AdjatSudrajat mengajukan persyaratan tersebut kepada pihak Menpera, dan setelahdisetujui maka pihak Menpera akan mengucurkan Dana Program PembiayaanPerumahan dan Permukiman pada tahun 2008 kepada KSU Karya Nugraha untukdisalurkan kepada anggota koperasi yang akan mendapatkan fasilitas bantuantersebut sesuai dengan namanama yang diajukan oleh Koperasi Karya Nugrahakepada pihak Menpera.

sendiri.Bahwa benar syaratsyarat untuk mendapatkan bantuan dari KSU Karya Nugrahayang dananya berasal dari bantuan Menpera adalah anggota melalui ketuaKelompok TPS mengajukan rehab rumah ke Pengurus Koperasi Karya Nugrahakemudian dilakukan survey oleh Konsultan dengan syaratsyarat yang rumahnyatidak layak ditempati, atapnya akan roboh, lantainya belum keramik.Bahwa benar Saksi menerima bantuan dari Menpera tersebut dan menandatanganiDaftar Realisasi Bangunan Rehab Rumah KPRS Menpera KSU Karya NugrahaCipari

II/2008.Memimpin rapat baik rapat koperasi maupun rapat dalam bantuan rehap rumahbantuan dari Menpera Tahun Anggaran 2008.

Menandatangani semua laporan termasuk Laporan Pertanggungjawabanpenggunaan bantuan rehap rumah bantuan dari Menpera Tahun Anggaran 2008.Mengambil uang bantuan dari Menpera sebesar Rp.939.000.000, ( sembilanratus tiga puluh sembilan juta rupiah ) dari Bank BCA Kuningan, setelah uangtersebut diambil selanjutnya uang sejumlah tersebut diserahkan kepadaTerdakwa, dalam penyerahan disaksikan oleh Adi Wahadi ( Bendahara I PanitiaRehabilitast Rumah bantuan dari Menpera ) dan Terdakwa Unang Hendarsyah( Humas

I Panitia Rehabilitasi Rumah bantuan dari Menpera ) dan penyerahan165disertai dengan kuitansi / tanda terima.Mengirimkan berkas usulan maupun laporan Pertanggungjawaban bersamaTerdakwa, sdr MULUK ke ke ruangan verifikasi di Menpera.

(T6);Fotocopy Surat dari Menpera No. UM.02.05/PPP/208 tanggal17 Desember 2009 untuk membuktikan bahwa menurutpenghitungan Menpera maka Koperasi Sejahtera harusmengembalikan subsidi KPR sebesar/senilai 220 rumahselambatlambatnya tanggal 17 maret 2010 (Bukti T7).Fotocopy bukti surat dari Penasehat Hukum Terdakwa KantorAdvokat Sena Sakti tanggal 5 Maret 2010 karena Msubsidi220 rumah yang suruh mengembalikan oleh Menpera akanditinjaklanjuti dengan menegembalikan subsidi tersebut.

(T6) ;Fotocopy Surat dari Menpera No. UM.02.05/PPP/208 tanggal17 Desember 2009 untuk membuktikan bahwa menurutpenghitungan Menpera maka Koperasi Sejahtera harusmengembalikan subsidi KPR sebesar/senilai 220 rumahselambatlambatnya tanggal 17 Maret 2010 (Bukti T7) ;Fotocopy bukti surat dari Penasehat Hukum Terdakwa KantorAdvokat Sena Sakti tanggal 5 Maret 2010 karena Msubsidi220 rumah yang suruh mengembalikan oleh Menpera akanditinjaklanjuti dengan menegembalikan subsidi tersebut.

Sehinggamengenyampingkan bukti bukti yang memang menjadi dasar adanyahubungan hukum antara Menpera dengan KSU Sejahtera.Program KPRS adalah Bantuan Menpera untuk Program Perbaikan RumahSederhana.

Setelah itu ditindaklanjuti oleh KSU Sejahtera(sesuai kesaksian Suwiji) dengan mengirim surat ke Menpera, denganmeminta No. rekening Menpera.

Ternyata surat dari Pengurus KSUSejahtera tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Menpera.Dengan adanya surat dari Menpera ini membuktikan bahwa hubunganhukum Menpera dengan KSU Sejahtera adalah hubungan hukum perdata.Dengan ditentukan waktunya KSU Sejahtera disuruh mengembalikan danasebesar Rp. 2.750.000.000, (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)makin membuktikan bahwa Menpera mengakui bahwa hubungan hukumyang ada antara Menpera dengan KSU Sejahtera adalah hubungan keperdataan.Hal. 78

