Sementara itu, tidakterdapat tanah Erpacht No.37 di Desa Soakonora, yang ada adalahtanah bekas Erpacht No. 38, terletak di Desa Soakonora dan PornitiKecamatan Jailolo luas + 57,9191 Ha , tercatat atas nama DeGevyap Leng, bukan atas nama TAN TECK TIONG alias GUSTANdan YAP CISENG maupun bukan atas nama Penggugat,sebagaimana bukti surat Keputusan Menteri Negara Agraria KepalaBadan Pertanahan Nosional No.6VI1997, tertanggal 13 Januari1997, tentang Penegasan Tanah Negara sebagai obyek PengaturanHalaman

Letak, Batas dan Luas tanah Erpacht tidak jelas;Bahwa kedudukan Erpacht nomor 37, bukan terletak di Desa SoakonoraKecamatan Jailolo, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri NegaraAgraria Kepala Badan Pertanahan Nosional No.6VI1997, tertanggal 13Januari 1997, tentang Penegasan Tanah Negara sebagai obyekPengaturan Penguasaan Tanah/landreform, bahwa tanah Negara bekasErpacht nomor 38 seluas 57.9191 Ha terletak di Desa Soakonora danPorniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Maluku Utara, duhulu, sekarangKabupaten

Halmahera Barat tercatat atas nama De Gev Yap Leng,sebagaimana bukti surat Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BadanPertanahan Nosional No.6VI1997, tertanggal 13 Januari 1997, tentangPenegasan Tanah Negara sebagai obyek Pengaturan PenguasaanTanah/landreform, dan batasbatas tanah negara bekas Erpacht nomor 38seluas 57.9191 Ha terletak di Desa Soakonora dan Porniti KecamatanHalaman 12 dari 39 Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2020/PN.

Kedudukan ke3 (tiga) objek sengketa tersebut beradadiatas tanah bekas Erpacht No. 38 terletak di Desa SoakonoraKecamatan Jailolo, sebagaimana surat Keputusan Menteri NegaraAgraria Kepala Badan Pertanahan Nosional No.6VI1997, tertanggal 13Januari 1997, tentang Penegasan Tanah Negara sebagai obyekPengaturan Penguasaan Tanah/landreform. Ini membuktikanPenggugat tidak tahu tentang kedudukan tanah bekas Erpacht No. 37dan tanah bekas Erpacht No. 38 tersebut.

Bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah bekas Erpacht Nomor. 37dan Nomor. 38, sebab sebagaimana surat Keputusan Menteri NegaraAgraria Kepala Badan Pertanahan Nosional No.6VI1997, tertanggal 13Januari 1997, tentang Penegasan Tanah Negara sebagai obyekPengaturan Penguasaan Tanah/landreform, tanah bekas ErpachtNomor. 38 tercatat atas nama De Gevyap Leng, bukan atas namaPenggugat maupun atas nama TAN TECK TIONG alias GUSTAN danYAP CISENG.

Bahwa tanah negara bekas erpacht No. 38 seluas + 102Ha tercatat atas nama De Gev Yap Leng & co te Ternate alias YapCiseng, bukan atas nama orang tua Penggugat TAN TECK TIONGalias GUSTAN sebagaimana surat Keputusan Menteri NegaraAgraria Kepala Badan Pertanahan Nosional No.6VI1997, tertanggal13 Januari 1997, tentang Penegasan Tanah Negara sebagai obyekPengaturan Penguasaan Tanah/landreform.

