P.M.H.

gugatan ;bahwa adapun dasar Para Tergugat menduduki menguasai tanah perwatasan Penggugat, adalah dengan adanya surat kepemilikan yaitu atas nama H.Tambir, tetapi tidak pernah diperlinatkan kepada Penggugat, suratsurat kepemilikan tersebut sehingga oleh karena itu hak kepemilikannya menjadi tidakjelas atau kabur ;bahwa oleh karena itu, maka atas perbuatan Tergugat dan Tergugat Ilyang menduduki tanah perwatasan sebagiannya milik Penggugat untuk seluas36,5 m2 adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (P.M.H

Menyatakan Para Tergugat (Tergugat dan Tergugat Il), telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (P.M.H) karena telah menguasai dan atau menduduki tanah perwatasan milik Penggugat, tanpa alas hak yang kuat ;4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau revindicatoir beslag yangdilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan ;5.

Bahwa gugatan aquo seharusnya merupakan gugatan perkara wanprestasi/ingkar janji karenamelihat alur ceritanya atau peristiwa dan hubungan hukum yang terjadi dan tertuang dalam positabukan gugatan P.M.H (on rechmatieggedaad) sebagaimana maksud pasal 1365 KUHPerdata;6.

Bahwa oleh sebab mi berdasarkan dalildalil eksepsi dan jawaban Tergugat IV oleh karenanyaTergugat IV menolak dengan tegas gugatan aquo khususnya terhadap dalildalil dalam posita danpetitum gugatan perihal P.M.H dan ganti rugi Materlil dan Imateriil serta ult voerbaar bij voorrad;10.

Bahwa Tergugat IV menolak tegas dalil gugatan Penggugat angka 1,2 dst s/d tanggal 15, olehsebab itu tidak tepat jika Penggugat menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat adalah P.M.H atauonrechmatieg, unlawfull vide klic internet tanggal 09 Januari 2009 (pendapat hukum NM.

Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima atau N.O ( niet ontvankelijkeverklaar) karenagugatan aquo error in pesona, kurang pihak, bukan merupakan P.M.H sebagaimana dimaksudpasal 1365 KUHPerdata;DALAM POKOK PERKARA: ======== == Menyatakan menolak gugatan Penggugat I clan II untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima atau N.O ( niet ontvankelljke verrkaard); Menyatakan gugatan tidak dapat

Ahmad P.M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B, dan Drs. H.Baharuddin, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis tersebut dengan didampingi oleh hakimhakim Anggota dan dibantuoleh Nadra, S. Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon danTermohon.Penetapan Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA Kdi hal. 5 dari 6 halamanHakimHakim Anggota Ketua Majelis,Dra. Hj. NURHAYATI B. Drs.

Ahmad P.M.H sebagai Ketua Majelis, dihadirioleh A. Muh. Yusri Patawari, S.HI dan Akbar Ali, S.HI masingmasing sebagaiHakim Anggota, dibantu oleh Elfaus Ardanan sebagai Panitera Pengganti, dengandihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.Hakim Anggota I, Ketua Majelis,Ttd. Ttd.A. Muh. Yusri Patawari, S.HI Drs. H. Ahmad P,M.HHakim Anggota II,Ttd.Akbar Ali, S.HIPanitera Pengganti,Ttd.Elfaus ArdananPerincian biaya perkara:81. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya proses Rp. 50.000,3.

H.Ahmad P.M.H. Drs.Abd.Rahim T.Panitera PenggantiDra.Hj.Syahirah Abd.MuttalibPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.2. Biaya Proses : Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan : Rp.240.000,4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,5. Biaya Meterai Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 331.000,( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

AktaAkta a quo, maka dasar / alasan gugatan haruslahjelas, dalam artian bahwa Penggugat wajib mengemukakan dalamgugatannya apakah tuntutan tentang batalnya aktaakta a quokarena adanya perouatan wanprestasi ataukah karena adanyaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.Telah menjadi prinsip hukum bahwa jika seseorang menggugatkepada pihak lain, maka Penggugat dalam dalil gugatannya(posita) maupun petitumnya wajib mengemukakan adanyaperbuatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum(P.M.H

Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum (P.M.H.)Hal 6 dari 20 hal putusan Nomor 276/Padt/2017/PT SMG4.

