Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 11-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 740 K/PDT.SUS/2011
NURZASLI KAFRAWI, DKK.; PT. RAKINTAM ELECTRICAL
228248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NURZASLI KAFRAWI, DKK.; PT. RAKINTAM ELECTRICAL
    PUTUS ANNo. 740 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAH KAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:1.NURZASLI KAFRAWI, bertempat tinggal di JI. KemangIA/22A RT 012 RW 001, Kelurahan Bangka, KecamatanMampang Prapatan, Jakarta Selatan ;. NISSAN ROBINLOW C, bertempat tinggal di Jl. TridarmaUtama 11/17 RT 010 RW 012, Kel.
Putus : 28-11-2012 — Upload : 12-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 28 Nopember 2012 — NURZASLI KAFRAWI, dkk. dan 1. JOHAN SIMANJUNTAK, SE., dkk.
514242 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NURZASLI KAFRAWI, dkk. dan 1. JOHAN SIMANJUNTAK, SE., dkk.
    NURZASLI KAFRAWI, bertempat tinggal di JI. Kemang IA/22ART 012 RW 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan MampangPrapatan, Jakarta Selatan ;2. NISSAN ROBINLOW C, bertempat tinggal di JI. TridarmaUtama 11/17 RT 010 RW 012, Kel. Cilandak Barat, KecamatanCilandak, Jakarta Selatan ;3. NAZARUDDIN, bertempat tinggal di Wisma Melati No. 40. RT002 RW 009, Kelurahan Jati Warna, Kecamatan Pondok Melati,Bekasi ;4. SYAMSUL RIZAL, bertempat tinggal di Jl.
Putus : 27-06-2016 — Upload : 06-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — PT GLOBAL PACIFIC ENERGY VS PT GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA
606432 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan PerkaraNomor 740 K/Pdt.Sus/2011, antara Nurzasli Kafrawi dan kawankawanmelawan PT Rakintam Electrical, dalam poin pertimbangan, halaman 20sebagai berikut:Sungguhpun Pasal 170 ayat (8) UUK/PKPU pengadilan berwenangmemberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannyapaling lama 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebutdiucapkan, akan tetapi kelonggaran tersebut tidak perlu lagi diberikan