MOHAMAD SOLEH, dk vs MOECHLASIN

Sahardjo; Barat : Tanah Ashari;Memerintahkan kepada Tergugat Berkepentingan II (Kantor Pertanahan KotaKediri) untuk merubah / membalik nama pemegang hak pada: Sertifikat Hak Milik No. 414 Desa Pojok Kecamatan Mojoroto Kota KediriProvinsi Jawa Timur Gambar Situasi No. 581 Tahun 1993 atas namaPemegang Hak IMAM KOERMEN menjadi atas nama Penggugat(MOECHLASIN);Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1735 K/Pdt/20095.

Moechlasin) adalah tidak benar dan tidak pernah adabahkan penuh rekayasa maka sudah sepantasnya akta jual beli tersebutharuslah dibatalkan atau batal demi hukum dan atau setidaktidaknya tidakmempunyai kekuatan hukum;. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah/bangunan objeksengketa yang bukan hak miliknya dan tidak segera menyerahkantanah/bangunan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi adalah merupakantindakan melawan hukum;.

Moechlasin) adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasaitanah/bangunan obyek sengketa tanpa hak dan tidak Menyerahkan kepadaPara Penggugat Rekonvensi selaku orang yang berhak adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum;Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hakdari padanya untuk mengembalikan status tanah/bangunan objek sengketayang terletak di Kelurahan/Desa Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kedirisebagaimana terpapar dalam sertifikat

Bahwa dalil Posita angka 1, 2 dan 3 tersebut bila dikaitkan dengan dalilposita angka 6nya telah dengan jelas diakui olen Penggugat sendiri bahwaPermohonan Pendaftaran konversi atas tanah (sertifikat) berdasarkan Aktajual beli No. 74 / Mei 1964 antara Imam Koermen dengan Moechlasin yangdibuat oleh Abisoemarto Asisten Wedana Kepala Kecamatan Mojorotokepada Kantor Pertanahan Kota Kediri tidak dapat diproses oleh Agrariadikarenakan di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 13atas

PuteriMea berdasarkan akta nomor 11 tanggal 16 Agustus 2006 dibuatoleh dan dihadapan Notaris Oerip Moechlasin Soemarto, SH. namunakta tersebut belum pernah di beritahukan kepada Menteri Hukumdan HAM RI sebagaimana di atur dalam Pasal 13, PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorM.HH02.AH.01.01 Tahun 2009.