ANDALIA UTARI NATABAYA, DK. DAN 1. AFRIZAL bin SAMSUL, DKK.

, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaiPemohon I;ANDALIA UTARI NATABAYA Binti H.AAHMAD SYARIFUDDIN NATABAYA,umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanKaryawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cikini FG.58Sektor 7 RT.002 RW.007, Kelurahan Jurangmangu Barat,Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, ProvinsiBanten, sebagai Pemohon II;Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.Pengadilan Agama tersebut.Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini.Telah

TgrsPalu. pada hari itu. juga dengan register perkara Nomor319/Pdt.P/2020/PA.Tgrs mengemukakan alasanalasan sebagai berikut:Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari Permohonan Penetapan AhlliWaris tersebut adalah sebagai berikut ;Bahwa Para Pemohon adalah, Istri , anak Kandung, Cucu Kandung dariAlmarhum H.AHMAD SYARIFUDDIN NATABAYA Bin ABDUL HAMIDMANGKUALAM (Pewaris);Bahwa Almarhum H.AHMAD SYARIFUDDIN NATABAYA Bin ABDULHAMID MANGKUALAM (Pewaris) menikah dengan ARTINI NATABAYABinti H.NAWAWI USMAN

AYUDIA UTAMI,(P); (Alm).ANDALIA UTARI NATABAYA, (P), Umur 48 Tahun;Bahwa pada tanggal 23 Mei 2009 AYUDIA UTAMI Binti H.AHMADSYARIFUDDIN NATABAYA (anak pertama dari H.AHMADSYARIFUDDIN NATABAYA) telah meninggal dunia dan meninggalkanseorang anak kandung yang masih hidup yang bernama MUHAMMADAKBAR RAIHANSYAH (Cucu Kandung dari HAAHMAD SYARIFUDDINNATABAYA);Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, Almarhum H.AHMAD SYARIFUDDINNATABAYA Bin ABDUL HAMID MANGKUALAM (Pewaris) meninggaldunia karena sakit, dan dalam

TgrsBahwa Orang Tua Pewaris juga telah meninggal dunia terlebin dahuludari Almarhum H.AHMAD SYARIFUDDIN NATABAYA Bin ABDULHAMID MANGKUALAM (Pewaris);Bahwa sepeninggal Almarhum H.AHMAD SYARIFUDDIN NATABAYABin ABDUL HAMID MANGKUALAM (Pewaris), meninggalkan 3 orangahli waris yaitu: ARTINI NATABAYA Binti H.NAWAWI USMAN;ANDALIA UTARI NATABAYA Binti H.AKHMAD SYARIFUDINNATABAYA;MUHAMMAD AKBAR RAIHANSYAH Bin OKY ALIFSYAH;Bahwa selain meninggalkan ahli waris saat Pewaris meninggal dunia,ahli waris juga meninggalkan

TgrsMenetapkan Almarhum H.AHMAD SYARIFUDDIN NATABAYA BinABDUL HAMID MANGKUALAM (Pewaris) telah meninggal dunia padatanggal 10 Juli 2019, karena sakit dan dalam keadaan Islam;Menetapkan Para Pemohon Sebagai ahli waris dariAlmarhum H.AHMAD SYARIFUDDIN NATABAYA Bin ABDUL HAMIDMANGKUALAM (Pewaris) adalah: ARTINI NATABAYA BintiH.NAWAWI USMAN;ANDALIA UTARI NATABAYA BintiH.AHMAD SYARIFUDDINNATABAYA;MUHAMMAD AKBAR RAIHANSYAH Bin OKY ALIFSYAH;Menyatakan para ahli waris dapat bertindak secara hukum untukmengalihkan

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bermula saksi Prof.H.A.S Natabaya,SH.LL.M Bin Abdul Hamid (alm)memiliki sebidang tanah seluas 394 M2 di Jalan Manunggal V Rt.38 Rw.13 Kel.30llir Kec.IB Il Kota Palembang dengan alas hak berupa gambar Situasi (GS)No.762/1972 tanggal 06 Oktober 1972 atas nama Persit Kartika Candra Kiranauntuk Suparti Sarmidi dan Akta Pelepasan Hak No.27 tanggal 10 Desember 1982yang diterbitkan oleh Notaris Aminus.Bahwa saksi Prof.H.A.S Natabaya,SH.LL.M Bin Abdul

