PENGGUGAT :- NOORSEHANTERGUGAT :- KRISTIANI- KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASlONAL KOTA BANJARMASIN

Penggugat:
ASKARI
Tergugat:
1.AGUS SULlSTYARlNl
2.BADAN PERTANAHAN NASlONAL KOTA BANDAR LAMPUNG

Penggugat:
ASKARI
Tergugat:
1.AGUS SULlSTYARlNl
2.BADAN PERTANAHAN NASlONAL KOTA BANDAR LAMPUNG

badan terdakwaditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi shabudengan berat netto 3,9806 gram, 1 (Satu) buah timbangan digital dan 1 (satu)bungkus plastic klip bening dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa.Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro TebetJakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut; Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barangbukti shabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Badan Narkotika Naslonal

Bahwa pada tanggal 09 Mei 2001 Penggugat melunasi kepadaBank Artha, Graha Kantor Cabang Cirebon dan setelahdilunasinya fasilitas KPR eks BPPN tersebut oleh Penggugatmaka Bank Artha Graha Kantor Cabang Cirebon mengirimkansurat kepada Kepala Badan Pertanahan Naslonal KotamadyaCirebon perihal persetujuan penghapusan (roya) HakTanggungan tertanggal 09 Mei 2001 dengan Nomor CN/ADM/60/V/2001 yang kemudian oleh pihak Badan PertanahanNasional Kotamadya Cirebon telah dilakukan roya terhadapSertifikat Hak

Bahwa kemudian Dewan Plmpinan Pusat Partai Naslonal Demokrat (DPPPARTAI NASDEM) telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Plmpinan PusatPartai NASDEM Nomor: 046SK/DPPNasDemA//2017 tanggal 15 Juni 2017Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H.

Bahwa sesuai dengan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Balai Laboratonum Narkoba Badan Narkotika Naslonal NomorNo.5001/IXI2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 September 2014 yang ditanda tanganloleh Kuswardani, S.,Si.,M.Fan'n.

pertimbangan hukumnya padahalaman 100 alinea 2 Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 08/Pdt,G/2012/PN.PSB Tangga114 Februari 2013 dinyatakan:Bahwa terhadap bukti surat tertanda T.IIL2, T1004 dan T.IJ1.5 tersebutdi atas, membukttkan bahwa tanah obyek perkara selama int dikuasai dandikelola oleh Tergugat I dengan itikat baik dan dikuasai dan dikelola Tergugat sesuaidengan procedural yang berlaku, hal ini dibukttkan dengan pemberian izin lokasikeperluan usaha perkebunan dari Kepala Kantor Pertanahan Naslonal

Tergugat lewat SekretarisDaerah.. telah membuat surat bernornor 593/57/2007 yang ditujukankepada Penggugat yang intinya meminta agar tanah milikPENGGUGAT bekas Ejigendom Verponding 359/Kalumata yangterletak di RT.002/RW.01 setuas 299 M2 agar dijual kepada YayasanPendidikan Naslonal Maluku Utara guna pengembangan pendidikan dlMaluku Utara pada umumnya dan kota Temate pada khususnya.

ROSI alias PAK NUR bin BISANI pada hari Kamistanggal 23 Pebruari 2012 sekira jam 20.30 Wib pada waktu tertentu dalam bulanPabruari tahun 2012 bertempat di blok simacan Taman Naslonal BaluranKabupaten Situbondo, atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayahhukum Pengadilan Negeri Situbondo, terdakwa H.

Kantor Badan Pertanahan Naslonal Kabupaten LombokTengah, karena perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II adalahsematamata dalam ranah perbuatan administrasi Negara, yangdilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan produk yangdihasilkannya adalah berupa Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara dalam hal ini penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 11 Tahun2002 atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten LombokTengah berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Mujur, Kec.Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah,

Bahwa Tergugat VI sebelum membuat dan menandatangani AktaPembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 113/2015 tanggal 05 Juni 2015untuk Tergugat I/lergugat n dan Tergugat HI telah memenuhi prosedurhukum yang benar sesuai dengan UndangUndang yang berlaku yaituantara lain Tergugat VI terlebih dahulu telah melakukan pengecekanSertifikat di Kantor Badan Pertanahan Naslonal (BPN) Kota Samarinda atasSertifikat Hak Milik Nomor 835/Kelurahan Pasar Pagi tertulis atas nama1.ADJI MUSLICH HAKIM,2.ADJI MUSTARIWAH HAKIM

Oleh karenanya Tergugat V berpendapatbahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TergugatJAWABAN KUASA TERGUGAT VI:Bahwa Tergugat VI sebelum membuat dan menandatangani AktaPembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 113/2015 tanggal 05 Juni 2015untuk Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III telah memenuhi prosedurhukum yang benar sesuai dengan UndangUndang yang berlaku yaituantara lain Tergugat VI terlebih dahulu telah melakukan pengecekanSertifikat di Kantor Badan Pertanahan Naslonal (BPN

Basuki RahmadSurabaya, keberatan atas pemberian kedit dengan agunan/jaminan sertifikat HGBno 554216281;e Pada tanggal 25 Maret 2010 saksi membuat surat permohonan pemblokirankepada Kepala Kantor Pertanahan Naslonal kota Surabaya Jl.

