Ditemukan 508 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PA MAGELANG Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Mgl
Tanggal 1 Juni 2016 — WAHYU AGUNG WIBOWO dan NY. SRI WAHYUNINGSIH/NY. WAHYU AGUNG WIBOWO Melawan 1. PT BRI Syariah Magelang 2.KEMENTERIAN KEUANGAN RI, di Jakarta cg. DIRJEN KPKNL PUSAT di Jakarta c.q. KPKNL Wilayah Jateng dan DIY 3. PIMPINAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN RI (OJK)
1017576
  • PUTUSANNomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Mgl.eea=DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkaragugatan pembaharuan hutang (novasi) yang diajukan oleh:WAHYU AGUNG WIBOWO dan NY. SRI WAHYUNINGSIH/NY.
    dan tidak dibebanioleh Bunga, Denda, Tunggakan maupun BiayaBiaya lainnya, menurut AsasHukum, Keadilan dan Kepatutan, yang Sah dan Benar.6 Bahwa Para Penggugat mengajukan Iktikad Baik tersebut diatas, karena ParaPenggugat melalui Pengadilan Agama Magelang ini, bisa untuk dilakukanPembahatuan Hutang atas nama Para Penggugat, terhadap Tergugat I,mengingat Jaminan Kredit atasHutang secaraEkonomiSyariah adalahMiliknya Para Penggugat, yang dapat sebagai dasar Hukum untukpelaksanaan Pembaharuan Hutang ( novasi
    Menolak Gugatan Pembaharuan Hutang (Novasi) Para Penggugat seluruhnyaatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;3. Menyatakan Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang mengadili perkaraaquo;DALAM POKOK PERKARA :1.
    Bahwa pokok gugatan yang diminta oleh para Penggugat adalah gugatanpembaharuan hutang/novasi dimana hubungan hukum yang terjadi antara paraPenggugat dan Tergugat I adalah Akad Pembiayaan Musyakarah Nomor : 09tanggal 01 Agustus 2013. Oleh karenanya penyelesaian terhadap halhal yangberkaitan dengan hubungan hukum tersebut telah disepakati bersama melaluiBadan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sehingga Pengadilan AgamaMagelang tidak berwenang mengadill perkara a quo.f.
    Menolak Gugatan Pembaharuan Hutang (Novasi) Para Penggugat seluruhnya3.atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Menyatakan Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang mengadili perkaraaquoDALAM POKOK PERKARA:1.5.Menolak gugatan pembaharuan hutang Para Penggugat untuk seluruhnya atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;. Menyatakan gugatan pembaharuan hutang dan Para Penggugat tidak tepat dantidak beralasan;.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 103-DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016
1081942
  • Tentang : Novasi Subjektif berdsarkan Prinsip Syariah
  • Novasi Subjektif berdsarkan Prinsip Syariah
    perlu menetapkan fatwa tentang Novasi Subjektifberdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman.Mengingat : .
    Pendapat peserta Rapat Pleno DSNMUI pada hari Sabtu, tanggal01 Oktober 2016 di Bogor;MEMUTUSKAN:Menetapkan : FATWA TENTANG NOVASI SUBJEKTIF BERDASARKANPRINSIP SYARIAHPertama : Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:1. Novasi adalah akad baru yang menggantikan dan menghapuskanakad yang lama.2.
    Novasi berdasarkan prinsip syariah adalah novasi yang dijalankanberdasarkan prinsip syariah.Novasi subjektif aktif adalah novasi terkait penggantian da in.Novasi subjektif pasif adalah novasi terkait penggantian madin.Dain adalah pihak yang memiliki hak tagih (piutang).Nn nr & WMadin adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayarutang.7. Akad hawalah adalah akad pengalihan utang (hawalat aldain) danpiutang (hawalat alhaqq).8.
    Kompensasi (/wadh) adalah imbalan (prestasi) yang diterima parapihak (dain lama dan dain baru) pada novasi yang disertaipertukaran prestasi, baik bersifat menguntungan atau tidak.Kedua : Ketentuan HukumPelaksanaan novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah bolehdilakukan dan wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwainl.Ketiga : Ketentuan Akad1. Novasi subjektif aktif yang berupa penggantian dain berlakuketentuan hawalat alhaqq; dan2.
    Pihakpihak yang melakukan novasi subjektif harus cakap hukumdan memiliki kewenangan;2. Kehendak untuk mengadakan novasi subjektif harus dinyatakansecara tegas dan jelas oleh para pihak dalam akta perjanjian;3. Dalam akta perjanjian novasi subyektif pasif harus dinyatakan secarategas mengenai pembebasan madin lama dari utangnya;4. Dalam akta perjanjian novasi subjektif aktif harus dinyatakan secarategas mengenai pembebasan da in lama dari piutangnya;5.
