DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI (DPC FSB NIKEUBA) KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;;

PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI (PK FSB NIKEUBA) PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk ; 1. KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dkk

., JhonryGultom mengundurkan diri dari Pengurus DPC FSB NIKEUBA JakartaPusat dahulu bernama DPC NIKEUBA SBSI Jakarta Pusatyangberakibat tidak lagi sebagai pengurus PK NIKEUBA SBSI BANKINTERNASIONAL INDONESIA Tbk, sekaligus tidak lagi berhakmenggunakan nama organisasi FSB NIKEUBA dan PK NIKEUBA SBSIBANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk;.

Bahwa pada 12 Januari 2016, DPP FSB NIKEUBA telahmemberitahukan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk mengenai:i) Perubahan nama dariNIKEUBA SBSI menjadi FSBNIKEUBA;il) Pemberitahuan pengurusDPP FSB NIKEUBA hasilkongres ke V;ill) Pengunduran diri J FransGultom dan kawankawandari FSB NIKEUBA;iv) Susunan kepengurusan PKFSB NIKEUBA PT BankMaybank Indonesia Tbk.9.

Tapi Pakpahan bilang harus ada Nikeubanya, makakami bikin Nikeuba SBSI. Selanjutnya ada Putusan MA No. 378yang mengatakan Nikeuba SBSI Illegal.

dasarKSBSI , Nikeuba SBSI bagian dari KSBSI, pada tahun 2007Nikeuba punya AD sendiri lalu Nikeuba juga menyimpang danmereka melakukan pergantian nama.

yang lama Nikeuba SBSI kami pakai ?

Nomor 73 K/Pdt.SusPHI/2015143.144,145.146.147.148.Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 DPC Nikeuba SBSI DKI Jakartamengirim surat permohonan perundingan bipartite ke1 dan ke2 dengan halperubahan status karyawan kontrak menjadi karyawan tetap, dan terjadiperundingan pada tanggal 26 Maret 2012 namun tidak ada titik temu;Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 DPC Nikeuba SBSI DKI Jakarta telahmerundingkan secara bipartite dengan pihak Tergugat akan tetapi tidak adatitik temu.

Nomor 73 K/Pdt.SusPHI/2015197.198.199.200.201.202.Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 DPC Nikeuba SBSI DKI Jakartamengirim surat permohonan perundingan bipartite ke1 dan ke2 dengan halperubahan status karyawan kontrak menjadi karyawan tetap dan terjadiperundingan pada tanggal 26 Maret 2012 namun tidak ada titik temu;Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 DPC Nikeuba SBSI DKI Jakarta telahmerundingkan secara bipartite dengan pihak Tergugat akan tetapi tidak adatitik temu.

Nomor 73 K/Pdt.SusPHI/2015343.344.345.346.347.Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 DPC Nikeuba SBSI DKI Jakarta telahmerundingkan secara bipartite dengan pihak Tergugat akan tetapi tidak adatitik temu.

Nomor 73 K/Pdt.SusPHI/2015675.676.677.678.679.680.Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 DPC Nikeuba SBSI DKI Jakartamengirim surat permohonan perundingan bipartite ke1 dan ke2 dengan halperubahan status karyawan kontrak menjadi karyawan tetap, dan terjadiperundingan pada tanggal 26 Maret 2012 namun tidak ada titik temu;Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 DPC Nikeuba SBSI DKI Jakarta telahmerundingkan secara bipartite dengan pihak Tergugat akan tetapi tidak adatitik temu.

Nomor 73 K/Pdt.SusPHI/2015784.785.786.787.788.Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 DPC Nikeuba SBSI DKI Jakarta telahmerundingkan secara bipartite dengan pihak Tergugat akan tetapi tidak adatitik temu.

., Advokat/Pengacara, yang berkantor dio DPC FSB Nikeuba KotasPalembang Sumatera Selatan, dan beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II No.901Rt/Rw. 12/04 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang, Berdasarkansurat kuasa khusus Tanggal: 11 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LAWANPT.

PENGGUGAT;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMAWAN,SH., dan ERICDAVISTIAN, SH., Advokat/Pengacara, yang berkantor dio DPC FSB Nikeuba KotasPalembang Sumatera Selatan, dan beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II No.901Rt/Rw. 12/04 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang, Berdasarkansurat kuasa khusus Tanggal: 11 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LAWANPT.

