Musi Banyuasin tahun 2017

Keluang bulan Juni s/d Agustus 2019

Plakat Tinggi bulan Januari s/d Februari 2019

Sekayu bulan Mei 2019

Lais bulan Januari s/d Februari 2019

Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 43 /SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Sewa Sarana Mobilitas Kegiatan Penyebaran Ternah Sapi Brahman Cross Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.5.

Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 25 /SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Penunjukkan sebagai Pelaksana Kegiatan dan Pelaksanaan Lapangan pada Sewa Sarana Mobilitas Kegiatan Penyebaran Ternak Sapi Brahman Cross dan Kegiatan Pengendalian Penyakit Hewan dan Keamanan Pangan.8.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 untuk Pembayaran Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp 93.420.000,-14. Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk sewa mobilitas darat sebesar Rp 93.420.000,-.15. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 kepada Muh.RafiI CV. Anugrah. Sebesar Rp 93.420.000,-.16.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 untuk Pembayaran Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp 97.200.000,-22. Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk sewa mobilitas darat sebesar Rp 97.200.000,-.23. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2008 kepada Muh. Ihsan CV. Putera Mandala Sebesar Rp 97.200.000,-.24.

Maskamian Andjam, MM untuk Sewa mobil Kegiatan Mobilitas darat.26. Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-APBD-P/XII/BL-PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp 97.200.000,- dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan kepada CV. Putera Mandala.27. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp 97.200.000,- tanggal 17 Desember 2008.28. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 01/PEM-APBD-P/XII/BL-PL/2008 tanggal 17 Desember 2008 untuk Sewa Mobil Kegiatan Mobilitas Darat.29.

sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatanpenyebaran sapi brahman cross dan pengendalian penyakit hewan dan keamananpangan.

);Bahwa benar Panitia Pengadaan barang dan jasa, Panitia Penerimaan danPemeriksaan barang dan jasa, dan PPTK tidak pernah melaksanakan pengadaansewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewasarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamananpanganBahwa benar pada pertengahan Nopember 2008 untuk melaksanakan pengadaansewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewasarana mobilitas darat untuk kegiatan pengendalian

selakuKepala Dinas tidak pernah diajak konsultasi;Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2008 terbit SP2D yang dikeluarkan BiroKeuangan untuk kegiatan pengadaan sewa sarana mobilitas darat kegiatanpenyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatanpengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan;Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2008 Ir Taberanie mencairkan danapengadaan sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan penyebaran sapi brahmancross dan sewa sarana mobilitas darat untuk

tandatangan SPK tersebut;Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan laporan dari Panitia Pengadaan Barangdan Jasa untuk usulan calon pemenang pengadaan sewa sarana mobilitas daratkegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat kegiatanpengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan.

Dalam dakwaannya Terdakwa telahdidakwa menyalahgunakan wewenangnya dalam pengadaan sewa sarana mobilitas daratuntuk kegiatan penyebaran sapi brahman cross dan sewa sarana mobilitas darat untukkegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan.

Suparmi,dimana dua bidang tersebut' tidak pernah mengusulkankegiatan sewa mobilitas darat tersebut diatas padahalkegiatan sewa mobilitas darat ini merupakan wewenangBidang Pengembangan Ternak dan Bidang Kesehatan HewanDinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, disampingitu.

Mp dan saksi Ir.Taberanie mendapatkan 2 CV atau rekanan yang ~ akanmelaksanakan proyek pengadaan sewa mobilitas darat diProvinsi Kalimantan Selatan kemudian saksi Ir.

Keputusan Kepala DinasPeternakan Provinsi Kalimantan Selatan No.524.01/43/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentangSewa Sarana Mobilitas Kegiatan Penyebaran Ternak SapiBrachman Cross Dinas Peternakan dan membuat Surat31Perintah Tugas No. 841.5/ ......../1X/Disnak tanggal17 September 2008 yang mana surat tersebut' bertujuanseolah olah proyek pengadaan sewa mobilitas darat diDinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan telahdilaksanakan;Bahwa uang pencairan proyek pengadaan sewa mobilitas darattelah

Anugrah sebagairekanan penyedia barang/jasa yang menyewakan kendaraanatau alat mobilitas pelaksanaan kegiatan penyebaran sapiBrahman Cross dan CV. Putra Mandala seolah olah sebagairekanan penyedia barang/jasa yang menyewakan kendaraanatau) alat mobilitas pelaksana kegiatan penanggulanganpenyakit hewan dan ketahanan pangan dan untuk itu Ir.