Register : 07-06-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN SUKADANA Nomor 203/Pid.B/2018/PN Sdn
Tanggal 25 Juli 2018 —
Terdakwa:
NOVASI MANAF BIN SASTIA BAKTI
530
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan terdakwa NOVASI MANAF Bin SASTIA BAKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
    2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa NOVASI MANAF Bin SASTIA BAKTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan

    Terdakwa:
    NOVASI MANAF BIN SASTIA BAKTI
Register : 04-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 26-04-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1085/Pid.B/2019/PN Tjk
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ERNI P,SH
Terdakwa:
NOVASI MANAF alias NOFASI MANAP als ALEN bin SASTIYA BAKTI
293
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Novasi Manaf Alias Nofasi Manap als Alen Bin Sastiya Bakti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
    Penuntut Umum:
    ERNI P,SH
    Terdakwa:
    NOVASI MANAF alias NOFASI MANAP als ALEN bin SASTIYA BAKTI
Putus : 18-07-2016 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN BLITAR Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Blt
Tanggal 18 Juli 2016 — DATUK WIJAYA NUSANTARA LAWAN PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab. blitar
271130
  • Menyatakan bahwa NOVASI nomor : 85 yang dibuat dihadapan Haji Samsul Echwani, S.H. Notaris Kabupaten Blitar adalah sah menurut hukum;3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
    Bahwa, dengan kembangkitan usaha Penggugat, Penggugat memohonkepada Tergugat untuk menjalankan NOVASI nomor 85 pada Pasal 3 butir5 dan Pasal 4 butir 2 tersebut pada saat NOVASI nomor 85 telah berakhir.Tetapi Tergugat menolak permohonan Penggugat, Tergugat lebih memilihmenjalankan proses lelang terhadap jaminan utang NOVASI nomor 85tersebut.
    Bahwa, dengan Tergugat menolak untuk menjalankan NOVASI nomor 85pada Pasal 3 butir 5 dan Pasal 4 butir 2 tersebut pada saat NOVASI nomor85 telah berakhir adalah merupakan perbuatan wanprestasi. KarenaNOVASI nomor 85 menurut KUHPerdata pada Pasal 1338 adalah Semuaperjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagimereka yang membuatnya.
    Karena NOVASI nomor 85adalah merupakan suatu perjanjian pembaharuan hutang dan dibuat secarasah maka NOVASI nomor 85 tersebut merupakan undangundang bagiPenggugat dan Tergugat untuk dijalankan. Dengan Tergugat tidak maumenjalankan NOVASI nomor 85 tersebut sama artinya Tergugat telahmelakukan perbuatan wanprestasi;9. Bahwa, perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebutsangatlah merugikan pihak Penggugat.
    Menyatakan bahwa NOVASI nomor : 85 yang dibuat dihadapan HajiSamsul Echwani, S.H. Notaris Kabupaten Blitar adalah sah menuruthukum;3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perobuatan Wanprestasiyaitu tidak menjalankan NOVASI nomor : 85 yang dibuat dihadapan HajiSamsul Echwani, S.H. Notaris Kabupaten Blitar pada Pasal 3 butir 5 danPasal 4 butir 2;4.
    Bahwa fakta inibersesuaian pula dengan bukti surat T8 dan T9 ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas yang dihubungkan dengandalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatanwanprestasi karena tidak melaksanakan perikatan Novasi 85 pada Pasal 3 butir5 dan Pasal 4 butir 2, sebaliknya menurut Tergugat bahwa mengingatPenggugat sampai dengan jatuh tempo perjanjian Novasi tidak pula memenuhikewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat maka berlakulahketentuan Akta Novasi Pasal
Register : 05-08-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 439/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : ANTONIUS GUNAWAN GHO Diwakili Oleh : Lodovitus Dandung, S.H,DKK
Terbanding/Tergugat III : KANG JENNY
Terbanding/Tergugat I : SANTUN NAINGGOLAN
Terbanding/Tergugat IV : PT MANDIRI SEKURITAS
Terbanding/Tergugat II : DENNY BOESTAMI
Terbanding/Turut Tergugat : LENNY JANIS ISHAK, S.H.
467807
  • Novasi menyebutPenggugat sebagai NONA JENNY KANG padahal saat dibuatnya AktaNovasi Penggugat sudah menikah, sehingga seharusnya ditulis sebagaiNYONYA KANG JENNY ;Bahwa kekeliruan pencantuman informasi yang sifatnya sangat fatal initerjadi karena Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat IV, dan Turut Tergugatyang terlibat dalam pembuatan Akta Novasi tersebut semuanya TIDAKPERNAH menjelaskan isi, maksud, dan tujuan dari Akta Novasi danhanya menginstruksikan kepada Penggugat untuk menandatanganiAkta Novasi
    Novasi dibuat dan disusun tanpa memenuhi syarat sepakatkarena adanya kekhilafan dalam diri Penggugat.
    Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Novasi TERGUGAT I telahmengalihkan hutangnya tersebut di atas kepada TERGUGAT IIdan TERGUGAT Ill serta sekaligus membuat danmenandatangani Akta Perjanjian Novasi dihadapan TURUTTERGUGAT..
    Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.1) Mengacu pada Premis Akta Perjanjian Novasi halaman6 ditegaskan bahwaBerdasarkan halhal tersebut di atas, maka parapenghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini sepakat untuk membuat danmenandatangani akta Perjanjian PembaharuanHutang (Novasi) (untuk = selanjutnya disebut"Perjanjian Novasi), dengan syarat dan ketentuansebagai berikut: :2) Selanjutnya mengacu pada Pasal 1 ayat (1) AktaPerjanjian Novasi, ditegaskan bahwa :"Pihak Pertama
    Merujuk pada dasar dan alasan tuntutan Perjanjian Novasi BatalDemi Hukum, maka pokok tuntutan Pembanding / Penggugatadalah menyangkut Sah atau tidak sahnya Perjanjian Novasi,dimana Perjanjian Novasi tersebut dibuat secara bertentangandengan hukum, maka pertimbangan hukum Judex Factie yangmendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 8 ayat ( 1 )Perjanjian Novasi dan ketentuan UndangUndang No. 30 Tahun1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa( UU Arbitrase ) adalah tidak tepat dan
Putus : 18-01-2008 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79B/PK/PJK/2006
Tanggal 18 Januari 2008 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. BAHANA INVESTA ARGHA
136120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan Pemeriksa adalahbeban tersebut tidak sesuai dengan Pasal 6 (1) UU PPh 2000 ;Tanggapan Pemohon Banding :Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif terhadappembebanan kerugian novasi sebesar Rp.504.651.524.048,00 tersebut denganpenjelasan mengenai latar belakang terjadinya kerugian novasi besertapandangan Pemohon Banding tentang pengkuan pembebanan biaya untukkeperluan fiskal ;Latar Belakang Transaksi NovasiBahwa transaksi novasi berawal dari kredit bermasalah yang timbul diBank
    Bahana Investa Arghamenerima dana tunai sejumlah Rp.628.138.200.000,00 dengan perincian PT.Bahana Bina Ventura menerima sejumlah Rp.354.493.831.713,00 dan PT.Bahana Investa Argha menerima dana tunai sejumlah Rp.273.644.368.287,00.Dengan selesainya transaksi novasi, PT. Bahana Bina Ventura menjadi debiturbaru ketiga bank pemerintah tersebut di atas ;Bahwa transaksi Novasi di atas merupakan suatu hal yang lazim di duniausaha di beberapa negara.
