Hidayatulloh
Pembanding/Penggugat III : Natahari Wibowo, S.H
Pembanding/Penggugat IV : Rivai Wardhana
Terbanding/Tergugat I : . Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selanjutnya disebut PT Telkom Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

HIDAYATULLOH ;Pekerjaan :: Jalan Bangka II, Gang A2 No. 4A, RT. 007/RW. 001 Kelurahan PelaWartawan ;Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;Selanjutnya disebut sebagai Wakil Kelompok II ;: NATAHARI WIBOWO, S.H.

WibowoHal. 28 dari hal 53 Putusan Nomor 149/Pdt/2021/PT DKI(Wakil Kelompok III) bukanlah Pelanggan dari Tergugat , karena ID Pelanggan0201315766950001 adalah atas nama Nuryani.Bahwa walaupun berdasarkan Bukti P7B yang berupa Bukti Kartu KeluargaNo. 367407250815014 menunjukkan Nuryani adalah istri dari NatahariWibowo (Wakil Kelompok Ill), hal tersebut tidak menutupi fakta bahwaPelanggan dari Tergugat adalah Nuryani dan bukan Natahari Wibowo (WakilKelompok Ill), sehingga Nuryani lah yang memiliki

hubungan hukum denganTergugat , bukan Natahari Wibowo (Wakil Kelompok III).Dengan demikian, Natahari Wibowo (Wakil Kelompok III) bukanlah Pelanggandari Tergugat I, oleh karena itu antara Natahari Wibowo (Wakil Kelompok III)dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum.

Artinya, Natahari Wibowo(Wakil Kelompok III) tidak memiliki egal standing untuk menggugat Tergugat I,sehingga Gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima.Hal mana sesuai dengan :a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dalam Putusannyatertanggal 7 Juli 1971 No. : 294K/Sip/1971, yang kaidah hukumnya :Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyail hubunganhukum dengan orang yang digugatnya.b.

Natahari Wibowo SH 4. RivaiWardhana yang diwakili kuasanya Yunico Syahrir SH Dkk pada tanggal 17 Maret2020 dan tanggal 26 Februari 2021 sebagai Para Pembanding / Para Penggugat ;Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugatmengajukan memori banding yang pada intinya sebagai berikut :1. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama, TelahTidak Tepat, Telah Sumir, Dan Telah Keliru Dalam Menafsirkan Dan/ AtauMenerapkan Hukum2.