Ditemukan 31 data
Terbanding/Terdakwa : DENNY ELIANUS MORONG
97 — 32
Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2017 sampaidengan tanggal 24 Nopember 2017 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telanh membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manadotanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnd. dalamperkara tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum tertanggal 29 Mei 2017 NO.PDS:05/R.1.10/Ft.2/05/2018/Terdakwatelah di dakwa sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa
37 — 20
tarif cukai terendah untuk BKC HT jenis SKMadalah Rp. 370,, maka nilai kerugian negara dalam bentuk cukai akibatpelanggaran Tindak Pidana Cukai yang terjadi adalah :Nilai Cukai = (196.000 batang) x Rp. 370,= Rp. 72.520.000, (tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 56 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11Tahun 1995 tentang CUKAI;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutannya No.PDS
31 — 11
jenisSKM adalah Rp. 370,, maka nilai kerugian negara dalam bentuk cukai akibatpelanggaran Tindak Pidana Cukai yang terjadi adalah :Nilai Cukai = (493.160 batang) x Rp. 370,= Rp. 182.469.200, (seratus delapan pulh dua juta empatratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 56 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11Tahun 1995 tentang CUKAI ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutannya No.PDS
109 — 85
dan Pertanggungjawaban Keuangan NegaraSemester Tahun 2013 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;ll.Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2014 No.PDS
130 — 49
Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.PDS 07/Poso/Ft.2/12/2010 tanggal 29 Desember 2010telah disusun dan dibuat sebagaimana yang telahditentukan berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku, oleh karena itu surat dakwaan tersebutdapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;3.
80 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.PDS.01/IPALELEH/04/2008, telah tidak berpedoman kepada Pasal 134Ayat (2) huruf. b KUHAP, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 134Ayat (3) KUHAP ", Bahwa Surat Dakwaan yang tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b BATAL DEMIHUKUM ";Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, oleh Judex Factisama sekali tidak mempertimbangkannya, hat mana tersebut, berdasarkan fakta fakta hukum dan fakta persidangan telah terungkapbahwa Para Terdakwa utamanya Terdakwa yang didakwa
50 — 2
Asli Kewitansi pembayaran No.PDS 16162 an. Ahmad Zubeir Hasibuandari Dipo Star Finance Padangsidempuan, tertanggal 6 Juli 2012, olehKetua Majelis selanjutnya diberi tanda bukti (P.8).
67 — 26
No.PDS O8/YOGYA/Ft.1/11/2016, tanggal 13 Maret 2017, pada pokoknya,memohon kepada Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan terhadapTerdakwa, sebagai berikut :1.
Lukman Siregar
Tergugat:
1.PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, TBK PADANGSIDIMPUAN
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN
207 — 147
Bahwa atas tindakan wanprestasinya Penggugat, Tergugat tetapmemberikan kesempatan dengan melakukan upaya penagihansecara patut melalui surat tertulis kepada Debitur No.Pds/05/430/R tanggal 8 Agustus 2017 sebagai Surat Peringatan I,Surat No. Pds/05/793/R tanggal 3 Januari 2018 sebagai SuratPeringatan Il, dan Surat No. Pds/05/098/R tanggal 19 Februari2018 sebagai Surat Peringatan III.e).
178 — 148
Hj.Marlina Moha Siahaan dengan Surat Dakwaan dalam Register Perkara No.PDS 04/ KBGU / F.I. /06 / 2015 ;6. Bahwa pada persidangan a quo, Hakim Jemmi Lantu, S.H. adalah satu anggotaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsiTerdakwa Dra. Hj. Marlina Moha Siahaan dengan Surat Dakwaan dalamregister Perkara No.
