Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 305/1972/C/Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 91/1974/Perd/P.T.B jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1032 K/Sip/1974 jo Penetapan Nomor: 31/Pdt/Del/1994/PN.Grt5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat objek berupa:a. Sebidang sawah terletak di Blok Cipeutag Desa Suci Kecamatan Karang Pawitan Kabupaten Garut Persil.No. 42 S.IV luas 0,105 Ha.

Menetapkan agar penyelesaian perkara ini mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 305/1972/C/Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 91/1974/Perd/P.T.B jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1032 K/Sip/1974 jo Penetapan Nomor: 31/Pdt/Del/1994/PN.Grt;8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.571.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

memeriksa dan mengadiliperkara gugatan ini sekaligus member putusan sebagai berikut:PRIMAIR :Hal 7 dari 26 hal Put No. 11/Pdt.G/2014/PN.GrtMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atastanah yang menjadi objek dalam perkara iniMenyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Nomor305/1972/C/Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 91/1974/Perd/P.T.B

atas persilpersilyang diminyakan sita tersebut11 Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menarik dan membekukan seluruhsertifikat yang dinyatakan batal demi hukum tersebut dari pihakpihak yangmemiliki dan atau menguasainya12 Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat IJ dan Turut Tergugat IIIuntuk tunduk dan patuh dalam pelaksanaan isi putusan ini13 Menetapkan agar penyelesaian perkara ini mengacu pada Putusan Nomor:Nomor 305/1972/C/Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:91/1974/Perd/P.T.B

demikian eksepsi tersebutharus pula dinyatakan ditolak ;Dalam Pokok Perkara :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugatyang telah menguasai tanah objek perkara secara tanpa hak padahal tanah tersebuttelah dinyatakan sebagai milik ahli waris (alm) Syekh Abdulrahman bin AbdulahHasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 305/1972/C/Bdg joPutusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 91/1974/Perd/P.T.B

2 Apakah benar Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 305/1972/C/Bdg joPutusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 91/1974/Perd/P.T.B jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor: 1032 K/Sip/1974 isinya menyatakan bahwatanah objek perkara sebagai tanah milik ahli waris (alm) SyekhAbdulrahman bin Abdulah Hasan dan Apakah benar tanah objek terperkarasebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.305/1972/C/Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 91/1974/Perd/P.T.B jo Putusan Mahkamah Agung

perintah Eksekusi tertanggal 14 Desember 1978yang memerintahkan untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek perkara dalamPutusan Pengadilan Negeri Bandung No. 305/1972/C/Bdg jo Putusan PengadilanTinggi Bandung Nomor: 91/1974/Perd/P.T.B jo Putusan Mahkamah Agung RINomor: 1032 K/Sip/1974;Menimbang bahwa berdasarkan delegasi dari Pengadilan Negeri Bandung,Pengadilan Negeri Garut telah melakukan sita eksekusi pada tanggal 24 Maret 1979dan dilanjutkan dengan eksekusi pengosongan berdasarkan Berita Acara

;keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pem,bantah telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, dengan keputusannya tanggal 21 Nopember 1978 No. 330/1978/Perd/P.T.B.

tergugattergugat dalam kasasi/terbantahterbantah sebagai pihak yang kalah, harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertamadan tingkat:banding maupun dalam tingkat kasasi ;Memperhatikan pasal 40 Undangundang No. 14 tahun 1970, Undangundang No. 13 tahun 1965 dan Undangundang No. 1 tahun 1950;MEMUTUSKANMenerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi TeddySabur tersebut;Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21Nopember 1978 No. 330/1978/Perd/P.T.B

Pondok Kelapayang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2005 oleh Kepala Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Timur, sebagai peningkatan Hak dari asal Sertifikat HakGuna Bangunan No. 546/Pondok Kelapa, yang dikenal sebagai TanahPerkavlingan P.T.B.

