Padahal padatanggal 20 Februari 2008, Penggugat sedang off sesuai jadwalkerja, sehingga tidak tahu menahu soal adanya selisih penumpang.Bahwa akibat kejadian tersebut Tergugat memberikan sanksi NonJob kepada Penggugat, sesuai surat No : 003/NJ.DDMAD/DLUAI/2008 yang berlaku sejak tanggal 28 Februari 2008hingga saat sekarang, sehingga status Penggugat sebagai pekerjatidak ada kepastian apalagi sanksi yang diberikan tersebut tidakdiatur di UU Ketenagakerjaan karena yang ada adalah sanksiskorsing.Bahwa

sejak diterimanya sanksi Non Job tersebut hingga saat initelah berlangsung lebih dari enam bulan berjalan Penggugatmenerima upahRp. 941.500, setiap bulannya padahal jika tidak ada sanksi NonJob Upah yang diterima Penggugat sebesar Rp. 1.330.300,sehingga jelas hal ini sangat merugikan Penggugat.Bahwa tanggal 17 Maret 2008 Tergugat melaporkan perkaratersebut ke Polwiltabes Surabaya, berdasarkan laporan Sadr.Listyono Dwi Tutuko No.

DALAM PROVISI Menjatuhkan putusan sela, dengan menghukumTergugat untuk membayar upah selama NonJob, sebesar seratus persen dariRp. 1.330.300, selama perkara berjalan hinggaperkara diputus oleh Pengadilan yang memilikikekuatan hukum tetap dan mengikat.

Masalah itudiselesaikan dengan aman, dan saya mengakui itu;Akibatnya saya langsung NonJob dari Kepala Sekolah, karena saya tidak adayang mendukung, karena keluarganya sudah campur tangan menghadapKepala Dinas Pendidikan;Langsung dia pindah rumah angkat barangbarang, dia tidak mau kembalisampai saya jadi kepala sekolah lagi;Saya kesana kemari di rumah, tapi dia datang banting pintu, teror, dia kasihpecah meja lempar saya dengan asbak, karena terlalu sakit saya cekiklehernya;Bakar pakaian dinas PNS

bersama pakaian pakaian lainnya;Lapor di KUA;17 Jual Motor;18 Dia lapor Di Pengadilan Agama , saya Cuma sabar;19 Selama ini, saya tidak pernah dengan perempuan lain, terkecuali karena sayakecewa dengan isteri saya yang kemarin saja;1 Terkait Tergugat Tidak Memberi Nafkah:1Saya memang tidak memberikan nafkah semenjak isteri saya pindah rumah,tunggakan air dan lampu masingmasing enam bulan tidak dibayar;2Utang saya di orang sekitar 6 juta lebih karena saat itu saya Nonjob dari sekolahsaya berusaha

berurusan untuk menutupi agar Saya tidak nonjob dari sekolahternyata tidak bisa;3Saya berurusan administrasi dari sisa proyek sekolah yang belum selesai karenasaya pakai uang orang Rp.40 juta, itupun tidak cukup saya pinjam ke istri saya;4Tetapi untuk anak saya, saya berikan yaitu ANAK I dan ANAK II, yang tidaksaya berikan hanya istri saya, karena saya lihat istri saya tidak seperti dulu lagi;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat mengajukan repliksebagai berikut:e Bahwa Penggugat membantah

Penggugat pada tanggal 06 Oktober 2011 tanpa dasar hukumyang jelas telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK.824/BKD02/173 tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri SipilDilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap diri8 18Bahwa inti dari Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor :SK.824/BKD02/173 pada tanggal O06 Oktober 2011 disampingpenugasan Penggugat dari tempat yang lama ketempat yang barukemudian Tergugat dihadapkan pada pekerjaan yang tidak Penggugatmiliki alias nonjob

empat) jam sedangkanditempat tugas lama di SMAN 1 Benai hanya Penggugat sendiri yangmemiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidikanekonomi dengan beban kerja 26 (dua puluh enam) jam sehinggadengan perbandingan jam tugas tersebut akan menimbulkanpengurangan jam tugas Penggugat atau sama sekali tidakmendapatkan tugas sebagai dampak kelebihan tenaga pengajar diSMAN Hulu Kuantan tersebut yang sesuai fakta bahwa Penggugatsejak keluarnya objek sengketa tidak mendapatkan tugas lagi (nonjob