    kaitan antara biaya yangtimbul dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memeliharapenghasilan ;Bahwa menurut hemat Pemohon, beban/kerugian novasi berkaitanlangsung dengan kegiatan untuk mendapatkan dan memelihara pengahasilan.Sebagaimana yang Pemohon jabarkan dalam penjelasan tentang latar belakangtransaksi novasi di atas, dalam kondisi normal dimana transaksi novasi berjalanseperti yang direncanakan semula dan pelunasan hutang Pemohon Bandingdilaksanakan pada akhir tahun ke 16, maka perlakuan
    BahanaInvesta Argha bubar secara hukum, dan karenanya segala transaksi yangterjadi sebelum merger (termasuk pembebanan kerugian novasi )seharusnya dibebankan secar fiskal sebelum tanggal efektif merger.Timbulnya kerugian akibat pembebanan sekaligus kerugian Novasi adalahberkaitan dengan transksi yang dilakukan PT. Bahana Bina Ventura dan PT.Bahana Investa Argha sebelum tanggal efektif merger. Dengan demikian,berhubung PT. Bahana Bina Ventura dan PT.
    /kerugian novasi dapatdibebankan sekaligus di tahun 2002 ;Berdasarkan datadata yang ada diketahui bahwa pada tahun 1996 dan 1997terjadi transaksi novasi antara Barito Pacific Group yang memiliki kreditbermasalah dengan Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan BankPembangunan Indonesia dengan anakanak perusahaan Group Bahanayang salah satunya adalah PT.
Putus : 31-10-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2581 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Oktober 2017 — DATUK WIJAYA NUSANTARA VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
181120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan pada akhirnya awal tahun 2015 Penggugatmulai bangkit usahannya, dan pada pertengahan tahun 2015Penggugat dapat mengurangi hutang Penggugat seperti dimaksuddalam Novasi Nomor 85:Bahwa, dengan kembangkitan usaha Penggugat, Penggugatmemohon kepada Tergugat untuk menjalankan Novasi Nomor 85pada Pasal 3butir 5 dan Pasal 4 butir 2 tersebut pada saat Novasi Nomor 85 telahberakhir.
    Dan proses lelang tersebut dijalankanTergugat pada tanggal 21 Januari 2016 dengan harga limitRp859.510.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratussepuluh ribu rupiah), dimana harga tersebut hanya separo dari hargajaminan utang dipasaran;Bahwa, dengan Tergugat menolak untuk menjalankan Novasi Nomor85 pada Pasal 3 butir 5 dan Pasal 4 butir 2 tersebut pada saat NovasiNomor 85 telah berakhir adalah merupakan perbuatan wanprestasi.Karena Novasi Nomor 85 menurut KUHPerdata pada Pasal 1338adalah
    Nomor 85 yang dibuat dihadapan HajiSamsul Echwani, S.H., Notaris Kabupaten Blitar adalah sah menuruthukum;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasiyaitu tidak menjalankan Novasi Nomor 85 yang dibuat dinadapan HajiSamsul Echwani, S.H., Notaris Kabupaten Blitar pada Pasal 3 butir 5dan Pasal 4 butir 2:Menghukum Tergugat untuk pemenuhan Prestasi yaitu memberikankelonggaran waktu pelunasan hutang seperti dimaksud Novasi Nomor85 pada Pasal 3 butir 5 dan juga menjalankan Pasal 4 butir
    Bahwa, Novasi Nomor 85 pada Pasal 4 butir ke 2 tersebut adalahdiperjanjikan dan merupakan isi dari akta autentik. Jadi apabila adapihak yang tidak menjalankan isi dari Novasi Nomor 85 yang dibuatdihadapan Haji Samsul Echwani, S.H., Notaris Kabupaten Blitartentunya pihak tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi;3.
    Bahwa, karena Termohon Kasasi tidak menjalankan isi Novasi Nomor85 pada Pasal 4 butir ke 2 tersebut maka seharusnya Majelis Hakimmenyatakan kalau Termohon Kasasi telah melakukan perbuatanwanprestasi yaitu tidak menjalankan Novasi Nomor 85 yang dibuatdihadapan Haji Samsul Echwani, S.H., Notaris Kabupaten Blitar:4.
Register : 27-02-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 198/Pdt.G.ARB/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 17 Mei 2018 — KANG JENNY Lawan BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA BAPMI dan PT MANDIRI SEKURITAS
448378
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan AcaraBAPMI tersebut di atas, Perjanjian Novasi tidak memenuhi semuakriteria dalam pasal tersebut maka NYATA dan JELAS bahwaPERJANJIAN NOVASI bukan merupakan sengketa yang dapatdiselesaikan melalui Arbitrase oleh TERMOHON atau dengankata lain Perjanjian Novasi merupakan sengketa perdata umumdan menjadi kewenangan peradilan umum..
