Ditemukan 62391 data

Urut Berdasarkan
 
Kata Kunci : pengaduan prajurit; operasi militer
PIDANA MILITER/D.4/SEMA 1 2017
88798
  • Pengaduan bagi prajurit yang sedang menjalankan tugas operasi militerdisampaikan kepada Polisi Militer kewilayahan atau Polisi Militer Mobile.Apabila pengaduan seperti tersebut di atas tidak dapat dilakukan, makapengaduannya disampaikan kepada ... [Selengkapnya]
  • Penjatuhan pidana tersebut tidak 93mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan, dan secarahukum administratif personil akan sulit untuk diproses.Tata cara pengaduan terhadap tindak pidana bagi prajurit dalampenugasan Operasi Militer.Pengaduan bagi prajurit yang sedang menjalankan tugas operasimiliter disampaikan kepada Polisi Militer kewilayahan atau PolisiMiliter Mobile.

    Pengaduan bagi prajurit yang sedang menjalankan tugas operasi militerdisampaikan kepada Polisi Militer kewilayahan atau Polisi Militer Mobile.Apabila pengaduan seperti tersebut di atas tidak dapat dilakukan, makapengaduannya disampaikan kepada komandan/atasannya, dan komandan/atasantersebut wajib meneruskannya kepada Polisi Militer dengan tetap memperhatikantenggang waktu pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP.

Register : 22-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 938 B/PK/PJK/2019
Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO);
6236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO);
    pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2518/PJ/2018, tanggal 21 Mei 2018 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 31 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI
    Pajak NomorPUT106336.16/2012/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00029/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2012 Nomor 00036/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015; atas nama KNSDistrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00029/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor 00036/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015; atas namaKNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWPHalaman 3 dari 8 halaman.
Putus : 22-02-2006 — Upload : 03-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 793K/PDT/2005
Tanggal 22 Februari 2006 — Susilo, SE; Bambang Haryono
5525 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 08-03-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 27-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1405 B/PK/PJK/2021
Tanggal 19 Mei 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO);
4214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO);
Register : 04-01-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 23-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 B/PK/PJK/2021
Tanggal 5 April 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO);
5019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO);
Putus : 25-01-2007 — Upload : 27-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01K/Pid.HAM.Adhoc/2006
Tanggal 25 Januari 2007 — Brigadir Jenderal Polisi Drs. Johny Wainal Usman ; Jaksa Penuntut Umum
825744 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut ditujukkan secaralangsung terhadap penduduk sipil, dan Terdakwa tidak mengambil tindakanyang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untukmencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunyakepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan danpenuntutan, yakni Terdakwa selaku Atasan, yakni Komandan Satuan BrimobPolda Irian Jaya / Papua, yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikanbawahannya secara efektif, namun dalam pelaksanaan operasi
    Setelah mengkonsolidasikan anggotasatuannya di Markas Komando Brimob Polda Irian jaya / Papua di Kotaraja,kemudian memerintahkan anggota satuannya untuk membantu KapolsekAbepura melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orangorang yang telah diduga melakukan penyerangan di Mapolsek Abepurasebagai berikut :6.1.
    Satuan Brimob irian jaya / Papua di bawah pimpinan Bripka HansFairnap, pada kirakira pukul 02.30 WIT melakukan operasi pengejarandan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orangorang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di AsramaNinmin di Jalan Biak Abepura, dan menangkap 27 (dua puluh tujuh)orang penduduk sipil yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang lakikai,yakni :Peneas Lokbere (Ketua Asrama) ;Pesut Lokbere ;Andrianus Gwijangge ;Selius Gwijangge ;Erias Gwijangge ;oa
    Sirami ;Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolsek Abepura ;Pada hari itu juga, kirakira pukul 08.00 WIT Iptu Suryo Sudarmadimelanjutkan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduksipil yang dicurigai, yakni orangorang Papua terutama suku (etnis)Wamena yang ada di Pemukiman Warga Suku Memberamo danWamena Barat di jalan Baru Kotaraja, dan menangkap lebih kurang 48(empat puluh delapan) orang penduduk sipil, yakni antara lain :1. Yuiles Kogoya ;2. Piter Kogoya ;3.
    Setelah mengkonsolidasikan anggotasatuannya di Markas Komando Brimob Polda Irian Jaya / Papua di Kotaraja,kemudian memerintahkan anggota satuannya untuk membantu KapolsekAbepura melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orangorang yang telah diduga melakukan penyerangan di Mapolsek Abepurasebagai berikut :2.1.