Oktober 2011 tentang usulan mutasi guruSMA/SMK dan tenaga pendidikan telah berdasarkan kualifikasiakademik ijazah jenjang pendidikan akademik yang harusdimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang dan satuanpendidikan formal tempat penugasan ; DALAM PENUNDAANBahwa dalil Penggugat angka 16 halaman 4 yang mengatakan akanmenimbulkan pengurangan jam tugas Penggugat atau sama sekali tidakmendapatkan tugas sebagai dampak kelebihan tenaga pengajar di SMA1 Hulu Kuantan tersebut yang menganggap itu sebagai nonjob

Penggugat tidak lagi dapat menjalankan tugas sebagaiseorang kepala dinas, sehingga Penggugat sebagai salah satupimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikenal di jajaranPemerintah Daerah Kabupaten Buru, merasa sangat malu dantentunya sangat dirugikan karena Penggugat dalam keadaan sehatserta tidak berhalangan tetap dalam menjalankan tugas maupun tidakmembuat pelanggaraan kepegawaian apapun namun secara tibatibaHalaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.ABN.dicopot dari jabatan (nonjob

ini tugas sebagai Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru dilaksanakan olehsaudara Muhammad Rada, S.H, akibatnya Penggugat tidak lagi dapatmenjalankan tugas sebagai seorang kepala dinas (OPD) yang dikenaldi jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, merasa sangat maludan tentutnya sangat dirugikan karena Penggugat dalam keadaansehat serta tidak berhalangan tetap dalam menjalankan tugas maupuntidak mebuat pelanggaran kepegawaian apapun namun secara tibatiba dicopot dari jabatan (nonjob

(dua) orang saksi yang bernama Dandi FirmanMudjid dan Nahdi Attamimi, serta tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikesempatan oleh Majelis Hakim, kedua saksi Penggugat di bawah sumpahtelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Keterangan Saksi Dandi Firman Mudjid Bahwa Saksi merupakan mantan supir mobil dinas Penggugat, padasaat Penggugat menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Buru; Bahwa Saksi pada saat menanyakan kepada Penggugat terkait nonjob

Keterangan Saksi Nahdi AttamimiBahwa Saksi menyatakan seharihari bekerja sebagai sopir Pribadidari Bapak Muhammad Rustam Fadly Tukuboya (adik Penggugat)yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buru;Bahwa Saksi menyatakan masalah persidangan ini adalah nonjobnya Penggugat;Bahwa Saksi menyatakan sebelum peristiwa nonjob terjadi penyerangan di rumah adik Penggugat;Bahwa Saksi menyatakan selain Penggugat, terdapat saudarasaudaraPenggugat yang lain yang ikut dimutasikan, bahkan istri Saksi punjuga

Bahwa Saksi menyatakan seorang Direktur rumah sakit dan seorangkepala dinas selain Penggugat yang dilakukan evaluasi sudahdikembalikan karena sudah menunjukkan peningkatan kualitas kinerja; Bahwa Saksi menyatakan Penggugat dilakukan evaluasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buru berdasarkan Bukti T5; Bahwa Saksi menyatakan mengetahui rekomendasi dari DPRDKabupaten Buru perihal evaluasi Kepala Dinas seKabupaten Buru; Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui halhal lain yang menyebabkan Penggugat di nonjob

Terdakwa Nonjob, sehinggabanyak waktu luang dan Terdakwa membaca diPerpustakaan dan Facebook.5.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebutkarena kecewa dan terlena sudah lama nonjob danTerdakwa ter dengan mensos, namun Terdakwamenyadari hal tersebut tidak boleh dilakukan.12. Bahwa Terdakwa adalah satusatunya spesifikasiJumalistik di Pen TNI AU, Terdakwa pernah dinas diOpslat sehingga sehingga semua latihan baik khususTNI AU maupun latihan bersama TNI Terdakwamengikuti.13.

Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukanTerdakwauntuk mengisi waktu luang, karena sejakdipindah ke Dispenau Terdakwa tidak mempunyaijabatan (nonjob).10. Bahwa benar Terdakwa telah berdinas selama 29Halaman 18 dari 28 hal Putusan No :31K/PMTII/AU/VIII/2019MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangtahun dan belum pernah dipidana.11.

Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa untuk mengisi waktu luang, karena sejakdipindah ke Dispenau Terdakwa tidak mempunyaijabatan (nonjob).9.