Golden Oilindo Nusantara
Tergugat:
Anggota Serikat Buruh PK FSB NIKEUBA yang terdiri dari ARDA WELLY, DKK

Bahwa pemberian surat skorsing untuk menujuPemutusan Hubungan Kerja tersebut terindikasi karena keterlibatanPenggugat Rekonvensi sebagai salah satu Pengurus PK Nikeuba SBSI PT.Damai Indah Golf, Tbk;3.

Diduga perlakuan diskriminasi dan adanya pernyataandari HRD manager Tergugat Rekonvensi harus mengundurkan diri didugadikarena keterlibatan Penggugat Rekonvensi terhadap pembentukan dankeanggotaan Serikat Pekerja PK Nikeuba SBSI PT.

Sehingga penilaian kinerja yang terindikasi diskriminasididuga karena keterlibatan Penggugat Rekonvensi dalam pembentukan dankeanggotaan Serikat Pekerja PK Nikeuba SBSI PT.

Damai Indah Golf, Tok dan PK Nikeuba SBSI PT.Damai Indah Golf, Tbk. Acaranya adalah klarifikasi permasalahanketenagakerjaan yang terjadi di PT. Damai Indah Golf, Tok dengan adanyasurat ini memberikan penjelasan dan bukti bahwa hubungan industrial yangtidak harmonis antara Perusahaan Tergugat Rekonvensi dan PenggugatRekonvensi terindikasi Karena keterlibatan Penggugat Rekonvensi sebagaipengurus PK Nikeuba SBSI PT.

Damai Indah Golf,Tok dan PK Nikeuba SBSI PT. Damai Indah Golf, Tok sesuai pada Huruf byaitu. Bahwa pihak Managemen PT.

,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2014, maka eksistensiFederasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan (nikeuba) Serikat BuruhSejahtera Indonesia sebagai kuasa hukum Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi dapat diterima secara hukum."

Putusan Nomor 151 K/Pdt.SusPHI/201635.36.37.38.39.40.Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan (Nikeuba) SerikatBuruh Sejahtera Indonesia yang bertindak sebagai Kuasa Hukum mewakiliPara Termohon Kasasi dalam perkara a quo.Sdr. Jhonny Evyryanto E.

Bahwa untuk itu maka Nikeuba SBSI tidakberhak bertindak sebakai kuasa hukum sebagaimana diatur datum Pasal 87Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan surat kuasa tidak memenuhiketentuan SEMA Nomor 16 Tahun 1994.Dengan tidak berwenangnya Federasi Niaga, Informatika, Keuangan danPerbankan (Nikeuba) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia mewakili ParaTermohon Kasasi maka jawaban dan duplik Para Termohon Kasasi yangdisusun oleh Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan(Nikeuba) Serikat Buruh Sejahtera

Karena apabilayang menjadi dasar bagi Judex Facti memperbolehkan Federasi Niaga,Informatika, Keuangan dan Perbankan (Nikeuba) Serikat Buruh SejahteraIndonesia menjadi kuasa Para Termohon Kasasi karena adanya KuasaHukum Tambahan selaku Advokat, maka seharusnya Judex Facti menerimagugatan Rekonvensi Para Termohon Kasasi.Namun ternyata Judex Facti menolak Gugatan Rekonvensi Para TermohonKasasi yang disusun dan diajukan oleh Federasi Niaga, Informatika,Keuangan dan Perbankan (Nikeuba) Serikat Buruh Sejahtera

Indonesiadengan alasan tidak ada kewenangan mengajukan gugatan Rekonvensidalam surat kuasa Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan(Nikeuba) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia sedangkan Kuasa HukumTambahan Para Termohon Kasasi terlambat mengajukan GugatanRekonvensi karena acara jawab jinawab telah selesai.Bila Judex Facti konsisten dengan pertimbangannya maka seharusnyapertimbangan Judex Facti adalah: Menyatakan Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan(Nikeuba) Serikat Buruh

Md.Par,S.Th dan kawan, Para Pengurus pada DPC F NIKEUBA SBSIJakarta Pusat beralamat di Jalan Ir. H.

Perihal : Permohonanperundingan bipartit permasalahan anggota PK Nikeuba SBSI PT DamaiIndah Golf, Tok. BSD Course. Akan tetapi surat yang Penggugatsampaikan tersebut tidak mendapatkan tanggapan positif dari perusahaanHal. 16 dari 39 hal.

