J.A.9/40/14tertanggal 20 Februari 1955.(4) Berdasarkan Surat Keputusan Departemen Kemerterian Agraria diDjakarta Nomor K.A.3941/6 tertanggal 15 Desember 1960.(5) Berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan olehWalikota Kota Praja Padang dan diterima oleh Gubernur Kepala DaerahPropins Sumatera Tengah Nomor 5/55 tertanggal 15 April 1955.(6) Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi SumateraTengah Bahagian Agraria di Bukittinggi Nomor No.AGR.17051 a/1/8tertanggal 12 Desember 1955.(7) Berdasarkan

B.628/Remu berasal daripemberian hak atas tanah negara berdasarkan Surat KeputusanGubemur Kepala Daerah Tingkat Irian Jaya No.AGR.354/HGB/1980 tanggal 17 Desember 1980 PenunjukHalaman 10 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN SonWarkah No. AGR.284/73/RM/19801981 tanggal 07 Januari 1981yang berdasarkan buku tanah (daftar isian 205) kantorpertanahan kota sorong tertera data fisik maupun data yuridisantara lain;C.

Data Yuridis; Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat Irian Jaya No.AGR.354/HGB/1980 tanggal 17 Desember 1980; Gambar Situasi No.258/1978 tanggal 18 Agustus 1978.Dan untuk warkah B.628/Remu ada di dalam daftar warkah kantorwilayah badan pertanahan nasional propinsi.Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yangmeringankan (ade charge) sebagai berikut :1.

B.628/Remu berasal daripemberian hak atas tanah negara berdasarkan Surat KeputusanGubemur Kepala Daerah Tingkat Irian Jaya No.AGR.354/HGB/1980 tanggal 17 Desember 1980 PenunjukHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN SonCc.Warkah No.

Data Yuridis;Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat lrian Jaya No.AGR.354/HGB/1980 tanggal 17 Desember 1980;Gambar Situasi No.258/1978 tanggal 18 Agustus 1978.Dan untuk warkah B.628/Remu ada di dalam daftar warkah kantorwilayah badan pertanahan nasional propinsi.Bahwa benar tanah tersebut awalnya milik orang tua saksi korban yaiituAlm Pak Cipto dan lbu Tumsinah.

B.628/Remu berasal daripemberian hak atas tanah negara berdasarkan Surat KeputusanGubemur Kepala Daerah Tingkat Irian Jaya No.AGR.354/HGB/1980 tanggal 17 Desember 1980 PenunjukWarkah No. AGR.284/73/RM/19801981 tanggal 07 Januari 1981yang berdasarkan buku tanah (daftar isian 205) kantorpertanahan kota sorong tertera data fisik maupun data yuridisantara lain;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN SonC.

Agr.5/93/TAT/PT/V tahun 1984 tanggal 10 Mei 1984dibuat 10 (Sepuluh) hari setelan Surat Keterangan dikeluarkan yaitupada tanggal 25 Mei 1984 sehingga surat tersebut mengandungcacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; Bahwa format yang digunakan dalam Surat Keterangan No.Agr.5/93/TAT/PT/V tahun 1984 tanggal 10 Mei 1984 diluar kelazimanatau. mengandung cacat materil karena tidak memuat klausulpernyataan bahwa tanah tersebut tidak dikuasai pihak lain dan atautidak ada keberatan dari

Surat Pernyataan ahli waris yangseharusnya dijadikan dasar penerbitan Surat Keterangan No.Agr.5/93/TAT/PT/V tahun 1984 tanggal 10 Mei 1984 dibuat 10 (Sepuluh)hari setelah Surat Keterangan dikeluarkan yaitu pada tanggal 25 Mel1984 sehingga surat tersebut mengandung cacat formil dan tidakmemiliki kekuatan hukum yang mengikat; Bahwa format yang digunakan dalam Surat Keterangan No.Agr.5/93/TAT/PT/V tahun 1984 tanggal 10 Mei 1984 diluar kelazimanatau. mengandung cacat materil karena tidak memuat klausulpernyataan