Putus : 01-08-2007 — Upload : 06-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503K/PID/2007
Tanggal 1 Agustus 2007 — Drs. H. Ahmad, MM. Bin Muh Haris; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong
7224 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 14-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/TUN/2021
Tanggal 11 Nopember 2021 — DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI VS PT. SMARTFREN TELCOM, TBK;
11265 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI VS PT. SMARTFREN TELCOM, TBK;
Register : 22-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/TUN/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI VS PT. SMARTFREN TELECOM, Tbk (dhl. PT. MOBILE-8 Telecom, Tbk);
23259 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI VS PT. SMARTFREN TELECOM, Tbk (dhl. PT. MOBILE-8 Telecom, Tbk);
Putus : 31-05-2006 — Upload : 22-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2178K/PDT/2005
Tanggal 31 Mei 2006 — TAWALUJAN, Direktur Operasi CV. BECICIA
3217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAWALUJAN, Direktur Operasi CV. BECICIA
Putus : 09-07-2008 — Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 K/TUN/2008
Tanggal 9 Juli 2008 — Hj.RAHMIAH SARDJONO ; H.JOKO ERIANGGO ; Dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR ; PANGLIMA KOMANDO OPERASI TENTARA NASI-ONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA KOMANDO OPERASI II
2715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hj.RAHMIAH SARDJONO ; H.JOKO ERIANGGO ; Dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR ; PANGLIMA KOMANDO OPERASI TENTARA NASI-ONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA KOMANDO OPERASI II
    Hamsah, Jabatan staf Sub Seksi Sengketa danKonflik Pertanahan Kantor Pertanahan KotaMakassar ;2: PANGLIMA KOMANDO OPERASI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA KOMANDOOPERASI Il, berkedudukan di Jalan PerintisKemerdekaan Km. 15 Daya Kec.
Register : 10-06-2016 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 215/Pdt.G/2015/PN Skt
Tanggal 18 Februari 2016 — SIGIT PURNOMO vs EVP DAERAH OPERASI 6 YOGYAKARTA CQ. SENIOR MANAGER ASSET, dk
10668
  • SIGIT PURNOMO vs EVP DAERAH OPERASI 6 YOGYAKARTA CQ. SENIOR MANAGER ASSET, dk
    O5/XI ManahanSurakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15September 2015;Selanjutirya, dis@ bul. scsvenerexssveesacavens PE AT;MelawanEVP DAERAH OPERASI 6 YOGYAKARTA CQ. SENIOR MANAGERASSET, alamat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta,Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta,Selanjutnya disebut sebagal ........... ce eeeeeeeseeeeeseeeeteeeeeaes TER AT ;PEMERINTAH RI.
    Senior Manager Pengamanan Daerah Operasi 6Yk, d. Manager Hukum Daerah Operasi 6 Yk, e. Manager Pengusahaan AsetDaerah Operasi 6 Yk, f. Kapolsek Banjarsari, g. Dan Ramil Banjarsari, h. LurahMangkubumen, i. Ketua RT. 02 Kel. Mangkubumen, j.
    Kereta Api Indonesia (Persero)Daerah Operasi 6 Yogyakarta Jl.
    KAI tetapi ditujukan kepadaEVP Daerah Operasi VI Yogyakarta cq Senior Manager Asset yang telah mensomasiPenggugat sehingga muncul angka miliar rupiah;Menimbang, bahwa bila mencermati uraian gugatan Penggugat adalah tentangperbuatan melawan hukum dari Tergugat EVP Daerah Operasi VI Yogyakarta cq.
    KAI (Persero)Daerah Operasi 6 Yogyakarta sebagai pemberi kuasa adalah merupakan Direksi atau salahseorang Direksi pada PT. KAI (Persero);Menimbang, bahwa gugatan aquo adalah untuk kepentingan perseroan dalam halini PT.
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3100 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KSN DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);
2516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KSN DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);
    pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2554/PJ/2018, tanggal 21 Mei 2018 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 31 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI
    NomorPUT106311.16/2010/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00016/KEB/WPJ.25/2016tanggal 18 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakApril 2010 Nomor 00023/207/10/105/15 tanggal 31 Maret 2015; atas nama:KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00016/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010Nomor 00023/207/10/105/15 tanggal 31 Maret 2015, atas namaKNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, alamat Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa 24451 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga
Putus : 22-07-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/Pdt/2014
Tanggal 22 Juli 2014 —
14293 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI VIII, dk vs.SUGIHARTO NUGROHO
    Bandung sebagai Tergugat I dan PT.Kereta Api (Persero) Daerah operasi VIII yang berkedudukan di JI. Gubeng MasjidSurabaya sebagai Tergugat II ditujukan kepada PT. Kereta Api Properti Manajemenberkedudukan di Jalan Ir. H.