Selain melakukan PHK secarasepihak terhadap Penggugat, perusahaan Tergugat juga diduga kuatmelakukan pemberangusan serikat buruh (union busting) kepada anggotaserikat PK Nikeuba SBSI PT Damai Indah Golf, Tok. termasuk indikasiperlakuan intimidasi terhadap Penggugat yang juga sebagai salah satuanggota serikat PK Nikeuba SBSI PT DIG;Hal. 18 dari 39 hal. Put.Nomor 832 K/Pdt.SusPHI/201527.

Bahwa dugaan kuat Penggugat tidak dilanjutkan hubungan kerjanya28.dengan perusahaan Tergugat karena keikutsertaan Penggugat sebagaianggota serikat PK Nikeuba SBSI PT Damai Indah Golf, Tbk. dan jugateman Penggugat Sdr. Saeful Anwar juga tidak dilanjutkan hubungankerjanya dengan perusahaan Tergugat karena keikutsertaan Sdr.

SaefulAnwar sebagai anggota serikat PK Nikeuba SBSI PT Damai Indah Golf,Tbk. sedangkan lain halnya dengan beberapa teman Penggugat yangtidak ikut anggota serikat tetap diperpanjang hubungan kerjanya denganperusahaan Tergugat antara lain : Sdr. Andrian (Waiter Restaurant), Sdr.Rahmat Riyadi (Waiter Restaurant), Sdr. Sari (Waitress Restaurant) danSdr. Nana (Steward Kitchen).

(Human Resources) telah beberapa kali hanya menjanjijanjikan akanmenyelesaikan permasalahannya ;Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat pada tanggal 13November 2006 telah melimpahkan permasalahannya kepada Nikeuba SBSIyang kemudian ditindaklanjuti DPC Nikeuba SBSI DKI Jakarta ;Bahwa tanggal 27 November 2007 DPC telah mencatatkan PerselisihanHubungan Industrial pada Sudinatertrans Jakarta Pusat ;Bahwa pada tanggal 31 Januari 2007 Sudinatertrans Jakarta Pusat telahmengeluarkan Anjuran agar dapat

(Human Resources) telah membuat tanggapandan menerima anjuran Sudinatertrans Jakarta Pusat tersebut ;Bahwa pengurus Nikeuba telah beberapa kali mencoba pendekatanuntuk berdamai sesuai anjuran dengan pihak Manajemen PT. BankInternasional Indonesia Tbk. (Human Resources) namun sampai saat ini hanyasebatas janjijanji oleh pihak Manajemen PT Bank Internasional Indonesia Tbk ;Bahwa ada indikasi Manajemen PT.

(Human Resources) telah beberapa kali hanya menjanjijanjikan akanmenyelesaikan permasalahannya ;Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat pada tanggal 13November 2006 telah melimpahkan permasalahannya kepada Nikeuba SBSIyang kemudian ditindaklanjuti DPC Nikeuba SBSI DKI Jakarta ;Bahwa tanggal 27 November 2007 DPC telah mencatatkan PerselisihanHubungan Industrial pada Sudinatertrans Jakarta Pusat ;Bahwa pada tanggal 31 Januari 2007 Sudinatertrans Jakarta Pusat telahmengeluarkan Anjuran agar dapat

(Human Resources) telah membuat tanggapandan menerima anjuran Sudinatertrans Jakarta Pusat tersebut ;Bahwa pengurus Nikeuba telah beberapa kali mencoba pendekatanuntuk berdamai sesuai anjuran dengan pihak Manajemen PT. BankInternasional Indonesia Tok. (Human Resources) namun sampai saat ini hanyasebatas janjijanji oleh pihak Manajemen PT Bank Internasional Indonesia Tbk ;Bahwa ada indikasi Manajemen PT.