Agr.5/93/TAT/PT/V tahun1984 tanggal 10 Mei 1984 yaitu Tanturayu dan Djaenudin dan Latjetelah meninggal dunia atau almarhum yang berarti juga telah berakhirstatusnya sebagai subjek hukum dan bahwa frasa ahli waris (alm.Latje) tidak dapat disebut subjek dalam hukum, serta memperhatikansyarat tindakan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ataubeschikkingharuslah konkrit dan individual serta menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum maka Surat Keterangan No.Agr.5/93/TAT/PT/V. tahun

Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan No.Agr.5/93/TAT/PT/V tahun 1984 tanggal 10 Mei 1984 yang diterbitkan olehKepala Kelurahan Tatura dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Palu Timuradalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat PenyerahanNo. : 888/PS/2012tanggal 20 Desember 2012 a.n. Steven Yohanes Kambey adalah sah danmemiliki kekuatan yang mengikat;3.

Sahada kepada Tergugat VIII;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat VIII telahmembantah dalam dalil jawabannya yang pada pokoknya bahwa penerbitansurat keterangan No.Agr.5/93/TAT/PT/V tahun 1984 tanggal 10 Mei 1984 olehKepala Kelurahan Tatura tidak didasari surat pernyataan pemilik tanah atau ahliwaris, sehingga surat tersebut mengandung cacat formil yang tidak memilikikekuatan hukum yang mengikat;Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN PalMenimbang, bahwa yang

Budhi Yuliana (Tergugat IV) ;Rina Safitra Anggraini (Tergugat III) ;Dengan surat keterangan warisan tertanggal 5 November 1979 No.Agr/Kert/20/X1/1979 ;2. Pada tahun 1997 telah terjadi proses jual beli dengan perincian sebagaiberikut :Seluas + 144 M2 dijual oleh Ny. Sarmi. Tergugat kepada Bp. KardimanKartosudarmo/Tergugat V dan Een Kurniastuti/Tergugat VI, dengan aktajual beli No..60/Laweyan/1997, tanggal 26 Februari 1997 yang dibuatoleh Notaris E.Ratna Widjaja,SH.

Menyatakan menurut hukum proses warisan dengan surat keterangan waristanggal 5 November 1979 No.Agr/Kert./20/XI/79 atas tanah sengketa posita6 gugatan, adalah cacat hukum/tidak syah dan tidak berkekuatan hukum,serta akibatnya ;5. Menyatakan menurut hukum proses jual beli atas tanah senketa posita 6gugatan, yang dilakukan oleh para Tergugat dengan Akta Jual BeliNo.60/Laweyan/1997 dan No.61/Laweyan/1997, adalah cacat hukum/tidaksyah dan tidak berkekuatan hukum, serta akibatnya ;6.

Laweyan, KodyaSurakarta ;Bahwa juga telah terungkap dan terbukti tanah sengketa posita 6 gugatan,atau harta gonogini di atas secara diamdiam tanpa sepengetahuanPenggugat/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan suratketerangan warisan tertanggal 5 November 1979 No.Agr/Kert./20/X1/1979telah terjadi proses warisan/secara keseluruhan telah diwaris oleh NY. Sarmi,Ny. Komartini, Budi Yuliana dan Rina Safitra Anggraini.

Bahwa Persil No.15 atas nama Nyonya Djajadi aliasSiti Asijah sejak tanggal 28 Juni 1978 telahdikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik No.175, yangsemula atas nama Nyonya Djajadi alias Siti Asijah,berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 8 Desember1977 No.Agr/Stb/20/12/1977 telah berubah menjadi atasnama Soedjajadi, Kusumo Digdiyo, Sri Soebekti,Moch.Hariyadi/Para Tergugat;.