YangPenggugat lakukan adalah meminta Surat KeteranganTidak Sedang Menjalani Tugas Belajar / Ikatan Dinas dariBKPSDM Kota Dumai (lampiran P3), Surat Keterangantidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang danberat dan tidak mempunyai hutang dengan pihak lainnyaterkait urusan kedinasan dari Inspektorat Kota Dumal(lampiran P4) sebagai persyaratan mengikuti tes diPemerintah Provinsi DKI Jakarta (lampiran P5);Penggugat merasa malu dilingkungan pekerjaan karenabiasanya yang di nonjob kan adalah

Bahwa Penggugat baru menerima Surat Keputusan nonjob yaituSurat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020,Tanggal 03 Januari 2020, Tentang Pemberhentian dari JabatanAdministrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. LutfiHendra Kurniawan, ST, MT.

Pembebasan dari Jabatan (nonjob)Adapun Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, danPenyampaian Keputusan Hukuman Disiplin tertuang dalam Pasal23 angka (1) dan (3) yang menyatakan :Pasal 23(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipangilsecara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukanpemeriksaan;(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutandiperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan keduapaling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnyayang bersangkutan

dimiliki olehseseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara, Sesuai dengan adagium no interestnoaction,point dinteretpoint daction atau geen processueel belanggeen rechtsingan;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan penggugat,bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan akibat diterbitkannya obyeksengketa oleh Tergugat, karena Penggugat tidak lagi mendapatkantunjangan jabatan dan Penggugat merasa malu dilingkungan pekerjaankarena biasanya pegawai yang nonjob

Sebenarnya Penggugat ada membuat RKH tapibelum diserahkan karena mamanya mengalami kecelakaan dimana jaritangannya putus, sejak Desember 2014 Penggugat dibebastugaskan (nonjob)dengan alasan tidak memenuhi kriteria sebagai guru, tapi upahnya tetapdibayarkan, dan sejak Maret 2015 Penggugat dimutasi menjadi Tata Usaha,tapiPenggugat tidak menerima dan tidak masuk bekerja lagi;Halaman 19 dari 24Putusan Nomor 61/Padt.SusPHI/2015/PN.PbrMenimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat yaitu.

Bahasa Inggris, Penggugat pernahmendapat surat peringatan 1 dan 2 dengan kesalahan tidak mengerjakanlaporan harian, bulan Desember 2014 Penggugat dibebastugaskan (nonjob),setelah nonjob Penggugat tetap masuk kerja dan ditempatkan diruangan atas,tapi nama Penggugat tidak ada lagi di daftar absendan upahnya tetap dibayar ;Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanalatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa surat bukti T1 sama dengan surat bukti P

Tergugatsangat marah, kondisi kami saat itu sama samakehilangan jabatan (nonjob) ditambah lagi sms smsgelap yang berisikan hubungan mereka berdua yang15dikirimkan seseorang kepada Tergugat. Dalamkondisi emosi tersebut Tergugat sempat menamparisteri Tergugat (tidak didepan siapa siapa). Siapayang tidak ~~ emosi walaupun pengakuannya tidaksampai kehubunganbadan; ee ee ee ee eee eee12.

Terkait tuntutan dari pemohon tentang biaya hidup selama 42 bulansebesar Rp.105.000.000, adalah hal yang mengadaada dan tidak masukakal karena sesuai dengan pengakuan termohon sendiri kalau gajipemohon sebesar Rp.500.000, dari sebelum menikah dengan termohondan termohon dan adik2 nya sering menghina gaji saya tidak cukup untukbiaya makan dan rokok saya sebulan dikarenakan setelah saya Nonjob gajisaya hanya bersisa Rp.300.000, dari bulan mei 2016 juli 2018, setelahJuli 2018Februari 2019 saya diangkat

Karena sesuai dengan pengakuan Termohon sendiri kalaugaji Permohon sebesar Rp.500.000, dari sebelum menikah dengan Permohondan Termohon dan adikadiknya sering menghina gaji saya tidak cukup untukbiaya makan dan rokok saya sebulan dikarenakan setelah saya nonjob gajisaya hanya bersisa Rp.300.000, dari bulan Mei 2016 sampai Juli 2018, setelahJuli 2018 saya diangkat kembali memegang jabatan menjadi Kasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan Lirik hingga Februari 2019 dan bergajikembali sebesar Rp