No.207/PID/2019/PT.PLG.milik saksi Prof.H.A.S Natabaya,SH.LL.M Bin Abdul Hamid (alm) telah dikuasaidan dimliki oleh terdakwa dengan menerbitkan sertifikat SHM No.02178 dan telahdijualkan dengan orang lain.Bahwa selanjutnya saksi Anwari Siregar menemui saksi Prof.H.A.SNatabaya,SH.LL.M Bin Abdul Hamid (alm)dan mengatakan bahwa obyek tanahmilik saksi Prof.H.A.S Natabaya,SH.LL.M Bin Abdul Hamid (alm) telah diakui olehterdakwa dan telah diterbitkannya Sertifikat SHM pada tahun 2008 denganmenggunakan surat

terdakwa memiliki sertifikat Hak Milik atas tanah milikProf.H.A.S Natabaya,SH.LL.M Bin Abdul Hamid (alm)atas dasar Surat Jual Belliyang palsu selanjutnya terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksiMEGAWATI SARI BINI MUHAMMAD ALI SEHARGA Rp.485.000.000 (empatratus delapan puluh lima juta rupiah) dan terhadap sertifikat Hak Milik nomor02178 terbebut telah dilakukan balik nama atas nama MEGAWATI SARI BINTIMUHAMMAD ALI.Akibat perbuatan terdakwa, saksi Prof.H.A.S Natabaya,SH.LL.M Bin AbdulHamid (alm

H.A.S Natabaya,SH.LL.M hanya berupa bukti kepemilikan tanah tersebut berdasarkanGambar Situasi (GS) No. 762/1972 tertanggal 06 Oktober 1972 atasHalaman 8 dari 14 halaman Put.

H.A.S Natabaya, SH.,L.LM yang menjadi dasar Jaksa PenuntutUmum mendakwa Terdakwa Afrizal hanya berdasarkan BAP diKepolisian yang keterangannya oleh penasihat hukum patut diragukankebenaran atau kevaliditasannya yang mana sampai saat ini para ahliwaris dari saksi Prof.H.A.S Natabaya, SH.

H.A.S Natabaya, S.H;Bahwa Prof.

H.A.S Natabaya, S.H;Bahwa saksi tahu Prof. H.A.S Natabaya, S.H pada saat sidang;Bahwa saksi tidak tahu ada orang yang menjaga dan mengawasi tanah;Bahwa saksi tahu diatas tanah ada plang nama sesudah jual belli;Bahwa saksi ingat tulisan pada plang tersebut;Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Terdakwa Afrizal;Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah Afrizal dapat darimana;Bahwa saksi kenal dengan T. Yudianto karena tetangga saksi;Bahwa T.

dengan PROF NATABAYA, SH danyang bersangkutan menjelaskan bahwa telah membeli tanah tersebut darisaudari iparnya SUPARTI (ALM) istri dari SARMIDI (ALM) yangmerupakan saudara kandung PROF.

NATABAYA, SH.Bahwa alas hak atau urat tanah yang dimiliki PROF NATABAYA, SHterhadap objek tanah yang berlamat di Jalan Manunggal tersebut berupagambar situasi (GS) No.762/ 1972 tanggal 06 Oktober 1972 dan akatapelepasan hak No.27 tanggal 10 Desember 1982.Bahwa asal usul riwayat tanah milik saksi tersebut :Pada tanggal 06 Oktober 1972 sub direktorat agraria kota palembangmengeluarkan gambar situasi No.726/ 1972 atas permintaan persit kartikacandra kirana untuk NY.

Bahwa akibat perbuatanterdakwa, saksi Prof.H.A.SS Natabaya,SH.LL.M Bin Abdul Hamid (alm)Prof.H.A.S Natabaya,SH.LL.M Bin Abdul Hamid (alm) tidak dapat menguasaitanah tersebut menururt keterangan Natabaya di BA Penyidik akibat perbuatanTerdakwa tersebut ia mengalami kerugian yang apabila ditaksir tanah tersebutsenilai Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).Menimbang, bahwan dengan terpenuhinya semua unsure dalam uraianDakwaan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, maka Terdakwa terbukti

Terbanding/Penggugat I : ANDALIA UTARI NATABAYA
Terbanding/Penggugat II : MUHAMMAD AKBAR RAIHANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat II : AFRIZAL bin SAMSUL
Turut Terbanding/Tergugat IV : MERLIANSYAH.SH.MKn
Turut Terbanding/Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang

NATABAYA,SH.LLM berdasarkanPenetapan Waris No. 319/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.8..Bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI mengakui bahwa almarhumProf. H.A.S. NATABAYA,SH.LLM adalah pemilik objek sengketaberdasarkan Hak Gambar Situasi (GS) No. 726/1972 atas namaPersit Kartika Chandra Kirana untuk Ny.