MugkaBahwa surat keterangan tambahan ini, menangkal (tegen bewis) atas buktisurat PII No.Agr.5/93/TAT/PT/V tahun 1984 tanggal 10 Mei 1984, karenalebih dahulu dibuat yaitu pada tahun 1983, artinya bukti tambahan suratyang Para Pembanding ajukan lebih dahulu di buat dari pada bukti yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat;Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT PALMaka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Para Pembandingmohon dengan segala hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi

formatdan kejanggalan, serta dugaan pemalsuan dokumen;Bahwa Terbanding dengan tegas menolak alasan keberatan ParaPembanding tersebut karena tidak berdasar hukum dan hanya mengadaada, alasan keberatan Para Pembanding tersebut merupakan dalilpengulangan dari Jawaban dan Duplik Para Pembanding yang sudahditanggapi oleh Terbanding dalam Replik Penggugat tanggal 22 Juni 2020halaman 3 (tiga) Sampai dengan 6 (enam) dan termuat kembali dalamKontra Memori Banding ini, yang intinya bahwa Surat Keterangan No.Agr

Palu Selatan, Kota Palu) sejak tanggal 15 Februari 1984 yangtelah bersesuaian dengan bukti Terbanding (Penggugat) sebagaimanaSurat Keterangan No.Agr.5/93/ TAT/PT/V1984 tanggal 10 Mei 1984 (BuktiP2);Bahwa dengan demikian tambahan bukti surat Para Pembanding T.1,II,III,IV,V,VI,VIHI19 ini tidak memiliki nilai pembuktian apaapa, sehingga sudahsepatutnya alasan Para Pembanding pada angka 8 halaman 5 tersebut jugaditolak dan dikesampingkan;Berdasarkan halhal yang diuraikan Terbanding diatas, Terbanding

Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Donggala tanggal 1 Maret1963 No.Agr.005/03/63 ( diberi tanda bukti P.1 )2. Foto copy Surat Keterangan kesaksian jual beli tanah ( tanah sengketa ) bertanggal 28September 1969, dimana pembeli adalah an. MASHUDIE dan penjual an.TAEPO,dengan ukuran 15 m x 52 m, di Kampung Besusu Palu ( diberi tanda bukti P.2 ) :3.

gugatan penggugat tersebut telah disangkal olehtergugat IT, Il, V dan VI : Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah selayaknya upaya pembuktian akandibebankan terlebih dahulu kepada penggugat, karena dalildalil yang dikemukakannyatelah disangkal oleh tergugat II, III, V dan VI : Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalilnya tersebut diatas,penggugat telah mengajukan suratsurat bukti berupa P.1 s/d P.6: non nn Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah merupakan surat keputusan BupatiKepala Daerah Donggala No.Agr

ditentukan dan patut secara hukum sebagaimanaterurai pada point 4 jawaban pokok perkara ini, danseandainyapun para Penggugat merasa punya hak atasobyek sengketa namun fakta hukum para penggugat tidakpernah mengajukan permohonanpermohonan haknyakepada Pemerintah RI sedangkan Pemerintah RI telahmemberikan kesempatan kepada bekas pemilik tanah yangdibeli oleh pemerintah Jepang pada waktu itu untukmengurus hak nya sebagaimana telah dikeluarkannya buktibukti surat otentik yaitu:451)Surat Menteri Dalam Negeri No.Agr

Bahwa Pemerintah RI telah memberikan kesempatan kepadabekas pemilik tanah yang dibeli olen pemerintah Jepang padawaktuitu. untuk mengurus hak nya sebagaimana telahdikeluarkannya buktibukti surat otentik yaitu:a)Surat Menteri Dalam Negeri No.Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei1953 tentang Penyelesaian tanahtanah yang dahulu diambiloleh Pemerintah pendudukan Jepang, dimana surat iniditujukan kepada Semua Gubernur, Kepala Daerah IstimewaJogjakarta dan Wali Kota Besar Jakarta Raya dengantembusan kepada : Semua

ditentukan dan patut secara hukumsebagaimana terurai pada point 4 jawaban pokok perkaraini, dan seandainyapun para Penggugat merasa punya hak93atas obyek sengketa namun fakta hukum para penggugattidakpernah mengajukan permohonanpermohonanhaknya kepada Pemerintah RI sedangkan Pemerintah RItelah memberikan kesempatan kepada bekas pemilik tanahyang dibeli oleh pemerintah Jepang pada waktiu itu untukmengurus hak nya sebagaimana telah dikeluarkannya buktibukti surat otentik yaitu:6)Surat Menteri Dalam Negeri No.Agr