Mutah berupa seperangkat alatsholat;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi menyatakan tidak sanggup membayar sejumlah uang yang dituntutoleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan jumlah gajiPemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari tahun 2016 berkisar antaraRp300.000,00 (tiga ratus ribu), Rp500.000,00 (lima ratus ribu) karena pada saatitu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi nonjob, dan saat ini karenaPemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah diberi

Staf Non Eselon itu adalah pegawai yang tidak punya kursi,tidak punya meja, tidak punya tunjangan ini itu dan tidak ada perjalanandinas, dampak dari nonjob tersebut Pemohon Konvensi mengalamidefisit dalam penerimaan gaji (Surat terlampir) setelah dikurangi denganpemotongan pinjaman dari Bank Riau Kepri.

masih memperoleh rezeki dari uang perjalanan dinas ,tunjangan dan honor tim, Pemohon Konvensi masih memenuhikebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan untuk anakanak sekolahdan kuliah, Sampai saat ini pun Pemohon Konvensi masih bisa memberiuang belanja untuk kebutuhan anakanak yang sekolah dan kuliah. jaditidak benar pernyataan Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensitidak memperhatikan kebutuhan anakanak Pemohon Konvensi,mungkin saat ini tidak sebanyak atau sebesar yang dulu sebelumPemohon Konvensi nonjob

dengankemampuan Pemohon Konvensi yang diperkuat dengan rincian gajiyang Pemohon Konvensi terima, dari bendaharawan gaji, itu lahpemberian yang patut menurut kemampuan Pemohon Konvensi.Ketika Pemohon Konvensi masih memegang jabatan, memangPemohon Konvensi masih menerima gaji bersih setiap bulannya, Rp.616.759, namun Pemohon Konvensi masih menerima uangperjalanan dinas , honorhonor tim dan tunjangan tunjanganlainnya, sehingga mencukupi untuk setiap bulannya.Ketika Pemohon Konvensi tidak punya jabatan (Nonjob

ini merujuk padaPasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi Jiap perbuatan melanggarhukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugiantersebut;Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, Penggugat diberhentikan olehTergugat dari jabatan Asisten Perekonomian dan PembangunanSekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi (Eselon II.B), menjadi stafPelaksana pada Bagian Organisasi Tatalaksana dan KepegawaianSekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi (NonJob

pokokpersengketaan dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan Tergugatsebagai Bupati Wakatobi atau Kepala Pemerintahan Daerah KabupatenWakatobi yang telah menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat;Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, Penggugatdiberhentikan oleh Tergugat dari jabatan Asisten Perekonomian danPembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi (Eselon II.B),menjadi staf Pelaksana pada Bagian Organisasi Tatalaksana danKepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi (NonJob

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENREJANG LEBONG LAMPIRAN NOMOR URUT 8 ATAS NAMARAHMANDANI, S.SOS TERTANGGAL 04 OKTOBER 2019 dan Tergugattidak pernah menyampaikan Jawaban ataupun balasan atas surat keberatanyang disampaikan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasaarkan Jawaban Tergugat dihubungkandengan bukti P33 yaitu permohonan Penggugat yang ditujukan kepadaKomisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal November 2019tentang Permohonan Peninjauan Kembali Pembebas tugasan dari Jabatan(Nonjob

administrasi berupaPemberhentian Dalam Jabatan Struktural terhadap PENGGUGAT,; Bersifat individual, karena KTUN a quo ditujukan secara tegaskepada PENGGUGAT dan bukan kepada orang lain atau umum,yang diberhentikan oleh TERGUGAT; Bersifat final, Karena KTUN a quo merupakan Keputusan akhir dariTERGUGAT kepada PENGGUGAT, Menimbulkan akibat hukum, karena dengan terbitnya KTUN a quo,PENGGUGAT telah diberhentikan dari jabatan selaku Kepala DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmingrasi Menjadi Non Jabatan/NonJob

Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.51/2009 dihubungan dengan fakta hukum di mana PENGGUGATtelah diberhentikan dalam jabatan struktural sebagai Kepala DinasPerikanan Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Non Jabatan/NonJob, maka PENGGUGAT sebagai Subjek Hukum merasakepentingannya dirugikan akibat Keputusan dan/atau Tindakan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT a quo yangmengakibatkan PENGGUGAT telah kehilangan jabatan strukturalnyabeserta kehilangan HakHak Kepegawaiannya

Namun kenyataannya TERGUGAT melakukanPelantikan dan Pengambilan Sumpah terhadap PLT sesuai NaskahPelantikan tanggal 7 Januari 2020;Bahwa, selain itu Pengangkatan Pelaksana Tugas yang dilakukanoleh TERGUGAT tersebut telah menyebabkan PENGGUGAT telahdiberhentikan dari Jabatan Definitif dan dijadikan Non Jabatan/NonJob sehingga PENGGUGAT tidak lagi menerima HakHak Keuanganberupa Tunjangan Jabatan dan HakHak Kepegawaian lainnya.

Dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;Bahwa pada poin 3 berdasarkan Keputusan Tergugat in Litis Nomor.SK. 821.2240 Tanggal 29 Desember 2019 yang memberhentikanPenggugat dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Kabupaten Mamberamo Raya menjadi Non Jabatan/NonJob adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat dalam kedudukan sebagai Pejabat TataUsaha Negara dan/atau Keputusan Tergugat a quo termasuk dalamsengketa Kepegawaian yang telah menimbulkan

Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.51/2009 dihubungan dengan fakta hukum di mana PENGGUGATtelah diberhentikan dalam jabatan struktural sebagai Kepala DinasPendidikan Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Non Jabatan/NonJob, maka PENGGUGAT sebagai Subjek Hukum merasakepentingannya dirugikan akibat Keputusan dan/atau Tindakan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT a quo yangmengakibatkan PENGGUGAT telah kehilangan jabatan strukturalnyabeserta kehilangan HakHak Kepegawaiannya

Namun kenyataannya TERGUGATmelakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah terhadap PLT sesuaiNaskah Pelantikan tanggal 7 Januari 2020;Bahwa, selain itu Pengangkatan Pelaksana Tugas yang dilakukanoleh TERGUGAT tersebut telah menyebabkan PENGGUGAT telahdiberhentikan dari Jabatan Definitif dan dijadikan Non Jabatan/NonJob sehingga PENGGUGAT tidak lagi menerima HakHak Keuanganberupa Tunjangan Jabatan dan HakHak Kepegawaian lainnya.

jelas; Bahwa substansi syarat materiil gugatan Penggugat mengenai dasargugatan dan tuntutannya tidak jelas serta kabur yaitu tidak bersesuaianantara posita dan petitum hal ini membuat gugatan Penggugat kaburdan tidak jelas sebagaimana posita gugatan Penggugat point 3 halaman4 mengenai unsur menimbulkan akibat hukum, yaitu Penggugatmenyatakan bahwa karena dengan terbitnya KTUN aquo,PENGGUGAT telah diberhentikan dari jabatan selaku Kepala DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Non Jabatan/NonJob

administratif.Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (3) dan (4)menegaskan bahwa Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenangmenghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannyadisampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum danBanding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada badan pertimbangan ASN.Bahwa faktanya tertanggal Sinabang 7 Maret 2018, PerihalKeberatan diberhentikan pada Jabatan Struktural (Nonjob

Bahwa tanggal 7 Maret 2018 telah ada Keberatan yang sampaikan kepadaTergugat olen Para PNS yang diberhentikan pada Jabatan Struktural (Nonjob)dan Penurunan Eselonering berdasarkan surat keputusan yang menjadi objeksengketa dalam perkara a quo (vide bukti T1);7. Bahwa pada tanggal 10 April 2018 Penggugat telah mengajukan keberatankepada Gubernur Aceh atas dikeluarkannya objek sengketa (vide bukti P2);8.

Bahwa terhadap surat Keberatan diberhentikan pada Jabatan Struktural(Nonjob) dan Penurunan Eselonering tertanggal 7 Maret 2018 tersebut diatas,telah ada penjelasan tentang pelaksanaan pelantikan jabatan strukturalberdasarkan surat DPRK simeulue Nomor 170/95/DPRK/2018 tertanggal 5 April2018 (vide bukti P4);Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap di persidangantersebut di atas, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a)dan (b) UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang

Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat kepada KomisiAparatur Sipil Negara dengan tanda terima tertanggal 18November 2019 yang isinya Permohonan Peninjauan KembaliPembebas Tugasan dari Jabatan (Nonjob) atas nama Benny Irawan,SE, MM di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;Bahwa terhadap penyampaian surat kepada Komisi Aparatur SipilNegara tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara telah menyampaikanRekomendasi kepada Tergugat yang isinya :e Mengembalikan ASN atas nama Benny Irawan, SE, MM kejabatan semula