(Juli 2008 s/d Desember 2008) ; 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Upah Kerja PanitiaPembangunan Rehab Rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha tahun 4 (empat) lembar asli catatan pengeluaran pemberkasan panitia pembangunanrehab rumah KPRS Menpera KSU Karya Nugraha tahun 2008 ; 1 (satu) buah fotocopy proposal Pengajuan Pembiayaan Perbaikan Rumahatas nama SANUSI ; 4 (empat) buah buku Nota asli BUKTI PENGELUARAN KAS untukProgram Rehab Rumah KPRS Bersubsidi dari Menpera ; 1 (satu) lembar Susunan

Pelaksanaan) dan PKO (Perjanjian KerjasamaOperasional) yang mana Terdakwa Saud Gunawan disuruhmenandatangnai PKO tersebut yang nantinya PKO tersebutdibawa kembali oleh sdr ASEP ke Menpera di Jakarta untukditandatangani oleh Deputi Pembiayaan Menpera, pada waktuyang bersamaan sdr ASEP dari pihak Menpera menerangkanbahwa KSU Karya Nugraha akan mendapatkan Rp2.684.000.000,00 untuk 300 KK bahwa kalau dari kuota 300 (tigaratus ) KK tersebut per KK mendapatkan subsidi sebesar Rp.9.000.0000, (sembilan

II/2008.Memimpin rapat baik rapat koperasi maupun rapat dalam bantuan rehap rumahbantuan dari Menpera Tahun Anggaran 2008.

Panitia Rehabilitasi Rumah bantuan dari Menpera ) dan penyerahandisertai dengan kuitansi / tanda terima.

Mengirimkan berkas usulan maupun laporan Pertanggungjawaban bersamaSaksi, sdr MULUK ke ke ruangan verifikasi di Menpera.

saya tidakpernah melihat Terdakwa menggunakan Laptop dan UHP untukmemperkenalkan Program Menpera tersebut .e Bahwa yang menyerahkan persyaratan itu kepada Menpera adalahsaya bersama ketua atas petunjuk terdakwa.e Bahwa saksi 5 (lima) kali datang ke Menpera .Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa menyatakan tidakkeberatan ;1.

.Bahwa Program Menpera tersebut program tahun 2006 sampaidengan 2009 .Bahwa Sewaktu sakso di periksa di polda , Terdakwa DibyoPranowo bertindak sebagai konsultan yang membantu Koperasiagar bisa mendapatkan program Menpera tersebut .Bahwa Menpera tidak mempunyai konsultan .Bahwa Koperasi yang terkait dengan terdakwa adalah KoperasiHPB , Koperasi Minasari dan Koperasi Minapari .Bahwa Ketiga Koperasi tersebut telah mengajukan permohonanpada Menpera dan sudah di verifikasi, persyaratannya sudahterpenuhi

.Bahwa Dalam masalah ini saya tidak tahu ,apakah ada uang yangdikembalikan atau tidak , dan semuanya sudah diserahkankepada Penyidik .Bahwa Menpera memberikan program tersebut melalui Koperasibukan kepada Bank karena banyak Masyarakat oleh Bank tidakbisa dilayani program menpera tersebut , maka kami mencobamemberikan kesempatan kepada Koperasi karena koperasilangsung melayani Anggotanya .Bahwa Menpera tidak pernah menunjuk Konsultan ataupunMakelar .Bahwa Sebelum digulirkan program ini dilakukan

danabantuan dari Menpera karena tidak memenuhi persyaratan .Bahwa Kedua Koperasi ( Minapari dan KPRI HPB ) tidakmempunyai dana untuk memberikan pinjaman pokok KPRSkepada Anggota .Bahwa Dana subsidi dari Menpera cair juga pada keduakoperasi ( Minapari dan KPRI HPB) tersebut walaupun tidakmemenuhi Syarat di karenakan :e Adanya rekayasa persyaratanpersyaratan tersebut yangdilakukan atas perintah terdakwa.e Tidak berjalannya Verifikasi yang harus dilakukan olehpihak Menpera , verifikasi hanya dilakukan

juta rupiah ) danTerdakwa tidak pernah memberikan uang kepada sdr Asep .Bahwa Dalam kasus KUD di Ciamis tidak melibatkan sdr Asepmelainkan saya sendiri .Bahwa Dalam Kasus Ciamis sdr Asep bagian pendaftaran ,karena sdr Asep pegawai Menpera dibagian Pendaftaran .Bahwa Terdakwa bekerja di bidang Kontraktor .Bahwa Uanguang yang Terdakwa dapat tidak dialihkan kepadapegawai Menpera hanya kepada Harjito saja kakak kandungsaya yang bekerja di Menpera .Bahwa Terdakwa datang ke KPRI HPB pada tahun 2006.91Bahwa

Republik Indonesia Nomor : 91Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perubahan atas LampiranKeputusan Menpera Nomor : 22 Tahun 2012 tentang PengangkatanAtasan Langsung Kasatker, Kasatker, KPA/PPK, Pejabat Penguji SPM,Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah bagi MBR DirektifPresiden di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012.

