Ditemukan 18 data
1.Nanda Bagus Pramukti,S.H.
2.Adi Setya Desta Landya,S.H.
Terdakwa:
APRIANUS ZULKARNAIN SINAGA
56 — 6
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa APRIANUS ZULKARNAIN SINAGA Alias TOGAR Anak Dari PANGURUS SINAGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
- Menyatakan Terdakwa APRIANUS ZULKARNAIN SINAGA Alias TOGAR Anak Dari PANGURUS SINAGA telah
5 — 0
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sannedi Saputra Bin Budin Sitompul) dengan Pemohon II (Nur Saimah Binti Pangurus Rambe)yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2020, di Desa Simpang Bajole Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp.395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
163 — 60
Pasal 5 huruf (a) Peraturan MenteriHukum Dan Hak Azasi Manusia Repoblik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016, tentangPEDOMAN IMBALAN BAGI KURATOR DAN PANGURUS, Jis.284 ayat (2), (3) danPasal 285 ayat (1), (2) huruf (d) UU RI No.37 Tahun 2004, tentang Kepailitan DanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan ;Menimbang, bahwa Permohonan Homologasi dikabulkan, maka perihal biaya perkaraini dibebankan kepada Debitor dan Pemohon secara tanggung renteng;Mengingat
Pasal 5 huruf (a) Peraturan MenteriHukum Dan Hak Azasi Manusia Repoblik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016, tentangHalaman 14 dari 16 Putusan Nomor 06/Pdt.SusPKPU.Homologasi/2017/PN MdnPEDOMAN IMBALAN BAGI KURATOR DAN PANGURUS, Jis.284 ayat (2), (3) danPasal 285 ayat (1), (2) huruf (d) UU RI No.37 Tahun 2004, tentang Kepailitan DanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan ;MENGADILI:1.
78 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1124 K/Pdt/2009 Bahwa seharusnya permohonan ini harus diajukan dalam bentuk gugatan(secara contentiosa), yaitu menggugat pangurus yayasan, kenapa tidakdimasukkan sebagai pengurus, bukan minta dikukuhkan sebagai pengurus; Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkankepengurusan suatu organisasi, karena kepengurusan diatur di dalamAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasitersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutpendapat
108 — 39
Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan : Besarnya Imbalan JasaPengurus ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pedoman yang ditetapkan olehMenteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang hukum dan perundang undangan setelah penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir dan harusdibayar lebih dahulu dari harta Debitur ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Menteri HukumDan Hak Azasi Manusia Repoblik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016, tentangPEDOMAN IMBALAN BAGI KURATOR DAN PANGURUS
Bank Mandiri(Persero) Tbk sepakat untuk dibayarkan pelunasan sesuai dengan : (Proposal Penyelesaiankewajiban berdasarkan perjanjian kreditur dengan Debitur Terlampir), dihubungkandengan ketentuan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Mentert Hukum Dan Hak Azasi ManusiaRepoblik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016, tentang PEDOMAN IMBALAN BAGIKURATOR DAN PANGURUS, menurut Majelis hakim utang yang dimaksud adalahutang Debitur yang realistis dalam Proses PKPU yaitu hanya utang kepada keduaKreditur Konkuren, sehingga
Pasal 5 huruf (a) Peraturan MenteriHukum Dan Hak Azasi Manusia Repoblik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016, tentangPEDOMAN IMBALAN BAGI KURATOR DAN PANGURUS, Jis.284 ayat (2), (3) danPasal 285 ayat (1), (2) huruf (d) UU RI No.37 Tahun 2004, tentang Kepailitan DanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundangundangan lainnyayang bersangkutan ;MENGADILI:1. Menyatakan sah Perdamaian yang telah dilaksanakan oleh Debitor PT.
106 — 27
Bahwa pada bulan Februari 2019, Penggugat dan Tergugat pernahdi mediasi oleh Pangurus dan Anggota BP4 dari Kementrian Agama SumbaBarat Daya, namun tidak berhasil.9.
40 — 9
Sawit Intan Permai akan memulai pekerjaan pembukaan lahannamun tidak jadi terlaksana karena pangurus kelompok tani tidak dapat menyerahkan alashak/ Surat kepemilikan tanah kepada pihak PT. Sawit Intan Permai sehingga pada tanggal13 Juni 2010 PT. Sawit Intan Permai membatalkan perjanjian kerjasama dengan Ketua daridelapan kelompok tani karena tidak ada alas hak / surat kepemilikan tanah tersebut.;Setelah perjanjian kerjasama dibatalkan dengan PT.
43 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 654 K/Pdt.SusParpol/2014Golkar selaku Tergugat sehubungan pemecatan Fahmi Idris dan MarzukiDarusman sebagai anggota dan pangurus Partai Gokar. Gugatan tersebutoleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dinyatakan tidak dapat diterimadengan pertimbangan hukum bahwa gugatan para Penggugat terlaluprematur untuk diajukan ke pengadilan negeri oleh karena penyelesaianinternal haruslah ditempuh terlebin dahulu sebelum diajukan ke pengadilannegeri.