Ahmad P.M.H, sebagaiKetua Majelis, Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. dan Kunti Nur Aini, S.Ag masingmasing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh St. Nur CahayaIsmail,S.H, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hariitu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri olehPenggugat di luar hadirnya Tergugat;Ketua MajelisDrs. H. Ahmad P.M.HHakim Anggota Hakim AnggotaDrs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. Kunti Nur Aini, S.AgPanitera PenggantiSt.

persidangan tidak dibantahsecara riil olen pihak Tergugat/Pembanding dengan bukti yang nyataseperti keterngan Ahli, maka halhal yang terungkap di persidangan olehMajelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti; Bahwa barang dagangan milik Pihak Penggugat/Terbandingbukan merupakan halhal yang diagunkan dalam perjanjian Kredit antarapihak dalam perkara Aquo dan karena perbuatan pihakTergugat/Pembanding yang telah ikut menyita Barang Dagangan milikpihak Penggugat/Terbanding merupakan unsur terpenuhinya P.M.H

/Perbuatan Melawan Hukum, dan karena unsur P.M.H / PerbuatanMelawan Hukum dari pihak Pembanding telah ternyata terbukti terpenuhimaka pihak yang menimbulkan tersebut haruslah bertanggung jawab untukmengganti jumlah kerugian yang telah ditimbulkan; Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan apabilasependapat dengan menguatkan putusan Yudex Factie Tingkat Pertama( Putusan Pengadilan Negeri ) tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SubsidairApabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Penggugatdan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugatdan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasidengan mediator Drs.H.Ahmad P.M.H, sebagaimana laporan mediatortanggal 17 September 2015, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya

AHMAD P.M.H sebagaiKetua Majelis, dihadiri oleh AKBAR ALI, S.HI dan FAHRILATUKAU, S.HI masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantuoleh ABDUL RAHIM, S.AG, MH sebagai Panitera Pengganti,dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnyaTergugat;Hakim Anggota I, Ketua Majelis,10 Ttd. Ttd.AKBAR ALI, S.HI Drs. H. AHMAD P,M.HHakim Anggota II,Ttd.FAHRI LATUKAU, S.HIPanitera Pengganti,Ttd.ABDUL RAHIM, S.AG, MHPerincian biaya perkara:1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000, 2. Biaya proses Rp. 50.000, 3.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SubsidairApabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi denganmediator Drs.H.Anhmad P.M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Juni 2014,akan tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Majelis

Rp80.000,00 (delapan puluh riburupiah) ; Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon II telahdikaruniai 3 (tiga) orang anak ; Bahwa tidak ada masyarakat yang menyatakan anak yang bernamaMaulida Hasanah, lahir tanggal 29 Mei 2002 bukan anak Pemohon danPemohon II ; Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usulanak untuk keperluan memasuki masa pensiun ;Saksi Kedua :Mahyudi bin Haini, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanPensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan IR P.M.H

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana terurai dalam point huruf as/d c di atas, gugatan para Penggugat sekarang para Terbandingnyatanyata memenuhi unsur perbuatan melawan hukum p.m.h sebagaiakibat penggunaan lahan/tanah adat milik para Terbanding (lebih dari37 tahun) yang melebihi batas waktu yang diperkenankan dalamUndangUndang maupun Peraturan yaitu hanya 25 (dua puluh lima)tahun dan tidak dapat diperpanjang (Vide: PP No.40 Tahun 1996), olehkarenanya sudah sepatutnya selaku pihak yang menggunakanlahan

Oleh karenanya beralasan hukum paraTerbanding d/h para Penggugat mengajukan gugatan ini akibat adanyaperbuatan melawan hukum tersebut (p.m.h) yang berefek pula kepadapembatalan suratsurat (dokumen) yang pernah ditanda tanganiterdahulu berkaitan dengan penggunaan lahan/tanah adat milik paraTerbanding yang kini sudah berlangsung lebih dari 37 (tiga puluh tujuh)tahun yang dimulai sejak tahun 1982.4.

Ahmad P.M.H., dan mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasinya bahwa PemohonHal. 5 dari 16 hal. Put. No.0411/Pdt.G/2019/PA.

Berlaku P.M.H. Formil atauFormele Wederrechtelijkheid (P.M.HPidana) Hukum Tertulis. Lex Scripta(Telah Ada) dan Lex Stricta (Secara Jelas) dan Lex Certa (SecaraTertulis). Pasal 1 ayat(1) KUH Pidana. Tahun 1919 s/d 1999. HogeRaad / Putusan MABelanda Tertanggal 6 Januari 1905. GugatanPercetakan Lindenbaum Vs Percetakan Cohen. Berlaku P.M.H. Materiilatau Materiele OnrechtMatigedaad (P.M.HPerdata. Pasal 1401. KUHPBelanda) Juncto Pasal 1365 BW(Hukum Tak Tertulis). Tahun 1999 s/d2006.

