Ditemukan 28 data
321 — 287
MURTAJAYA >< TIM KURATOR PT Graha Cipta Suksestama (Dalam Paint) dan PT Niman Internusa (Dalam Paillt)
187 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MURTAJAYA VS TIM KURATOR PT GRAHA CIPTA SUKSESTAMA (Dalam Pailit) dan PT NIMAN INTERNUSA (Dalam Paillt),
377 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2012, Majelis Hakim mengeluarkanPutusan Nomor 12/Paillt/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., (vide bukti P2) yangamarnya antara lain berbunyi sebagai berikut:MENGADILI1. Mengabulkan permohonan/usulan penambahan Tim Kurator untuksebagian;2.
;Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor12/Paillt/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., telah mengeluarkan Putusan tertanggal 8Januari 2013, dengan amar sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;2. Mengabulkan permohonan/keberatan/Renvoi Prosedur Pemohon. Ill.Panca Duta Prakarsa dan Pemohon IV. Masterpancang Pondasi;3. Menyatakan mengakui tagihan Pemohon Ill.
Membebankan biaya perkara pada budel pailit;Bahwa terhadap putusan Nomor 12/Paillt/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal8 Januari 2013, Turut Tergugat juga telah mengajukan upaya Hukum Kasasiyang teregister dengan Perkara Nomor 187 K/Pdt.SusPaillt/2013 junctoNomor 12/Paillt/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., dimana Majelis Hakim padaMahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusantertanggal 20 Mei 2013, dengan amar sebagai berikut:MENGADILIHalaman 12 dari 32 hal Put.
Menghukum Tim Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit)untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;Bahwa berdasarkan putusan Nomor 12/Paillt/2012/PN Niaga.Jkt.Pst.
Penggugat, karena gugatanPenggugat kurang pihak;Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat hanya menarik Tergugatselaku Penjamin dan PT PLN (Persero) selaku pihak yang dijamin(obligee) ditarik sebagai Turut Tergugat terkait Perjanjian Garansi Banktersebut di atas di dalam perkara a quo;Bahwa dari surat gugatan Penggugat, sangat jelas mengajukanGugatan dalam perkara ini adalah berkaitan dan mendasarkan haknyaselaku Kurator berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 12/Paillt
1982 — 1437 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perusahaan Pengelola Asetyang beralamat Sampoerna Strategic Square Tower A lantai 12 JalanSudirman Kav 4546 Jakarta Pusat, yang akan digunakan untukmembayar hutang kepada Pemohon dan kreditur lainnyatersebut diatas, untuk melunasi hutang kepada karyawan termasukPemohon Pailit dimana PT Perusahaan Pengelolah Aset (PPA) sebagaipihak yang menangani Restrukturisasi PT Merpati Nusantara Airlines(Persero);Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan uraian yang telah dijelaskanoleh Para Pemohon, Maka Permohonan Paillt
yang diajukan oleh ParaPemohon Paillt telah memenuhi syarat, sehingga sudah sepatutnya MajelisHakim yang Mulia untuk mengabulkan permohonan Paillt ini;Bahwa guna mengawasi pengurusan dan pemberesan harta PailitTermohon diperlukan Hakim Pengawas dan karenanya Para Pemohonmemohon dan mengusulkan agar Majelis Hakim Yang Terhormat yangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berkenanmenunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dan Hakim Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Halaman
122 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 17 ayat (3) UUK berbunyi:Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepadapemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitordalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut.2 Bahwa dari pasal di atas, jelas dinyatakan bahwa biaya kepailitan dan imbalanjasa Kurator dibebankankepada:e Pemohon pernyataan paillt ataue Kepada Pemohon dan debitur dalam perbandingan yangditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut,Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali
347 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayarlunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,dinyatakan paillt dengan putusan Pengadilan, baik ataspermohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebihKrediturnya;2. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapatfakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwapersyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) telah dipenuhi;Il.
139 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum seharusnya tidak dapat diterima karena nebis in idem, ini demitegaknya kepastian hukum karena Permohonan Pernyataan Kepailitan yang diajukanoleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pemyataan Kepailitan adalah Nebis in Idemkarena subyeknya sama, obyeknya sama dan kualifikasinya . sama denganPermohonan Pemohon Kasasi/ Pemohon Pernyataan Kepailitan tanggal 21November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaPusat pada tanggal 21 November 2013 dibawah register Nomor 60/Paillt
159 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena permohonan pernyataan paillt ini diajukan berdasarkanhukum dan telah memenuhi segala ketentuan hukum yang berlaku, makaberdasarkan Pasal 8 ayat (4) UndangUndang Kepailitan dan PKPU adalahsah dan berdasarkan hukum Termohon dinyatakan Pailit dengan segalaakibat hukumnya;PERMOHONAN SITA JAMINAN18.
190 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Pailit I/MARWAN dalam Permohonan Paillt telahmenggunakan alamat yang tidak jelas yaitu di Jalan Pandan PapuaNo. 17, RT 006 RW. 001, alamat itu di kota mana, Propinsi mana tidakjelas alias kabur.Bahwa Para Pemohon Pailit menempati rumah yang masih dalamsengketa dan disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Batam berdasarkanSurat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 004/2010. EKS. Jo.No. 452/PDT.G./2009/PN.JKT.PST.