Bahwa Pemerintah RI telah memberikan kesempatan kepadabekas pemilik tanah yang dibeli olen pemerintah Jepang padawaktuitu. untuk mengurus hak nya sebagaimana telahdikeluarkannya buktibukti surat otentik yaitu:h) Surat Menteri Dalam Negeri No.Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei1953 tentang Penyelesaian tanahtanah yang dahulu diambiloleh Pemerintah pendudukan Jepang, dimana surat iniditujukan kepada Semua Gubernur, Kepala Daerah IstimewaJogjakarta dan Wali Kota Besar Jakarta Raya dengantembusan kepada : Semua

Fotokopi dari Fotoko Surat Kementerian Dalam Negeri No.Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 perihal Penjelasan tanahtanahyang dahulu diambil oleh Pemerintah pendudukan Jepang, telah diberitanda T.17;. Fotokopi dari Fotoko Surat Kementerian Agraria No. Ka.40/15/10tanggal 27 April 1959 tentang Penyelesaian tanahtanah yang dahuludiambil oleh Pemerintah pendudukan Jepang harus berdasarkan SuratKementerian Kementerian Dalam Negeri No. Agr.40/25/13 tanggal 13Mei 1953, telah diberi tanda T.I8;.

No.Agr/02/Dse/MK/1987. Dengan luas 4.200 Ha denganbatasbatas sebagai berikut :Utara : Tanah AnwarSelatan : Tanah La BineBarat : Tanah UddinTimur : Sungai kalitata/ Sungai Batang lumbang.Dan dikuasai terus menerus dengan cara menanam coklat diatasobyek Tanah tersebut pada tahun 1987;2.

Dan mengenai Surat Keterangan Tanah No.Agr/02/Dse/MK/1987 dengan luas 40.200.M? yang dijadikan dasargugatan PENGGUGAT adalah surat yang tidak benar dan merupakanrekayasa karena tidak mungkin Pemerintah mengeluarkan SuratKeterangan Tanah seluas 40.200.M?

KepalaKantor Agraria daerah Kabupaten Surabaya tgl. 271966 No.Agr/38a/X1/98/HM/1966 seluas 40.200 M2 (empat puluh dua ratus meterpersegi) yang mana faktanya sebagian warga penduduk TambakLumpang RT. O1 / RW. 04, Kel. Sukomanunggal, Kec.

dan patutsecara hukum sebagaimana terurai pada point 4 Jawaban pokokperkara ini, dan seandainyapun para Penggugat merasa punyahak atas obyek sengketa namun fakta hukum para penggugattidak pernah mengajukan permohonanpermohonan haknyakepada Pemerintah RI sedangkan Pemerintah RI telah34memberikan kesempatan kepada bekas pemilik tanah yang dibelioleh pemerintah Jepang pada waktu itu untuk mengurus hak nyasebagaimana telah dikeluarkannya buktibukti surat otentik yaitu:1)2)3)Surat Menteri Dalam Negeri No.Agr

Kakanwil BPN PropinsiJawa Barat nomor:55/HP/BPN. 32/2011 tanggal 28062011haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dan pihakAlTurut Tergugat DK wajib untuk menindak lanjutipermohonan sertifikat hak pakai dari Penggugat DR/Tergugat DK atas obyek sengketa.Bahwa Pemerintah RI telah memberikan kesempatan kepadabekas pemilik tanah yang dibeli oleh pemerintah Jepang padawaktu itu untuk mengurus hak nya sebagaimana telahdikeluarkannya buktibukti surat otentik yaitu:a)b)d)Surat Menteri Dalam Negeri No.Agr

dan patut secara hukum sebagaimana teruraipada point 4 jawaban pokok perkara ini, dan seandainyapun paraPenggugat merasa punya hak atas obyek sengketa namun fakta hukumpara penggugat tidak pernah mengajukan permohonanpermohonanhaknya kepada Pemerintah RI sedangkan Pemerintah RI telahmemberikan kesempatan kepada bekas pemilik tanah yang dibeli olehpemerintah Jepang pada waktu itu untuk mengurus hak nyasebagaimana telah dikeluarkannya buktibukti surat otentik yaitu:1)2)4)Surat Menteri Dalam Negeri No.Agr