SaranaWangun Persada tanggal 22 Oktober 2012 ;1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNo. 00317/stbp/menpera/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4821.000 atasnama PT. Sarana Wangun Persadal (satu) lembar fotocopyRekening Koran Bank Pembangunan Daerah atas nama PT.

SaranaWangun Persada tanggal 22 Oktober 2012.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNo. 00317/stbp/menpera/2012 tanggal 22 Oktober 2012.1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4821.000 atasnama PT. Sarana Wangun Persadal (satu) lembar fotocopyRekening Koran Bank Pembangunan Daerah atas nama PT.

SaranaWangun Persada tanggal 17 Desember 2012.102.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNo. 00682/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012.103.1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4821.000 atasnama PT. Sarana Wangun Persada.104.1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Negara IndonesiaCabang Kupang atas nama PT.

SaranaWangun Persada tanggal 17 Desember 2012.134.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNo. 00675/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012.135.1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4821.000 atasnama PT. Sarana Wangun Persada.136.1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Negara IndonesiaCabang Kupang atas nama PT.

adasaksi tidak mengetahui, sehingga dapatdikatakan untuk akad kredit yang menjadi salah satusyarat untuk mengajukan subsidi pembangunan rumah keMenpera telah dipalsukan oleh pihak KSU Sejahtera,dan pihak Menpera tidak mengetahui karena akad kredityang dimintakan verivikasi telah ditanda tangani olehkonsumen dengan pihak KSU Sejahtera dan verivikasiyang dilakukan oleh Menpera adalah bersifatadministrasi;Bahwa sesuai dengan bukti bukti akads kredit yangdiajukan ke Menpera untuk pembangunan di Griya

Lembaga Keuangan Non Bank sebagai lembagayang bisa bekerjasama dengan Menpera sehinggaterbentuklah KSU Karanganyar Bersatu pada tahun2006 sebagai lembaga keuangan non bank yang dapatmelaksanakan program rumah subsidi dari Menpera.Bahwa Kantor Menpera untuk program KPR Subsidi danKPRS Subsidi di Kab. Karanganyar telah bekerjasamadengan KSU Sejahtera sejak tahun 2007 dan tentangprogram Menpera untuk rumah subsidi dengan sasaranMasyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR tahun 2007adalaha.

Dimana 265 unit rumahterdapat 131 unit rumah yang akad kredit~ melaluiBTNS dengan Menpera langsung, 23 unit rumah melaluiBSM dengan Menpera langsung dan 111 unit rumahmelalui PD BPR BKD Karanganyar dengan KsuSejahtera.

Tony IwanHaryono.Bahwa semua dana subsidi dari Menpera di Bank SyariahMandiri Cabang Solo sudah habis~ digunakan, untuksaldo rekening terdakwa tidak tahu persis.Bahwa rumah di Lokasi Jeruk Sawit Kec.

Tony Haryono uang tersebut tidakdapat dicairkan dan juga apabila yang tanda tangancek hanya seorang saja dana subsidi dari Menpera jugadana???

Soni dan Bendahara adalahsaksi sendiri sejak tahun 2002;e Bahwa pada tahun 2007, Ketua Sdr.M.Mansur membawa berita bahwa iabertemu dengan Terdakwa sebagai Staf dari Menpera, memberitahukan bahwaKantor Menpera menyediakan dana rehab bagi masyarakat berpenghasilanrendah melalui Koperasi, selanjutnya oleh Ketua Sdr.M.Mansur ditindak lanjutidengan mengajak saksi selaku Bendahara dan Sekretaris Sdr.

Koko dan saksi selaku Sekretaris, setelahsampai di rumah makan Ajeng saksi terlebih dahlu pergi ke Tasikmalayakarena ada keperluan kemudian saksi datang menyusul dimana disana acarasedang berlangsung;e Bahwa dari pertemuan tersebut pembicaraanya dari Kementrian Menpera yaituTerdakwa menjelaskan ada bantuan dana subsidi perumahan bagi anggotaKoperasi, lalu Terdakwa menerangkan persyaratannya seperti aset Koperasiharus mempunyai Rp.1.000.000.000.

Saksi TOTO Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Pokmas Muktijaya dansaksi pernah mendapat bantuan dana rehab rumah dari Menpera;35Bahwa awalnya sehingga saksi dapat bantuan tersebut yaitu mendengar kabarada dana bantuan itu kemudian saksi mendatangani rumah Terdakwa, karena iabekerja di Jakarta di Kantor Menpera maksudnya menanyakan persyaratannya,bagaimana caranya untuk dapat uang tersebut, kemudian kata Terdakwa harusada KTP,Suami istri, Kartu Keluarga, Sertifikat rumah, setelah itu

sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah )kemudian untuk dana Operasional Koperasi sebesar Rp.1.000.000,(satu jutarupiah ) per orang dan anggota pada waktu itu semua anggota setuju;Bahwa pada waktu itu saksi sebagai Badan Pemeriksa sudah mengingatkankenapa di potong, tetapi Ketua mengatakan itu sudah aturannya dari Menpera;Bahwa untuk pemotongan sebesar Rp.1.000.000.