Berlaku P.M.H. Materiil dalam fungsinya Positif atau MaterieleOnrecht Matigedaad (Hukum Tidak Tertulis. Pasal 1365 BW) dan P.M.H.Materiil dalam fungsinya Negatif atau Formele Wederrechtelijkheid(Hukum Tertulis. Pasal 1 ayat(l) KUH Pidana. Tahun 2006. BerlakuPutusan MK Nomor 003/PUUIV/2006. Tertanggal 25 Juli 2006.Berlakulah P.M.H. Materiil dalam fungsinya Negatif atau FormeleWederrechtelijkheid (Hukum Tertulis. Pasal 1 ayat(1) KUHPidana.Pasca Tahun 2006(Putusan MK) Berlaku Jurisprudensi MARI.

Berlaku P.M.H. Materiil dalam fungsi Positif atauMateriele Onrechtmatigedaad (Hukum Tak Tertulis. Pasal 1365 BW) danHalaman 75 dari 101 Putusan No.350/PID/2020/PT SBY15.P.M.H. Materiil dalam fungsinya Negatif atau Formele Wederrechtelijkheid (Hukum Tertulis. Pasal 1 ayat(1) KUHPidana.TEORI PEMBUKTIAN HUKUM: 1.

pengertianobyek sengketa adalah pokok yang dipermasalahkan dalam perkara,sedangkan barang sengketa adalah barang yang terkait dengan obyeksengketa.Oleh karena walaupun dalam gugatan tertulis dan terbaca obyeksengketa adalah sertifikat tanah, akan tetapi dengan memeriksa dalamdalil posita gugatan angka 4 hingga 16, yang dimaksud Para Penggugatadalah mengenai obyek sengketa proses pensertikatan tanahnya,Hal tersebut jelas tertulis pada titel atau perihal gugatan adalah gugatanP.M.H. apabila yang dimaksud P.M.H

YahyaNoor Almarhum meninggal dunia, sehingga tidak jelas pula kepastianterjadinya peristiwa hukum yang disengketakan, apalagi titel atau perihalgugatan penggugat adalah mengenai P.M.H., maka harus memuatperistiwa hukum secara lengkap, untuk menentukan waktu peritiwahukum terjadi, maka gugatan penggugat yang demikian adalah kabur(obscuur libel)b.

bidang tanah yang berdiribangunan diatasnya dari Obyek Sengketa adalah milik Almarhum YuliNugroho sedangkan sebagian lagi adalah milik Tergugat Dwi Ratnawati,dan dengan berhaknya Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasiatas separo dari obyek sengketa 2 (dua) bidang tanah tersebut, maka ParaPenggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi tidak dapatmembuktikan penguasaan Tergugat/Pembanding sekarang TermohonKasasi atas 2 (dua) bidang tanah Obyek Sengketa merupakan perbuatanmelawan hukum (p.m.h

Pertimbangan hukumnya serta penerapan hukumnya yangberpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama SelongNo.504/PDT.G/2002/PA.SEL (T.1) ; Putusan No.05/PDT.G/2004/PTA.MTR(T.2); JO Putusan MA No. 85/K/AG/2005, ( T.3 ) JO Putusan PK.MKNo.08/PK/AG/2008, yang telah berkekuatan hukum tetap Menimbang, bahwa putusan putusan tersebut diatas PA, PTA, KasasiMA RI dan PK MA RI adalah putusan mengenai WARIS MAL WARIS diPengadilan Agama yang berbeda dengan perkara yang baru yaitu perkaraNo. 14/Pdt.G/2018/PN.Sel ,mengenai ,P.M.H

Baiq Sumarwi (T.1) dan Baig Murgiati (T.2) ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan hukum tersebutdiatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat Bandingberpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak salah subyek hukumnya(ERROR IN PERSONA) oleh karena Eksepsi tersebut haruslah ditolak ;KURANG SUBYEK :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /PengadilanTingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa oleh karenaperkara tersebut No. 14/Pdt.G/2018/pn.Sel adalah perkara P.M.H