Oleh karenanyapemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Negara Agraria KepalaBadan Pertanahan Nosional No.6VI1997, tertanggal 13 Januari1997, tentang Penegasan Tanah Negara sebagai obyek PengaturanPenguasaan Tanah/landreform, terletak di Desa Soakonora danPorniti Kecamatan Jailolo, duhulu Kabupaten Maluku Utara sekarangKabupaten Halmahera Barat, tercatat atas nama De Gev Yap Leng& co te Ternate alias Yap Ciseng, pada diktum Ketiga suratkeputusan tersebut, Mengitruksikan kepada Kepala KantorPertanahan

Sementara tanah negara bekas Erpacht No. 38,sebagaimana surat Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BadanPertanahan Nosional No.6VI1997, tertanggal 13 Januari 1997,tentang Penegasan Tanah Negara sebagai obyek PengaturanPenguasaan Tanah/landreform, terletak di Desa Soakonora danPorniti Kecamatan Jailolo, sekarang Kabupaten Halmahera Barat,duhulu Kabupaten Maluku Utara tercatat atas nama De Gev YapLeng & co te Ternate alias Yap Ciseng ;Berdasarkan alasanalasan hukum sebagaimana yang diuraikanpada

Bahwa gugatan penggugat adalah obscuur libel (kabur)dimana pada posita gugatan penggugat point 5 (lima) dan point 6(enam) mendalilkan bahwa letak obyek sengketa diatas tanaherpacht 37, adalah keliru, sebab kedudukan/letak tanah obyeksengketa yang saat ini telah bersertipikat hak milik atas namatergugat dan Tergugat Il, terletak diatas tanah negara bekaserpacht No. 38, sebagaimana Surat Keputusan Menteri NegaraAgraria Kepala Badan Pertanahan Nosional No.6VI1997,tertanggal 13 Januari 1997, tentang

Sementaratanah negara bekas Erpacht No. 38 sebagaimana surat KeputusanMenteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nosional No.6VI1997, tertanggal 13 Januari 1997 terletak di Desa Soakonora danPorniti Kecamatan Jailolo, sekarang Kabupaten Halmahera Barat,duhulu Kabupaten Maluku Utara tercatat atas nama De Gev YapLeng & co te Ternate alias Yap Ciseng ;Gugatan Penggugat Cacat formil, Kurang Pihak/Tidak Lengkapdan Obscuur Libel, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :2.1.

Ambo Beta melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat 1 beserta Penjelasannya11dan Pasal 17 ayat 2 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nosional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Pasal 76 ayat :Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) berupa Sertifikat Hak MilikNomor 20669/Karampuan

Ambo Betamelanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah Pasal 24 ayat beserta Penjelasannya dan Pasal 17 ayat 2 danPeraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nosional Nomor 3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 76 ayat 1;2 Bahwa dengan Surat Penunjukkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat IIGowa, tertanggal 9 Desember 1961, yang menunjuk Djumain yangmenempati dan menguasai sebagian lahan

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nosional Propinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Pertanahan Kota Bukittinggi, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi di Jalan Prof. Hazairin No.15 Belakang Balok Bukittinggi ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II / Terbanding II;III. Hj. Hakimah,.........III.Hj.

Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nosional Propinsi SumateraBarat Cq. Kepala Pertanahan Kota Bukittinggi,beralamat di Kantor Pertanahan KotaBukittinggi di Jalan Prof. Hazairin No.15Belakang Balok Bukittinggi ;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II /Terbanding II;I. Hj. Hakimah,.........lil. Hj.

Anak Pemohon yang dikeluarkan olek KemnirianPendidikan Nosional Kabupaten Kebumen Nomor : DN03 Dd 0140731tanggal 12 Juni 2010 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telahbermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksisaksidibawah sumpah dalam persidangan masingmasing bernama:1.

Pemohon yang telah dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen NIK: 3305022003640001, tanggal 1 september 2012, telah dicocokkan sesuaidengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);Fotokopi ijazah anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh KementrianPendidikan Nosional Kabupaten Kebumen No : DN03 Dd 0125749, tanggal12 Juni 2010, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeteraicukup serta dinazegelen (bukti P.2);Fotokopi Kutipan