(enam ratus juta rupiah) dengan perhitunhan sebagai berikut :Realisasi penerimaan dana subsidi KPRS/KPRSMikro dari menpera untuk 200 orang@ Rp. 9.000.000. Rp. 1.800.000.000.Jumlah dana subsidi KPRS/KPRS Mikro yang diSalurkan kepada 200 orang anggota @ Rp.6.000.000. Rp. 1.200.000.000.

KU.08.08/PKPRKA/SatkerPRNTT/PRK KA2/03 Tanggal 11 Oktober 2012 ; 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 01 Nopember 2012;1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor : 00334/sptb/menpera/2012 Tanggal 01 Nopember 2012 ;1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran ;1 (satu) Lembar Foto Copy NPWP ;1 (satu) Lembar Foto Copy Garansi Bank Jaminan Uang Muka Nomor: 10.03.12.00522 tanggal 11 Oktober 2012 ;1 (satu) Lembar Asli SSP PPH Senilai Rp 29.949.600,00 ; Bulan1 (satu) Lembar

SaranaWangun Persada tanggal 22 Oktober 2012 ;1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.00317/stbp/menpera/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4821.000 atasnama PT. Sarana Wangun Persadal (satu) lembar fotocopy RekeningKoran Bank Pembangunan Daerah atas nama PT.

SaranaWangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.00682/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4821.000 atas namaPT. Sarana Wangun Persada ; 721 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Negara IndonesiaCabang Kupang atas nama PT.

SaranaWangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.00672/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4821.000 atas namaPT. Sarana Wangun Persada ; enn nnn. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Negara IndonesiaCabang Kupang atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;Putusan Perkara No. 20/Pid.SusTPK/2015/PT.KPG., Halaman 34119. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT.

SaranaWangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.00675/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4821.000 atas namaPT. Sarana Wangun Persada ; 7222 n1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Negara IndonesiaCabang Kupang atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp.35.711.302,00 bulan Desember 2012 ;1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT.

KU.08.08/PKPRKA/SATKERPRNTT/PRK KA1/02tanggal 09 Oktober 201282. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT.Sarana Wangun Persada tanggal 22 Oktober 201283. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja No. 00317/stbp/menpera/2012 tanggal 22 Oktober201284. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4821.000atas nama PT. Sarana Wangun Persadal (satu) lembarfotocopy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah atasnama PT.

Sarana WangunPersadabulan Desember 2012100.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp.53.566.950 bulan Desember 2012101.1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT.Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012102.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja No. 00682/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember2012103.1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4821.000atas nama PT.

Sarana WangunPersadabulan Desember 2012100. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp.53.566.950 bulan Desember 2012101. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT.Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012153102. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja No. 00682/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember2012103. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4821.000atas nama PT.

Sarana WangunPersadabulan Desember 2012100. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp.53.566.950 bulan Desember 2012101. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT.Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012102. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja No. 00682/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember2012103. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No.01.664.213.4821.000 atas nama PT.

Sarana WangunPersadabulan Desember 2012100.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp.53.566.950 bulan Desember 2012101.1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT.Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012219102.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja No. 00682/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember2012103.1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4821.000atas nama PT.

Sarana WangunPersada tanggal 22 Oktober 2012 ;1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor00317/stbp/Menpera/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 01.664.213.4821.000 atas namaPT. Sarana Wangun Persada 1 (satu) lembar foto copy Rekening KoranBank Pembangunan Daerah atas nama PT.

SaranaWangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor00682/stbp/Menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 01.664.213.4821.000 atas namaPT. Sarana Wangun Persada ;1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Negara IndonesiaCabang Kupang atas nama PT.

SaranaWangun Persada tanggal 22 Oktober 2012 ;1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor00317/stbp/Menpera/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 01.664.213.4821.000 atas namaPT. Sarana Wangun Persada 1 (satu) lembar foto copy Rekening KoranBank Pembangunan Daerah atas nama PT.

SaranaWangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor00682/stbp/Menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 01.664.213.4821.000 atas namaPT. Sarana Wangun Persada ;1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Negara IndonesiaCabang Kupang atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;Hal. 39 dari 81 hal. Put.

SaranaWangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor00672/stbp/Menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 01.664.213.4821.000 atas namaPT. Sarana Wangun Persada ;1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Negara IndonesiaCabang Kupang atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;Hal. 40 dari 81 hal. Put.