Natabaya,SH.,LLM atau ahliwarisnya sehingga dantanah tersebut tidak dalam keadaan terlantar oleh karena itu dalilgugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti dan haruslahditolak;Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan hukum (legalissue) dalam perkara ini menyatakan tanah sengketa adalah milikProf. H.A.S. Natabaya,SH.

Natabaya,SH.

Natabaya,S.H.

Natabaya, S.H.,LLM kepada Pembandingdahulu Tergugat II.Tergugat membenarkan kepemilikan Para Terbanding dahuluPenggugat dan Penggugat II selaku ahli waris Prof. H.A.S.Natabaya, S.H.

Natabaya,SH.

Penggugat:
1.ANDALIA UTARI NATABAYA
2.MUHAMMAD AKBAR RAIHANSYAH
Tergugat:
2.AFRIZAL bin SAMSUL
3.MEGAWATI SARI binti Muhammad Ali
4.MERLIANSYAH.SH.MKn
5.Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang

Muladi dan Natabaya yangmenyatakan bahwa Pihak Termohon mengambil sikapmenyelesaikan Perselisihan tanoa harus melalui MahkamahPartai, dengan 2 (dua) orang hakim lainnya yang berpendapatsetuju yaitu Andi Matalata dan Djasri Marin menyatakan bahwaPemberian Kewenangan oleh undangundang kepadaMahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan partaipolitik dengan ditafsirkan bahwa Mahkamah Partai dalam hal iniHalaman 129 dari 194 halaman.

Muladi dan Natabaya yangmenyatakan tidak memberikan pendapat, tapi tidak menolak,artinya pendapatnya abstain;1. Pendapat Ahli Dr. Lintong Siahaan S.H., M.H:e Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ada yang bersifat konstitutifada yang bersifat deklaratif, hal ini juga dianut dalam undangundangadministrasi pemerintahan.

Muladidan Natabaya tidak melaksanakan fungsi untuk to settle the dispute, justeruyang tercermin dari pendapatnya tersebut melakukan fungsi kKepenasehatandengan memberi rekomendasirekomendasi. Sedangkan dua hakim yanglainnya, yaitu Andi Matalatta dan Djasri Marin menggunakan kewajibannyauntuk menyatakan pendapatnya dalam menghadapi persoalan tersebut,oleh karena itu kalau dihitung dari pendapat masingmasing, bukan duaHalaman 143 dari 194 halaman.

Natabaya yang menyatakanPendapat tidak setuju dan terdapat 2 (dua) orang hakim lainnya yaitu AndiMatalata dan Djasri Marin yang menyatakan Pendapat Setuju, dan haltersebut merupakan Pertimbangan yang menjadi Bagian dari Putusan;e Bahwa menurut ahli adanya dissenting opinion yang terjadi diantara majelishakim, bukan berarti menggabarkan bahwa terhadap perselisihan tersebuttidak ada putusan;5. Pendapat Ahli Dr. Andhika Danesjvara, S.H.M.Si.

padahari Selasa, tanggal tiga, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, selesaidiucapkan pukul 16.00 WIB, oleh 4 (empat) Majelis Partai, yaitu Muladiselaku Ketua meranggap Anggota, H.A.S Natabaya, Andi Mattalatta danDjasri Marin masingmasing sebagai Anggota dengan didampingi oleh DorelAlmir dan Heru Widodo, sebagai Panitera dihadiri oleh Para Pemohon danPara Termohon;Ditandatangani oleh 4 (empat) orang hakim yaitu:Muladi, H.A.S Natabaya, Andi Mattalatta dan Djasri Marin;.