Rt. 003 Rw. 05;Selaku Pembeli, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.Selanjutnya, bahwa pihak pertama, waktu itu bermaksud hendak menjualkepada pihak kedua dan pihak kedua bermaksud hendak membeli dari pinakpertama, apa yang menjadi miliknya, haknya pihak pertama, yaitu atas : Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 546/PONDOK KELAPA,terletak dalam daerah Tingkat Daerah Khusus lbu Kota Jakarta,Kotamadya Walikota Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, KelurahanPondok Kelapa, Jalan Perkavlingan P.T.B

Perkavlingan P.T.B. Nomor 3 BlokHal. 7 dari 19 hal. Put.

Tergugat menurut hukum harusdipandang Penggugat Penggugat/Para Pembanding telah berhasilmembuktikan dalil gugatannya hal tersebut dipertegas olehYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalamputusannya tanggal9 Juni 1964, No 8 K/Sip/1964, yang fatwahukumnya berbunyi : Suatu dalil yang tidak dibantah oleh pihaklawan harus dianggap terbukti ( Vide Yurisprudensi Indonesiatentang HUKUM PEMBUKTIAN Jilid 1 halaman 42);10Juga dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung tgl. 1291970,No.279/19667/Pend/P.T.B

Manalu, alamat: P.T.B.

melakukan pembelian kepada Pemerintah DKI Jakarta,sebagaimana terbukti dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal20 November 1976, No. 505/T.R/UBPD/P.T.B/1976. Di mana dalam jualbeli tersebut, Ny. Njaju Hasnah Masko Reksosusilo (i.c. TERGUGATI)telah membayar lunas dan tunai harga tanah tersebut pada tanggalpembuatan Surat Peijanjian Jual Beli Tanah tersebut Halaman 13 of 45Putusan No 212/Pdt/G/2010/PN.JKTPST12.

Bahwa oleh karena itu, pemberian hak dan penerbitan SHGB No.501/Cideng, Gambar Situasi No. 200/1978, tertanggal 6 April 1978,adalah merupakan pemberian hak yang didasarkan oleh SuratKeputusan Gubernur Kepaia Daerah Khusus' Jakarta Nomor3070/380/1/HGB/P/3/1977 tertanggal 12 Desember 1977, sebagaikonsekwensi hukum dan Surat Perjanjian 4 Beli Tanah tertanggal 20November 1976, No. 505fT.R/UBPD/P.T.B/1976 ;Dengan demikian, kepemilikan Ny.

Eddy Widodo ; Halaman 24 of 45Putusan No 212/Pdt/G/2010/PN.JKTPST17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.Bukti T.1111Bukti T.1112Bukti T.II13Bukti T.Il14Bukti T.1I15Bukti T.1116Bukti T.1117Bukti T.1118Bukti T.1I19Bukti T.1120Bukti T.Il21Bukti T.I22: Surat Perintah Pembukaan Segel No.Spps.1718/U.P/III/ 1961, tertanggal 14 Maret 1961 ; : Surat Perjanjian Jua Bell Tanah pemerintah DKIJakarta No.505/T.RAJBPD/P.T.B/1976, tertanggalD024 1276 5 wee ewer eeeereneeeenesFoto copy Salinan Surat Keputusan GubernurKDKI

/P.T.B./1974 pada tanggal 11 Maret 1974 ; ------------------------------------------------------------------4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ; ------------------------------------------------

Sebidang tanah berikut sebuah bangunan rumah tinggal berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 1155/Kebon Baru, seluas 476 M2 (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi), seperti yang diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 30 Mei 1977 Nomor 37/604/1977, NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) 09.04.01.04.00204, terletak di Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Kebon Baru, Komplek P.T.B. DKI Kav.

MOEIS HASSAN;Sebidang tanah berikut sebuah bangunan rumahtinggal berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor1155/Kebon Baru, seluas 476 M2 (empat ratus tujuhpuluh enam meter persegi), seperti yang diuraikandalam Gambar Situasi tertanggal 30 Mei 1977 Nomor37/604/1977, NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah)09.04.01.04.00204, terletak di Propinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta, Kotamadya JakartaSelatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Kebon Baru,28Komplek P.T.B. DKI Kav.