ASEPHENDRA HARMAEN yang mengaku dari Kementerian Negara PerumahanRakyat (Menpera) di Jakarta, kemudian sekitar bulan Juli 2007 mengadakanpertemuan bertempat di Rumah Makan H. Ade di Kampung Cihaurbeuti Ciamisantara Sdr. ASEP HENDRA HARMAEN dengan Terdakwa H. ADE SULEAMANZAKARIA yang dihadiri pula oleh pengurus Koponiren Al Ittinad yang laindiantaranya Sdr. Cece Suryana Hidayat . Selanjutnya Sdr.

ASEP HENDRAHARMAEN menyampaikan atau mensosialisasikan Program kegiatan yang adadi Menpera antara lain Program Bantuan Perumahan Bersubsidi bagiMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) , bantuan itu bisa diajukan olehanggota Kopontren Allttinad yang berpenghasilan dibawah Rp. 1.000.000,Selanjutnya Sdr.

ASEPHENDRA HARMAEN yang mengaku dari Kementerian Negara PerumahanRakyat (Menpera) di Jakarta, kemudian sekitar bulan Juli 2007 mengadakanpertemuan bertempat di Rumah Makan H. Ade di Kampung Cihaurbeuti Ciamisantara Sdr. ASEP HENDRA HARMAEN dengan terdakwa H. ADE SULEAMANZAKARIA yang dihadiri pula oleh pengurus Koponiren Al Ittinad yang laindiantaranya Sdr. Cece Suryana Hidayat. Selanjutnya Sdr.

ASEP HENDRAHARMAEN menyampaikan atau mensosialisasikan Program kegiatan yang adadi Menpera antara lain Program Bantuan Perumahan Bersubsidi bagiMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) , bantuan itu bisa diajukan olehanggota Koponiren Allttinad yang berpenghasilan dibawah Rp. 1.000.000.Selanjutnya Sdr.

ASEP HENDRA HARMAEN memberikan contohcontoh blankosurat menyurat untuk pengajuan subsidi perumahan kepada Menpera danmemberikan peraturanperaturan yang berkaitan dengan pengajuan SubsidiPerumahan tersebut;Bahwa setelah pihak Kopontren AlIttinad Tasikmalaya mengetahui daripenjelasan Sdr.

KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11 Oktober 2012.27. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 17 Desember 2012.28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00801/sptb/menpera/2012 Tanggal 17 Desember 2012.29. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran.30. 1 (satu) Lembar Foto Copy NPWP.31. 1 (satu) Lembar Asli SSP PPH Senilai Rp. 16.242.273; Bulan Nopember.32. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak Bulan Nopember 2012 atas nama PT.

Sarana Wangun Persada tanggal 22 Oktober 2012.83. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 00317/stbp/menpera/2012 tanggal 22 Oktober 2012.84. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4-821.000 atas nama PT. Sarana Wangun Persada1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah atas nama PT.

Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012.102. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 00682/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012.103. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4-821.000 atas nama PT. Sarana Wangun Persada.104. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Kupang atas nama PT.

Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012116. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 00672/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012.117. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4-821.000 atas nama PT. Sarana Wangun Persada.118. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Kupang atas nama PT. Sarana Wangun Persada.119. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT.

Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012.134. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 00675/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012.135. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4-821.000 atas nama PT. Sarana Wangun Persada.136. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Kupang atas nama PT.

KU.08.08/PKPRKA/SATKERPRNTT/PRK KA1/02tanggal 09 Oktober 2012.82. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT.Sarana Wangun Persada tanggal 22 Oktober 2012.83. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja No. 00317/stbp/menpera/2012 tanggal 22 Oktober2012.84. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4821.000atas nama PT. Sarana Wangun Persadal (satu) lembarfotocopy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah atasnama PT.

Sarana WangunPersadabulan Desember 2012.100. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp.53.566.950 bulan Desember 2012.101. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT.Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012.102. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja No. 00682/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember2012.103. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4821.000atas nama PT.

KU.08.08/PKPRKA/SATKERPRNTT/PRK KA1/02tanggal 09 Oktober 2012.82. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT.Sarana Wangun Persada tanggal 22 Oktober 2012.83. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja No. 00317/stbp/menpera/2012 tanggal 22 Oktober201284. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4821.000atas nama PT. Sarana Wangun Persadal (satu) lembarfotocopy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah atasnama PT.

No. 1539 K/Pid.Sus/2011di;KalauTim verifikasi membuat berita acara hasil verifikasi administrasiyang akan digunakan LPKP sebagai dasar untuk pembayaransubsidi.LPKP mengajukan surat permintaan pembayaran subsidikepada Kemenpera.Atas dasar huruf (d), Menpera menerbitkan surat perintahmembayar (SPM), kemudian SPM diajukan ke DirektoratJendral Pembendaharaan..