Mahkamah Agung terhadap mata anggaranbiaya mobilitas adalah bahwa Terdakwa mengeluarkan biaya mobilitas tanpabukti yang lengkap dan sah;Majelis Hakim Agung pada tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali yangterhormat, perlu untuk diketahui banwa maksud dari pertimbangan MajelisHakim Judex Juns pada tingkat kasasi tersebut, menyangkut mata anggaranbiaya mobilitas adalah: para Terdakwa mengeluarkan biaya mobilitas tanpabukti yang lengkap dan sah.

Karena, dengan Judex Junspada tingkat kasasi menyebut dalam pertimbangannya bahwa: paraTerdakwa mengeluarkan biaya mobilitas tanpa bukti yang lengkap dan sah,tentulah bermakna bahwa Terdakwa sudah menerima dana mobilitas dariAPBD Tahun Anggaran 2002, dan penerimaan dana mobilitas tersebut tidakmelawan hukum/tidak bermasalah, namun ketika Terdakwa menggunakandana mobilitas tersebut untuk pekerjaan para Terdakwa, bukti bahwaTerdakwa telah mengeluarkan dana mobilitas untuk mobilisasi kegiatan paraTerdakwa

Agung RI hanya sebatas dana bantuan mobilitas dan danapemberdayaan perempuan.

Padahal, dakwaan PenuntutUmum untuk/sehubungan dengan dana mobilitas adalah: Terdakwamenerima dana bantuan mobilitas tanpa bukti penerimaannya hanya dengandaftar nominatif. Dalam hal ini, dakwaan Penuntut Umum adalah bahwaTerdakwa menerima uang bantuan mobilitas.

Dana bantuan mobilitas bukanlah sebuahasset yang harus dikembalikan lagi ke kas negara oleh para PemohonPeninjauan Kembali kalau hendak dipertimbangkan secara obyektif hukum.Mengingat, dana bantuan mobilitas adalah untuk mendukung mobilitas paraPemohon Peninjauan Kembali sebagai Anggota DPRD Kabupaten TanaToraja dengan sifat habis terpakai.

Tana Toraja menandatangani bukti pembayaran BiayaOperasional/Biaya Mobilitas Anggota DPRD Kab.

anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mataanggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun2002 ;Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkanguna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemdayang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidakefektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan digantidengan bantuan mobilitas ;Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saatkonsultasi

Untuk bantuan Biaya Mobilitas :Bahwa Biaya Bantuan Mobilitas seluruhnya telah direalisasikan,dimanapertanggungjawaban pengeluaran biaya mobilitas tersebut hanya berupadaftar nominatif yang ditandatangani oleh pimpinan dan anggota DPRDKabupaten Tana Toraja sebagai penerima (secara Tunai ) tanpa disertaibuktibukti yang lengkap dan sah.

Tambunan tidak pernah merasa menjabat sebagai PPTK dalamkegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi KalimantanHal. 5 dari 34 hal. Put. No. 118 PK/Pid.Sus/2013Selatan sehingga mereka berdua juga tidak pernah menanda tangani berkasberkas dalam pelaksanaan pengadaan sewa mobilitas darat tersebut; Bahwa saksi Maskamian Ajdam pernah menanyakan kepada saksi NufrinYapada, Spt.

tetapi uang untuk pengadaan tersebut telah dicairkan 100% danTerdakwa selaku Kabag Tata Usaha telah menyetujui untuk memasukkanusulan program kegiatan sewa mobilitas darat yang dilakukan oleh saksiNufrin Yapada, Spt.

No. 118 PK/Pid.Sus/2013tanggal 17 September 2008 tentang Sewa Sarana Mobilitas KegiatanPenyebaran Ternak Sapi Brachman Cross Dinas Peternakan dan SuratPerintah Tugas No. 841.5/....

No. 118 PK/Pid.Sus/2013kegiatan sewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi KalimantanSelatan sehingga mereka berdua juga tidak pernah menanda tangani berkasberkas dalam pelaksanaan pengadaan sewa mobilitas darat tersebut ;Bahwa saksi Maskamian Ajdam pernah menanyakan kepada saksi NufrinYapada, Spt. Mp masalah tanda tangan Berita Acara Serah Terima Barangdan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta tanda tangan Drh. Suparmi danDrh. S.S.