104 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Goro Batara Sakti (dalampailit);Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen aset budel paillt PT.
112 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena permohonan pernyataan paillt ini diajukanberdasarkan hukum dan telah memenuhi segala ketentuan hukum yang berlaku,maka berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UndangUndang Kepailitan dan PKPUadalah sah dan berdasarkan hukum Termohon dinyatakan Pailit dengan segalaakibat hukumnya;Permohonan Sita Jaminan18.
200 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
Industri Pulp Lestari (dalam paillt),Akan tetapi dalam kontra memori kasasinya pada angka 2 halaman 3yaitu sebagai berikut:"Bahwa tidak ada likuidasi asset harta pailit dalam pemberesan hartapailit PT. Industri Pulp Lestari, sehingga perlu ditetapkan Imbalan JasaKurator yang berpedoman pada Pasal 2.0 Keputusan MenteriKeuangan Kehakiman (kini Menteri Hukum dan HAM) yang dihitungHal. 21 dari 29 hal. Put. No. 63 PK/Pdt.Sus/201222.23.24.dari nilai hasil pemberesan harta pailit. ..
119 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gatot Subroto, Jakarta Pusat sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan inidan menetapkan besarnya imbalan jasa kurator yang bersangkutan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka pemohon paillt mohonkepada majells hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusansebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;2. Menyatakan Termohon Pailit berada dalam keadaan Pailit dengan segalaakibat hukumnya;Hal. 7 dari 27 hal. Put. No.962 K/Pdt.Sus/20103.
245 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dapatlah disimpulkan bahwa proses persidangan yangberjalan (empirik) dalam perkara permohonan paillt a quo padapengadilan tingkat pertama bukanlah proses persidanganlayaknya gugatan voluentary (gugatan permohonan), melainkanberjalan seperti proses persidangan dalam gugatan konsentiosa.t.
135 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan besarnya jumlahutang yang didalihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidakmenghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit ;Bahwa di samping itu, berdasarkan Pasal 64 UndangUndang Kepailitandan PKPU ditegaskan bahwa kepailitan Termohon Pailit selaku suamiyang kawin dalam persatuan harta dengan Termohon Pailit ll selaku istri,diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta Para Termohon Paillt, ataudengan kata lain kepailitan Termohon Pailit selaku suami juga berartikepailitan
66 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
besarlainnya yaitu PT Hero Supermarket Tbk selaku kreditur pemegangjaminan dalam perkara ini.Apalagi antara PT Adhi Karya (Persero) Tok (Pemohon Kasasi), PT HeroSupermarket Tbk (kreditur PT Lumbung Mustika Perkasa) dan PTLumbung Mustika Perkasa (Termohon Pailit) telah mengikatkan diri danmenandatangani perjanjian untuk penyelesaian bersama ataspembayaran tagihantagihan utang dari PT Lumbung Mustika Perkasa(Termohon Pailit) kepada seluruh krediturkreditur yang sah dari PTLumbung Mustika Perkasa (Termohon Paillt
181 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
menyebabkanPemohon Pailit, yang notabenenya adalah merupakan subjek hukumyang berbeda dengan PT Dialog Mitra Sukses, namun secara tidakberdasar harus turut serta menanggung biaya atas pekerjaan yangdidaulkan oleh Termohon Pailit sudah diberikan kepada PT DialogMitra Sukses sebagaimana yang tercantum secara jelas dan terangdalam invoice yang dikirimkannya sendiri pada Invoice Nomor01506011, tanggal 22 Juni 2015 ("Invoice"), yang dinyatakan dantercantum pada poin 5 halaman 3 dalam Memori Permohonan PailitPemohon Paillt
404 — 316 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nincec MultiDimensi (Dalam Paillt) adalah sebesar Rp4.404.296.714,00 (empat milyarempat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empatbelas rupiah);IV.PEMOHON MENOLAK JUMLAH TAGIHAN SEMENTARA YANG DIAKUIOLEH TIM KURATOR PT. NINCEC MULTI DIMENSI (DALAM PAILIT)OLEH KARENA TIDAK SESUAI DENGAN BUKTIBUKTI YANG TELAHDIAJUKAN OLEH PEMOHON15.
248 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Advokat/PenasihatHukum pada Kantor LBH Laskar Keadilan, beralamat Jalan Pelita RayaNomor 8, Tlp. (0411) 453883 Makassar, dalam hal ini bertindak untukatas nama hak dan kepentingan hukum selaku Kurator dalam perkaraNomor 01/Paillt/2011/PN Niaga Makassar, pada Pengadilan NiagaMakassar tanggal 24 Maret 2011, dimana putusan perkara a quo telahberkekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde verklaard juncto PutusanKasasi Mahkamah Agung Nomor 360 K/PDT.SUS/2011 tanggal22 Agustus 2011 juncto Putusan Peninjauan
54 — 18
PenundaanKewajiban Pembayaran Utang:Debitur demi Hukum kehilangan haknya untuk menguasasi danmengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejaktanggal putusan pernyataan pailit diucapkanLebih lanjut Pasal 29 UU No.37/2004, menyatakan :Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitursejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari hartaHalaman tl dart 56 Putusan Wy.339/Pdt.G/2016/PN, Bdepailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengandiucapkan putusan pernyataan paillt