Keputusan Kakanwil BPN PropinsiJawa Barat nomor:55/HP/BPN.32/2011 tanggal 28062011haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dan pihakTurut Tergugat DK wajib untuk menindak lanjutipermohonan sertifikat hak pakai dari Penggugat DR/Tergugat DK atas obyek sengketa.Bahwa Pemerintah RI telah memberikan kesempatan kepadafibekas pemilik tanah yang dibeli cleh pemerintah Jepang padawaktu itu. untuk mengurus hak nya sebagaimana telahdikeluarkannya buktibukti surat otentik yaitu:a)b)Surat Menteri Dalam Negeri No.Agr

Namun Tergugat tidakmenanggapinya, bahkan Tergugat tetap menerbitkan objek gugatan yaituSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor Tanggal 28 Agustus 2002 seluas 1.329M2 atas nama Perkumpulan Sosial dan Taman Pendidikan Kuala Simpangberdasarkan Surat Ukur Nomor 2 Tahun 2001, tanggal 3 Desember 2001,walaupun Para Penggugat sebelumnya telah memperlihatkan Surat Keterangandari Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Timur No.Agr.413/667. tanggal 24Oktober 1967 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Agraria Atjeh Timur Nomor

Bukti P.1 : Surat Keterangan No.Agr.413/667 tanggal 24 Oktober 1967,yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Timur; 2. Bukti P.2 : Surat Keterangan Nomor : B195/H.1.14/5/1978 tanggal 30 Mei1978 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Kualasimpang;3. Bukti P.3 : Surat Sanggahan/Bantahan tanggal 22 Nopember 2001; 4. Bukti P.4 : Permohonan pembatalan Hak Guna Bangunan No. 1/2002 atasnama Yayasan Sosial dan Taman Pendidikan Kualasimpangtanggal 27 Oktober 2008; 5.

) sesuai Surat Perjanjian tanggal 15 Juni 1956 tentang SewaMenyewa antara Perkumpulan Kong Soew Thong Hiong Hwee dengan Jie PakFah/Jie Fung Sie (Bukti T.II.Int16); Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas pada pokoknyapara Penggugat mendalilkan memiliki hak prioriatas atas tanah yang tersebut dalamobyek sengketa ke1 (satu) sebagaimana tersebut dalam bukti P17 dan dalam obyeksengketa ke2 (dua) sebagaimana tersebut dalam bukti P20 = T.II.Int12 dengan dasar58penguasaan Surat Keterangan No.Agr

Kepala Sub.DirektoratAgraria Gianyar untuk segera diselesaikan, sesuai dengansuratnya antara lain tertanggal 7 Januari 1969,No.A.6/XX/69, susulan tertanggal 4 April 1969,No.A.6a/XX/69, susunan II tertanggal 29 September 1969,No.A.66/XX/69 susulan III tertanggal 12 Januari 1973,No.A.6c/XX/69, susulan IV tertanggal 2 Februari 1977,No.Agr/I.2/484a/1977 dan surat susulan V tertanggal 5April 1977, No Agr/Il.2/484a/77 ;Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Direktorat AgrariaPropinsi Bali Nomor : = Agr/Il

25.000 M2 yang terletakdikKampung Blang Jorong Kecamatan Bandar yang dahulunya KabupatenAceh Tengah dan sekarang Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh yangselanyutnya disebut sebagai objek perkara , hal yang didalihkan olehpenggugat tidak memiliki kepastian hukum dan tidak sesuai dengan faktahukum.Berdasarkan gugatan yang didalihkan penggugat pada poin 8 sesuaidengan tugas dan kewenangan Turut tergugat sebagai instansi yangmemberikan pelayanan dibidang petanahan dalam menerbitkan suratketerangan No.Agr

Menyatakan bahwa Turut Tergugat sSesuai dengan tugas, fungsi dankewenangan sebagai instansi yang memberikan pelayanan dibidangpertanahan dalam menerbitkan surat keterangan No.Agr.01/1/SK/1979sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.2. Menyatakan gugatan penggugat kabur karena tidak menyebutkan secarajelas luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat Il, Tergugat Ill, danTergugat IV.