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK18.12.Bahwa asal perolehan atas Sertipikat Hak Milik No03309/Jelupang olehTERGUGAT dan MOMOH, berdasarkan Alda Jual Bell No.08/2006 tertanggal13 April 2006 yang dibuat dihadapan Andaha Utari Natabaya, SH, selakuPejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja wilayah Tangerang danberkantor di Jalan Raya Kecamatan Pondok Aren, Tangerang.Bahwa berdasarkan fakta tersebut, mekanisme data yuridis perolehan SertipikatHak Milik No.03309/JJelupang oleh TERGUGAT tidak dapat dipisahkandengan

Akta Jual Bell No.08/2006 tertanggal 13 April 2006, sehingga untukmembuat terangnya perkara ini tidak cukup hanya TERGUGAT danHalaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.BTNTERGUGAT Il yang ditarik sebagal pihak dalam Gugatan PerkaraNo.741/Pdt.G/2014/PN.TNG tertanggal 26 Nopember 2014, akan tetapi jugaAndalia Utari Natabaya, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah atas AktaJual Bell No.08/2006 tertanggal 13 April 2006 mutlak harus menjadi pihakdalam perkara ini;20.

,dalam putusannya sesuai fakta hukum dan buktibukti, saksisaksi dari Terbanding/Penggugat, adalah sudh tepat dan benar(khususnya saksi Notaris Andalia Utari Natabaya,SH dan Peninjauansetepmpat) ;Maka berdasarkan dalildalil yang diuraikan diatas, terbanding mohon kepadayang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa danmemutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.BTN Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Surya Natabaya Sukmana bin Nanang Sukmana) terhadap Penggugat Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Putus : 08-06-2011 — Upload : 13-04-2012 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2011 Tanggal 8 Juni 2011 — YOSEF B. BADEODA,S.H.,M.H.dkk vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk 54 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap HAS Natabaya dan Dr. Aidul Fitriciada,S.H., M.H., yang terungkap di persidangan, Keppres Nomor 70/P Tahun 2009bukan saja sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tetapi juga Presiden didalam hal ini dapat merubah keputusannya tersebut berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga Presiden tidak saja hanya bersifatpasif tetapi juga aktif memeriksa usulan yang disampaikan oleh KPU ;Bahwa menurut keterangan ahli Prof. HAS Natabaya dan Dr. NATABAYA, S.H., LLM DAN DR. AIDULFITRICIADA, S.H., M.H. TENTANG KEPPRES NOMOR70/P TAHUN 2009 SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHANEGARA ;Dalam putusan Judex Factie Tingkat I halaman 140141 yang telah dikuatkan olehputusan Judex Factie Tingkat II, pada pokoknya menyatakan sependapat denganketerangan ahli Prof. H.A.S. Natabaya S.H., LLM dan Dr. Aidul Fitriciada S.H. Natabaya S.H., LLM dan Dr. Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015 Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Provisi 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015; 196 — 137 Majelis Mahkamah Partai atas nama JasriMarin dan Andi Matalata yang pada intinya mengabulkan permohonan pemohonsebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancolsecara selektif dibawah kepemimpinan Agung Laksono merupakan pendapatdari 2 (dua) orang anggota Majelis Mahkamah Partai tersebut, bukan merupakankesatuan pendapat dari 4 (empat) Anggota Majelis Mahkamah Partai yangtentunya berbeda dengan pendapat 2 (dua) orang anggota Majelis MahkamahPartai atas nama Muladi dan HAS Natabaya Natabaya denganJasrin Marin dan Andi Mattalatta yang tertuang dalam Putusan MahkamahPartai. BUKAN merupakan isi amar putusan, melainkan pendapat berbeda yangwajib dibuat secara tertulis oleh Anggota Majelis Mahkamah Partai yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan Mahkamah Partai;8 Bahwa Tergugat III telah secara melawan hukum melakukan penafsiranyang keliru atas Putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut, mengeluarkanSurat Menteri Hukum dan HAM Nomor. Natabaya;Menimbang, bahwa pencantuman pendapat yang berbeda (dissenting opinion)dari anggota Majelis Hakim, in casu Majelis Mahkamah Partai Golkar menurut MajelisHakim adalah memang wajib untuk dimuat di dalam putusan dan merupakan bagiantidak terpisahkan serta merupakan satu kesatuan dari Putusan