39 — 24
Menyatakan.........42Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.PDS.05/Ft.1/L.Bajo/10/2013, tanggal 14 Nopember 2013 yang dibacakannyadalam sidang tanggal 28 Nopember 2013 adalah batal demi hukum atausetidaktidaknya membatalkan surat dakwaan tersebut ; Mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum ; Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa ANDI GUF RAN dari tahanan ;Membebaskan Terdakwa ANDI GUFRAN dari dakwaan yang didakwakan kepadanya ;Memulinkan
1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH
2.RULY LAMUSU, SH
3.KAREL BENYTO. SH
4.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH
Terdakwa:
KOJA TAHER
117 — 28
pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten Halmahera tengah TA.2016
- Foto copy Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI No.21 tahun 2015 Tentang Penetapan Perioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2016
- Surat Keterangan Kematian An.Agussalim Talabuddin Nomor : 472/134/LW/V/2018 yang dikeluarkan oleh Pjs.Kepala Desa Lelilef waibulan tanggal 9 Mei 2018
Tetap terlampir dalam berkas perkara No.PDS
119 — 41
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;1.Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2014 No.PDS 07/FT.1/JKT.TMR/02/2014, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan : 1.Menyatakan terdakwa Ir. EKO BHARUNA, MT telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam pasal 3 Jo. pasal 18 UndangUndang R.I.
71 — 9
No.PDS 04/SWW/02/2010 ~~ tanggal 7 Februari 2011sebagai berikutDAK WAANPRIMAIR Bahwa terdakwa MUSLICH MILE, S.AB alias UCIdengan Ibrahim Ntau, B.Sc, SE, MM Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango selakuPengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan BupatiBone Bolango Nomor 10/SK/BUP.BB/123/2008 tanggal 2Januari 2008 tentang Penetapan Pejabat PengelolaKeuangan kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2008dan HUSIN JUNUS Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diLingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
132 — 29
., kesemuanya Advokat LBH KORPRI Propinsi Kalimantan Timur,beralamat di Jalan Bhayangkara No.19 Samarinda, masingmasing berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2011 ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :Telah Membaca ;1 Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diperbuat oleh KejaksaanTinggi Kalimantan Timur, No.PDS 20/Q.4/Fd.1/08/2010, tanggal 12 Agustus2010 ;2 Surat PelimpahanPerkara Acara Pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Samarinda No.B5394/Q.4.11/Ft.1/12/2010, tanggal 28Desember
32 — 24
Kemiri I No.121 SimpangLimun Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 OktoberSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.PDS 07/PSIAN/Ft. 1/11/2013Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : Primair :Bahwa Terdakwa JOHNNY ARIFIN SIAHAAN bersamasama denganROBERT EDISON SIAHAAN (Terpidana dalam berkas terpisah dan telahberkekuatan hukum tetap) dan IR. WINSTON BONATUA LUBIS, MT.
96 — 16
Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi yangdiperbuat' oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur,No.PDS 17/Q.4.5/Fd.1/04/2011, tanggal 14 April 20112. Surat Pelimpahan Perkara Acara PemeriksaanBiasa dari Kepala Kejaksaan Negeri TenggarongNomor : B11/Q.4.12/Ft.1/05/2011, tanggal 11 Mei2011 ;3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriSamarinda, No.10/ Pen.Pid.Sus/2011/PN Smda,tanggal 13 Mei 2011, tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;4.
84 — 18
Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi = yangdiperbuat oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur,No.PDS 14/Q.4.5/Fd.1/04/2011, tanggal 10 Mei 2011 ;2. Surat Pelimpahan Perkara Acara PemeriksaanBiasa dari Kepala Kejaksaan Negeri TenggarongNomor : B09/Q.4.12/Ft.1/05/2011, tanggal 11 Mei2011 ;3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriSamarinda, No.11 / Pen.Pid.Tipikor /2011/PN Smda,tanggal 13 Mei 2011, tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;4.
Putu Windari Suli, SH.
Terdakwa:
I MADE SUWECA
77 — 34
Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan:Subsidiair, Surat Dakwaan No.PDS : 03/BDG/12/2018, tanggal 2 Januari2019;Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MADE SUWECA berupapidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan sementara
92 — 18
Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi yangdiperbuat' oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur,No.PDS 21/Q.4.5/Fd.1/04/2011, tanggal 14 April 20112. Surat Pelimpahan Perkara Acara PemeriksaanBiasa dari Kepala Kejaksaan Negeri TenggarongNomor : B04/Q.4.12/Ft.1/05/2011, tanggal 11 Mei2011 ;3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriSamarinda, No.13 / Pen.Pid.Tipikor/2011/PN Smda,tanggal 13 Mei 2011, tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;4.