    TURUT TERMOHON a quo) dalam suatuperjanjian tersendiri yang akan dibuat dalam waktu selambatlambatnya 2 (dua) minggu sejak tanggal Perjanjian Novasi inidan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Novasi ini;e.
    kesatuan denganPerjanjian Novasi ini dan Pasal 8 Perjanjian Novasi yaitu .., perselisihan atau beda pendapat diselesaikan melaluiBadan Arbitrase Pasal Modal Indonesia (BAPMI)....,.j.
    Mengapa Perjanjian Novasi hanya SAH dan MENGIKATTURUT TERMOHON (Pemohon Arbitrase) danPEMOHON (Termohon Il Arbitrase) padahal DENNYBOESTAMI (Termohon Arbitrase) juga adalah pihakdalam Perjanjian Novasi?
    Tipu Muslihat oleh TERMOHON dalam Putusan Akhir Yang hanyaMenghukum PEMOHON Dengan Dasar Perjanjian Novasi PadahalPerjanjian Novasi Mengikat TURUT TERMOHON, DENNY BOESTAMIdan PEMOHON sebagai PARA PIHAK dalam Perjanjian Novasi;IV.
Register : 07-01-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 6/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
LAMIRANTO
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN NEGARA Perseroan CABANG SIDOARJO
2.PT. BANK TABUNGAN NEGARA Perseroan KANTOR PUSAT
330278
  • BankTabungan Negara (VideAkta Perjanjian Perubahan Utang (novasi) No. 15halaman 3 s/d 4) dan Penggugat;2.
    Utang(novasi) No. 15 halaman 3 s/d 4) dan Penggugat;7.
    Lintang Jaya Property dengan Bank BTNSidoarjo dituangkan dalam Akte Novasi Nomor 15 Tahun 2016 (bukti P1dan P2);Bahwa awalnya perumahan tersebut dibangun oelh PT. Graha PermataWahana dan beralih (novasi) kepada PT. Nugra Alam Prima dan akhirnyaberalih (novasi) kepada PT. Lintang Jaya Property;Bahwa novasi tersebut terjadi karena dari pihak PT.
    Novasi Subyektif Aktif, artinya subyek aktif (kreditor) diperbaharuidengan membuat perikatan baru yang menghapus perikatan lamasehingga kreditor yang lama melepaskan haknya;Bahwa dalam praktek hanya dikenal ada 2 (dua ) jenis novasi yaitunovasi yang dilakukan berdasarkan undangundang dalam keadaantertentu atau novasi yang dikehendaki para pihak;Bahwa pada prinsipnya dalam novasi debitur lama dibebaskan darisegala tindakan hukum yang akan membebani debitur baru dan debiturbaru yang mempunyai kewajiban
    mengambil alin semua kewenangandebitur lama termasuk melunasi hutang debitur lama;Bahwa apabila dalam novasi ternyata masih ada masalah antara debiturlama dan debitur baru maka novasi tersebut menjadi tidak Sempurna;Halaman 84 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Padt.G/2020/PN Sda Bahwa mengenai siapa yang dapat mengajukan novasi tergantung siapayang mengajukan apabila berdasarkan novasi subyek aktif maka kredituryang akan mencari debitur baru atau debitur lama yang akan mencaridebitur baru;
Putus : 29-11-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 440/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 29 Nopember 2017 — MULYADI dkk melawan 1. Pemerintah Republik Indonesia :Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dkk
201148
  • Bahwa Para Penggugat dan Tergugat Il telah melakukan novasi/pembaharuan hutang terhadap hutang Para Tergugat kepada Tergugatll, oleh Karena itu perikatan dapat pula hapus dengan pembaharuanhutang atau Novasi baik dengan novasi obyektif, novasi subyektif aktifataupun dengan novasi subyektif Pasif Pasal 1413 KUH Perdata,sedangkan accesoir yang mengikuti perjanjian lama tidak mengikutiperjanjian baru yang tertuang dalam novasi itu, oleh karena itu accesoirdari Perjanjian pada posita angka 1 tersebut
    atas nama Feny ApriningtyasYang kesemuanya dibebani Hak Tanggungan.Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas dalil Para Penggugatsebagaimana terturai dalam poin 4 gugatan para Penggugat yangmenyatakan :bahwa Para Penggugat dan Tergugat Il telah melakukanNovasi/Pembaharuan Hutang terhadap Hutang Para Penggugat kepadaTergugat Il, oleh karena itu Perikatan dapat pula hapus denganPembaharuan Hutang atau Novasi baik dengan Novasi Subyektif,Novasi Subyektif Aktif ataupun dengan Novasi Subyektif Pasif Pasal1413
    Pertama, disebutkan tentang penggantian perikatan lama denganperikatan baru untuk orang yang mengutangkan (novasi objetif)Pada novasi ini terjadi perubahan perjanjiannya, sehingga denganadanya perjanjian baru, maka perjanjian lama sudah tidak berlaku lagiatau hapus karenanyab.
    Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 Perjanjian PembaharuanHutang (Novasi) tertanggal 03 Januari 2006 ditegaskan :5.
    Pertama, disebutkan tentang penggantian perikatan lama denganperikatan baru untuk orang yang mengutangkan (novasi objetif)Pada novasi ini terjadi perubahan perjanjiannya, sehingga denganadanya perjanjian baru, maka perjanjian lama sudah tidak berlakulagi atau hapus karenanyab.
