Bahwa dalam hal Pembiayaan Panittia Pengadaan Tanah KabupatenBanggai (Tergugat IV) sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat . Hal inisejalan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Nota Kesepahaman Nomor :591/0399/Bag.Adm.Pthn, dan Nomor : 028/DSLNGAGR/II/2011,tanggal 18 Maret 2011, antara lain : Segala biaya yang timbul akibatpelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banggaidibebankan kepada PIHAK KEDUA (Tergugat / Terbanding 1);c.

Ansari Saleh Banjarmasin yangditandatangani terdakwa selaku Direktur dengan susunan panittia yaitu :1. H. SUMIRAN, S.Sos selaku ketua;2. M. RUSDI LAYU, SKM selaku sekretaris;3. AKHMAD YANI selaku anggota;4. MACHRITA.selaku anggota;5. ZULKIFLI selaku anggota.Bahwa dikarenakan kebutuhan penambahan daya listrik di Rumah Sakit dr. H.Moch.

Ansari Saleh Banjarmasin No :821/02036KEU/RSAS/2011 tanggal 03 Januari 2011 yang ditanda tangani terdakwaselaku Direktur dengan susunan panittia yaitu :1. Drs. Mahyuni, M.AP selaku ketua2. M. Rizal, Skm selaku sekretaris3. Dr. Hj. Ana Martina Afida, Sp.PK selaku anggota4. Rayana Sari.selaku anggota5. Nasrul Khair selaku anggotaBahwa selain itu terdakwa selaku Direktur RSUD Dr. Moch.

Ansari Saleh Banjarmasin yangditandatangani terdakwa selaku Direktur dengan susunan panittia yaitu :1. H.SUMIRAN, S.Sos selaku ketua;2. M. RUSDILAYU, SKM selaku sekretaris;3. AKHMAD YANI selaku anggota;4. MACHRITA.selaku anggota;5. ZULKIFLI selaku anggota.Bahwa dikarenakan kebutuhan penambahan daya listrik di Rumah Sakitdr. H.Moch.

Foto Copy legalisir 1 (satu) bundle surat pencairan dana (SP2D) NSS : 6069789 A, pembayaran imbalan jasa sidang panittia A kegiatan T. Transmigrasi An. Ir. A. Hilmi Muhaimin dkk (16 orang).11. Foto Copy legalisir 1 (satu) bundle surat perintah pencairan dana (SP2D) NSS : 16053623A, pembayaran perjalan dinas dalam rangka penyuluhan sertipikasi transmigrasi An. Sopian Hutagalung, SH dkk (28 orang).12.

PungkyYuniprasetyo dkk (12 orang).Foto Copy legalisir 1 (satu) bundle surat pencairan dana (SP2D) NSS :6069789 A, pembayaran imbalan jasa sidang panittia A kegiatan T.Transmigrasi An. Ir. A. Hilmi Muhaimin dkk (16 orang).Foto Copy legalisir 1 (satu) bundle surat perintah pencairan dana (SP2D)NSS : 16053623A, pembayaran perjalan dinas dalam rangka penyuluhansertipikasi transmigrasi An.

Pungky Yuniprasetyo dkk (12 orang).Foto Copy legalisir 1 (satu) bundle surat pencairan dana (SP2D)NSS : 6069789 A, pembayaran imbalan jasa sidang panittia Akegiatan T. Transmigrasi An. Ir. A. Hilmi Muhaimin dkk (16orang).Foto Copy legalisir 1 (satu) bundle surat perintah pencairandana (SP2D) NSS : 16053623A, pembayaran perjalan dinasdalam rangka penyuluhan sertipikasi transmigrasi An.

Pungky Yuniprasetyo dkk (12 orang).10.11.12.13.14.15.16.17.Foto Copy legalisir 1 (satu) bundle surat pencairan dana (SP2D)NSS : 6069789 A, pembayaran imbalan jasa sidang panittia Akegiatan T. Transmigrasi An. Ir. A. Hilmi Muhaimin dkk (16orang).Foto Copy legalisir 1 (satu) bundle surat perintah pencairandana (SP2D) NSS : 16053623A, pembayaran perjalan dinasdalam rangka penyuluhan sertipikasi transmigrasi An.

Pakualam Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaktidaknya pada tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidakmelakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan ataudengan memakai ancaman kekerasan atau pada orang itu sendiri maupunorang lain, dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagaiberikut :Bahwa berawal adanya Rapat Panittia Musyawarah Unit Kerja PenetapanCalon

Bukti T 2Bukti T 3Bukti T 4Bukti T5: Foto copy sesuai salinan Putusan Nomor: 14/PidB/2010/PN.Sly, tanggal 25 Mei 2010 ;: Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan BupatiKepulauan Selayar Nomor: 81/lIl/tahun 2016 TentangPembentukan Panittia Pelaksana Kegiatan PenegakanDisiplin Pewagai Negeri Sipil Daerah Dan PegawaiTidak Tetap Kabupaten Kepulauan Selayar TahunAnggaran 2016, tanggal 22 Pebruari 2016 ;: Foto copy sesuai dengan asli Perihal: Permintaan untukmematuhi UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang

Selain itutindakantindakan hukum Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi selain bersifat final juga mempunyai akibat hukumyakni penundaan/penolakan permohonan pemberian dan pendaftaranhak suatu bidang tanah yang terindikasi terlantar berdasarkan hasilidentifikasi dan penelitian Panittia C sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar yangkemudian dalam Pasal 14, 15 dan 16 peraturan tersebut

Rp 800,000 Rp 800,000sarjana tahun 20184 XVII Honorarium Panittia PMB 2018 Rp 4,000,000 Rp 4.000,0005 XXIV Honorarium Penelitian dan Pengabdian tahun Rp 2,475,000 Rp 2,475,000 Hal. 22 dari 72 Putusan No. 58/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sby. 23 20176 XXV Honorarium Pengawas PPLP Rp 9,000,000 Rp 9,000,0001.Honorarium Bimbingan Skripsi Rp 1,320,0002.Kompensasi Jurnal Scopus Rp12,000,000@ KAVI 3.Biaya Survellen BNSP 03 Oktober 2018 Rp 1,058,100 RP 27,378,1004.Biaya Translation,Editing ,Profreading and Rp13,000,000submiting

PBR380BahwaMenetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri(HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaanyang disusun panittia pengadaan.Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya.Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyediabarang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak denganpihak penyedia barang/jasa.Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.Mengendalikan

ST.membelinya dengan harga sebesar Rp 2.500.000, ( dua juta lima ratus riburupiah);e Bahwa saksi membayar concrete mixer tersebut kepada TerdakwaHILBERTUS BUGIS selaku ketua komite;e Bahwa tidak ada dibuatkan kwitansi pembayaran concrete;e Bahwa setelah saksi FRANSISKUS MALAR, ST. serahkan uang pembelianconcrete mixer tersebut kepada Terdakwa HILBERTUS BUGIS saksiFRANSISKUS MALAR, ST. tidak mengetahui dibawa kemana uangpenjualan concrete mixer tersebut karena pada bulan MEI 2015 PEKERJAANSUDAH SELESAI DAN PANITTIA

dakwaan Penuntut Umum terhadapTerdakwa terkait masalah Proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis RumputLaut di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara padatahun 2007 hal mana menyangkut pengadaan barang/jasa pemerintah maka perludikemukakan pengertian Dokumen pengadaan sebagaimana termuat dalampasal 1 ayat 16 Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaanpengadaan barang/jasa pemerintah yang memberikan pengertian istilahDokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panittia

Halini disampaikan ketika rapat di ruang rapat Kantor Pertanahan Kota Cimahi sekitarbulan Maret 2010 yang dihadiri oleh Kepala Kantor, saksi, Sub Bag Tata Usaha(Aep Saepudin), Budiman, Wahyu, Lukman, Dodi Rustambi, Deni Hermana, Sallyalias Iling, Ruhanda dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan Prona (Panittia,Satgas Yuridis dan Teknis). Waktu itu membahas mengenai teknis KegiatanPercepatan Pendaftaran Tanah (Prona), dan ketika itu juga Kepala Kantor (terdakwaDrs. H.

diberikan kepada Panitia Lapangan, saksi meminta buktibuktiapa saja yang telah dibelanjakan termasuk kwitansi danfakturpembelian, setelah buktibukti pengeluaran tersebut terkumpul saksimulai menyusun untuk membuat laporan pertanggungjawaban, lalupertanggungjawaban tersebut menjadi dasar pertimbangan untukpengajuan pencairan dana berikutnya, lalu setelah selesai semuapekerjaan laporan pertanggungjawaban tersebut saksi laporkan keKementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai pemberi bantuandana melalui Panittia

No: 37/Pid.SusTPK/2016/PN Bglpengajuan pencairan dana berikutnya, lalu setelah selesai semuapekerjaan laporan pertanggungjawaban tersebut saksi laporkan keKementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai pemberi bantuandana melalui Panittia Pembangunan USB SMA Negeri 10;Bahwa yang mengerjakan atau pelaksana kegiatan untuk ProyekPembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 10 Seluma DesaPadang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma TahunAnggaran 2013 tersebut adalah Tim Panitia Lapangan dalam bentukSwakelola

Bahwa saksi tidak tahu isi satu bundel kontrak tersebut; Bahwa saksi ikut menandatangani dokumen;Bahwa saksi ikut menandatangani dokumenkarena saksi lihat KetuaPengadaan Barang dan Jasa dan Sekretais Panitia pengadaan barangdan jasasudah menandatangani makasaksi ikutmenandatanganidokumen tersebut;Bahwa sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa saksi tidakada mengusulkan kepada Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaranuntuk memutuskan pemenang karena saksi tidak dilibatkan; Bahwa selaku anggota Panittia