Manajer pada PT Aditarwan, beralamat di JalanPancoran Barat VII, RT/RW 012/006, Kelurahan/DesaPancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2019;Pemohon Kasasi:;LawanNASIRUDIN, bertempat tinggal di Desa Jajaran Lama, Rt.001,Kelurahan Jajaran Lama, Kecamatan Kikim Barat, KabupatenLahat, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHermawan, S.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara padaKantor Hukum Dewan Pengurus Cabang Federasi SerikatBuruh Nikeuba

(DPC FSB NIKEUBA) PalembangSumateraSelatan, beralamat di Jalan Sersan Sani, Lorong Kandis ll,Nomor 901, Rt.12 Rw.04, Keluranan Talang Aman, KecamatanKemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 12 Desember 2019;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHalaman 1 dari

JUNIANTO BUDIMAN,Pekerjaan,Karyawan PT.Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Palu, yang beralamat pada Kuasanya di Jalan Sriwijaya Nomor 25 Kota Palu ; Penggugat diwakili oleh Kuasanya, ARISANTO PADIDI,SH,MH, EFRAIM JIMMY.P, SH,MH dan AFANDI,SE, kesemuanya Pengurus Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( Korwil KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC NIKEUBA SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( LBH KSBSI) pada Kantor Koordinator

perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam pengadilantingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : JUNIANTO BUDIMAN,Pekerjaan,Karyawan PT.Wahana Ottomitra Multiartha TbkCabang Palu, yang beralamat pada Kuasanya di JalanSriwijaya Nomor 25 Kota Palu ;Penggugat diwakili oleh Kuasanya, ARISANTOPADIDI,SH,MH, EFRAIM JIMMY.P, SH,MH dan AFANDI,SE,kesemuanya Pengurus Koordinator Wilayah KonfederasiSerikat Buruh Sejahtera Indonesia ( Korwil KSBSI) SulawesiTengah, DPC NIKEUBA

., beralamat di Jalan BukitGolf , Sektor VI, Serpong, Tangerang SelatanBanten 15310,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2015;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;LawanSAEFUL ANWAR, bertempat tinggal di Kp.Cibinong Rt.003/Rw.05Cibinong Gunung Sindur Bogor, pekerjaan karyawan PT.Damai IndahGolf, Tok, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jhonry Evryanto E Gultom,A Md.Par, S.Th dan Haris Isbandi yang masing masing dari Penguruspada DPC F NIKEUBA SBSI Jakarta Pusat beralamat di Jalan ir.

Damai Indah Golf, Tbk perihal : Permohonanperundingan bipartit permasalahan anggota PK Nikeuba SBSI PT. DamaiIndah Golf, Tok BSD Course.

Bahwa menurut informasi PK Nikeuba SBSI PT. DIG, Tbk bahwa patutdiduga telah terjadi pelanggaran hakhak ketenagakerjaan yangdilakukan oleh PT. Damai Indah Golf, Tbk seperti : pemberangusanHalaman 18 dari 42 hal. Put.

Selain melakukanPHK secara sepihak terhadap Penggugat, perusahaan Tergugat jugadiduga kuat melakukan pemberangusan Serikat Buruh (union busting)kepada anggota serikat PK Nikeuba SBSI PT. Damai Indah Golf, Tbktermasuk indikasi perlakuan intimidasi terhadap Penggugat yang jugasebagai salah satu anggota serikat PK Nikeuba SBSI PT.DIG;Bahwa dugaan kuat Penggugat tidak dilanjutkan hubungan kerjanyadengan perusahaan Tergugat karena keikutsertaan Penggugat sebagaianggota serikat PK Nikeuba SBSI PT.

Sholeh sebagaianggota serikat PK Nikeuba SBSI PT. Damai Indah Golf, Tbk sedangkanlain halnya dengan beberapa teman Penggugat yang tidak ikut anggotaserikat tetap diperpanjang hubungan kerjanya dengan perusahaanTergugat antara lain : Sdr. Andrian (Waiter Restaurant), Sdr. RahmatRiyadi (Waiter Restaurant), Sdr. Sari (waitress Restaurant) dan Sdr. Nana(Steward Kitchen). Perusahaan Tergugat terindikasi kuat melakukanHalaman 19 dari 42 hal. Put.