Bukti T5 :Foto copy keputusan kepala badan pertanahan nosional no. 90/bpn/92,Tentang pemberian hak pengelolaan atas nama pemerintahan kabupatendaerah Tingkat II bolaang mongondow, foto copy mana telahdimateraikan (foto copy sesuai dengan foto copy) ;foto copy buku tanah hak pengelolaan no. 1 februari 1993 atas namaPEMERINTAHAN KOTA KOTAMOBAGU (Foto copy sesuai denganaslinya) ;foto copy berita acara serah terimaNo: 020 / setdakab / 09 / 04 I / 2009No: 020/setda , /06/04/ 1/2009Tanggal 12 Januari 2009

Tempat Tinggal : Jalan Kebangkitan Nosional Gg. HajiSaid Kelurahan Batu LayangKecamatan Pontianak Utara KotaPontianak;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Swasta/Dagang Daging;Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27Februari 2019;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret2019;2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengantanggal 28 April 2019;3.

tertulis yang diajukan oleh para Pemohonyang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alatalat bukti tersebut dibuat olehpejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuaiketentuan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHP) dan telahbermeterai cukup Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meteraidan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nosional

dantelah dijadikan satu Sertifikat milik oleh Tergugat atas nama Tergugat (Murdiatibinti tgk.A.Jalil) sesuai dengan sertifikat hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan10.11.12.13.Pertahanan Nosional Hak Milik Nomor : 7, tertanggal Lhoksemawe, 26Desember 1994:Bahwa, pada tahun 1993 Penggugat ada membangun bangunan beberapabangunan didalam pertapakan tanah tersebut berupa :e Satu pintu RUKO, 2 (dua) lantai setengah dengan luas bangunan 10 x 20 m;e Satu buah Gudang yang setengahnya permanent sedangkan

tertulis yang diajukan olen Para Pemohonyang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alatalat bukti tersebut dibuat olehpejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuaiketentuan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHP) dan telahbermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meteraidan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nosional

Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan pertanahan Nosional Provinsi Jawa Barat tanggal20 Desember 2011 No.49/Pbt/BPN.32/2011 tentang pembatalansetipikat No. 61/Kelurahan Babakan semula tercatat atas nama H.Aman Hidayat beserta sertipikat pecahannya sertipikat hak milikNo.1906/Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny.N. A.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung , ditujukan kepadaKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nosional Provinsi JawaBarat , tentang permohonan pembatalan sertipikat hak milik No.61/Babakan atas nama H.Aman Hidayat beserta sertipikatpecahan terdiri dari sertipikat hak milik No. 1906/Babakan atasnama Heryanto Jahja dan Ny Mariana, sertipikat hak milikNo.1907/Babakan atas nama Eyoh alias Eyoh Aisah dan sertipikathak milik No. 1908/Babakan atas nama Ruchimat alias Odin.

tertulis yang diajukan oleh Para Pemohonyang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alatalat bukti tersebut dibuat olehpejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuaiketentuan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHP) dan telahbermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meteraidan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nosional

Fotocopy Sertifikat Hak milik atas sebidang tanah dan BangunanNo XXXX Tergugat dari Badan Pertanahan Nosional bermaterai cukup lalutidak ada aslinya karena yang asli disimpan Penggugat, (T.7);8. Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi danBangunan Tergugatsesuai dengan aslinya bermaterai cukup (T. 8)9. Foto foto tanah dan bangunan yang disengketakan darisebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Semarang bermateralCukup lalu oleh Ketua diberi tanda tanda bukti (T.9)10.

Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan eksporhasil produksi nosional yang bermutu, di Samping penghematandevisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalamnegeri, guna mengurangi ketergantungan kepada Luar Negeri;4.

