Bahwa benar ia terdakwa tidak memiliki izin dari pngurus masjid Jannatul Mukmimuntuk mengambil uang di dalam kotak Infak masjid Jannatul Mukmim dan akibatperbuatan terdakwa masjid Jannatul Mukmim mengalami kerugian sebesarRp.200.000, (dua ratus ribu rupiah)e Bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan danmembenarkannnya.Saksi 2.

Dlam Parak KarakahKecamatan Padang Timur Kota Padang.e Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah di beritahu olehgarin mesjid yang mengatakan kalau uang Infak mesjid telah hilang dan yangmengambilnya adalah terdakwa kemudian saksi melakukan koordinasi dengan ketuapemuda dan pengurus yang lainnya, kemduian saksi dan penggurs lainyya melaprokankejadian tersebut ke pihak kepolisian sampai akhirnya terdakwa berhasil di tangkap.e Bahwa benar ia terdakwa tidak memiliki izin dari pngurus

IDA AYU NYOMAN PUSPAYONI , Jenis kelamin Perempuan AgamaHindu pkrjaan Pngurus Rumah Tangga, keduanya bertempat tinggal diJin Bandarusin BR Pande Selatan Kel Cilinaya Kec Cakrangara KotaMataram ,selanjutnya disebut sebagaiPARA PEMOHON ;Pengadilan negeri tersebutTelah membaca suratsurat dalam berkas perkaraTelah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi yang diajukan dipersidangan ; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang,

diusulkan dari Kabupaten.e Bahwa dana Proyek program pengembangan infrastruktur perpedesaan Paguanggaran +Rp.250.000.000, (dua ratus lima lima puluh juta rupiah).e Bahwa jumlah sak semen yang sudah diadakan oleh terdakwa dan berapasebanyak 576 sak, sedangkan yang belum diadakan sejumlah 420 sak.e Bahwa dengan tidak diadakannya semen oleh terdakwa, pekerjaan selesai, tetapivolume pekerjaan tidak cukup.e Bahwa yang mengecek program dilapangan adalah Pengurus.e Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada pngurus

Turangga, Kec.Halaman 7 dari 27, Putusan Nomor 467 /PDT/2019/PT.BDG.4)5)Lengkong, Kota Bandung, Selaku Sekretaris Pngurus Yayasan ALHASAN, untuk selanjutnya disebut Tergugat III;H. IIN SOLIHIN, usia 54 th, Karyawan swasta, bertempat tinggal diJI.R.H.Hasan Saputra Raya No.12, Kel Turangga, Kec.Lengkong, KotaBandung, Selaku Bendahara Pengurus Yayasan AIHASAN, untukselanjutnya disebut Tergugat IV;H.

Fotocopy sesuai aslinya, Daftar susunan Pngurus danPengawas Koperasi Produsen Tempe Tahun Indonesia Jakarta Timur, periode20162020; diberi tanda bukti (P9);10. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Nomor :3/27.1BU/31.75.02.1003/071.562/e/2018, tentang Keterangan domisiliPerusahaan an. Kop.Primkopti Jakarta Timur, diberi tanda bukti (P10);11. Fotocopy sesuai fotocopy, Foto print out Ketua PrimkoptiBpk.

waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak sanggup melunasi uang pengganti termaksud,maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa guna dilelang untuk memenuhi pelunasan uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka terdakwa harus menggantinya dengan hukuman penjara 1 (satu) Tahun;

Menyatakan Barang Bukti berupa :1.1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan BPD Bank Kaltim No.tabungan 0062254599 atas nama PAN PNGURUS MSJID IKK PL.DERAWAN.. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan tanggal 2Maret 2011.1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pekerjaan Atap Masjid TanjungBatu terbilang Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) NilaiKontrak Rp. 457.545.000, tanggal 8 Januari 2013.1 (satu) lembar Surat Camat Pulau Derawan Nomor : 645.8/02/BangPrekCPD/I/2011, tgl 04 Januari 2011, perihal

Tipikor/2014/PT.SMR.10.11.12.. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan BPD Bank Kaltim No.tabungan 0062254599 atas nama PAN PNGURUS MSJID IKK PL.DERAWAN.2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan tanggal 2 Maret2011.1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pekerjaan Atap Masjid TanjungBatu terbilang Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) Nilai KontrakRp.457.545.000, tanggal 8 Januari 2013.1 (satu) lembar Surat Camat Pulau Derawan Nomor : 645.8/02/BangPrekCPD/I/2011, tgl 04 Januari 2011, perihal

tahun 2011yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat IV, antara Penggugat,Tergugat , dan Tergugat II dengan Tergugat III, adalah berawaldari kepuasan penggugat dan tergugat II atas pelayanan hukumTergugat Ill sebagai Penasehat Hukum penggugat dan tergugatsebagai terdakwa tindak pidana penimbunan BBM dan pembelianpupuk bersubsidi, sehingga penggugat mengajukan permintaanuntuk menjadi Penasehat Hukum Tetap Penggugat, tergugat dantergugat Il dalam kapasitas masingmasing sebagai Ketua,Sekretaris dan pngurus

tahun 2011 yangdibuat dan diterbitkan oleh Tergugat IV, antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat Il dengan Tergugat III, adalah berawal dari kepuasanpenggugat dan tergugat II atas pelayanan hukum Tergugat III sebagaiPenasehat Hukum penggugat dan tergugat sebagai terdakwa tindakpidana penimbunan BBM dan pembelian pupuk bersubsidi, sehinggapenggugat mengajukan permintaan untuk menjadi Penasehat HukumTetap Penggugat, tergugat dan tergugat II dalam kapasitas masingmasing sebagai Ketua, Sekretaris dan pngurus