No. 2408 K/Pid.Sus/2012Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi NAD Tahun anggaran 2009 dan SuratKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Nomor :Ku.954/690/2009 tanggal 04 Juni 2009 tentang Perubahan Lampiran KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi NAD Nomor :Ku.954/163/2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat PenataUsahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dilingkungan

DinasTenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi NAD Tahun anggaran 2009,SULAIMAN NYAK AHMAD selaku pelaksana kegiatan atas Nama PT.

Sofyan selaku PenggunaAnggaran DPASKPA Dinas Tenaga Kerja dan mobilitas Penduduk PropinsiNangroe Aceh Darussalam telah menunjuk PT.

Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Juni2009;Hal. 28 dari 35 hal.

;Jumlah Rp 5.175.128, ;Bulan Juni 2001 : Uang Mobilitas Rp 3.955.378, ; Uang Prasarana Dewan Rp 743.750, ; Tunjangan Panda Anggaran Rp 170.000, ; Tunjangan Khusus Rp 306.000. :Jumlah Rp 5.175.128, ;Bulan Juli 2001 : Uang Mobilitas Rp 3.955.378, ; Uang Prasarana Dewan Rp 743.750, ; Tunjangan Panda Anggaran Rp 170.000, ; Tunjangan Khusus Rp 306.000.

No. 184 K/Pid.Sus/2007 Uang Mobilitas Uang Prasarana Dewan Tunjangan Panitia Anggaran Tunjangan KhususJumlahBulan April 2001 : Uang Mobilitas Uang Prasarana Dewan Tunjangan Panitia Anggaran Tunjangan KhususJumlahBulan Mei 2001 : Uang Mobilitas Uang Prasarana Dewan Tunjangan Panitia Anggaran Tunjangan KhususJumlahBulan Juni 2001 : Uang Mobilitas Uang Prasarana Dewan Tunjangan Panitia Anggaran Tunjangan KhususJumlahBulan Juli 2001 : Uang Mobilitas Uang Prasarana Dewan Tunjangan Panitia Anggaran Tunjangan

Tagiuddin Mansur sebesar Rp 255.019.026, yangterdiri dari : Tahun 2001 sebesar Rp 94.873.373, dengan perinciansebagai berikut :Bulan Januari 2001 : Uang Mobilitas Uang Prasarana Dewan Tunjangan Panitia Anggaran Tunjangan KhususJumlahBulan Februari 2001 : Uang Mobilitas Uang Prasarana Dewan Tunjangan Panitia Anggaran Tunjangan KhususJumlahBulan Maret 2001 : Uang Mobilitas Uang Prasarana Dewan Tunjangan Panitia Anggaran Tunjangan KhususJumlahBulan April 2001 : Uang Mobilitas Uang Prasarana Dewan Tunjangan

;Jumlah Rp 5.175.128, ;Bulan Februari 2001 : Uang Mobilitas Rp 3.955.378, ; Uang Prasarana Dewan Rp 743.750, ; Tunjangan Panda Anggaran Rp 170.000, ; Tunjangan Khusus Rp 330.282, ; Pemberdayaan pimpinan fraksi dan komisi Rp 1.827.500. ;Jumlah Rp 7.026.910, ;Bulan Maret 2001 : Uang Mobilitas Rp 3.955.378, ;Hal. 81 dari 125 hal. Put.

No. 184 K/Pid.Sus/2007 Uang Mobilitas Uang Prasarana Dewan Tunjangan Panitia Anggaran Tunjangan KhususJumlahBulan Maret 2001 : Uang Mobilitas Uang Prasarana Dewan Tunjangan Panitia Anggaran Tunjangan KhususJumlahBulan April 2001 : Uang Mobilitas Uang Prasarana Dewan Tunjangan Panitia Anggaran Tunjangan KhususJumlahBulan Mei 2001 : Uang Mobilitas Uang Prasarana Dewan Tunjangan Panitia Anggaran Tunjangan KhususJumlahBulan Juni 2001 : Uang Mobilitas Uang Prasarana Dewan Tunjangan Panitia Anggaran Tunjangan