.- 1 (satu) eksemplar fotocopi Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembelajaran dan Peserta didik pada Direktorat Pembinaan Pemdidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nosional nomor KEP-544/B4/MS/2011 tentang Penetapan Lembaga penerima Bantuan Sosial penyelenggaraan Rintisan Rumah Pintar tahun 2011.- Foto copi Rekening Tabungan SKB Belitung.- Foto Copi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 651721T/088/110 tanggal 12 Agustus 2011.- Foto copi Surat Perintah

1Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PendidikanAnak Usia Dini Non Formal dan Informal Kementerian Nasional dengan UPTDSKB Belitung tentang pemberian bantuan sosial pendidikan penyelenggaraanRintisan Rumah Pintar Tahun 2011.1 (satu) lembar fotocopi Kwitansi senilai Rp.75.000.000,00.1 (satu) eksemplar fotocopi Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen KegiatanPembelajaran dan Peserta didik pada Direktorat Pembinaan Pemdidikan AnakUsia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nosional

Direktorat Pembinaan Pendidikan MasyarakatDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan InformalKementerian Nasional dengan UPTD SKB Belitung tentang pemberian bantuansosial pendidikan penyelenggaraan Rintisan Rumah Pintar Tahun 2011, 1 (satu)lembar fotocopi Kwitansi senilai Rp.75.000.000,00, 1 (satu) eksemplar fotocopiKeputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembelajaran dan Peserta didikpada Direktorat Pembinaan Pemdidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan InformalKementerian Pendidikan Nosional

2011Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat JenderalPendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Kementerian Nasionaldengan UPTD SKB Belitung tentang pemberian bantuan sosial pendidikanpenyelenggaraan Rintisan Rumah Pintar Tahun 2011. 1 (satu) lembar fotocopi Kwitansi senilai Ro.75.000.000,00. 1 (satu) eksemplar fotocopi Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenKegiatan Pembelajaran dan Peserta didik pada Direktorat PembinaanPemdidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal KementerianPendidikan Nosional

Putusan Sela No.613/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.Padahal didalam pasal 29 Anggaran Dasar sudah dengan tegas dinyatakansebagai berikut : "Perubahan Anggaran Dasar (AD) den Anggaran RumahTangga (ART) hanya dapat dilaksanakan dan disahkan didalamMusyawarah Nasional (MUNAS) dan/atau Musyawarah Nosional luar biasa(selanjutnya disebut MUNASLUB) dan Draft usulan perubahan AD/ARTAKLINDO harus dikonsultasikan kepada Dewan Pertimbangan sebelumpelaksanaan MUNAS/ MUNASLUB';.

Jakoeb dengan cara melanggar hukum;29.Bahwa tanggal 11 Agustus 2010 Penggugat membuat surat pengaduan keBadan Pertanahan Nasional, Kota Bogor, yang menerangkan:1.Pada tahun 2008 Penggugat telah mengajukan permohonan ukur kepadaKantor Pertanahan Nosional Kota Bogor atas tanah Penggugat seluaskurang lebih 11.160 m? C Nomor 1010 a.n. Enur bin H. Jakoeb Persil 66S Il terletak di Jalan Gunung Gede Dalam RT 04/RW 03 KelurahanBabakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Pada tahun 2008 Penggugat telah mengajukan permohonan ukur kepadaKantor Pertanahan Nosional Kota Bogor atas tanah Penggugat seluaskurang lebih 11.160 m? C Nomor 1010 a.n. Enur bin H. Jakoeb Persil 66S Il terletak di Jalan Gunung Gede Dalam RT 04/RW 03 KelurahanBabakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Bahwa berdasarkanhasil ukur diketahui ternyata telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 631atas nama Thetrin Meliana dan Sertifikat Hak Milik Nomor 632 atas namaSaiman Ernawan; (bukti P28);2.

IdentifikasiPenguasaan dan Pemilikan Penggunaan serta Pemanfaatan tanahsehingga tidak dapat dilakukan Penilaian Ganti Kerugian atas namaCHARLES HENDRA KURNIAWAN karena memang tidak ada namaCHARLES HENDRA KURNIAWAN saat pembebasan Tahap tersebut.Bahwa selanjutnya terhadap keberatan pada poin 11 yang padapokoknya menerangkan bahwa Pembebasan Tanah atas KepentinganUmum Bendungan Tritip ini baru dilakukan tahap pertama dari 300Hektar tanah yang dibutuhkan untuk Bendungan Tritip yang menjadiProyek Strategis Nosional