PALUH INDAH (Tergugat 1), yaituIRFAN SURYADI dan RUDI IRWAN sebagai pngurus baru PT. PALUHINDAH, masingmasing sebagai Direktur dan Komisaris, yangseharusnya juga ikut digugat karena Penggugat di dalam petitumnyamenuntut pembatalam RUPSLB tanggal 20 Agustus 2020 dan mintadikemablikan seoerti kKeadaan semula, artinya harus membatalkan IRFANSURYADI dan RUDI IRWAN sebagai pengurus PT. PALUH INDAH ;.

DINGIN BUDIANTO PASARIBU mengatakan kepadasaksi setelah menerima uang saksi adalah yakinlah Lae pengurusan ini akanberhasil karena pengurusnya ini bisa dipercaya dan SESTRA DINGIN32BUDIANTO PASARIBU tidak ada memberitahukan jika uang tersebutsudah disetor atau dikirimkan namun ianya hanya mengatakan uang sayaakan segera dikirimnya kepada pengurusnya di Jakarta ;Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui apakah uang saya tersebut sudahdiserahkan oleh SESTRA DINGIN BUDIANTO PASARIBU atau tidakkepada pngurus

Husein Awad mewakafkan tanahnyakeada Al Irsyad Al Islamiyyah, karena pada Tahun 1994 saksidiundang dalam pertemuan pertama pngurus yayasan Al Irsyad Alislamtyyah di masjid Sabilil Muttagin Kampus lama Unhalu, dimanadalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa H.

Bahwa sampai dengan saat ini uang saksi sebesar Rp. 20.000.000(dua puluh juta rupiah) yang di pinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan walaupun mobil sudah saksi serahkan langsung kepadapemiliknyaAtas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnyaSaksi XVI >: Nama : Bambang SuprayogiPekerjaan : Pngurus Koperasi KPTRTempat tgl lahir : Jombang, 5 Oktober 1965Jenis Kelamin : Laki laki26Kewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamAlamat tempat tinggal : Dsn.Sedamar Rt.01 Rw 03Ds.Talon Kidul KecSumobito

menyatakan bahwa kelompoksasaran PNPMMPd adalah masyarakat miskin di Pedesaan,kelembagaan masyarakat di pedesaan, dan kelembagaanpemerintahan local.Peraturan Dasar dan Ketentuan Pokok UPK tentang Kode Etik UPK,yang menyatakan bahwa termasuk Kategori Pelanggaran Kode Etikadalah halhal sebagai berikut : Pengurus UPK menggunakan uang untuk kepentingan pribadi Pengurus UPK meminjam uang dikelompok dengan mengatasnamakanorang lain Pengurus UPK meminjam uang dikelompok dan desa yang bukantempat domisili pngurus

Put.No.14/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR Pengurus UPK menggunakan uang untuk kepentingan pribadi Pengurus UPK meminjam uang dikelompok dengan mengatasnamakanorang lain Pengurus UPK meminjam uang dikelompok dan desa yang bukantempat domisili pngurus UPKtersebut Pengurus UPK meminjam uang di kelompok yang dia bukan anggotakelompok tersebu.

PengusahaHalaman 137 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2018/PN.Mdn.Kena pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusahakena Pajak, kepada Tergugat IV ;Menimbang, bahwa perkara inkasu objek pajak tidak dimaksud sebagaiPengusaha, vide Peraturan Dirjen Pajak 44/PJ/2008, akan tetapi adalah BadanHukum Yayasan yang bergerak dibidang sosial (pendidikan) dan memiliki hartakekayaan yang dipisahkan dari anggota pendiri;Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 4 dimana benar ada dilakukanpergantian Pngurus

Yayasan secara dejure akan tetapi secara defato yang manapergantian tersebut tidak pernah ada oleh karena Pembina tidak bisa melantik danmengadakan serah terima pngurus Yayasan hal mana juga sesuai dengan keterangansaksi yang diajukan oleh para Penggugat, demikian juga ternyata pergantianPengurus tersebut sama sakali Pembina tidak ada melaporkannnya secara tertuliskepada Kementerian Hukum dan HAM selaku syarat yang diperintahkan oleh pasal33 UU No, 28 tahun 2004, sehingga dari fakta tesebut maka