Mahkamah Partai Golkar,sehingga dengan demikan terhadap dalil bantahan Tergugat I/Termohon Provisi Iperihal amar Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor: 01/PIGOLKAR/H/2015,Nomor: 02/PIGOLKAR/II/2015 dan Nomor Majelis Mahkamah Partai atas nama JasriMarin dan Andi Mattalata yang pada intinya mengabulkan permohonan pemohonsebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancolsecara selektif dibawah kepemimpinan Agung Laksono merupakan pendapat dari 2(dua) orang anggota Majelis Mahkamah Partai tersebut, bukan merupakan kesatuanpendapat dari 4 (empat) Anggota Majelis Mahkamah Partai yang tentunya berbedadengan pendapat 2 (dua) orang anggota Majelis Mahkamah Partai atas nama Muladidan HAS Natabaya Natabaya dengan Jasrin Marindan Andi Mattalata yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Partai, BUKANmerupakan isi amar putusan, melainkan pendapat berbeda yang wajib dibuat secaratertulis oleh Anggota Majelis Mahkamah Partai yang merupakan bagian tidakterpisahkan dalam Putusan Mahkamah Partai;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengutip pendapat MajelisMahkamah Partai Golkar di dalam Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor: 01/PIGOLKAR/II/2015, Nomor: 02/PIGOLKAR/II/2015 dan Nomor: 03/PIGOLKAR/Il Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama Register : 25-04-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 14-06-2019 Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 374/Pdt.P/2019/PA.JP Tanggal 12 Juni 2019 — Pemohon melawan Termohon 18 — 4 KepalaKeluaga Surya Natabaya Sukmana, telah dicocokan dengan aslinyaternyata cocok (P.1);Bahwa, selain bukti surat Pemohon dan Pemohon II juga telahmenghadirkan saksisaksi di persidangan telah memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Tahun 2004 1953 — 884 Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Natabaya, SH, LL.M, danH. Natabaya, S.H, LLM.ttd tidH. Achmad Roestandi, S.H. Dr. Harjono, S.H, MCL.ttd ttdProf.H.A.Mukthie Fadjar, SH, MS Dewa Gede Palguna, S.H, MHtid ttdMaruarar Siahaan, SH. Soedarsono, SH.Panitera Pengganti,ttdTeuku Umar, SH.MH37 Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Register : 05-12-2014 — Putus : 02-02-2015 — Upload : 03-02-2015 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 579/PDT.G/2014/PN.JKT.PST Tanggal 2 Februari 2015 — H. R. AGUNG LAKSONO, dkk >< ABURIZAL BAKRIE, dkk 176 — 71 HAS Natabaya, SH, LLM;Bahwa dalam kenyataannya, sampai dengan ditandatanganinya gugatanpada tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan gugatan tersebut diregistrasioleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Januari 2015,Penggugat belum/dan atau tidak pernah menyampaikan permasalahanperselisihan internal partai politik dalam tubuh Partai Golkar ini kepadaMahkamah Partai untuk mendapatkan penyelesaian sebagaimana dimaksudoleh norma Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Natabaya (Anggota); dan 5. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Putus : 20-07-2017 — Upload : 09-05-2018 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 20 Juli 2017 — MANGARANTE PATILA, S.E. DKK 95 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Prof.HAS Natabaya, dilihat dari aspek desentralisasi, otonomi daerah, danhubungan pusat daerah dalam kerangka negara kesatuan, kewenanganpemerintah pusat membatalkan Perda dapat dibenarkan. Sebabkewenangan pengujian sudah diberikan konstitusi kepada MahkamahAgung;Sedangkan, HAS Natabaya mengajukan dua usul untuk menyelesaikandualisme itu. Pertama, jika ada pihak yang dirugikan PerdaKabupaten/kota, bisa langsung mengajukan pengujian ke MahkamahAgung. Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Umum Penghinaan Register : 13-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 23-11-2015 Putusan PN BATUSANGKAR Nomor - 77/Pid.Sus/2015/PN.Bsk Tanggal 27 Oktober 2015 — - WAHYUDI PGL YUDI BIN SURIP 68 — 18 pertimbangan diatas, dalam teori fiksi disebutkanorang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semua hukum atau UndangUndang yangberlaku dan ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atauHalaman 25 dari 30 halamanmembebaskan orang itu dari tuntutan hukum (ignorantia iuris neminem excusat atauignorance of the law excuses no man) sehingga apabila melanggarnya maka akan dituntutdan dihukum berdasarkan UndangUndang yang berlaku tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut HAS Natabaya Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 3159 — 1263 Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 H.A.S Natabaya, S.H.,LL.M, Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, SH., M.Hum, dan Prof. Dr. Syaiful Bakhri,S.HG., M.H, yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 20April 2016, dan telah mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagaiberikut:1. Dr.Chairul Huda, S.H., M.HYang pertama adalah bagian berkenaan dengan kedudukan normapermufakatan jahat dalam sistem perundangundangan pidana. Dan yang keduaadalah berkenaan dengan makna permufakatan jahat itu sendiri. Saya tahu benar, karena saya yang menyusun Rancangan yangdiubah itu atas permintaan Menteri Kehakiman Baharuddin Lopa, kemudiandibahas bersama professorprofesor Natabaya, Romli, Abdulgani Abdullah,Indrianto Seno Adji dan Buyung Nasution dan Baharuddin Lopa sendiri..Oleh karena menimbulkan ketidakadilan, seperti dikemukakan di muka, ahlisudah menyurati Presiden, Komisi Ill DPR tembusan Mahkamah Konstitusi duatahun yang lalu agar Rancangan UUPTPK yang sudah disesuaikan denganUNCAC yang ahli telah serahkan H.A.S Natabaya, S.H., LL.MMembicarakan dan menilai Pasal 15 UndangUndang Tipikor adalahmembicarakan dan menilai politik legislasi yang dilakukan di awal reformasi sesuaiingin cepat dilakukan perubahan, termasuk di dalam pemberantasan korupsi tanpamelihat lebih banyak aspek, teoritis, dan tanopa membandingkannya dengan layakdalam praktik di dalam maupun di luar negeri. Natabaya, S.H. Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol Register : 31-05-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 04-04-2017 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 307/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 25 Agustus 2016 — DRA. LUCY KURNIASARI >< DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT,Cs 162 — 38 Anmad Syarifuddin Natabaya, S.H. persidangan pihak Penggugat maupun TurutTergugat Il mengajukan ahi; Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli yang diajukan Penggugatyaitu Dr Margarito Kamis, SH ( ahli hukum tata nagara ) pada pokoknya dalampersidangan berpendapat bahwa tindakan Dewan Pimpinan Pusat yang tidakmelaksanakan Putusan Mahkamah Partai adalah perbuatan melawan hukumkarena Partai wajiob menjalankan putusan Mahkamah Partai; Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli yang diajukan oleh TurutTergugat Il yaitu Prof'H .Ahmad Syarifuddin Natabaya Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Umum Penghinaan Register : 13-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 23-11-2015 Putusan PN BATUSANGKAR Nomor - 76/Pid.Sus/2015/PN.Bsk Tanggal 27 Oktober 2015 — - UJANG DIANA PGL UJANG BIN SUPRI 63 — 7 pertimbangan diatas, dalam teori fiksi disebutkanorang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semua hukum atau UndangUndang yangberlaku dan ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atauHalaman 25 dari 30 halamanmembebaskan orang itu dari tuntutan hukum (ignorantia iuris neminem excusat atauignorance of the law excuses no man) sehingga apabila melanggarnya maka akan dituntutdan dihukum berdasarkan UndangUndang yang berlaku tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut HAS Natabaya Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum Register : 30-01-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 07-11-2014 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 41/ PDT.G/2013/PN.JKT.PST_SELA Tanggal 2 Mei 2013 — ABDUL HASAN MBOU, S.Sos >< MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, dkk 65 — 14 Natabaya menerangkan :Dimana ahli memberikan keterangan sebagai berikut:eo. Seharusnya pasangan Calon Nomor 9 atas nama SamsuUmar Abdul Samiun, SH dan Drs. La Bakri tidak lolos verifikasioleh karena surat rekomendasi dan dukungan Partai Peduli RakyatNasional (PPRN) yang sah adalah yang ditujukan kepada pasangancalon Abdul Hasan Mbou dan H. Buton Achmad, SE dst:eo. Termohon (KPU Kabupaten Buton) sengaja meloloskanSamsu Umar Abdul Samiun, SH dan Drs.