Il Lombok Timur 30 April 1965 No.Agr.4/1/116 yang kemudian diwariskan kepada ahli warisnya yaitu BAIQFAJRI/Turut Tergugat 1 dan BAIQ PADLIN dikuatkan dengan beberapaputusan pengadilan termasuk putusan PK No. 24 PK/Pdt/1991 antaraMAMIQ MUHAMMAD dkk selaku Penggugat (orang tua BAIQ FAJRI/TurutTergugat 1 dan BAIQ PADLIN) melawan MAMIQ MUKHDAR selakuTergugat, dan putusan kasasi No. 3324 K/Pdt/1995 antara MAMIQ;PAHRIalias HAJI ZAENAL ARIPIN selaku pelawan (Penggugat a quo) melawanBAIQ FAJRI (Turut Tergugat

Il Lombok Timur 30 April 1965 No.Agr.4/1/116 yang kemudian diwariskan kepada ahli warisnya yaitu BAIQFAJRI/Turut Tergugat 1 dan BAIQ PADLIN dikuatkan dengan beberapaputusan pengadilan termasuk putusan PK No. 24 PK/Pdt/1991 antaraMAMIQ MUHAMMAD dkk selaku Penggugat (orang tua BAIQ FAJRI/TurutTergugat 1 dan BAIQ PADLIN) melawan MAMIQ MUKHDAR selakuTergugat, dan putusan kasasi No. 3324 K/Pdt/1995 antara MAMIQ PAHRIalias HAJI ZAENAL ARIPIN selaku pelawan (Penggugat a quo) melawanHalaman 14 dari 38 Putusan

Foto copi sesuai dengan aslinya Kutipan Surat Keputusan Kepala AgrariaDaerah Malang No.Agr/1/IX/Tump./1962 tertanggal 15 Januari 1962tentang pemberian Hak Pakai kepada MOH.SAPINGI atas tanah seluas15.860 M? terletak di Desa Asrikaton Kec.Pakis Malang, tertanda bukti TLIL .V.VI 4;. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Pengukuran/Pemberian TandaBatas tertanggal 3 Maret 1962 yang dimohonkan oleh MOH.SAPINGI,tertanda bukti T LILIII.IMV.V.VI 5;.

Foto copi sesuai dengan aslinya Kutipan Surat Keputusan Kepala AgrariaDaerah Malang No.Agr/1/IX/Tump./1962 tertanggal 15 Januari 1962 tentangpemberian Hak Pakai kepada MOH.SAPINGI atas tanah seluas 15.860 M?terletak di Desa Asrikaton Kec.Pakis Malang, tertanda bukti T LILIN.IV.V.VI 4;5. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Pengukuran/Pemberian Tanda Batastertanggal 3 Maret 1962 yang dimohonkan oleh MOH.SAPINGI, tertanda buktiT LILMILIV.V.VE 5 56.

terletak di DesaAsrikaton Kec.Pakis Malang;bahwa berdasarkan bukti surat T LILIILIM.V.VI 4, yaitu Kutipan SuratKeputusan Kepala Agraria Daerah Malang No.Agr/1/IX/Tump./1962 tertanggal15 Januari 1962 tentang pemberian Hak Pakai kepada MOH.SAPINGI atastanah seluas 15.860 M?

Rumah Sakit No. 60 G Malang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T LILIILM.V.VI 4, yaituKutipan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Malang No.Agr/1/IX/Tump./1962tertanggal 15 Januari 1962 tentang pemberian Hak Pakai kepada MOH.SAPINGIatas tanah seluas 15.860 M?