BRIPTU RANDI RETNO SAPUTRAadalah Ketua AKBP SUHARJO, anggota KOMPOL WASISSANTOSO, S.ik, anggota IPTU CATUR PUTRA, anggota KOMPOLSATRYA PERDANA P.T.B, S.ik, sekretaris IPDA TONI SUSANTO,SH, dan pendamping IPTU SONDANG M BUTAR BUTAR;Sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan pada hari Selasa tanggal24 Juli 2012 jam 09.00 Wib s/d 11.00 Wib dan hari Jum at tanggal 27Juli 2012 jam 09.00 Wib sd 10.00 Wib;Sidang tanpa dihadiri Terduga Pelanggar (Terperiksa) akan tetapidihadiri oleh Saksisaksi dan IBU MEGAWATI

Dengan demikian, jika seseorang bertindakdengan itikad baik, ia harus bertindak sesuai dengan standar objektif padakebiasaan social yang ada Bahwa Para Penggugat kutip kembali dari buku berjudul Asas KepatutanDalam Arbitrase karangan Prof.DR.OC Kaligis, SH,MH hlm. 55 dinyatakan: Bahwa dalam perkara Ny.Lie Lian Joun melawan Arthur TutuarinaNo.91/ 1971/ Perd/ P.T.B Pengadilan Bandung menafsirkan itikad baikyang dimaksud pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

dianggarkan lagi.Pengadilan Negeri Garut dalam putusannya tanggal 8 Januari 1972 No.20/1971Pid.B/P.N.Garut telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalahmelakukan kejahatan: "sebagai pegawai negeri beberapa kali melakukanpenggelapan uang yang disimpannya karena jabatannya, sebagai perbuatanyang dilanjutkan" dan karena itu menjatuhkan pidana penjara 3 bulan.Akan tetapi, putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat diBandung.Dalam pertimbangan putusan tanggal 28 Desember 1972 No.45/1972/Pid /P.T.B

Dengan demikian, jika seseorang bertindak dengan itikad baik,ia harus bertindak sesuai dengan standar objektif pada kebiasaan socialyang ada;Bahwa Para Penggugat kutip kembali dari buku berjudul Asas KepatutanDalam Arbitrase karangan Prof.DR.OC Kaligis,SH,MH him. 55 dinyatakan : Bahwa dalam perkara Ny.Lie Lian Joun melawan Arthur Tutuarina No.91/1971/ Perd/ P.T.B Pengadilan Bandung menafsirkan itikad baik yangdimaksud pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Dengan demikian, jika seseorangbertindak dengan itikad baik, ia harus bertindak sesuai dengan standarobjektif pada kebiasaan social yang ada Bahwa Para Pembanding/ Para Penggugat kutip kembali dari bukuberjudul Asas Kepatutan Dalam Arbitrase karangan Prof.DR.OCKaligis,SH,MH him. 55 dinyatakan : Bahwa dalam perkara Ny.Lie LianJoun melawan Arthur Tutuarina No.91/ 1971/ Perd/ P.T.B PengadilanBandung menafsirkan itikad baik yang dimaksud pasal 1338 ayat (3)KUH Perdata.

Dengan demikian, jika seseorang bertindak dengan itikad baik, iaharus bertindak sesuai dengan standar objektif pada kebiasaan social yangada ;Bahwa Para Penggugat kutip kembali dari buku berjudul Asas KepatutanDalam Arbitrase karangan Prof.DR.OC Kaligis,SH,MH him. 55 dinyatakan : Bahwa dalam perkara Ny.Lie Lian Joun melawan Arthur Tutuarina No.91/ 1971/Perd/ P.T.B Pengadilan Bandung menafsirkan itikad baik yang dimaksud pasal1338 ayat (3) KUH Perdata.

Dengan demikian, jika seseorang bertindakdengan itikad baik, ia harus bertindak sesuai dengan standar objektifpada kebiasaan social yang ada Bahwa Para Pembanding/ Para Penggugat kutip kembali dari bukuberjudul Asas Kepatutan Dalam Arbitrase karangan Prof.DR.OCKaligis,SH,MH him. 55 dinyatakan : Bahwa dalam perkara Ny.Lie LianJoun melawan Arthur Tutuarina No.91/ 1971/ Perd/ P.T.B PengadilanBandung menafsirkan itikad baik yang dimaksud pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.