Atas dasar huruf d), Menpera menerbitkan surat perintahmembayar (SPM), kemudian SPM diajukan ke DirektoratJendral Pembendaharaan.D. ANALISIS HUKUMUntuk membahasa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum danpertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, makakami akan melakukan Analisis ini secara metodologis sepertidipergunakan oleh Luhut M.P.

Dan = akhirnya ketua (Drs Mansur)menyanggupi permintaan terdakwa adanyapemotongan sebesar Rp.2 juta/KK untuk tim Jakarta.(3) Pernyataan saksi KOKO dalam :e BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)Persyaratan pemohon tersebut dibawa/diantar olehketua koperasi ke Kantor Menpera, dan saat ituHal. 55 dari 93 hal. Put.

Ade Hermawan SE serta saksi YUYUN HANDAYANI(PEGAWAI BRI) TIDAK DIHADIRKAN DI MUKA PERSIDANGAN baiksecara langsung maupun berita acara pemeriksaan di bawahsumpahnya dan khusus kesaksian dari Kantor Menpera yang padakasus dengan terdakwa Drs. Mansur Kusumawipraja bin Anas Barnasdengan Nomor NO. 268/PID.B/2010/PN.TSM diwakili oleh MANAHANSINAGA SG, MT (PLT ASDEP INVESTASI DEPUTI BIDANGPEMBIAYAAN), JUSTRU DIGANTI oleh saksi DR. IR.

RIFAID M.NUR, M.ENG (ASDEP KERJASAMA PEMBIAYAAN, DEPUTIBIDANG PEMBIAYAAN MENPERA). Selanjutnya saksi DR. IR.RIFAID M. NUR, M.ENG (ASDEP KERJASAMA PEMBIAYAAN,DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN MENPERA) juga tidak dihadirkan dimuka persidangan. Padahal nilai isi kesaksian para saksi tersebuttermasuk kedua pejabat dimaksud jauh berbeda dan sangatmenentukan duduk persoalan dugaan kasus korupsi.Seharusnya Majelis Hakim memanggil mereka untuk tegaknya dudukpersoalan, dan keadilan hukum. Terhadap saksi DR. IR.

Kab.Subang nomor Badan Hukum 6512/BH/P A D/KWK.10/VII/1997, tanggal 09 Juli 1997Laporan hasil pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan 2006Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Warga Kab.Subang nomor BadanHukum 7733/BH/PAD/518DISKOP.UKM/VIII/2003, tanggal 25Agustus 2003Anggaran dasar KUD Mandiri Inti Bina Warga Kec.SubangKab.SubangAkta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Bina WargaSukamelang terdaftar pada tanggal 9 Juli 1997 dengan nomor6512/BH/PAD/KWK 10/VII1997Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/Menpera

maksimum sebesar pinjaman yang diajukan olehdebitur yang disetujui oleh Pihak Kedua,Ayat (3) Pihak Pertama melakukan pencairan subsidi perumahansesuai dengan berita acara hasil verifikasi.Ayat (4) Pihak kedua menampung seluruh dana subsidi perumahanyang cair, selanjutnya mendistribusikan subsidi tersebut kepada MBRyang berhak menerima sesuai dengan hasil verifikasi.e Bahwa pada tanggal 18 Juni 2007 Koperasi Unit Desa (KUD) MandiriInti Bina Warga Subang mambuat Surat Perjanjian KerjasamaNomor : 02/MENPERA

maksimum sebesar pinjaman yang diajukan olehdebitur yang disetujui oleh Pihak Kedua,Ayat (3) Pihak Pertama melakukan pencairan subsidi perumahansesuai dengan berita acara hasil verifikasi.Ayat (4) Pihak kedua menampung seluruh dana subsidi perumahanyang cair, selanjutnya mendistribusikan subsidi tersebut kepada MBRyang berhak menerima sesuai dengan hasil verifikasi.e Bahwa pada tanggal 18 Juni 2007 Koperasi Unit Desa (KUD)Mandiri Inti Bina Warga Subang mambuat Surat PerjanjianKerjasama Nomor 02/MENPERA

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyaihubungan keluarga baik sedarah maupun semenda denganterdakwa tersebut dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ; e Bahwa ada kejadian penyimpangan penyaluran/penggunaan DanaBantuan KPRS/KPRS Mikro bersubsidi Tahun Anggaran 2007 dan2008 ~n onan nnn nn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn necese Bahwa saksi menjabat sebagai Assisten Deputi KerjasamaPembiayaan Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI ; e Bahwa saksi berperan membantu Deputi Menpera

diharuskan untuk melakukan on the spot, yang harusdilakukan adalah memverifikasi persyaratan Saja ; e Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dibyo Pranowo ; e Bahwa yang bertanggungjawab perihal penyimpangan dana ini adapada dinas koperasi ; nnn nen nnn nnn nnn nn nn nc ncnnnnse Bahwa Pengucuran dana melalui rekening koperasi ke masingMaASING ANQQGOLA; nne annem mene enn nnn nenae Bahwa Pemotongan ini tidak dibenarkan , dan harus utuh diberikankepada para penerima Subsidi ;0 222020 2e Bahwa Pemberian dari Menpera

