1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ach.Holili bin Karimullah) terhadap Penggugat (Siti Sulaimah binti Nulla);
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Penggugat:
Siti Sulaimah binti Nulla
Tergugat:
Ach. Holili bin Karimullah

Nulla alias Nulla)terhadap Penggugat (Umi Qulsum binti Tolak);

Hidayat Als Dayat BinAmin Nulla Marpaung dan sdr.Budi pun mengajak Terdakwa pergi berjalanjalan kePekanbaru.

Atas ajakan dari saksi Juli Hidayat Als Dayat Bin Amin Nulla Marpaung dansdr.Budi tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya dan ikut bersamasama dengan saksi14Juli Hidayat Als Dayat Bin Amin Nulla Marpaung dan sdr.Budi ke Pekanbaru. Dimanasaksi Juli Hidayat Als Dayat Bin Amin Nulla Marpaung dan sdr.Budi ke Pekanbarudengan maksud untuk membeli Nakotika jenis shabushabu.

Atasajakan dari saksi Juli Hidayat Als Dayat Bin Amin Nulla Marpaung dan sdr.Buditersebut, Terdakwa pun menyetujuinya dan ikut bersamasama dengan saksi Juli HidayatAls Dayat Bin Amin Nulla Marpaung dan sdr.Budi ke Pekanbaru. Dimana saksi JuliHidayat Als Dayat Bin Amin Nulla Marpaung dan sdr.Budi ke Pekanbaru denganmaksud untuk membeli Nakotika jenis shabushabu.

Setelahmendapatkan narkotika jenis shabushabu tersebut, kemudian Terdakwa, saksi JuliHidayat Als Dayat Bin Amin Nulla Marpaung dan sdr.Budi pun pulang menuju keKabupaten Siak. Diperjalanan menuju ke Kabupaten Siak, sdr.Budi meminta saksi JuliHidayat Als Dayat Bin Amin Nulla Marpaung untuk membeli minuman dan saksi JuliHidayat Als Dayat Bn Amin Nulla Marpaung pun menggunakan uang palsu yang masihada pada sdr.Budi untuk membeli makanan dan minuman.

Setelahmendapatkan narkotika jenis shabushabu tersebut, kemudian Terdakwa, saksi Juli HidayatAls Dayat Bin Amin Nulla Marpaung dan sdr.Budi pun pulang menuju ke Kabupaten Siak.Diperjalanan menuju ke Kabupaten Siak, sdr.Budi meminta saksi Juli Hidayat Als DayatBn Amin Nulla Marpaung untuk membeli minuman dan saksi Juli Hidayat Als Dayat BinAmin Nulla Marpaung pun menggunakan uang palsu yang masih ada pada sdr.Budi untukmembeli makanan dan minuman.

Hasbi Ritonga, dan oleh Edi Nulla HasbiRitonga menceritakan perihal tentang penerimaan CPNS di Dinas Kesehatan Kab.Labuhan Batu;Bahwa selanjutnya oleh Edi Nulla Hasbi Ritonga mengatakan bersediamempertemukan Seseorang yang bisa mengurus akan saksi yang bernama NurintanBr Munthe masuk menjadi PNS di Dinas Kesehatan Kab.

Labuhan Batu, kemudianoleh Edi Nulla Hasbi Ritonga menyarankan kepada saksi agar pada hari minggu saksidatang ke Kampung Pajak Kec.

Labuhan Batu:Bahwa selanjutnya, saksi meminta kepada Edi Nulla Hasbi Ritonga untuk memintakwitansi penyerahan uang tesebut kepada terdakwa, dan oleh Edi Nulla Hasbi Ritongamenyerahkan kwitansi tanda penyerahan uang tesebut kepada saksi:Bahwa oleh karena merasa tertipu dengan perbuatan tedakwa, selanjutnya saksimelaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;Bahwa sebelumnya, anak saksi bekerja di Puskesman sebagai TKS (TenagaKesehatan Sukarela):Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Labuhan Batu; Bahwa selanjutnya, oleh saksi Edi Nulla Hasbi Ritonga meminta kwitansi penyerahanuang tesebut kepada terdakwa, dan oleh terdakwa menyerahkan kwitansi tersebutuntuk selanjutnya diserhakan kepada saksi Umar Munthe; Bahwa sampai sekarang, terdakwa belum mengembalikan uang sebanyak Rp70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Umar Munthe, karenasebagian dari uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk mengurus anakSaksi Umar Munthe menjadi PNS di Kab.