.; AFFANDI, S.E.dan RAHMAWATI Kewarganegaraan =: Indonesia,Kesemuanya Konsultan Hukum dan para PengurusKoordinator Wilayah Sulawesi Tengah Konfederasi SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (KORWIL SULTENG KSBSI),DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga BantuanHukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesa(LBH KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah pada KantorKoordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh SejahteraIndonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yangberalamat di Jalan Otto Iskandardinata Lrg.

berikut sebagai Eksepsi tambahan yang tidakterpisahkan eksepsi Tergugat sebelumnya dengan alasan yuridis yakni : Penggugat dan kuasa hukum Penggugat tidak memiliki legal standing untukmenggugat;Bahwa didalam gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2018mengatasnamakan Penggugat dan kuasa hukum Penggugat adalah anggotaKonfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/bernaung dibawah paraPengurus Koordinator Wilayah Sulawesi Tengah Konferderasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia (KORWIL SULTENG KSBSI) DPC Nikeuba

SBSI Kota Paluyang sudah dibekukan oleh Pusat SBSI Jakarta;Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 59/Pdt.SusPHI/2018/PN PalBahwa dari hasil investigasi kami sebagai kuasa hukum Tergugat danmendapatkan informasi, Penggugat dan kuasa hukum Penggugat bukan lagianggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/tidak lagi bernaung diKonfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORWIL SULTENG KSBSI)DPC Nikeuba SBSI Kota Palu);Bahwa olehnya itu Penggugat/kuasa hukum Penggugat harusnya memperbaikisurat

kuasa dan gugatannya sebelum agenda jawab menjawab gugatanberlangsung,bahwa dikarenakan Penggugat/kuasa hukum Penggugat tidakmemperbaiki surat kuasa dan gugatannya yang mengatasnamakan KonfederasiSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DPC Nikeuba SBSI Kota Paludikwalifisir sebagai surat kuasa dan gugatan Penggugat CACAT FORMIL;Bahwa dengan tidaknya Penggugat dan kuasa hukum Penggugat memperbaikisurat kuasa dan gugatannya sehingga dikwalifisir surat kuasa dan gugatanPenggugat cacat formil.

Jadi berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa suratkuasa gugur atau berakhir ketika si pemberi kuasa ataupun si (penerima) kuasameninggal;Bahwa dalam hal ini si pemberi kuasa (Penggugat) maupun penerima kuasa(kuasa hukum Penggugat) sudah tidak lagi menjadi anggota dan pengurusKonfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), DPC Nikeuba SBSIKota Palu secara otomatis surat kuasa tersebut telah berakhir dan tidak dapatdijadikan dasar hukum untuk menjalankan kuasa yang diberikan oleh si pemberikuasa

Put. 054 K/PDT.SUS/2008Bahwa NIKEUBA SBSI tidak mempunyai unit kerja di PT.

TA.Trading Indonesia ;Bahwa yang mempunyai anggota adalah Serikat Pekerja/SerikatBuruh unit kerja yang ada pada perusahaan yang dibentuk oleh setiappekerja atau buruh, sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 5UndangUndang No.21 Tahun 2000 ;Bahwa untuk itu maka NIKEUBA SBSI tidak berhak sebagai kuasahukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 87 UndangUndang No.2Tahun 2004 dan surat kuasa tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 16Tahun 1994 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat

Bahwa PENGGUGAT sebelumnya adalah salah seorangPengurus Komisariat (PK) Niaga, Informatika, Keuangandan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(Nikeuba SBSI) dengan Jabatan Bendahara ;OBJEK GUGATAN :Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quoadalah Pemutusan WHubungan Kerja SEPIHAK oleh TERGUGATsesuai dengan Surat Keputusan Manajemen PT. Jakarta LandNo. 058/SK/HRD=01/JL/V/09 tertanggal 26 Mei 2009 ;Ill. LEGAL STANDING KUASA HUKUM :1.

Bahwa para Kuasa Hukum adalah PengurusOrganisasi Federasi Niaga, Informatika,Keuangan dan Perbankan Serikat BuruhSejahtera Indonesia (F Nikeuba SBSI) padatingkat Pusat dan tingkat Perusahaan ;3. Bahwa berdasarkan Pasal 87 UndangUndang Nomor2 Tahun 2004, Pengurus Serikat Buruh dbenarkanhal Put. No.207Hal. 2 dari 17 hal. Put.