No. 484K/Pid.Sus/2017 UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada ProgramPengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013 juncto Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor63/KEP34/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Kesatu atasKeputusan Kepala Kantor BPN Provinsi D.I.Y Nomor 42/KEP34/I/2013,tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana SertifikasiHak Atas Tanah

melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan,Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan PertanahanNasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I.Y TahunAnggaran 2013 juncto Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPNProvinsi D.I.Y Nomor 113/KEP34/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiD.I.Y No:63/KEP34/III/2014, tanggal 1 Maret 2013, tentang PenunjukanPetugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui

KegiatanProna, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana padaProgram Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN ProvinsiD.I.Y Tahun Anggaran 2013;Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013 Petugas PenyuluhanKantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Saksi Sujoko, A.Ptnh., S.H.serta Tim dari DPPKAD dan KPP Pratama di Balai Desa Sidorejo,Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul mengadakan penyuluhanyang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.

dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan PertanahanNasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I.Y TahunAnggaran 2013 juncto Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPNProvinsi D.I.Y Nomor 113/KEP34/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiD.I.Y No:63/KEP34/III/2014, tanggal 1 Maret 2013, tentang PenunjukanPetugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui KegiatanProna, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan

Bahwa selanjutnya diterbitkan pula Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 16/KEP34/1/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan PetugasPelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona,UKM, Menpera, Pertanian dan Nelayan pada Program PengelolaanPertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi DIY Tahun Anggaran 2012.

/2013, tanggal 29 Juli2013, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor WilayahBPN Provinsi D.LY No : 63/KEP34/III/2014, tanggal 1 Maret 2013,tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak AtasTanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera danPasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional KantorWilayah BPN Provinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013.

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. PKO (Perjanjian Kerjasama Operasional antara Deputi Menpera bidang pembiayaan dengan KUD inti Bina Warga nomor : 127/PKO/DP/2007 dan nomor : 143/KS-BW/VI/2007 ;

1. Naskah pelantikan Ketua, Sekretaris dan Bendahara KUD Bina Warga di Subang tanggal 31 Maret 2009 ;
2. Surat Keputusan nomor : 001/KUD-BW/SK/IV/2005, tanggal 1 April 2005 tentang Pengangkatan Manager KUD Mandiri Inti Bina Warga ;
3. Surat Keputusan

1997 ;

disetujui oleh Pihak Kedua,Ayat (3) Pihak Pertama melakukan pencairan subsidi perumahan sesuai dengan beritaacara hasil verifikasi.Hal 9 dari 56 halaman, Putusan No. 50/TIPIKOR/2011/PT.BDG.Ayat (4) Pihak kedua menampung seluruh dana subsidi perumahan yang cair, selanjutnyamendistribusikan subsidi tersebut kepada MBR yang berhak menerima sesuai denganhasil verifikasi.Bahwa pada tanggal 18 Juni 2007 Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Inti Bina WargaSubang mambuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/MENPERA

CASWA Bin KARJA selama 1 (satu)tahun dan 3 (tiga) bulan.Menyatakan barang bukti berupa :1.10.11.12.13.PKO (Perjanjian Kerjasama Operasional antara Deputi Menpera bidang pembiayaandengan KUD inti Bina Warga nomor : 127/PKO/DP/2007 dan nomor : 143/KSBW/V1/2007Naskah pelantikan Ketua, Sekretaris dan Bendahara KUD Bina Warga di Subangtanggal 31 Maret 2009Surat Keputusan nomor : 001/KUDBW/SK/IV/2005, tanggal 1 April 2005 tentangPengangkatan Manager KUD Mandiri Inti Bina WargaSurat Keputusan nomor : 052

nomor Badan Hukum 6512/BH/P A D/KWK.10/VII/1997, tanggal 09 Juli1997Laporan hasil pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan 2006 Koperasi Unit Desa(KUD) Bina Warga Kab.Subang nomor Badan Hukum 7733/BH/PAD/518DISKOP.UKM/VIII/2003, tanggal 25 Agustus 2003Anggaran dasar KUD Mandiri Inti Bina Warga Kec.Subang Kab.SubangAkta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Bina Warga Sukamelang terdaftarpada tanggal 9 Juli 1997 dengan nomor 6512/BH/PAD/KWK 10/VII1997Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/Menpera