Labuhan Batu;Bahwa benar, selanjutnya atas permintaan terdakwa oleh saksi Edi Nulla HasbiRitonga meminta kwitansi penyerahan uang tesebut kepada terdakwa, dan olehterdakwa menyerahkan kwitansi tersebut kepada saksi Edi Nulla Hasbi Ritonga untukselanjutnya diserahkan kepada saksi Umar Munthe;Bahwa sampai sekarang, terdakwa belum mengembalikan uang sebanyak Rp70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Umar Munthe, karenasebagian dari uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Jumadil bin Nulla Pasad dengan Pemohon II, Salmia binti Muin Monggul Kasim yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 1990 di Desa Kodolagon Kecamatan Bokat Kabupaten Buol;3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000 ,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Jumadil bin Nulla Pasad) denganPemohon II (Salmia binti Muin Kasim) yang dilangsungkan pada tanggal 07Juli 1990 di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;3.

Menyatakan sah perkawinan Pemohon , Jumadil bin Nulla Pasad denganPemohon Il, Salmia binti Muin Monggul Kasim yang dilaksanakan pada hanSabtu, tanggal 07 Juli 1990 di Desa Kodolagon Kecamatan Bokat KabupatenBuol;3.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sehat Nasution bin Nulla Nasution) dan Pemohon II (Siti Hijriah binti Muhammad Nuh Harahap) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 2012 di Desa Sidadi Julu, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;

Nomor 526 /Pdt.P/2016/PA.JrMaskawin / mahar berupa Rp. 25.000, tunai telah dibayar tunai ;Lafad Ijab dilakukan oleh Modin Nulla setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrahwali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai lakilaki;Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungansesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;2.Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi Keponakan Pemohon I;Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2005 di KecamatanJelbuk Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahantersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Mustofa dengan maskawinberupa Rp. 25.000, tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan Modin Nulla

tani, bertempattinggal di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi sepupu Pemohon II;Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 2005, diKecamatan Jelbuk Kabupaten Jember ;Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Mustofa denganmaskawin berupa Rp. 25.000, tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan Modin Nulla

keterangan saksi dapat diterima dan menguatkandalil permohonan Pemohon;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, buktibukti serta saksisaksiyang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalampersidangan ini yang pokoknya sebagai berikut: Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2005, di Kecamatan JelbukKabupaten Jember;e Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikahMustofa, lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada Modin Nulla

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pardamean Daulay bin Matrusin Daulay) dengan Pemohon II (Nasjaria Nasution binti Nulla Nasution) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1999 diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;4.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Agus Salim Nasution bin Kaslun Nasution dengan Pemohon II Nuraisah Nasution binti Nulla Nasution yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1996 di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabangun

Tidak terjadikekosongan dan tidak terjadi ketidaklengkapan undangundang yangharus diisi atau dilengkapi, Oleh karena undangundang adalah satusatunya Sumber hukum, sehingga hakim tidak boleh berbuat selain darimenerapkan undangundang secara tegas.Dalam doktrin Kebebasan Hakim vs Asas Legalitas (Nulla poena sinelege) ; Hakim dalam menyelenggarakan persidangan adalah bebas, tidakmemihak (impartial judge) dan berusaha memutus perkara sesuai dengankemampuan hukum yang dimilikinya, hal ini sebagaimana

Dimana apabila dikaitkan dengan asas legalitasyang berupa nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undangundang), maka dapat dikatakan bahwa kebebasan yang dimilikiseorang hakim tidaklah mutlak atau dengan kata lain kebebasan hakimdibatasi.Terkait dengan adanya hubungan antara asas legalitas berupa nullapoena sine lege dengan kebebasan hakim dapat diuraikan yakni padaawalnya ajaran asas legalitas ini diciptakan dan dikembangkan olehPaul Johan Anslem von Feuerbach (17751833), juris dari Jerman,yang

Hiariej, apa yang dirumuskan oleh Feuerbachmengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam bahasa latinberbunyi : nulla poena sine lege (tidak ada pidana tanpa undangundang); nulla poena sine crimine (tidak ada pidana tanpa perbuatanpidana); nullum crimen sine poena legali (tidak ada perbuatan pidanatanpa pidana menurut undangundang).