238 — 110
CLA Kurator Dan Pangurus yang terdaftardi Kementerian Hukam dan HAM WI, sesuai dengan surat bukti pendaftaran Kurator danPengurus No. AHU.AH.04.0367, Tahun 02 Maret 2011 yang berkator di Kantor HukumPRIYONUGROHO WICAKSANA & PAKPAHAN, Beltway Building Tower B, Lantai 5 NO501., Jt. Letjen TB Simatupang No. 41, Jakarta 12250, sebagai Kurator Pengganti gunamengurus dan membereskan harta pailit PT. Puri Nikki (Dalam Pailit)." ;Bahwa Penggugat setelah diangkat sebagai Kurator PT.
116 — 35
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,menentukan : Besarnya Imbalan Jasa Pengurus ditetapkan oleh Pengadilanberdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dantanggungjawabnya dibidang hukum dan perundang undangan setelahpenundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir dan harus dibayar lebihdahulu dari harta Debitur ;Bahwa, selanjutnya dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak AzasiManusia Repoblik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2013, tentang PEDOMANIMBALAN BAGI KURATOR DAN PANGURUS
47 — 10
Konspirasi busuk tersebut nampak dalam butir 2posita Gugatan, yang menyatakan bahwa kepengurusan berdasarkan SKdimaksud merupakan penggabungan antara personil Partai ParadeNusantara dengan Pangurus Partai palapor Jawa Timur, padahalpenggabungan ini tidak pernah terjadi ;3.
255 — 117
TabunganNegara Syariah sebagai saksi;Sholihin bin Makhful, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawan Swasta sebagai Guru SMK 2 Muhammadiyah Magelang,golongan darah B, bertempat tinggal di Potrobangsan II 357 RT 002 RW004, Kelurahan Potrobangsan, Kecamatan Magelang Utara, dibawahsumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dan tahu Para Penggugat yaitu saudara BudiPrasetyo dan Muhammad Asaad sebagai pengurus YayasanKesejahteraan Islam di Magelang ;Bahwa saksi sebagai Ketua Pangurus
70 — 12
jam 19.00 s/d 07.00 untuk karyawan yang memiliki senioritas.Bahwa yang kerja 12 jam itu termasuk lembur.Bahwa didalam kerja lembur di peraturan perusahaan akan mendapatkanupah lembur sesuai peraturan ketenaga kerjaan dan ada kesepakatan kerjadan yang kerja 8 jam dan ada yang kerja 12 jam.Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menginstruksikan untuk mematikanmesin.Bahwa saksi mengatakan yang mematikan mesin itu atas nama serikatkarena pada waktu menanyakan masalah mutasi Sdr Nandar Suhendaradalah para pangurus
444 — 564 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang sebenarnya adalah Federasi Niaga,Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FNIKEUBA SBSI);Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV dengannama Dewan Pangurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan, Kayu danPertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN SBSI)beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, JakartaTimur yang sesungguhnya adalah salah dan tidak ada.
- Tentang : Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor CV, makapermohonan harus ditandatangani oleh semua Pangurus Aktif(Komplementer);g. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor Firma,maka permohonan harus ditandatangani oleh Firma (semuasekutu Firma);h. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh DebitorPersekutuan Perdata lainnya, maka permohonan harusditandatangani oleh Pengurus/Pemilik Persekutuan Perdatalainnya;i. Akta Pendirian Perusahaan;j.
ANIK PARTINI, SH.
Terdakwa:
DWI SUNARHADI Bin SUKIDI
131 — 41
Karena anggota tidakHalaman 55 dari 124 Putusan Nomor 189/Pid.SusTPK/2017/PN.Sbymenyetorkan susu lagi maka pengaruh ke kinerja dari KUD, sekitar bulanAgustus 2016 KUD tidak operasional lag ;Bahwa brenar Pada saat itu penyebabnya saksi tidak tahu secara persis,namun banyak Anggota yang menuntut Pangurus untuk mundur dan agarmengembalikan hutang.
41 — 23
III (pihak bank),Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti bahwa yang melakukanperjanjian kredit dengan Tergugat Ill Konvensi (Bank BNI) adalah PT MutiaraSabda Alam yang dalam hal ini diwakili oleh para pengurusnya, sehingga yang150mempunyai kewajiban secara hukum untuk membayar segala hutanghutangperusahaan adalah PT Mutiara Sabda Alam sebagaimana ketentuan Pasal 14ayat (3) UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas ;Menimbang, bahwa sedangkan untuk menentukan para pangurus
70 — 16
Terdakwa tahu bahwa dana bantuan tersebut hanya boleh digunakanuntuk pembelian biji jarak dan selajutnya kKeuntungannya bisa digunakanuntuk kepentingan pangurus/anggota KUB DADI MAKMUR, namunkenyataannya Terdakwa telah mengelola sendiri dana bantuan tersebuttanpa sepengetahuan pengurus/anggota KUB DADI MAKMUR tanpa adapertanggungjawaban yang disertai dengan buktibukti yang lengkap dansah terhadap penarikan dana bantuan dari rekening Terdakwa sebesarRp.29.400.000, (Dua puluh sembilan juta empat ratus