Selanjutnya terdakwaterdakwa mengadakanRapat Pimpinan DPRD Kabupaten Tana Torajatanggal 19 Juni 2002 sebagaimana tertuangdalam Surat Keputusan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah MKabupaten TanaToraja Nomor: 08/KEP/PIM DPRD/T.T./2002tentang Pemberian bantuan Mobilitas kepadaPimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja,sehingga berdasarkan Surat Keputusantersebut, terdakwaterdakwa telah menerimabiaya mobilitas tersebut masing masingRp.40.000.000 berdasarkan kwitansi tandaterima biaya mobilitas masing masingtertanggal

No. 54PK/Pid.Sus/2011sehingga berdasarkan Surat Keputusantersebut, terdakwaterdakwa telah menerimabiaya mobilitas tersebut masing masingRp.40.000.000 berdasarkan kwitansi tandaterima biaya mobilitas masing masingterdakwa tertanggal 10 Agustus 2002 yangditandatangani oleh terdakwa terdakwa.Bahwa anggaran biaya mobilitas tersebuttelah direalisasikan seluruhnya, akantetapi pertanggung jawaban pengeluarantersebut hanya berupa daftar nominatif yangditandatangani oleh Pimpinan dan AnggotaDPRD Kab.

Lalubagaimana dengan pengembalian dana PemberdayaanPerempuan, belanja barang dan jasa, maupun mobilitas,yang telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI danPengadilan Negeri Makale dalam masing masingpertimbangan hukumnya ;Analisa hukum ; Bahwa saksi/novum yang diajukan olehpara pemohon peninjauan kembali, telahmenegaskan bahwa dana pemberdayaanperempuan, belanja barang dan =jasamaupun mobilitas benar telahdikembalikan oleh para terdakwa sebelumpara terdakwa dinyatakan selakutersangka.

(dana mobilitas).Anggota Dewan menerima dana mobilitas denganmenanda tangani' bukti penerimaan uang secarakolektif, sedang untuk Ketua dan Wakil adakuitansi tersendiri ((bukti T.I.II.1II 10).Bahwa mobil Bus yang dahulunya digunakan untukmenjemput anggota Dewan telah ditarik oleh pihakEksekutif (Pemerintah Daerah).

Bandingkan denganbukti T.l.I1.111 7 s/d 9.Bahwa dalam praktek penerimaan Uang di DPRDbiasanya anggota dewan telah menanda tangani pospenerimaan dana namun dana yang dimaksud belumditerima, karena baru diusulkan ke pihakEksekutif (vide keterangan saksi Simon Sura danHans Sodang).Bahwa dana mobilitas sebelum periode 1999 s/d2004, memang sudah ada dana mobilitas diberikankepada anggota dewan namun hal itu tidakdipersoalkan, mengapa periode 19992004 yangdipersoalkan.Dana mobilitas tidak sama dengan biayaperjalanan

SulhanYuseran mengetahui 2 (dua) Kegiatan Sewa Mobilitas Darat tersebutmasuk ke dalam DPPASKPD kemudian memerintahkan saksi Ir.Taberanie dan saksi Nufrin Yapada untuk mencari rekanan yang nantinyaakan melaksanakan Proyek Pengadaan Sewa Mobilitas Darat di DinasPeternakan Provinsi Kalimantan Selatan ;Bahwa setelah saksi Nufrin Yapada, Spt.Mp dan saksi Ir. Taberaniemendapat perintah dari Terdakwa Ir.H.M.

Taberanie juga meminjam CV. lainnya untuk kegiatanyang sama yaitu Sewa Mobilitas Darat yaitu CV. Putra Mandala miliksaksi Muh. Rafii ;Hal. 3 dari 37 hal. Put.

Taberaniemendapatkan 2 (dua) CV atau rekanan yang akan melaksanakan ProyekPengadaan Sewa Mobilitas Darat di Provinsi Kalimantan Selatankemudian saksi Ir.

/X/Disnak tanggal 17 September 2008 yang mana surat tersebutbertujuan seolaholah Proyek Pengadaan Sewa Mobilitas Darat di DinasPertenakan Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan ;Bahwa uang Pencairan Proyek Pengadaan Sewa Mobilitas Darat telahdikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 2Maret 2009 yang mana uang tersebut diperoleh dari saksi Ir.

/X/Disnak tanggal 17 September 2008 yang mana Surat tersebutbertujuan seolaholah Proyek Pengadaan Sewa Mobilitas Darat di DinasPeternakan Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan ;e Bahwa Uang Pencairan Proyek Pengadaan Sewa Mobilitas Darat telahdikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 2Maret 2009 yang mana uang tersebut diperoleh dari saksi Ir.