Ketiga frasa tersebut kKemudiandikembangkan oleh Feuerbach menjadi adagium WNullum delictum,nulla poena sine praevia legi poenali, yang mengandung arti : tiadadelik, tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalamperundangundangan.Jika dilinat dari situasi dan kondisi lahirnya asas legalitas, sulitlahdinafikan bahwa asas tersebut ditujukan untuk melindungi kepentinganindividu, sebagai ciri utama tujuan hukum pidana aliran klasik.

misalnya pada Pasal 112 ayat (1) yang mengaturancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawanhukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman, denganpidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun, sehingga adanya penjatuhan pidana di bawah batasminimum dari ketentuan ancaman pidana yang ada dalamUndangUndang Narkotika oleh hakim dengan sendirinya tidaklah dapatdibenarkan menurut asas nulla

Tidak terjadi kekosongandan tidak terjadi ketidaklengkapan undangundang yang harus diisi ataudilengkapi, Oleh karena undangundang adalah satusatunya sumberhukum, sehingga hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkanundangundang secara tegas.Dalam doktrin Kebebasan Hakim vs Asas Legalitas (Nulla poena sine lege) ;Hakim dalam menyelenggarakan persidangan adalah bebas, tidak memihak(impartial judge) dan berusaha memutus perkara sesuai denganHalaman 10 dari 16 hal.Putusan Nomor 602/PID.SUS/2019/PT

Dengan kata lain untukmencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim yang mengatasnamakankebebasan, maka harus diciptakan batasanbatasan tanpa mengorbankanprinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman.Dari adanya pembatasanpembatasan terhadap kebebasan hakim, terutamapembatasan mengenai hakim hanya memutus berdasarkan hukum, dapatdilihat terdapat hubungan antara asas legalitas dengan kebebasan hakim.Dimana apabila dikaitkan dengan asas legalitas yang berupa nulla poenasine lege (tiada pidana

Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00(delapan miliar rupiah).Adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuanundangundang dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan olehhakim, termasuk hakim PN Makassar, tidak dapat dibenarkan berdasarkanasas legalitas (nulla

poena sine lege) yang di dalamnya mengandung unsurkepastian hukum, sebab dalam asas nulla poena sine lege, yang berartiHalaman 12 dari 16 hal.Putusan Nomor 602/PID.SUS/2019/PT MKS"tiada pidana tanpa undangundang", telah dengan tegas menyatakanbahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undangundang.Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dariyang telah ditentukan dalam ketentuan undangundang.

sepertimisalnya pada Pasal 112 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana bagisetiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga adanya penjatuhanpidana di bawah batas minimum dari ketentuan ancaman pidana yang adadalam UndangUndang Narkotika oleh hakim dengan sendirinya tidaklahdapat dibenarkan menurut asas nulla

Tidak terjadikekosongan dan tidak terjadi ketidaklengkapan undangundang yangharus diisi atau dilengkapi, Oleh karena undangundang adalah satusatunya Sumber hukum, sehingga hakim tidak boleh berbuat selaindari menerapkan undangundang secara tegas.Dalam doktrin Kebebasan Hakim vs Asas Legalitas (Nulla poena sinelege) ; Hakim dalam menyelenggarakan persidangan adalah bebas,tidak memihak (impartial judge) dan berusaha memutus perkarasesuai dengan kemampuan hukum yang dimilikinya, hal inisebagaimana yang

Dimana apabila dikaitkan dengan asas legalitasHalaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/PID.SUS/2020/PT MKSyang berupa nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undangundang), maka dapat dikatakan bahwa kebebasan yang dimilikiseorang hakim tidaklah mutlak atau dengan kata lain kebebasanhakim dibatasi.Dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan, seorang hakimsudah seyogyanya akan berpedoman pada ketentuan sanksi pidana(starfmaat) yang telah diatur dalam suatu undangundang, termasukpula UndangUndang

Putusan Nomor 373/PID.SUS/2020/PT MKSdipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikitRp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyakRp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).Adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dariketentuan undangundang dalam perkara tindak pidana narkotikayang dilakukan oleh hakim, termasuk hakim PN Makassar, tidakdapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas (nulla

poena sine lege)yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum, sebabdalam asas nulla poena sine lege, yang berarti "tiada pidana tanpaundang undang", telah dengan tegas menyatakan bahwa setiapsanksi pidana haruslah ditentukan dalam undangundang.Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidanaselain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undangundang.Adapun di dalam UndangUndang Narkotika itu sendiri telah denganjelas mengatur ketentuan ancaman pidana dalam batas minimumdan maksimum

misalnya pada Pasal 112 ayat (1) yangmengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak ataumelawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuktanaman, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga adanya penjatuhanpidana di bawah batas minimum dari ketentuan ancaman pidanayang ada dalam UndangUndang Narkotika oleh hakim dengansendirinya tidaklah dapat dibenarkan menurut asas nulla

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Nulla bin Ranin ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( St. Munawwaroh binti Abd.