Bahwa setelah menanyakan beberapa kali padaTERGUGAT dan juga oleh para Pengurus' Komisariat(PK) Nikeuba SBSI perihal status PENGGUGAT namuntidak atau belum mendapatkan kepastian ;6.

meliputi pengurustingkat perusahaan, tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi dan pusat, baik serikatpekerja/serikat buruh, anggota federasi maupun konfederasi.Menimbang, bahwa Pasal 87 undangundang tersebut menyatakan, Serikatpekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasahukum untuk beracara di Pengadilan WHubungan Industrial untuk mewakilianggotanya.Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya Yurisprudensi MARI No.054 K/PDT.SUS/2008 yang menyatakan bahwa NIKEUBA

SBSI tidakmempunyai unit kerja di PT TA Trading Indonesia, dan bahwa yang mempunyaianggota adalah serikat pekerja/serikat buruh unit kerja pada perusahaan yangdibentuk oleh setiap pekerja atau buruh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat(1), (2) dan Pasal 5 UU No. 21/2000 ttg Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan bahwaoleh karena itu, NIKEUBA SBSI tidak berhak sebagai kuasa hokum sebagaimanadiatur dalam Pasal 87 UU No. 2/2004 ttg PPHI dan surat kuasa tidak memenuhiketentuan SEMA RI No. 16 tahun

., dan kawan, Pengurus pada DPC F NIKEUBA SBSI JakartaPusat, beralamat di Jalan Ir. H.

perundingan bipartit antara Penggugatdan perusahaan Tergugat yang mana ini diatur dalam UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 Jo Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 pasal42 bahwa: setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakanpenyelesaiannya terlebin dahulu melalui perundingan bipartit secaramusyawarah untuk mencapai mufakat;Bahwa setelah masalah perselisihan hubungan industrial antaraPenggugat dengan perusahaan Tergugat ini berlarutlarut tanpa adapenyelesaiannya maka melalui pengurus serikat PK Nikeuba

Damai Indah Golf, Tok perihal: Permohonanperundingan bipartit permasalahan anggota PK Nikeuba SBSI PT.Damai Indah Golf, Tok BSD Course.

Bahwa permasalahan hubungan industrial di perusahaan Tergugat yaitumelakukan PHK sepihak juga terbukti dan dikuatkan dengan adanyasurat dari Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia yang ditujukan kepada Kepala SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta denganNomor: B.153/PHIJSK/PPPHI/ VII/2012, tertanggal 20 Juli 2012 perihal;Tindak Lanjut Permasalahan Ketenagakerjaan antara PK Nikeuba SBSIPT. DIG, Tbk dengan PT.

Bahwa menurut informasi PK Nikeuba SBSI PT. DIG, Tbk bahwapatut diduga telah terjadi pelanggaran hakhak ketenagakerjaan yangdilakukan oleh PT. Damai Indah Golf, Tok seperti : pemberangusanSerikat Buruh (union busting), melakukan PHK secara sepihak, tidakada pengangkatan sebagai karyawan tetap, tidak mengikutsertakanpekerja tersebut dalam program Jamsostek, pembayaran danperhitungan upah lembur yang tidak sesuai ketentuan, THR danuang bonus;b.

PUTUSANNo. 462 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :AIDIL FITRI, bertempat tinggal di Jalan Pajajaran No. 929RT/RW 01/004, Tuan Kentang Seberang Ulu I, Palembang,dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI HANAFIAH, dankawankawan, para Pengurus Federasi NIKEUBA SBSICabang Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 11 Februari 2010 ;Pemohon

No. 462 K/Pdt.Sus/2010Bahwa selama bekerja, Penggugat mendapat upah dari Tergugat denganupah terakhir sebesar Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu atau Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;Bahwa Penggugat adalah anggota DPC F NIKEUBA SBSI KOTAPALEMBANG;Bahwa Penggugat selama bekerja tidak disertakan ke dalam 4 ProgramJamsostek yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKk),Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPkK);Bahwa

Bahwa selama ini Tergugat tidak mengetahui Penggugat selaku anggotaDPC F NIKEUBA SBSI Kota Palembang, karena tidak ada pemberitahuansecara resmi oleh DPC SBSI kepada Tergugat;.

., semua Pengurus Koordinator Wilayah Sulawesi Tengah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORWIL SULTENG KSBSI), DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI) propinsi Sulawesi Tengah pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan

., semua Pengurus Koordinator Wilayah Sulawesi TengahKonfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORWIL SULTENGKSBSI), DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan HukumKonfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI) propinsiSulawesi Tengah pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yangberalamat di Jalan Sriwijaya Nomor 25 Palu, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 29 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri