Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marnoto martopo manopo mortopo murtopo mannopo monnopo mordopo monopo
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-05-2012 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 317/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 14 Nopember 2013 — PT. DIAN NIKEL MINING, berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor di Jalan Gunung Sahari Raya No. 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRIMIGUNA,SH.,MH., ZAINURI AMRI, SH., ASRIL SYARIF, SH., MH., dan YATI NURHAYATI, SH., Para Advokat pada MIGUNA & PARTNERS Law Firm, berkantor di Jalan Pramuka Raya No. 58, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 April 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. PT. MINERINA BHAKTI, beralamat di Graha Purna Karya, Lantai 2 Komplek Gedung Aneka Tambang Jalan T.B. Simatupang No. 1 Tanjung Barat, Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ; 2. PT. ANEKA TAMBANG, Tbk., (Persero), beralamat di Gedung Aneka Tambang Jalan T.B. Simatupang No. 1 Tanjung Barat, Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II ;
187 — 114
  • Tanah milik TERGUGAT II dan seluruh bangunan infrastruktur yang telah ada dan dibangun oleh PENGGUGAT yang terletak di Mornopo, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, termasuk namun tidak terbatas pada :- Jalan tambang, jalan utama dan stockyard ;- Dermaga ramdoor ;- Tangki BBM ;- Stockyard ETO Utara ;- Dermaga Curah ;- Dermaga bongkar muat ;- Stockyard ETO Selatan ;- Stockyard ETO Curah ;- Jalan Propinsi Simpang Mornopo ;- Pembangunan camp baru dari pemindahan
    Masyarakat menuntut agar segera dibayarkan gantirugi tanahnya yang digunakan sebagai lahan pertambangan di Mornopo,Halmahera Timur.
    penambangan di Mornopo, Halmahera Timur.
    Kerugian Biaya Operasional/Standby Charge PENGGUGAT selamamenunggu realisasi kelanjutan Proyek Mornopo, sebagai akibatdihentikannya proyek Mornopo hingga dioperasionalkannya kembaliProyek Mornopo sesuai janji dan permintaan TERGUGAT I, sejakproyek Mornopo dihentikan tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 :b.1. pembayaran gaji karyawan Rp. 7.613.350.236,00b.2. Pembayaran Pesangon PHK (efisiensi) karyawan Rp. 1.104.771.481,00b.3. Pembayaran Jamsostek Rp. 584.758.829,00b.4.
    No. 071/MB/U/V/2008 tanggal 07 Mei 2008,Perihal : Denda Produksi Mornopo & Pembayaran Lebih PT.
    Minerina Bhakti di Mornopo,bukti TERGUGAT No. 16 (TK/PR) yaitu Surat PT. Aneka Tambang Tbk., No.3235/2523/OAT/III/2009 tanggal 11 September 2009 kepada PT. Minerina Bhakti,Perihal : Penghentian Operasi Penambangan Nikel Mornopo maupunketerangan saksi PENGGUGAT yaitu saksi SAHATU M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1851 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — PT ANEKA TAMBANG, Tbk (Persero), DK. VS PT DIAN NIKEL MINING
151 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanah milik Tergugat II dan seluruh bangunan infrastruktur yang telah ada dan dibangun oleh Penggugat yang terletak di Mornopo, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, termasuk namun tidak terbatas pada: - Jalan tambang, jalan utama dan stockyard; - Dermaga ramdoor; - Tangki BBM; - Stockyard ETO Utara; - Dermaga Curah; - Dermaga bongkar muat; - Stockyard ETO Selatan; - Stockyard ETO Curah; - Jalan Propinsi Simpang Mornopo; - Pembangunan camp baru dari pemindahan camp lama
    Masyarakat menuntut agarsegera dibayarkan ganti rugi tanahnya yang digunakan sebagai lahanpertambangan di Mornopo, Halmahera Timur.
    Tanpadiketahui dan tanpa persetujuan Tergugat Il, maka Penggugat tidakmungkin dapat mengerjakan proyek di Mornopo, Halmahera Timur;Bahwa Tergugat Il tidak mengurus pembayaran ganti rugi kepadamasyarakat yang tanahnya atau lahannya terkena lokasi penambangandi Mornopo, Halmahera Timur.
    Kerugian Biaya Operasional/Standby Charge Penggugat selamamenunggu realisasi kelanjutan Proyek Mornopo, sebagai akibatdihentikannya proyek Mornopo hingga dioperasionalkannya kembaliProyek Mornopo sesuai janji dan permintaan Tergugat I, sejakproyek Mornopo dihentikan tahun 2008 sampai dengan tahun 2011: b.1. Pembayaran gaji karyawan Rp7.613.350.236,00b.2. Pembayaran Pesangon PHK(efisiensi) karyawan Rp1.104.771.481,00b.3. Pembayaran Jamsostek Rp584.758.829,00b.4.
    Putusan PT Jakarta, menyatakan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, kerugian materiil yangdimaksud adalah berupa kerugian biaya pembangunan infrastrukturtahun 20052009, kerugian biaya operasional/standby chargePenggugat selama menunggu realisasi kelanjutan proyek Mornoposebagai akibat dihentikannya proyek Mornopo hinggadioperasionalkannya kembali proyek Mornopo sesuai janji danpermintaan Tergugat dan/atau Tergugat II yang disampaikan melaluiTergugat sejak proyek Mornopo dihentikan
    No.1851 K/Padt/2015Pemohon Kasasi ketika menyuruh melakukan kegiatan penambangandi Blok Mornopo, pada saat itu belum memiliki ijin pinjam pakai kawasanhutan dari Menteri Kehutanan (vide gugatan Penggugat halaman 13),padahal Pemohon Kasasi telah memiliki perijinan pertambangan yangcukup untuk memulai kegiatan penambangan di Blok Mornopo..
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-06-2015 — Putus : 29-10-2016 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 29 Oktober 2016 — PT MINERINA BHAKTI , beralamat di Gedung Graha Purnakarya Lt.2, Komplek Gedung Aneka Tambang Jl..TB Simatupang No.1 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh WIJAYA SUHENDRA, SH.MS dan ROMULO SILAEN, SH, JAMES PANGARIBUAN, SH, ANDES T SAMOSIR, SH dan KENNY HASIBUAN, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor WIJAYA & WIJAYA LAW OFFICES, beralamat di Aldevco II Building, 3rd floor Jl.Warung Jati Barat Raya No.75, Jakarta 12740 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan memilih domisili Kuasanya di atas berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 2 April 2015 selanjutnya disebut sebagai.........................................................................PENGGUGAT ;
351 — 128
  • Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengadakan tender proyekpenambangan bijih nikel di Mornopo dan kemudian memerintahkanPenggugat untuk bekerja melakukan penambangan nikel di Mornopo,Maluku Utara padahal Tergugat belum mempunyai ijin pinjam pakaikawasan hutan lindung dari Menteri Kehutanan adalah merupakanperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;4.
    Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat dalamAngka 3 Gugatannya, hubungan hukum antara Penggugat danTergugat adalah terkait pelaksanaan pekerjaan tambang bijihnikel timbul atau berasal dari Perjanjian yaitu PerjanjianPenambangan Bijih Nikel Di Mornopo Halmahera Timur No.59/2523/DAT/2005 tertanggal 1 Juni 2005 antara Penggugat danTergugat (Perjanjian Penambangan Bijih Nikel).2.
    Namun demikian Tergugat tetap mengurus ijin tersebut danTergugat telah memperoleh ljin Pinjam Pakai Kawasan Hutandiberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.619/Menhutll/2011, tanggal 27 Oktober 2011 untuk kawasanhutan seluas 492,86 Ha di Mornopo..
    Bahwa oleh karena itu, menjadi tidak beralasan klaim Penggugatdalam Gugatannya pada angka 8 yang menyatakanHal 23 dari 34 Hal Putusan No. 376/Pdt.G/2015/PN.Jkt.SelBahwa perbuatan Tergugat yang mengadakan tender proyekpenambangan bijih nikel di Mornopo dan kemudian memerintahkanPenggugat sebagai ontraktor berdasarkan Perjanjian tertanggal 1Juni 2005 untuk bekerja melaksanakan pembangunan dan operasipenambangan bijih nikel di mornopo, Maluku utara, padahalTergugat belum mempunyai Ijin pinjam pakai
    Bukti T 1 : Fotocopy PERJANJIAN PENAMBANGAN BlJIHNIKEL DI MORNOPO HALMAHERA TIMURanatara PT.ANTAM Tbk dan PT.MINERINABHAKTI, tertanggal 1 Juni 2005;2. Bukti T2 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.1084K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010;3. Bukti T3 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.317PK/Pdt/2009, tanggal 31 Desember 2010;4.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-06-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 07-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 412/PDT/2014/PT.DKI
Tanggal 18 Agustus 2014 — PT.MINERINA BHAKTI CS >< PT. DIAN NIKEL MINING
85 — 38
  • Tanah milik Tergugat II dan seluruh bangunan infrastruktur yang telahada dan dibangun oleh Penggugat yang terletak di Mornopo,Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi MalukuUtara, termasuk namun tidak terbatas pada:Jalan tambang, Jalan utama dan stockyard;Dermaga ramdooi;Tangki BBM;Stockyard ETO Utara;Dermaga Curah;Dermaga bongkar muat;Stockyard ETO Selatan;Stockyard ETO Curah;Jalan Propinsi Simpang Mornopo;Pembangunan camp baru dari pemindahan camp lama,pembangunan kanior baru dan fasilitas
    /Penggugat II Rekonvensi tidakterdapat halhal baru) dan pada hakekatnya hanyalah merupakanpengulangan dari dalildalil yang sebelumnya telah diajukan padapersidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan olehPengadilan Tingkat Pertama ;2 2c nono ne nnn ncnnnnnnneMenimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkatpertama yang menyatakan dengan mengetahui/menyetujui Penggugatsebagai sub kontraktor dalam proyek pekerjaan penambangan, Pemuatandan Pengangkutan Bijih Nikel di Mornopo
Pengadilan PN SOASIU Pidana Umum
Register : 23-09-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PN SOASIU Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos
Tanggal 1 Desember 2021 — Penuntut Umum:
SYAIFUL ANWAR, SH.
Terdakwa:
FELIKSON RONGALAHA Alias FELIKS
91 — 35
  • Juli 2021, bertempat di rumah Saksi yang berada di Jalan 40(empat puluh) Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten HalmaheraTimur; Bahwa Terdakwa mengambil sebuah televisi merek LG 42 inch warnahitam; Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa mengambil televisidi rumah Saksi;Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN SosBahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekitar pukul17.00 WIT, Saksi keluar dari rumah dengan tujuan ke tempat kerja Saksiyang berada di lokasi tambang Mornopo