Badan Pertanahan Naslonal Kabuaten Bekasi sebagai Tergugat VII

Badan Pertanahan Naslonal Kabuaten Bekasi, beralarnat dl Jl.

Nomor 3185 K/Pdt/2013tanggal 3 Maret 2009 yang dilayangkan ke Pimpinan Pusat BPN R.I. diJakarta dan Tembusannya antara lain disampaikan kepada TergugatVI dan Tergugat VII, tidak pernah ada tanggapan maupun jawaban;15.2.6 Hal ini membuktikan bahwa Kantor Badan Pertanahan Naslonal di seluruh16.17.Indonesia senantiasa masih memegang Paradigma lama denganpendekatan penguasa segala di atas hukum, dan bukan sebaliknyabahwa hukum itu sebagai harus dan patut ditegakkan, sebagaimanatersebut dan terurai dalam

LILI SALIM, dengan Luastercatat 99.990 M2,Surat Ukur No. 116/Sekijang/2005 terbit tanggal 14Juli 2005 oleh Badan Pertanahan Naslonal KabupatenPelalawan,sesuai Surat Keputusan Pemberian Hak tanah oleh KanwilBadan Pertanahan Naslonal Provinsi Riau Nomor: 173/520/24.16/2005tanggal 24 Juni 2005, yang bidang tanahnya terletak dalam wilayahdahulu saat Fenerbitan Sertipikat Desa SeKijang KecamatanPangkalan Kerincl Kabupaten Pelalawan, sekarang menjadi dalamHalaman 40 dari 120 halaman Putusan Nomor 264/PDT

NG (SHM No.5227 dahulu3776Dituliskan :(4) SHM Nomor: 05226 (dahulu 3238) An.VERAWATI, dengan Luastercatat 99.990 M2,Surat Ukur No. 183/Muda setia/2015 (dahuluNomor 85/Sekijang/2005) terbit tanggal 18 April 2005 oleh BadanPertanahan Naslonal Kabupaten Pelalawan, sesuai Surat KeputusanPemberian Hak tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan NasionalProvinsi Riau Nomor: 114/520/24.16/2005 tanggal 11 April 2005, yangbidang tanahnya terletak dalam wilayah dahulu saat PenerbitanSertipikat Desa SeKijang Kecamatan

memerintahkan agar segera mengosongkantanah sengketa tersebut, namun para Tergugat tidak menghiraukannyahingga saat ini gugatan dilayangkan kehadapan Persidangan Yang Muliaini;25.Bahwa pada tahun 2015 Tergugat s/d Tergugat XIIl melakukanpengukuran atas tanah sengketa, namun Penggugat mencegah melaluiKepala Desa Kuanheon akhirnya tidak berhasil melakukan pengukuranatas tanah sengketa milik Penggugat tersebut dalam perkara ini;26.Bahwa pada tahun 2016 para Tergugat kembali lagi bersama BadanPertanahan Naslonal

Laking) telahsesuai dengan Prosedur yang mana telah dibuktikan dengan diterbitkannyaoleh Badan Pertanahan Naslonal Kabupaten Donggala, dan oleh karenatanah tersebut merupakan mllik Tergugat maka tldak beralasan hukum baglPara Penggugat terleblh knusus Penggugat untuk dlllbatkan dalam prosespenerbltan Sertifikat tersebut.Bahwa berdasarkan uralan tersebut sehlngga tldak beralsan pula dapatdislmpulkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,dan penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat

Pertimbangan inimembuktikan bahwa Sertipikat Hak Pakal Nomor 15/Simpang Baru atasnama Departemen Pendidikan Naslonal tidak mengandung cacat hukum.Sementara path angka 8 (delapan) amar putusan menyatakan bahwaSertipikat Hak Pakai Nomor 15/Simpang Baru atas nama DepartemenPendidikan Nasional/Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjangmenyangkut tanah luas sengketa seluas kurang lebih 24.864 m?.

demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara(vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yangbersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi" ;3839Sebelum Pemohon Kasasi menyampaikan dasardasar dan alasanalasan keberatanPemohon Kasasi atas Putusan a quo, terlebih dahulu perkenankanlah Pemohon Kasasidengan ini menyampaikan uraian faktafakta sebagai berikut :Latar Belakang Permohonan Pembatalan Yang Diajukan oleh Pemohon KasasiTerhadap Putusan Badan Arbitrase Naslonal