    KAI yang mengaturmengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi menyebutkan bahwaperbuatanperbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari DewanKomisaris untuk mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupaKerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT).
    KEP236/MBU/2011 tersebut jelas bahwakewenangan menteri negara BUMN yang didelegasikan/ 27dikuasakan kepada Direksi BUMN diantaranya hanya tentangperjanjian kerja sama operasi (KSO) dengan jangka waktusampai dengan 5 (lima) tahun;Bahwa berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri NegaraBUMN No.
    KEP236/MBU/2011;Bahwa jelas didalam Lampiran II Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP236/MBU/2011 tersebut menyatakan kewenangan menteri negara BUMNyang didelegasikan/dikuasakan kepada Direksi BUMN Terbatas TentangPerjanjian Kerja Sama Operasi (Kso) Dengan Jangka Waktu Sampai Dengan 5(Lima) Tahun;Bahwa berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP236/MBU/2011 yang berkaitan dengan kerjasama lisensi, kontrakmanajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangunan GunaSerah
    KERETA API(PERSERO) DAERAH OPERASI VIII dan Pemohon Kasasi IT: 1. PT. KERETAAPI (PERSERO), 2. PT.
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3101 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KSN DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);
2012 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KSN DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);
    pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2542/PJ/2018, tanggal 21 Mei 2018 dan Surat Kuasa Substitusi,tanggal 31 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI
    NomorPUT106317.16/2010/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00022/KEB/WPJ.25/2016tanggal 18 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2010 Nomor 00029/207/10/105/15 tanggal 31 Maret 2015 ; atasnama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi
    Putusan Nomor 3101/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2010 Nomor 00029/207/10/105/15 tanggal 31 Maret2015, atas nama KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi(KSO), NPWP 02.888.108.4105.000, alamat Jalan Garuda,Pondok Kelapa, Langsa 24451 adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3. 3.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3202 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);
2110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);
    BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2544/PJ/2018, tanggal 21 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanKNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI
    NomorPUT106351.16/2013/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00044/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00036/207/13/105/15 tanggal 10 April 2015 atas namaKNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi
    Putusan Nomor 3202/B/PK/Pjk/2018nama : KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO),NPWP: 02.888.108.4105.000, alamat : Jalan Garuda, PondokKelapa, Langsa 24451 adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3141 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);
3115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);
    ./2018, tanggal 21 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI(KSO), beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa, Langsa,24451, yang diwakili oleh H.
    NomorPUT106316.16/2010/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00021/KEB/WP4J.25/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2010 Nomor 00028/207/10/105/15 tanggal 31 Maret 2015;atas nama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00021/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2010 Nomor 00028/207/10/105/15 tanggal 31 Maret 2015, atasnama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP:02.888.108.4105.000, alamat: Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa, 24451 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3128 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);
    BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2521/PJ/2018, tanggal 21 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanKNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI
    NomorPUT106346.16/2013/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00039/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2013 Nomor 00031/207/13/105/15 tanggal 10 April 2015 atas nama: KNSDistrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00039/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 00031/207/13/105/15 tanggal 10 April 2015, atas nama :KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP:02.888.108.4105.000, alamat : Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa 24451 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku
Register : 30-06-2009 — Putus : 18-01-2010 — Upload : 25-08-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor PUT/11-K/BDG/PMT-II/AL/I/2010
Tanggal 18 Januari 2010 — /Ba Operasi Membanpur-2 Mar./Menbanpur.
5728
  • /Ba Operasi Membanpur-2 Mar./Menbanpur.
    PENGADILAN MILITER TINGGI IIJAKARTAP UT US ANNOMOR: PUT/11 K/BDG/PMTII/AL/1I/201 0DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer Tinggi Il Jakarta yang bersidang diJakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkatbanding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawahint dalam perkara Terdakwa:Nama : Junaidi Karya Wibowo.Pangkat/Nrp : Serda Mar/104941.Jabatan : Ba Operasi Membanpur 2 Mar.Kesatuan : Menbanpur.Tempat/tg!.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3203 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);
2213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);
    BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2519/PJ/2018, tanggal 21 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanKNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI
    Pajak NomorPUT106337.16/2012/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00030/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2012 Nomor 00037/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015 atas nama KNSDistrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi
    Putusan Nomor 3203/B/PK/Pjk/2018Nomor 00037/207/12/105/15 Tanggal 10 April 2015, atas nama :KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP:02.888.108.4105.000, alamat : Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa 24451, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.