., juga memasukkan program kegiatan sewa mobilitas daratuntuk dua kegiatan yaitu untuk kegiatan penyebaran ternak sapi BrachmanCross dan untuk kegiatan pengendalian penyakit hewan dan keamananpangan, selanjutnya program sewa mobilitas darat tersebut masuk dalamBidang Pengembangan Ternak dan Bidang Kesehatan Hewan, kemudianBidang Pengembangan Ternak yang dijabat oleh saksi Laksmi Purnamawatidan Bidang Kesehatan Hewan dijabat oleh saksi Drh.

Sulhan Yuseranmengetahui 2 kegiatan sewa mobilitas darat tersebut masuk ke dalam DPPASKPD kemudian memerintahkan saksi Ir. Taberanie dan saksi Nufrin Yapadauntuk mencari rekanan yang nantinya akan melaksankan proyek pengadaansewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;Bahwa setelah saksi Ir. Taberanie dan saksi Nufrin Yapada, Spt., Mp.,mendapat perintah dari saksi Ir. H.M.

Tambunan tidak pernah merasa menjabat sebagai PPTK dalam kegiatansewa mobilitas darat di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatansehingga mereka berdua juga tidak pernah menandatangani berkasberkasdalam pelaksanaan pengadaan sewa mobilitas darat tersebut;Bahwa tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang di dalam Berita AcaraPemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang serta tandatangan saksi Drh. Suparmi dan saksi Drh. S.S.

No. 124 PK/Pid.Sus/2014Sewa Sarana Mobilitas Darat Penyebaran Ternak Sapi BrachmanCross ; dan 2). Sewa Sarana Mobilitas Darat KegiatanPengendalian Penyakit Hewan dan Pangan di Dinas PeternakanProvinsi Kalimanatan Selatan yang masingmasing dijabat Ir. Hj.Laksmi Purnawati sebagai Kepala Bidang Pengembangan Ternakdan Drh. Suparmi sebagai Kepala Bidang Kesehatan Hewan samasekali tidak pernah mengajukan usulan proyek tersebut (fakta in!

Sulhan Yuseran mengetahui 2 kegiatansewa mobilitas darat tersebut masuk ke dalam DPPASKPDkemudian memerintahkan saksi Ir. Taberanie dan saksiNufrin Yapada untuk mencari rekanan yang nantinya akanmelaksankan proyek pengadaan sewa mobilitas darat diDinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan ;Bahwa setelah saksi Nufrin Yapada, Spt.Mp dan saksi Ir.Taberanie mendapat perintah dari terdakwa Ir. H.M.

Mp dan saksi Ir.Taberanie mendapatkan 2 CV atau rekanan yang akanmelaksanakan proyek pengadaan sewa mobilitas darat diProvinsi Kalimantan Selatan kemudian saksi Ir.

sewa mobilitas darattelah dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi KalimantanSelatan pada tanggal 2 Maret 2009 yang mana uang tersebutdiperoleh dari saksi Ir.

Mp dan saksi Ir.Taberanie mendapatkan 2 CV atau rekanan yang = akanmelaksanakan proyek pengadaan sewa mobilitas darat diProvinsi Kalimantan Selatan kemudian saksi Ir.

proyek pengadaan sewa mobilitas darattelah dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi KalimantanSelatan pada tanggal 2 Maret 2009 yang mana uang tersebutdiperoleh dari saksi Ir.

Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PeternakanProvinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 43/SK/1X/2008 tanggal 17 September 2008 tentang SewaSarana Mobilitas Kegiatan Penyebaran Ternah SapiBrahman Cross Dinas Peternakan Provinsi KalimantanSelatan.Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PeternakanProvinsi Kalimantan Selatan Nomor : 524.01/ 42/SK/1X/2008 tanggal 17 September 2008 tentang SewaSarana Mobilitas Pengendalian Penyahit Hewan danKeamanan Pangan Dinas Peternakan Provinsi KalimantanSelatan.Foto

Maskamian Andjam, MMuntuk Sewa mobil Kegiatan Mobilitas darat.Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAPAPBDP/XI1I/BLPL/2008 tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp97.200.000, dari Dinas Peternakan Provinsi KalimantanSelatan kepada CV. Putera Mandala.