Irawan,SE,.MMtanggal 30 Maret 2017 (Sesuai dengan aslinya);Halaman 64 dari 92 Putusan Perkara Nomor 2/G/2020/PTUN.BKL293031323334Bukti P29Bukti P.30Bukti P.31Bukti P32Bukti P.33Bukti P.34Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :118/TK Tahun 2017 Tentang Penganugerahan TandaKehormatan Satyalancana Karya Satya tanggal 24November 2017 (Sesuai dengan aslinya);Surat Benny Irawan,SE Kepada Komisi Aparatur SipilNegara (KASN) Perihal Permohonan Peninjauan KembaliPembebas tugasan dari Jabatan (Nonjob

kinerja tadi selama 1tahun apakah mampu kita mengerjakan pekerjaan kita ini sesuaidengan tupoksi kita tetapi kalau baru 6 bulan itu sangat bertentangandengan aturan karena di uji kompetensi itu apabila kita tidak dapatmencapai target yang diinginkan maka kita akan diuji lagi 6 bulanberikutnya apabila 6 bulan berikutnya kita juga tidak mencapai targetyang diinginkan Bupati maka kita dipindahkan ke jabatan setara atauke jabatan fungsional setara eselon 2 jadi dalam PP 11 itu tidak adayang namanya nonjob

Halaman 72 dari 92 Putusan Perkara Nomor 2/G/2020/PTUN.BKL bahwa saksi menerangkankan ada 5 (lima) Kepala Dinas yang dinonjobkan bersamaan dengan Penggugat; bahwa saksi menerangkankan bahwa masingmasing menerima satupetikan surat keputusan pe nonjoban ; bahwa saksi menerangkankan Penggugat pernah membuat PerjanjianKinerja termasuk SakSi;bahwa saksi menerangkankan Penggugat belum satu tahun, setahusaya baru + 6 bulan; bahwa saksi menerangkankan sepengetahuan saksi rekomendasi dariKASN agar ASN yang nonjob

dikembalikan ke jabatan semula ; bahwa saksi menerangkankan Sampai hari ini saya tidak tahu hasilnyatidak tahu hasil uji kompetensi yang diikutinya bersama Penggugat; bahwa saksi menerangkankan Setahu saksi didalam uji kompetensi ituBiasanya hasilnya Dipertimbangkan dan Tidak dipertimbangkan ; bahwa saksi menerangkankan hasil uji kompetensi tidak dapat menjadidasar seseorang untuk dappat di nonjob kan; dan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acaraPersidangQan)j 722222 oon nnn nn nn nnn

administrasi berupaPemberhentian Dalam Jabatan Struktural terhadap PENGGUGAT,; Bersifat individual, karena KTUN a quo ditujukan secara tegaskepada PENGGUGAT dan bukan kepada orang lain atau umum,yang diberhentikan oleh TERGUGAT; Bersifat final, Karena KTUN a quo merupakan Keputusan akhir dariTERGUGAT kepada PENGGUGAT, Menimbulkan akibat hukum, karena dengan terbitnya KTUN a quo,PENGGUGAT telah diberhentikan dari jabatan selaku Kepala DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmingrasi Menjadi Non Jabatan/NonJob

Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.51/2009 dihubungan dengan fakta hukum di mana PENGGUGATtelah diberhentikan dalam jabatan struktural sebagai Kepala DinasPerikanan Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Non Jabatan/NonJob, maka PENGGUGAT sebagai Subjek Hukum merasakepentingannya dirugikan akibat Keputusan dan/atau Tindakan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT a quo yangmengakibatkan PENGGUGAT telah kehilangan jabatan strukturalnyabeserta kehilangan HakHak Kepegawaiannya

Namun kenyataannya TERGUGAT melakukanPelantikan dan Pengambilan Sumpah terhadap PLT sesuai NaskahPelantikan tanggal 7 Januari 2020;Bahwa, selain itu Pengangkatan Pelaksana Tugas yang dilakukanoleh TERGUGAT tersebut telah menyebabkan PENGGUGAT telahdiberhentikan dari Jabatan Definitif dan dijadikan Non Jabatan/NonJob sehingga PENGGUGAT tidak lagi menerima HakHak Keuanganberupa Tunjangan Jabatan dan HakHak Kepegawaian lainnya.

Dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;Bahwa pada poin 3 berdasarkan Keputusan Tergugat in Litis Nomor.SK. 821.2240 Tanggal 29 Desember 2019 yang memberhentikanPenggugat dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Kabupaten Mamberamo Raya menjadi Non Jabatan/NonJob adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat dalam kedudukan sebagai Pejabat TataUsaha Negara dan/atau Keputusan Tergugat a quo termasuk dalamsengketa Kepegawaian yang telah menimbulkan

Lampung Utarasejak tanggal 25 Juli 2015 dengan Bupati Agung Ilmu Mangkunegarasampai dengan tanggal 21 Maret 2018 karena di Nonjob oleh Plt. BupatiLampung Utara Sri Widodo dan kemudian pada tanggal 16 Juli 2018 saksikembali menjadi Kepada Dinas PUPR Kab.

Lampung Utara sampaidengan saat ini ;Bahwa ketika proses lelang Infrastruktur 2018 tersebut terjadi pada bulanApril 2018 Mei 2018 ketika saksi sedang tidak menjabat sebagai KepalaDinas PUPR (Nonjob) sehingga saksi tidak mau menanda tanganipembayaran tersebut karena saksi meminta landasan hukum berupaputusan Pengadilan Negeri Lampung Utara ;Bahwa yang saksi alami akibat dari peristiwa tersebut saat itu yaitukancing baju saksi terlepas dari jahitan akibat ditarik serta lambang sigerdan papan nama saksi

Lampung Utara danketika lelang tersebut tidak ada hubungan dengan kepala Dinas walaupunsaat itu kepala dinasnya adalah PLT kerena Syahbudin saat itu Nonjob ;Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan Syahbudin, Terdakwa tidakmelakukan tindakan kekerasan terhadap Syahbudin, hanya mengucapkankatakata dengan nada tinggi seperti yang telah Terdakwa jelaskan diatas ;Bahwa Terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk mengancam saudaraSyahbudin dengan katakata yang telah Terdakwa ucapkan tersebut,Halaman 31 dari 45

menelantarkan anakanak termasuk berupayamenghancurkan rumah tangga baru Tergugat dan yang sudah berhasildilakukan dengan cara yang licik dan kotor oleh Penggugat adalahmemfitnah Tergugat telah melakukan pernikahan illegal serta memberilaporan bohong kepada atasan Tergugat di kantor PU (dengan jabatanKepala Seksi), BKD, Asisten Gubernur sampai pada Keputusan Gubernursehingga mengakibatkan Tergugat dimutasi ke Dinas Nakertrans yangtidak ada kaitan dengan disiplin ilmu Tergugat dan sampai saat ini NonJob

yang sesungguhnya tidak patut mendapatHarta Warisan termasuk Harta Bersama, apalagi dari gejala/indikasi faktadi atas sangat mungkin Penggugat tidak berniat mempergunakanuang/harta tersebut untuk kepentingan kebaikan diri dan anakanak kelak;Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, hanya Tergugat yangmaksimal mencari nafkah keluarga termasuk membiayai sandang, pangan,pendidikan anakanak, berupaya membayar kekurangan kredit cicilanrumah dan mobil meskipun akibat ulah Penggugat sehingga Tergugat NonJob

Bahwa Terdakwa tidak termasuk salah satu Panitia penerimaan Polisi;e Bahwa pada Waktu sidang disiplin di Propam, muncul nama Yul, dimanaanaknya lulus Polwan, waktu itu Yul mengatakan kepada korban kalauanaknya lulus karena dibantu oleh Terdakwa;e Bahwa yang punya inisiatif untuk mempertemukan korban denganTerdakwa adalah Yul;e Bahwa setelah perkara ini dilanjutkan, sanksi yang diterima Terdakwaialah sanksi kenaikan pangkat ditunda, gaji berkala ditunda, tidak diberikesempatan untuk pendidikan dan nonjob

lunasi (Suratnyaterlampir);e Bahwa pada Waktu sidang di Propam, Beno hadir tetapi Beno tidakmengakui menerima uang yang Rp.40.000.000. tersebut;e Bahwa sisa hutangnya Terdakwa kepada saksi korban menjadiRp.160.000.000 karena perinciannya adalah dikembalikan pada anakkorban Rp.20.000.000, untuk bimbel Rp.40.000.000, untuk BenoRp.40.000.000,;e Bahwa Terdakwa ada niat untuk untuk mengembalikan uang korbantersebut;e Bahwa sekarang Terdakwa masih aktif sebagai anggota Polri namunstatus Terdakwa sudah nonjob