PT.PERHUTANI WAHANA INDUSTRI DAN PEM.RI CQ MENKEHUT CQ PERUM PERHUTANI CS

35.000 Ha di Mesuji, Kabupaten Mesuji ;14 Surat dari Yas Sartawisa Indonesia Yayasan Pangeran Sartawisa PagarAlam kepada Kapolda Lampung, No. 011 / YAS.SI/ I.X / 10, tanggal 27September 2010 perihal Pemberitahuan akan menempatkan masyarakat ditanah masyarakat hukum Adat Sartawisata Pagar Alam ;15 Surat dari Yas Sartawisa Indonesia Yayasan Pangeran Sartawisa PagarAlam kepada Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 015 /YAS.SI / X / 10, tanggal 11 Oktober 2010 perihal Permohonan PencabutanSK Menkehut

kurang 35.000 Ha di Mesuji, Kabupaten Mesuji ;Surat dari Yas Sartawisa Indonesia Yayasan Pangeran Sartawisa PagarAlam kepada Kapolda Lampung, No. 011 / YAS.SI/ I.X / 10, tanggal 27September 2010 perihal Pemberitahuan akan menempatkan masyarakat ditanah masyarakat hukum Adat Sartawisata Pagar Alam ;Surat dari Yas Sartawisa Indonesia Yayasan Pangeran Sartawisa PagarAlam kepada Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 015 /YAS.SI/ X/ 10, tanggal 11 Oktober 2010 perihal Permohonan PencabutanSK Menkehut

Hutan Lindung; Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf b jo pasal 2 ayat (3) jo pasal 23 ayat (1)Permenhut RI No.P.14/Menhut.11/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang izinpemanfaatan kayu adalah pemegang izin pinjam pakai, yang pelaksanaannya wajibdilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan,dengan membayar lunas kewajiban PSDH, DR dan penggantian nilai tegakansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan oleh Menkehut

status hutan lindung;Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf b jo pasal 2 ayat (3) jo pasal 23 ayat (1)Permenhut RI No.P.14/Menhut.11/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang inpemanfaatan kayu adalah pemegang izin pinjam pakai, yang pelaksanaannya wajibdilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan, denganmembayar lunas kewajiban PSDH, DR dan penggantian onilai tegakan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan oleh Menkehut

2006 ;Bahwa Insentif diberlakukan pada Dinas Kehutanan Propinsi Sumbarberdasarkan SK Gubernur Nomor 522 Tahun 1992 tentang Pemberian UpahPungut dan Biaya Operasional Hasil Hutan kepada aparat Dinas KehutananPropinsi Tk I Sumbar ;Bahwa Sejak saya masuk tahun 2001 menjadi PNS s/d tahun 2005 selalu adamenerima insentif;Bahwa Selain surat gubernur, surat lain yg mendasari dialokasikannya upahpungut : SK Menkeu No S1538/1991, tgl 26 Desember 1991 tentang BiayaPemungutan Turan Hasil Hutan/IHH, surat Menkehut

No. 535/1992, tgl 17maret 1992 tentang Biaya Pemungutan Hasil Hutan;Bahwa Dengan adanya Surat Menkehut tentang Himbauan Penggunaan DanaPSDH guna pembangunan kehutanan, maka untuk Dinas Kehutanan PropinsiSumatera Barat pemberlakuan upah pungut sebagian masih dan sebagian lagidialokasikan untuk kegiatan pembangunan kehutanan, dana diambil darirealisasi dana bagi hasil dari kas umum pemerintah daerah ;Bahwa Prosedur alokasi dana untuk upah pungut dimintakan berdasarkanrealisasi dana bagi hasil yg telah

diluar dinas kehutanan ada terima insentif tersebut, seperti kabaghukum, semua asisten, dinas pendapatan daerah;Bahwa benar tidak ada kontribusi dalam kegiatan kehutanan sebagai Tim pengendali;Bahwa benar saksisaksi yang dimasukkan kedalam Tim Pengendali tidak mengetahuiapa yang dikatakan dengan Tim pengendali;Bahwa benar pendistribusian dana yang telah teranggar dalam APBD tidak sesuaidengan peruntukannya;Bahwa benar saksisaksi tahu dengan adanya surat himbauan S.396/2005, tanggal 8Juli 2005 dari Menkehut