Mp telah memasukan semua usulan yangdiajukan oleh bidang bidang di Dinas Peternakan ProvinsiKalimantan Selatan akan tetapi saksi Nufrin Yapada, Spt.Mp juga memasukkan program kegiatan sewa mobilitas daratuntuk dua kegiatan yaitu untuk kegiatan penyebaranternak Sapi Brachman Cross dan untuk kegiatanpengendalian penyakit hewan dan keamanan pangan,selanjutnya program sewa mobilitas darat tersebut masukdalam Bidang Pengembangan Ternak dan Bidang KesehatanHewan, kemudian Bidang Pengembangan Ternak yang

Tambunan tidak pernah merasa menjabatsebagai PPIK dalam kegiatan sewa mobilitas darat di DinasPeternakan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga merekaberdua juga tidak pernah menanda tangani' berkas berkasdalam pelaksanaan pengadaan sewa mobilitas darat tersebut.Bahwa saksi Dr. Ir. Hj. Maskamian Andjam, MM pernahmenanyakan kepada saksi Nufrin Yapada masalah tanda tangan21Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita AcaraPemeriksaan Barang serta tanda tangan Drh. Suparmi danDrh. S.S.

Suparmi karena telah memalsukan tanda tangan merekaBahwa dalam pengadaan sewa mobilitas darat di DinasPeternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah adaharga perkiraan sendiri sehingga saksi Dr. Ir.

No. 1042 K/Pid.Sus/2011tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun tahun 2007, bertempat diDinas Mobilitas Penduduk Prov. NAD JI.

ABDUL KADIR selaku Kepala Dinas Mobilitas PendudukProv. NAD, dan kemudian oleh Kepala Biro Keuangan Prov. NADmembayarkan ke Kas Dinas Mobilitas Penduduk Prov. NAD melalui SuratPerintah Membayar (SPM) ;Bahwa setiap kali Dinas Mobilitas Penduduk Prov. NAD menerima danapengisian kas sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Saksi RAHMADselaku Pemegang Kas Dinas Mobilitas Penduduk Prov.

NAD No. 2.08.01/47/DPASKPD/2007 tanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp. 8.309.281.766, untukBelanja Tidak Langsung dan sebesar Rp. 78.909.274.950, untuk BelanjaLangsung.Bahwa untuk Tambahan Uang Persediaan Dinas Mobilitas PendudukProv. NAD T.A. 2007 tersebut, Saksi RAHMAD selaku BendaharaPengeluaran Dinas Mobilitas Penduduk Prov. NAD telah mengajukanSurat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna AnggaranSKPD Dinas Mobilitas Penduduk Prov.

No. 1042 K/Pid.Sus/201 1SKPD/2007 tanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp. 8.309.281.766, untukBelanja Tidak Langsung dan sebesar Rp. 78.909.274.950, untuk BelanjaLangsung.Bahwa untuk Tambahan Uang Persediaan Dinas Mobilitas PendudukProv. NAD T.A. 2007 tersebut, Saksi RAHMAD selaku BendaharaPengeluaran Dinas Mobilitas Penduduk Prov. NAD telah mengajukanSurat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna AnggaranSKPD Dinas Mobilitas Penduduk Prov.

Lingkungan Dinas Mobilitas Penduduk ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007 besertalampirannya.4.

TanaToraja dan ditetapkan sebagai APBD Tahun 2002 dengan mengambil dasarPeraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor : 23 Tahun 2001 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27 yangmenyebutkan Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dananggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk jaminanasuransi dan bantuan mobilitas.; Bahwa pada tanggal 04 Juni 2002 dana Mobilitas diberikan kepada 36 anggotaDPRD Kab Tana Toraja Periode 1999

, setelah membaca dan mencermati isi pasal demi pasal dariketentuan pasalpasal Perda No.23 tahun 2001 dimana terdapat bagian tentangsarana mobilitas yaitu dalam pasal 22 Perda No.23 tahun 2001 yangmenyebutkan dimaksud dengan sarana mobilitas adalah kendaraan dinas,sehingga dalam mengartikan suatu rumusan pasal tidaklah dapat diartikansepotongsepotong atau sebagian saja melainkan dalam rumusan pasal tersebutadalah terkandung maksud yang sifatnya khusus.

Tana Toraja menandatangani bukti pembayaran biayaoperasional (Bantuan Mobilitas) anggota DPRD Kab. Tana Toraja TA 2002tanggal 4 Juni 2002 dan masingmasing anggota DPRD Kab.