2008 ttgPemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat peduli RanmorMadat Asusila Dan Kriminal1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga Swadaya32032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234317Masyarakat Peduli Madat Asusila dan Kriminal Kota Pontianak tgl 15 Januari20081 (satu) eksemplar Proposal KBPPP (Keluarga Besar Putra Putri Polri) SektorPontianak Kota1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 91.2 Tahun 2008 ttgPemberian Bantuan Kepada Pngurus

Proposal LSM PERMAK1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor : 68.7 Tahun 2008 ttgPemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat peduli RanmorMadat Asusila Dan Kriminal1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga SwadayaMasyarakat Peduli Madat Asusila dan Kriminal Kota Pontianak tgl 15 Januari20081 (satu) eksemplar Proposal KBPPP (Keluarga Besar Putra Putri Polri) SektorPontianak Kota1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 91.2 Tahun 2008 ttgPemberian Bantuan Kepada Pngurus

2008 ttgPemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat peduli RanmorMadat Asusila Dan Kriminal1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga Swadaya320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344301Masyarakat Peduli Madat Asusila dan Kriminal Kota Pontianak tgl 15 Januari20081 (satu) eksemplar Proposal KBPPP (Keluarga Besar Putra Putri Polri) SektorPontianak Kota1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 91.2 Tahun 2008 ttgPemberian Bantuan Kepada Pngurus

Putusan Pengadilanbatal demi hukum maka masih akan tetap berlaku;Halaman 92 dari 112 Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2018/PN.BIsVisit Our Website: Http//www.pnbengkalis.go.idBahwa menurut ahli pendiri tidak wajib menjadi Pembina;Bahwa menurut ahli Pembina boleh dari orang lain yang bukanpendiri;Bahwa jika pembina tanpa batas waktu dan masih hidup tidakperlu diangkat lagi, tapi jika pembina meninggal dunia atau mengundurkandiri, dalam UU yayasan disebutkan bahwa ada mekanisme rapat gabungan,pengawas dan pngurus

Ptsn Nomor 15/Pid.SusTPK/2015/PT.Ptk. 320 1 (satu) eksemplar Proposal KBPPP (Keluarga Besar Putra Putri Polri)Sektor Pontianak Kota321 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 91.2 Tahun 2008 ttgPemberian Bantuan Kepada Pngurus Keluarga Besar Putra Putri PolriSektor Pontianak Kota322 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada PengurusKeluarga Besar Putra Putri Polri Sektor Pontianak Kota tgl 25 Janauri2008323 1 (satu) eksemplar Proposal Permohonan Bantuan Dana PenunjangKegiatan Lembaga

Proposal LSM PERMAK1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor : 68.7 Tahun 2008 ttgPemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat peduliRanmor Madat Asusila Dan Kriminal1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada LembagaSwadaya Masyarakat Peduli Madat Asusila dan Kriminal Kota Pontianaktgl 15 Januari 20081 (satu) eksemplar Proposal KBPPP (Keluarga Besar Putra Putri Polri)Sektor Pontianak Kota1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 91.2 Tahun 2008 ttgPemberian Bantuan Kepada Pngurus

menyatakan bahwa Kelompoksasaran PNPMMPd adalah masyarakat miskin di Pedesaan,kelembagaan masyarakat di pedesaan, dan kelembagaan pemerintahanlokal;Peraturan Dasar dan Ketentuan Pokok UPK tentang Kode Etik UPK,yang menyatakan bahwa termasuk Kategori Pelanggaran Kode Etikadalah halhal sebagai berikut : Pengurus UPK menggunakan uang untuk kepentingan pribadi; Pengurus UPK meminjam uang di kelompok denganmengatasnamakan orang lain; Pengurus UPK meminjam uang di kelompok dan desa yang bukantempat domisili pngurus

menyatakan bahwa Kelompoksasaran PNPMMPd adalah masyarakat miskin di Pedesaan,kelembagaan masyarakat di pedesaan, dan kelembagaan pemerintahanlokal.Peraturan Dasar dan Ketentuan Pokok UPK tentang Kode Etik UPK,yang menyatakan bahwa termasuk Kategori Pelanggaran Kode Etikadalah halhal sebagai berikut : Pengurus UPK menggunakan uang untuk kepentingan pribadi; Pengurus UPK meminjam uang di kelompok denganmengatasnamakan orang lain; Pengurus UPK meminjam uang di kelompok dan desa yang bukantempat domisili pngurus

hibah tersebutadalah membantu dalam pengurusan persyaratan Koperasi agarmendapatkan dana hibah tersebutBahwa Terdakwa pernah membantu membuatkan persyaratantabungan simpan pinjam secara fiktif para Anggota Koperasiuntuk mendapatkan dana hibah tersebut .Bahwa Pengurus Koperasi tidak menolak sewaktu sayamembantu mengurusan persyaratan koperasi guna mendapatkandana hibah tersebut .Terdakwa tidak ikut rapat untuk menentukan fee atau konpensasiuntuk TerdakwaBahwa Terdakwa memperkenalkan diri kepada pngurus