Register : 22-04-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 213/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : PT RHEMA SENDANG ABADI Diwakili Oleh : Lusiany Kosasih
Pembanding/Penggugat II : PT PRATAMA PUTRA PRIMA Diwakili Oleh : Lusiany Kosasih
Terbanding/Tergugat I : PT PANGANMAS INTI PERSADA dahulu bernama PT Citra Flour Mills Persada
Terbanding/Tergugat II : GOLD COIN SERVICES SINGAPORE Pte., Ltd.
Terbanding/Tergugat III : Interflour Limited dahulu Intermiling H.K. Limited
9844
  • Bahwa kemudian Tergugat Il menyerahkan selurun hak dankewajibannya dalam MTAA kepada Tergugat III pada tanggai 17 Oktober1997 berdasarkan Novation Agreement in relation to a Management andTechnical Assistance Agreement (Novasi atas MTAA") yangditandatangani oieh Tergugat i, Tergugat II dan Tergugat Ill (ParaTergugat);4.
    Bahwa setelah Tergugat Il menovasikan kedudukannya dalamMTAA kepada Tergugat Ill, lernyata Tergugat III pun telah lidak pernahmelakukan kewajibannya sesuai dengan Novasi atas MTAA Jo MTAA;20.
    Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat Ill yang telah tidakmemberikan layanan manajemen dan administrasi serta layanan teknistersebut kepada Tergugat membuktikan kewajiban Tergugat II danTergugat III menurut MTAA Jo Novasi atas MTAA tersebut sama sekalitidak pernah dilaksanakan sehingga perjanjian MTAA besertapengalihannya (Novasi atas MTAA) jelas merupakan perjanjianperjanjianrekayasa di antara Para Tergugat;21.
    Bahwa oleh karena Para Tergugat telah secara meiawan hukummembuat perjanjian rekayasa MTAA beserta perjanjian pengalihannya(Novasi atas MTAA) tersebut yang menimbulkan kerugian bagi ParaPenggugat, maka jelas perjanjian MTAA beserta perjanjian pengalihannya(Novasi atas MTAA) adalah tidak sah dan patut untuk dibatalkan.
    Olehkarena Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dalamperkara perdata ini menyatakan perjanjian MTAA beserta perjanjianpengalihannya (Novasi atas MTAA) tidak sah dan karenanya batal:;34.
Putus : 16-12-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 437/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 16 Desember 2016 — AGUNG NUGROHO melawan PT. BANK BCA CABANG CILACAP JAWA TENGAH dkk
7237
  • selesai dengan Juntas, melalui Putusan PengadilanNegeri Cilacap ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap(in kracht);Bahwa Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik yangsanggup untuk menyelesaikan Kewajibannya pada Tergugat 1,sesuai dan berdasar Hukum, Keadilan dan KemanusiaannyaPenggugat, yaitu sebagaimana tersebut diatas, dan sesuai denganHakHak Hukum Penggugat selaku Konsumen, yang mempunyaiitikad baik untuk memberesi selurun Kewajibannya yang teruraidalam Gugatan Pembaharuan Hutang (novasi
    )dariPenggugat, karena adanya Upaya Hukum SepihakLelang Hak Tanggungan atas Tanah Berikut Rumah Sengketa, dariTergugat yang Cacat Hukum;Menyatakan secara Hukum, Gugatan Pembaharuan Hutang(novasi) dari Penggugat ini adalah Sah dan Berdasar Hubum yangBenar;Menyatakan secara Hukum, Gugatan Pembaharuan Hutang(novasi) dari Penggugat, yang berupa iktikad baik Penggugat untukmelakukan Pembayaran Angsuran sebesar Rp 1.000.000, (satujuta rupiah), setiap bulannya, yang langsung mengurangi SisaPokok Pinjamannya
    pada Tergugat , yang dibebaskan dari Bunga,Denda, Tunggakan, maupun BiayaBiaya lainnya, yang berasal dariTergugat , tanpa perestujuaan yang Sah dan Benar, dariPenggugat, dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap ini yangmempunyai Kebuatan Hubum Tetap (in kracht);Menyatakan secara Hukum, Gugatan Pembaharuan Hutang(novasi) dari Penggugat ini, juga sebagai Perjanjian Kredit antaraPenggugat dengan Tergugat , melalui Putusan Pengadilan NegeriCilacap ini yang telah mempunyai Kebuatan Hukum Tetap (inkracht
    adalah suatu kesepakatan; Bahwa dengan demikian Novasi tidaklahdipaksakanuntuk dapat dilaksanakan tanpa ada kesepakatanmaupun kehendak dari para pihak; Apalagi kemudian"dipaksakan" dengan suatu gugatan.
    Bahwa selebihnya kami membantah apabila pengajuannovasi tersebut dikatakan sebagai suatu itikad baik dariPenggugat selaku Debitur yang mempunyai tanggungankredit macet, terlebih lagi, masalah novasi sama sekalitidak diatur dalam perjanjianawalnya: sehingga Tergugat pun tidak pernah menyepakati adanya pengajuan novasi;6.
Register : 28-08-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 65/Pdt.Bth/2018/PN Lwk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat:
Aris Marthianus
Tergugat:
1.Tn. Benny Martianus, SE
2.Tn. Jemmy Wahani
3.Tn. Gede Sarmawa. SE
Turut Tergugat:
PT.Bank Negara Indonesia Tbk Persero Cq PT Bank Negara Indonesia Cabang Manado
14237
  • Dengan demikian maka segala klausula yangtercantum dalam Perjanjian Novasi adalah telah bersesuaian dengansubstansi ketentuan Pasal 1413 KUH Perdata dan Pasal 1381 KUH Perdata:b.