CASWA Bin KARJA masingmasing dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan dendamasingmasing sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulankurungan ;Memerintahkan agar barang bukti berupa :1.10.11.PKO (Perjanjian Kerjasama Operasional antara Deputi Menpera bidang pembiayaandengan KUD inti Bina Warga nomor : 127/PKO/DP/2007 dan nomor : 143/KSBW/V1/2007Naskah pelantikan Ketua, Sekretaris dan Bendahara KUD Bina Warga di Subangtanggal 31 Maret 2009Surat

PKO (Perjanjian Kerjasama Operasional antara Deputi Menpera bidangpembiayaan dengan KUD inti Bina Warga nomor : 127/PKO/DP/2007 dannomor : 143/KSBW/VI/2007 ;2. Naskah pelantikan Ketua, Sekretaris dan Bendahara KUD Bina Warga diSubang tanggal 31 Maret 2009 ;3. Surat Keputusan nomor : 001/KUDBW/SK/IV/2005, tanggal 1 April 2005tentang Pengangkatan Manager KUD Mandiri Inti Bina Warga ;4. Surat Keputusan nomor : 052/KUDBW/SK/IV/2004, tanggal 1 April 2004tentang Penempatan Karyawan ;5.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat HukumTerdakwa telah mengajukan Pledoi/Pembelaannya yang dibacakan dan disampaikandidepan persidangan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 yang pada pokoknyamenyatakan :Bahwa peraturan MENPERA yang berkaitan dengan PROGRAMPERUMAHAN BERSUBSIDI, sesungguhnya memiliki kelemahanjuridis dalam perspektif mengamankan dan mengawal penggunaan uangNegara.Bahwa dalam proses pelaksanaan program ini sesungguhnya pihakKementrian Negara Perumahan Rakyat

tidak melakukan sosialisasisecara efektif, sehingga program ini gagal dicermati secara baik olehpenerima bantuan dana subsidi.Bahwa Penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau yang dikenalsebagai PKO antara Kementrian Negara Perumahan Rakyat denganpihak Koperasi KPRI HPB, dibuat dan ditandatangani pada tahun 2007,sebelum lahirnya peraturan MENPERA tentang TATA CARAPELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRSMIKRO BERSUBSIDI yang baru ditetapkan pada tanggal 24 Desember2008.Artinya pada saat PKO

Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Nomor 7 RT 016RW 006, Kelurahan Atambua, KecamatanKota Atambua, Kabupaten Belu;Agama : Katolik;Pekerjaan : PNS;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAtambua sebagai berikut:PRIMAIR:Bahwa Terdakwa Fransiskus Gregorius Silvester, selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk MasayarakatBerpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT KabupatenBelu, berdasarkan Surat Keputusan Menpera

Nomor 91 Tahun 2012 tanggal 3Juli 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menpera Nomor 22Tahun 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kasatker / KPA,PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumahbagi MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT TA 2012, pada hari dan tanggalyang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Agustus tahun2012 dan bulan Januari tahun 2013 atau setidaktidaknya antara tahun 2012dan tahun 2013, bertempat di Kantor PPK

Nomor 91 Tahun 2012 tanggal 3Juli 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menpera Nomor 22Tahun 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kasatker / KPA,PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumahbagi MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT TA 2012, pada waktu dan tempatsebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan DR.

KPG:Primair: Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen PenyediaanRumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) DirektifPresdien di Provinsi NTT Kabupaten Belu Berdasarkan SuratKeputusan Menpera Nomor 91 Tahun 2012 Tanggal 3 Juni 2012tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menpera Nomor 22Tahun 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker/KPA,PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran SatkerPenyediaan Rumah Bagi MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT TA2012 ...sebagai orang yang

No. 177 PK/Pid.Sus/20162001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan TPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair:Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen PenyediaanRumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) DirektifPresiden di Provinsi NTT Kabupaten Belu Berdasarkan SuratKeputusan Menpera Nomor 91 Tahun 2012 tanggal 3 Juni 2012 tentangPerubahan atas Lampiran Keputusan Menpera Nomor 22 Tahun 2012tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker/KPA

Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan NasionalHalaman 8 dari 24 Putusan Nomor: 1/PID.SUSTPK/2018/PT YYK50.51.52.53.34.55.56.Sf.58.59.Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012;1 (Satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa YogyakartaNomor : 16/KEP34/l/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentangPenunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak AtasTanah Melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera

Daerah IstimewaYogyakarta Nomor : 14/KEP34/I/2012 tanggal 25 Januari2012 tentang Penetapan Lokasi Program PengelolaanPertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah BadanPertananan Nasional Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta Tahun Anggaran 20121 (Satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta Nomor : 16/KEP34/I/2012 tanggal 25 Januari2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana KegiatanSertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UKM,Menpera