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari pengakuanTergugat maupun Tergugat Il Intervensi dalam jawabannya sertaberdasarkan buktibukti surat yang diajukan dalam persidangan telah terbuktiSertifikat Hak Pakai No.44 dan No. 45 tersebut adalah diproses dan terbitatas dasar permohonan Tergugat II Intervensi pada tahun 2000, denganmenggunakan Berita Acara tentang besarnya ganti rugi atas tanahtanahyang akan dibebaskan yaitu seluas 58.500 m2, tanggal 31 Maret 1982,No.Agr/D/III/96/1 8/1982

:222n2 neon nnn c enc nncencnncncnes Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Pakai No :495, Desa Sentani, Tanggal 02 Februari 1979, Gambar Situasi No : 311 Tahun1978, Tanggal 13 November 1978, seluas + 50.567 m* (lima puluh ribu limaratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama Kantor Wilayah V DirektoratJenderal Perhubungan Udara.Ternyata Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur KDH.TK.I Irian Jaya (sekarang Gubernur ProvinsiPapua) No.AGR

Irian Jaya (sekarangGubernur Provinsi Papua) No.AGR.06/HP/1979 tanggal 24 Januari 1979yang menjadi dasar untuk Tergugat mengeluarkan Keputusan berupaKTUN yaitu keputusan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negarayaitu berupa Sertifikat Hak Pakai No : 495, Desa Sentani, Tanggal 02Februari 1979, Gambar Situasi No : 311 Tahun 1978, Tanggal 13November 1978, seluas + 50.567 M2 (lima puluh ribu lima ratus enampuluh tujuh meter persegi) atas nama Kantor Wilayah V DirektoratJenderal Perhubungan yang bertentangan

jelasjelas melanggar hakasasi manusia tersebut dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 202220 22022Dengan mengacu dari ketentuan nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas,seharusnya ada pelepasan dari Para Penggugat sebagai pemilik HakUlayat (Tanah Adat) obyek Gugatan disertai perjanjian sebagaimanadimaksud dalam ketentuan tersebut nomor 1 (satu) di atas, tetapiGubernur KDH Tk Irian Jaya tidak mengindahkan ketentuan di atassehingga dengan demikian Keputusan Gubernur KDH TK Irian Jaya NO.AGR

Budoyo oleh para TergugatRekonpensi telah diproses waris, jual beli dan disertifikatkan antara lainyakni; Pada tahun 1979 telah terjadi proses warisan/telah diwaris secarakeseluruhan oleh para Tergugat Rekonpensi/para penggugat Konpensidan Ny.Sarmi (isteri pertama) dengan surat keterangan warisantertanggal 5 November 1979 No.agr/Kert/20/X1/1979 ; Pada tahun 1997 telah terjadi proses jual beli dengan perincian sebagaiberikut : Seluas 144 m2 dijual oleh Ny. Sarmi kepada Bp.

mewarisatas tanah sengketa Sertifikat Hak Milik No.215 atas nama Budoyo tersebutdiatas ;Bahwa tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No.215 tersebut diatas secaradiamdiam tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi/Tergugat IlKonpensi para Tergugat Rekonpensi telah dipecah yakni :1.Pada tahun 1979 telah terjadi proses warisan/telah diwaris secarakeseluruhan oleh: Para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi dan Ny.Sarmi (istri pertama) ;dengan surat keterangan warisan tertanggal 5 November 1979 No.agr

SE Mendagri No.Agr.40/25/13 tgl 13 Mei 1953 perihal penyelesaiantanahtanah bekas penundukan jepang diberi batas waktu sampaiakhir 1953.d. Surat Dirjen Agraria No.593/III/Agr tgl 7 Jan 1983 perihal penjelasanpermohonan tanah rakyat tidak dilayani lagi sejak akhir tahun 1953.Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 262/PDT/2017/PT MDNe. Surat Walikota KDH Tk.II Medan Nomor 593/18619 tanggal 3Desember 2004 tentang Status tanah JalanK.H. Dahlan SudutJalanGerilla Medan.f.

SE Mendagri No.Agr.40/25/13 tgl 13 Mei 1953 perihal penyelesaiantanahtanah bekas penundukan jepang diberi batas waktu sampai akhir1953.