    Menyatakan Perjanjian Novasi No. 09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;6. Menghukum Terlawan , Terlawan II, dan Terlawan Ill untuk tunduk dan taatpada isi putusan ini;7.
    Bahwa terungkap dalam Dalil Perlawanan Pelawan terlihat secara jelastentang adanya Perjanjian Novasi yang ditandatangani oleh Terlawan atasnama PT. Fitron Windu Utama. Dibuatnya Perjanjian Novasi tersebut adalahatas persetujuan Terlawan II dan Terlawan Ill, dimana baik kami Terlawan maupun Terlawan II dan Terlawan III bersepakat untuk mengembalikan sa.hamPT.
    Perjanjian Novasi No. 09/MNM/N.001tanggal 30 Desember 2009.
    Fotocopy Perjanjian Novasi Nomor O9/MNM/NO0O1 tanggal 30Desember 2009, diberi tanda P.5:6.
Register : 15-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Plg
Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat:
HA DJON DIRNANTO PANGGARBESI
Tergugat:
Ny. Emma Suri Katilik
Turut Tergugat:
1.PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk
2.Ny. Sri Wahyuni, SH.M.Kn
8713
  • perjalanannya sebagai debitur Penggugat mengalami sedikitkendala baik secara geografis (banjir) maupun teknis pengolahan lahan yanguntuk menyelesaikan masalah tersebut menyita banyak waktu sehinggapembangunan proyek yasa griya tersebut mengalami sedikit keterlambatan, dankarena itu diperlukan adanya perpanjangan waktu kontrak kredit yasa griya.namun, dari Pihak Turut Tergugat menganggap Penggugat sudah tidak mampumelanjutkan proyek kredit yasa griya tersebut sehingga menyarankan Penggugatuntuk diadakan Novasi
    pembangunan agar tetapbisa berjalan lancar. padahal, Penggugat masih mampu melanjutkan proyektersebut karena kendala geografis (banjir) tersebut Sudah diselesaikan hanyaperlu suntikan dana lagi untuk melanjutkan proses pembangunan tersebut.namun, karena Pihak Turut Tergugat tidak lagi bisa lagi memberikan suntikandana yang dimaksudkan, sedang jika Penggugat tidak bisa melanjutkan proyekPihak Turut Tergugat akan melakukan prosedur penagihan, sehingga akhirnyaPenggugat memutuskan menyetujui dilakukan Novasi
    Bahwa benar untuk kesepakatan Novasi / Alin debitur dari Penggugat kepadaTergugat ini dibantu Pihak Turut Tergugat I.
    Karena Tergugat tidak memilikijaminan/ agunan sebagai dasar plafond untuk persetujuan Novasi / Alin debitur,Turut Tergugat meminta Penggugat meminjamkan sertifikat sebagai agunantambahan kepada Tergugat guna dijadikan jaminan/agunan untuk memenuhisyarat diberikan fasilitas dana tambahan untuk melanjutkan proyek kredit yasaHalaman 2 dari 8 Penetapan Perkara perdata Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Pig.griya Perumahan Citra Tanah Mas yang sebelumnya dikelola oleh Penggugat.Oleh karena Penggugat telah dijelaskan
    Kemudian Novasi / Alih debitur yang telah disetujui oleh Pihak TurutTergugat selanjutnya dituangkan didalam Akta Persetujuan Novasi / Alin debiturNomor :471/SP2K/PLB.1/HCLU/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan AktaPembaharuan Pengakuan Hutang (Novasi) tertanggal 28 Desember 2015Nomor : 721 dibuat dihadapan Turut Tergugat II yakni Notaris Sri Wahyuni,SH.M.Kn;.
Register : 02-10-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pts
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22282
  • Kapuas Hulu,Provinsi Kalimantan Barat,selanjutnya disebut sebagaiTergugat Ill;Halamantdari6 PenetapanNomor7/Padt.G/2020/PN PtsPengadilanNegeriT ersebut;Setelahmembacaberkasperkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Menimbang,bahwapada persidangan hari Rabu tanggal 23 Desember2020,KuasaPenggugatmenerangkan,bahwaPenggugatbermaksudmencabutgugatanPenggugatdenganalasanparapihaktelanhmembuatSuratPerjanjianPembaharuanUtang (Novasi),sebagaimanaSurat Pencabutan
    GugatanNomor 004.12/ADV/PPG/2020tertanggal 23 Desember 2020;Menimbang, bahwa terhadap surat pencabutan gugatan dariPenggugat tersebut turut pula disertakan dengan adanya SuratPembaharuanUtang (Novasi) yang ditandatangani oleh Penggugatserta ParaTergugat tertanggal 21 Desember 2020;Menimbang, bahwa selanjutnya di hadapanMajelis Hakim ParaTergugat menyatakan memberikan persetujuan atas pencabutan perkaragugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pts yang diajukan oleh pihak Penggugat,dengan alasan telah ada kesepakatan
    diluarPengadilandenganadanyaSuratPerjanjianPembaharuanUtang (Novasi)ParaTergugat kepada Penggugat;Menimbang,bahwapermohonanPenggugatuntukmencabutsuratgugatantersebutdilakukansetelah penyampaian jawab jinawab antara kedua belah pihakyang berperkara;Menimbang, bahwa sebagaimanaketentuanBuku IPedomanTeknisAdministrasi Dan TeknisPeradilanPerdataUmum DanPerdataKhusus 2007 MahkamahAgung RI cetakanTahun 2008disebutkanbahwasannya gugatandapatdicabutsecarasepihakapabilatergugatbelummemberikanjawaban,tetapijikaT
    hari Rabu tanggal 23Desember2020 yang dihadiri oleh Para Tergugat,PenggugatmengajukanSuratPencabutanGugatan yang selanjutnyaMajelisHakim menanyakan kepada Para Tergugat perihal adanya surat pencabutangugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa terhadap adanya surat pencabutan gugatan yangdiajukan oleh Kuasa Penggugat, di depan persidangan Para Tergugatmenyatakan tidak keberatan oleh karena telah ada kesepakatan diluarPengadilandenganadanyaSuratPerjanjianPembaharuanUtang(Novasi
Register : 28-08-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 64/Pdt.Bth/2018/PN Lwk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat:
Kho Roy Dewata Widjaja
Tergugat:
1.Tn. Benny Martianus, SE
2.Tn. Jemmy Wahani
3.Tuan GEDE SARMAWA, SE
Turut Tergugat:
PT.Bank Negara Indonesia Tbk Persero Cq PT Bank Negara Indonesia Cabang Manado
19672
  • Dengan demikian maka segala klausula yangtercantum dalam Perjanjian Novasi adalah telah bersesuaian dengansubstansi ketentuan Pasal 1413 KUH Perdata dan Pasal 1381 KUH Perdata:b.
