihak yang diajukan oleh ParaPenggugat sebagai Tergugat tidak lengkap, kerenanya gugatanyang diajukan mengandung cacat formil plurium litisconsortium ;2.3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR ;2.3.1.

• banding dan kontramemori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, Hakim TingkatPertama telah salah dalam penerapan hukumnya, Pengadilan Tinggi tidaksependapat dengan sebagian dari pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama terutama yang berkaitan dengan: Penyerahan assetaset Yayasan Darussalam termasuk UniversitasDarussalam Ambon kepada Penggugat/ Terbanding ; Perubahan nama Yayasan Darussalam ke Yayasan PendidikanDarussalam Maluku dengan Akte Nomor : 12, tanggal 6 Maret 2014 danpengesahan oleh Menhumkam

• banding dan kontramemori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, Hakim TingkatPertama telah salah dalam penerapan hukumnya, Pengadilan Tinggi tidaksependapat dengan sebagian dari pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama terutama yang berkaitan dengan : Penyerahan assetaset Yayasan Darussalam termasuk UniversitasDarussalam Ambon kepada Penggugat / Terbanding ; Perubahan nama Yayasan Darussalam ke Yayasan PendidikanDarussalam Maluku dengan Akte Nomor : 12, tanggal 6 Maret 2014 danpengesahan oleh Menhumkam