Tana Toraja periodetahun 1999 s/d. 2004 berpendapat bahwa biaya mobilitas tersebut sifatnyaHal. 29 dari 58 hal. Put.

Tana Torajamenerima biaya mobilitas TA 2002 sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh jutarupiah);Bahwa auditor dimana saja pasti akan mengatakan kalau dana mobilitas tersebutadalah belanja.

Selain itu 36anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja menandatangani bukti pembayaran BiayaOperasional/Biaya Mobilitas Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja TA 2002.Dalam penggunaan dana mobilitas tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untukkepentingan pribadinya.

sebagai APBD Tahun 2002 dengan mengambildasar Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor : 23 Tahun 2001 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27 yangmenyebutkan Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dan12anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk jaminanasuransi dan bantuan mobilitas.; bahwa pada tanggal 04 Juni 2002 dana Mobilitas diberikan kepada 36 anggota DPRDKab Tana Toraja Periode 1999 sampai dengan 2004.

Selain itu 36anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja menandatangani bukti pembayaran BiayaOperasional/Biaya Mobilitas Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja TA 2002.Dalam penggunaan dana mobilitas tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untukkepentingan pribadinya.e Bahwaanggaranbiayamobilitas tersebut telahdirealisasikan seluruhnya, akan tetapi pertanggungjawabanpengeluaran tersebut hanya berupa daftar nominatif yangditandatanganioleh para Terdakwa sebagai penerima(secara tunai) tanpa disertai buktibukti

Tana Toraja menerima biaya mobilitasTA 2002 sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).Bahwa auditor dimana saja pasti akan mengatakan kalau dana mobilitas tersebutadalah belanja.

/ Operasional untukBantuan Mobilitas anggota DPRD dari dana PAD untukPimpinan DPRD Tana Toraja Tanggal 22 Agustus 2002 ;SPMU Dana Pemberdayaaan Perempuan Tahun Anggaran2003;Hal. 59 dari 61 hal.

PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/866/2008 tanggal10 April 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 berserta lampiran;19 Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954

/1556/2008 tanggal11 September 2008 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor : Ku.954/866/2008 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 berserta lampiranDilampirkan dalam berkas perkara;8 Menetapkan

dan Mobilitas Penduduk Nomor: Ku.954/690/2009 tanggal 04 Juni2009 tentang Peubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja danMobilitas Penduduk Propinsi NAD Nomor: Ku.954/163/2009 Tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan(PPK), Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Pembantu BendaharaPengeluaran dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ProvinsiNAD Tahun anggaran 2009 (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yangHal

Sofyan selaku Kuasa Pengguna Anggaran DPASKPA Dinas Tenaga kerja dan mobilitas penduduk Propinsi Nanggroe AcehDarussalam dan Terdakwa IT Johnny Antonio Ahmady Selaku PimpinanCabang PT.

Sofyan selaku Pengguna AnggaranDPASKPA Dinas Tenaga kerja dan mobilitas penduduk Propinsi Nanggroe AcehDarussalam dan Terdakwa II Johnny Antonio Ahmady Selaku Pimpinan CabangPT.

Kepala Biro Perlengkapanselaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan saranaadministrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantan timurtahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yangditandatangani oleh Slamet Pamuyji selaku direktur CVMAHABRATA. Yang kemudian dapat dicairkan pada tanggal 16Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor: 12847/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraandibuat tertanggal 22 Nopember 2010;.

Kepala BiroPerlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaansarana administrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantantimur tahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yangditandatangani oleh Hofsin selaku direktur CV MEKAR HARUMSEJAHTERA. Yang kemudian dapat dicairkan pada tanggal 16Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor:12811/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraandibuat tertanggal 22 Nopember 2010;5.

SYAHIDAL OMS karena CV MAHABRATA, PT RUBYLINTAS, CV MEKAR HARUM SEJAHTERA dan CV SRI REJEKI telah dimenangkandalam pelelangan kendaraan dan alat angkutan darat bermotor Kegiatan SaranaAdministrasi Mobilitas Pemerintah dari Program Peningkatan Sarana Dan PrasaranaAparatur Tahun 2010, lalu ALI MUSTOFA CHARLIE memberikan sejumlah uang yangkemudian diterima oleh Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H.