    Menyatakan Perjanjian Novasi No. 09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;6. Menghukum Terlawan , Terlawan II, dan Terlawan Ill untuk tunduk dan taatpada isi putusan ini;7.
    Bahwa terungkap dalam Dalil Perlawanan Pelawan terlihat secara jelastentang adanya Perjanjian Novasi yang ditandatangani oleh Terlawan atasnama PT. Fitron Windu Utama. Dibuatnya Perjanjian Novasi tersebut adalahatas persetujuan Terlawan II dan Terlawan Ill, dimana baik kami Terlawan maupun Terlawan II dan Terlawan Ill bersepakat untuk mengembalikan sahamPT.
    Bahwa untuk memperbaiki kualitas kredit PT Fitton Windu Utama dan untukmeminimalisir kerugian TURUT TERGUGAT, maka terhadap fasilitas kreditPT Fitron Windu Utama dialinkan (Novasi Kredit) kepada PT Yeros OceanShrimp (PELAWAN) berdasarkan Perjanjian Novasi No. 09/MNM/N.001tanggal 30 Desember 2009. Bahwa PELAWAN adalah perusahaan yangjuga bergerak di bidang agribisnis udang dengan susunan pemegang sahamdan kepengurusan sebagai berikut:a.
    Fotocopy Perjanjian Novasi Nomor O9/MNM/N.001 tanggal 30Desember 2009, diberi tanda P.5:Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.Bth/2018/PN Lwk6.
Putus : 04-06-2008 — Upload : 30-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216B/PK/PJK/2007
Tanggal 4 Juni 2008 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. ARUTMIN INDONESIA
12964 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesepakatan ini diikatdengan Akta Novasi Hutang Piutang antara ketiga pihak ini ;Bahwa disamping itu, Bank Mandiri telah memberikan surat konfirmasipersetujuan dilakukannya Novasi dari PT. Bumi Resources Tbk kepadaPemohon Banding ;Bahwa sebagai akibat dari Novasi ini, Bank Mandiri tidak lagi mempunyaitagihan dari PT. Bumi Resources Tbk, melainkan dari Pemohon Banding.Dengan Novasi ini, Pemohon Banding menjadi berhutang kepada BankHal. 5 dari 5 hal. Put.
    Bumi Resources Tbk)menyerahkan surat pernyataan notariil yang antara lain menyatakan Butir(iii) Sanggup melakukan novasi kredit sesuai dengan ketentuan yang berlakudi Bank kepada PT. Arutmin Indonesia pada hari yang sama dengancompletion date.Butir (IX) akan menjaminkan asset PT. Arutmin Indonesia kepada Bankdalam bentuk Akta penyerahan asset sebagai jaminan.Bahwa berdasarkan perjanjian kredit nomor KPCOD/008/PKKIVA2001tangghal 19 Oktober 2001 antara PT.
    Bumi Resources danakan dijadikan jaminan kredit kepada Bank Mandiri melalui perjanjian NovasiHutang Piutang dan Akta Penyerahan Asset sebagai jaminan kredit.Bahwa dengan demikian perjanjian Novasi Hutang Piutang bukanmerupakan perjanjian kredit baru, namun sebagai kelanjutan dari perjanjiankredit antara PT. Bumi Resources dengan Bank Mandiri untuk kepentinganBank Mandiri sebagai jaminan pelunasan hutang ;Bahwa dengan demikian, perjanjian kredit antara PT. Bumi Resourcesdengan PT.
    Bahwa perjanjian Novasi Kredit, yang mengalihkan utang PT. BumiResources Tbk kepada PT. Arutmin Indonesia (Termohon Peninjauankembali) terjadi karena adanya hubungan istimewa yaitu PT. BumiResources Tbk sebagai perusahaan induk (holding company) dan PT.Arutmin Indonesia sebagai anak perusahaan ;b. Bahwa novasi kredit yang menjadi mendasari pengalihan hutang kepadaTermohon Peninjauankembali, merupakan salah satu syarat dari BankMandiri sebagai kreditur, untuk memberikan pinjaman kepada PT.
    Bahwa pembebanan biaya bunga yang didasari adanya novasi kredittidak sesuai dengan prinsip perpajakan yaitu persandingan biayadengan penghasilan (matching cost againt revenue).f.
Register : 02-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 253/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
TJONG LINDA
8557
  • Menyatakan memberi izin kepada Pemohon Tjong Linda; Orang Tua (Ibu) Kandung sekaligus selaku Wali mewakili 2 (dua) orang anaknya bernama MICHAEL JONATHAN BASTIAN dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN yang merupakan anak sah dari Perkawinan Pemohon dengan Almarhum ARIEF RACHMAN SALEH; untuk dan atas nama anak-anak tersebut melakukan tindakan/perbuatan hukum sehubungan dengan Pengajuan Fasilitas Kredit dalam bentuk Novasi/Restrukturisasi kepada
    Utr.Bahwa oleh karena hingga saat ini Almarhum ARIEFRACHMAN SALEH masih memiliki kewajiban yang harus dibayarkankepada PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk,maka untuk menyelesaikan kewajiban Almarhum ARIEF RACHMANSALEH selaku Debitur, PEMOHON mengajukan Fasilitas Kredit dalambentuk Novasi/Restrukturisasi kepada PT Bank UOB Indonesia dan PTBank Danamon Indonesia Tbk;Bahwa dengan meninggalnya ARIEF RACHMAN SALEH,maka tanah dan bangunan sebagaimana ternyata didalam Sertipikat HakMilik
    sebagaimana ternyata didalamSertipikat Hak Milik Nomor : 452 yang diagunkan dan/atau dijaminkankepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk, jatuh kepada Ahli WarisAlmarhum yaitu PEMOHON selaku istri serta MICHAEL JONATHANBASTIAN dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN selaku anak dari Almarhumdengan Pemohon; namun mengingat anakanak tersebut merupakan AhliWaris yang belum dewasa (dibawah umur) sehingga belum cakap untukmelakukan tindakan/perbuatan hukum, maka oleh sebab itu untukpengajuan Fasilitas Kredit dalam bentuk Novasi
    Surat Keterangan No. 21/CCR/0325 tertanggal 28 April 2021 yangditerbitkan oleh PT Bank UOB Indonesia.Bahwa untuk kepentingan hal tersebut diatas adalah wajarapabila Pemohon selaku Ibu Kandung juga sebagai Wali Pengurus dari 2(dua) orang anakanak yang belum dewasa, mengajukan PermohonanPenetapan Perwalian Anak dibawah Umur (Wali Ibu), sehingga Pemohonuntuk dan atas nama anakanak Pemohon dapat melakukantindakan/perbuatan hukum sehubungan dengan Pengajuan Fasilitas Kreditdalam bentuk Novasi/Restrukturisasi
    Menyatakan memberi izin kepada Pemohon Tjong Linda; Orang Tua (Ibu)Kandung sekaligus selaku Wali mewakili 2 (dua) orang anaknya bernamaMICHAEL JONATHAN BASTIAN dan ATAYA RAPHAEL BASTIAN yangmerupakan anak sah dari Perkawinan Pemohon dengan AlmarhumARIEF RACHMAN SALEH; untuk dan atas nama anakanak tersebutmelakukan tindakan/perbuatan hukum sehubungan dengan PengajuanFasilitas Kredit dalam bentuk Novasi/Restrukturisasi kepada PT BankHalaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 253/Pat.P/2021/PN Jkt.
    Utr.merupakan anak sah dari Perkawinan Pemohon dengan Almarhum ARIEFRACHMAN SALEH; untuk dan atas nama anakanak tersebut melakukantindakan/perbuatan hukum sehubungan dengan Pengajuan Fasilitas Kreditdalam bentuk Novasi/Restrukturisasi kepada PT Bank UOB Indonesia danPT Bank Danamon Indonesia Tbk, yang bertujuan untuk menyelesaikankewajiban Almarhum ARIEF RACHMAN SALEH (Pewaris) selaku debiturmeliputi :3.1.
Register : 30-03-2011 — Putus : 13-07-2011 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 135/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 13 Juli 2011 — PT. MANUNGGAL ENGINEERING >< BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), Cs
404138
  • KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUMC.1.Tentang Terjadinya Novasi Subjektif Pasif1. Bahwa dalam Putusan Sela, TERMOHON telah memberikan pertimbanganhukum berkaitan dengan Novasi yang terjadi antara PEMOHON,TERMOHON Il, dan PT.
    Perdata Buku Ill, Hukum Perikatandengan Penjelasan" pada halaman 177, Novasi menurut Pasal 1413 KUHPerdata, terjadi dalam 3 bentuk, yaitu: Debitur dan kreditur mengadakanperjanjian baru dengan mana perjanjian lama dihapuskan (Novasi objektif);Apabila terjadi penggantian debitur, dengan penggantian mana debitur lamadibebaskan dari perikatannya (Novasi Subjektif yang Pasif);Apabila terjadi penggantian kreditur, dengan mana kreditur lama dibebaskandari perikatannya (Novasi Subjektif yang Aktif);Bahwa
    Mariam Darus Badrulzaman, SH. tersebut di atas, terdapat 3 (tiga)bentuk Novasi yang masingmasing memiiiki ciri dan kriteria serta syaratsyarat tersendiri yang tidak dapat digabungkan satu dengan yang lain;Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, TERMOHON telahmencampuradukan bentukbentuk Novasi dalam Pasal 1413 KUH. Perdata danlangsung menerapkannya dalam perkara Aquo.
    Pts No. 135/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.Bahwa TERMOHON II perlu menyampaikan mengenai Novasi Subyektif adaiahsebagaimana yang diuraikan oleh J.
    Dalam peristiwa ini orang mengatakan ada novasi yang tidak selesai(onvolledige novatie), atau dengan perkataan lain novasi yang gagal.