Andi Ryad Baso Padjalangi;

ANDI IZMAN MAULANA PADJALANGI VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIZ (PERSERO) DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE;

PUTUSANNomor 214 PK/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:ANDI IZMAN MAULANA PADJALANGI, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Makmur Nomor 21Watampone, RT/RW 002/004, Kelurahan Watampone,Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.A.M. Arham Suyadi, S.H.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak milikNomor 61/Desa Gattareng, tanggal 18042016, Surat Ukur Nomor37/Gattareng/2016, tanggal 01012016, luas 20.000 m*, atas nama AndiIzman Maulana Padjalangi;4.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: ANDI IZMAN MAULANA PADJALANGI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

ANDI IZMAN MAULANA PADJALANGI;

., dan Associates beralamat diMakassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30Agustus 2016;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBONE, tempat kedudukan di Jalan Andi MappanyukkiNomor 3, Watampone, Kabupaten Bone;ANDI IZMAN MAULANA PADJALANGI,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanMakmur Nomor 21 Watampone, RT.002 RW.004,Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang,Kabupaten Bone;Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. A. M.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.61/Desa Gattareng, tanggal 01022016, Surat Ukur No. 37/Gattareng/2016 tanggal 01022016, luas 20.000 M2, atas nama Andi IzmanMaulana Padjalangi;4.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat HakMilik Nomor 61/Desa Gattareng, tanggal 18042016, Surat Ukur Nomor37/Gattareng/2016, tanggal 01022016, luas 20.000 M2, atas namaAndi Izman Maulana Padjalangi;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gattareng, tanggal18042016, Surat Ukur Nomor 37/Gattareng/ 2016 tanggal 01022016,luas 20.000 M2, atas nama Andi Izman Maulana Padjalangi;4.

>Dalam Eksepsi :

ANDI IZMAN MAULANA PADJALANGI sebagai Tergugat II Intervensi

Lagi pula jikamemang ada Perpanjangan HGU yang dimaksud diatas, itu tidak berlakuterhadap tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Bone atas nama Andi Izman Maulana Padjalangi tidak mengikatTergugat Il Intervensi, karena Tanah yang diterbitkan sertipikatnya atasnama Andi Izman Maulan Padjalangi adalah sudah merupakan tanah milikA. HARMISAH yang telah di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Watamponepada tanggal 28 Oktober 2009, dalam Perkara Perdata Nomor55/Pdt/2002/PN.

Andi Muhlis Palantei selanjutnyamenjual lagi kepada Andi Izman Maulana Padjalangi seluas 20.000 m2halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 112/B/2017/PTTUN Mks.(lihat bukti Akta Jual Beli dari A.

Perkebunan Nusantara XIV (Persero) telahmengetahui keberadaan Sertifikat Nomor 61/Desa Gattareng atas nama AndiIZzman Maulana Padjalangi tersebut, dengan demikian Direksi PT. Perkebunanhalaman 6 dari 14 halaman.

Perkebunan Nusantara X(Persero), bahwa ada Sertipikat Hak Milik yang terbit atas nama Andi lzmanMaulana Padjalangi diatas sebahagian lahan Hak Guna Usaha PT.Perkebunan Nusantara XIV (persero) seluas 20.000 M?. (dua puluh ribumeter persegi); Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Juni 2016 bapak DR. H. Andi FahsarM. Padjalangi, M.Si, di Kantor Bupati Bone, menyerahkan satu foto copySertifikat Hak Milik kepada Andi Aziz, anggota Tim Lahan padaAdministratur Pabrik Gula Camming, PT.

atas nama Andi Izman Maulana Padjalangi. Lokasi sertipikat hak milikdiketahui berada ditengah tanah/lahan Hak Guna Usaha PT.

YAGKIN PADJALANGI;

Padjalangi;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidangtertutup untuk umum dengan terlebin dahulu dibacakan surat gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernahhadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidakdapat didengarkan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya

Padjalangi;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datangmenghadap dipersidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakansurat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehPenggugat ;Bahwa untuk menguatkan dailildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa :a.

Nursanty, Sp.OG. binti Andi Padjalangi;

5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, M.Si dan Drs. H. AmboDalle, MM, yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik yaitu PartaiGolongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai KeadilanSejahtera, Partai PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, PartaiBulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, PartaiGerakan Indonesia Raya dan Partai Hati Nurani Rakyat; dan Pasangan dr. Rizalul Umar, Sp.B.Mars Dan DR. H.

PADJALANGI;Bahwa Saksi menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawabnya selakuKepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bone,adalah:a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengolaan keuangan daerah;b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;c. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah daerah dalam rangkapertanggung jawaban APBD;d.

Dr.H.A.FASHAR M PADJALANGI, M.Si; Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya selaku KepalaBidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadiBidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone yakni Mengkoordinirdan Mengawasi Program PAUD, dan tugas dan tanggung jawab saksi diaturdalam tupoksi Dinas Pendidikan Kab.

AAFASHAR M PADJALANGI;Bahwa saksi secara umum menjelaskan tugas, fungsi, wewenang dantanggung jawabnya yakni Membantu pimpinan merencanakan penyusunanprogram PAUD, menyusun instrument pemantauan dan penilaian PAUD,Memfasilitasi kegiatan kegiatan PAUD, dan tugas dan tanggung jawabterdakwa diatur dalam tupoksi Dinas Pendidikan Kab.

PADJALANGI sedangkan untuk pembagian Tugas untuk pengawasTK di 3 (tiga) kecamatan yakni Kec Cenrana, Kec Awangpone dan Kec PalakkaTk sejak tahun 2016 berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone an.H. ROSALIM HAB;Bahwa tugas dan tanggung jawabnya selaku pengawas TK yakni Membimbing,Menilai, Membina, Mensupervisi, dan Mengevaluasi kinerja guru Satuan PAUDdalam wilayah pengawasannya;Bahwa Saksi tidak termasuk dalam TIM Managemen Dana DAK Non Fisik BOPPAUD Ta.2017 dan Ta.2018.

Yakqin Padjalangi, Lakama Wijaka, Andry AriefBulu, Bukhari Kahar Mudzakkar, Ambas Syam, MarzukiWadeng, Ashabul Kahfi ;Saksi pernah dihubungi oleh Ratno Tajuddin mengatakanuntuk mengecek proposalnya apakah sudah disetujui atautidak dan setelah Ratno Tajuddin datang, Saksi ditelpon lagioleh anggota DPR meminta tolong untuk dibantu anggotanyauntuk didampingi untuk pencairan cek;e Waktu itu Saksi mendampingi suruhan anggota DPR denganmembawa cek dari Bendahara ke BPD dan di BPD Saksiminta tolong kepada

YAQKIN PADJALANGI, M.KES, di bawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Pada Tahun 2008 Saksi duduk di komisi A Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSulawesi Selatan yang membidangi Hukum dan pertahanan;Setahu Saksi yang berhak menerima dana bansos adalah organisasikemasyarakatan dan organisasi kepemudaan;Saksi kenal dengan Nasruddin sebagai pegawai dikomisi 4 dan Saksi pernahberurusan dengan Nasrudin waktu masih di Komisi E, dalam rangkarapatrapat ;Saksi ikut membicarakan APBD dan yang mengusulkan