Kepala Biro Perlengkapanselaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan saranaadministrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantan timurtahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yangditandatangani oleh Slamet Pamuji selaku~ direktur CVMAHABRATA. Yang kemudian dapat dicairkan pada tanggal 16Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor: 12847/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraandibuat tertanggal 22 Nopember 2010;.

Kepala BiroPerlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaansarana administrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantantimur tahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yangditandatangani oleh Hofsin selaku direktur CV MEKAR HARUMSEJAHTERA. Yang kemudian dapat dicairkan pada tanggal 16Desember2010berdasarkanSP2DNomor: 1281 1/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraandibuat tertanggal 22 Nopember 2010;.

ditetapbkan sebagai APBD tahun 2002 dengan mengambil dasarPeraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2001 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27yang menyebutkan Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepadapimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan yang diberikandalam bentuk jaminan asuransi dan bantuan mobilitas;Bahwa pada tanggal 04 Juni 2002 dana Mobilitas diberikan kepada 36 anggotaDPRD Kabupaten Tana Toraja Periode 1999 sampai dengan

Selain itu36 anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja menandatangani bukti pembayaranBiaya Operasional/Biaya Mobilitas anggota DPRD Kabupaten Tana TorajaTahun Anggaran 2002.

Dalam penggunaan dana mobilitas tersebutdipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;Bahwa anggaran biaya mobilitas tersebut telah direalisasikan seluruhnya, akantetapi pertanggungjawaban pengeluaran tersebut hanya berupa daftarnominatif yang ditandatangani oleh para Terdakwa sebagai penerima (secaratunai) tanpa disertai buktibukti yang lengkap dan sah sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27 ayat

Selain itu36 anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja menandatangani bukti pembayaranBiaya Operasional/Biaya Mobilitas anggota DPRD Kabupaten Tana TorajaTahun Anggaran 2002 .

Bantuan Mobilitas,setelah membaca dan mencermati isi pasal demi pasal dari ketentuanpesalpasal Perda Nomor 23 Tahun 2001 di mana terdapat bagian tentangSARANA MOBILITAS yaitu dalam Pasal 22 Perda Nomor 23 Tahun 2001yang menyebutkan dimaksud dengan sarana mobilitas adalah kendaraandinas, sehingga dalam mengartikan suatu rumusan pasal tidaklah dapatdiartikan sepotong sepotong atau sebagian saja melainkan dalamrumusan pasal tersebut adalah terkandung maksud yang sifatnya khusus.Pasal 27 telah termasuk

APBD Tahun 2002 dengan mengambil dasarPeraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor : 23 Tahun 2001 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27 yangmenyebutkan Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dananggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk jaminanasuransi dan bantuan mobilitas;Bahwa pada tanggal 04 Juni 2002 dana Mobilitas diberikan kepada 36 anggota DPRDKab Tana Toraja Periode 1999 s/d 2004 yaitu :1.Pe ee FYaNY Dn

APBD Tahun 2002 dengan mengambil dasarPeraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor : 23 Tahun 2001 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27 yangmenyebutkan Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dananggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk jaminanasuransi dan bantuan mobilitas;Bahwa pada tanggal 04 Juni 2002 dana Mobilitas diberikan kepada 36 anggota DPRDKab Tana Toraja Periode 1999 s/d 2004 yaitu :1.

", setelah membaca dan mencermati isi pasal demi pasaldari ketentuan pasalpasal Perda No. 23 Tahun 2001 dimana terdapat bagiantentang SARANA MOBILITAS yaitu dalam Pasal 22 Perda No 23 Tahun 2001yang menyebutkan dimaksud dengan sarana mobilitas adalah kendaraan dinas,sehingga dalam mengartikan suatu rumusan pasal tidaklah dapat diartikansepotongsepotong atau sebagian saja melainkan dalam rumusan pasal tersebutadalah terkandung maksud yang sifatnya khusus.

Bahwa penggunaananggaran tersebut bukti pendukungnya hanya berupa daftar nama dan tandatangan penerimaan uang saja dan tidak ada tanda bukti lain tentang penggunaananggaran Mobilitas tersebut dari Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja.

BahwaPara Terdakwa dan para saksi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periodetahun 1999 sampai dengan 2004 berpendapat bahwa biaya mobilitas tersebutsifatnya bantuan dan tidak perlu dipertanggungjawabkan dan pendapat tersebutdiambil tanpa dasar hukum yang jelas untuk membenarkan dapat diterimanyabiaya mobilitas tersebut.