Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN Alias CUDING Alias UDIN PANSEL Bin HAMSAHtersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;2.

Menetapkan barang bukti berupa:- 2 (satu) sachet shabu-shabu seberat 0,1140 Gram milik terdakwa SYAMSUDDIN Alias CUDING Alias UDIN PANSEL Bin HAMSAH, 1 (satu) buah handphone merek blackberry onix 2 warna putih milik SYAMSUDDIN Alias CUDING Alias UDIN PANSEL Bin HAMSAH, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam milik SUWARDI Alias ADI CAMMI Bin WAHID, agar dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam, Nopol.

Pidana- SYAMSUDDIN Alias CU'DING Alias UDIN PANSEL Bin HAMSAH

AliasCU'DING alias UDIN PANSEL Bin HAMSAH, berteman;1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Onix 2 wama putih milikSYAMSUDDIN Alias CU'DING alias UDIN PANSEL Bin HAMSAH;1 (satu) buah Handphone merk Nokia wama hitammiliKSUWARDIAlias ADICAMMI Bin WAHID;Dirampas untuk dimusnahkan;1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio wama hitam No.

Udin Pansel bin Hamsah,pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016, sekira Pukul 00.30 wita atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016,bertempat di jalan setapak/ lorong Jalan Pahlawan (Kampung cabodo) Kel.Bontosunggu Kec. Bissapu Kab.

Udin Pansel bin Hamsah,pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016, sekira Pukul 00.30 wita atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016,bertempat di jalan setapak/ lorong Jalan Pahlawan(kampung cabodo) Kel.Bontosunggu Kec. Bissapu Kab.

seberat 0,1140 Gram milik terdakwaSYAMSUDDIN Alias CUDING Alias UDIN PANSEL Bin HAMSAH; 1 (satu) buah handphone merek blackberry onix 2 warna putih milikSYAMSUDDIN Alias CUDING Alias UDIN PANSEL Bin HAMSAH; 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam milik SUWARDIAlias ADI CAMMI Bin WAHID; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam, Nopol.

Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalaniterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa: 2 (satu) sachet shabushabu seberat 0,1140 Gram milik terdakwaSYAMSUDDIN Alias CUDING Alias UDIN PANSEL Bin HAMSAH, 1(satu) buah handphone merek blackberry onix 2 warna putih milikSYAMSUDDIN Alias CUDING Alias UDIN PANSEL Bin HAMSAH, 1(satu) buah handphone merek nokia warna hitam milik SUWARDI AliasADI CAMMI Bin WAHID

Menetapkan barang bukti berupa:- 2 (satu) sachet shabu-shabu seberat 0,1140 Gram milik terdakwa SYAMSUDDIN Alias CUDING Alias UDIN PANSEL Bin HAMSAH, 1 (satu) buah handphone merek blackberry onix 2 warna putih milik SYAMSUDDIN Alias CUDING Alias UDIN PANSEL Bin HAMSAH, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam milik SUWARDI Alias ADI CAMMI Bin WAHID,1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam, Nopol.

P 4253 L, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Ban (Narkotika) atas nama Terdakwa SYAMSUDDIN Alias CUDING Alias UDIN PANSEL Bin HAMSAH;6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

P 4253 L saksi Udi Pansel menuju kerumah terdakwa,namun diperjalanan saksi Udi Pansel mendapat telefone dari lel. AMBIyang meminta untuk dijemput, dan setelah menjemput lei. AMBI saksiUdi Pansel kemudian bersama dengan lei. AMBI kerumah terdakwa,sekitar Pukul 19.00 wita, terdakwa, lei. AMBI dan saksi Udi Panselkemudian memakai shabu shabu didalam kamar terdakwa, dimanashabu shabu tersebut telah disiapkan oleh lei AMBI dari rumahnya,kemudian terdakwa, lei.

(Nark otik a)melemparkan sesuatu = ketanah, sehingga saksi menyuruhSYAMSUDDIN Alias UDIN PANSEL mengambil barang yang ia buang,yang ternyata adalah dua paket shabushabu; Bahwa, polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwadan SYAMSUDDIN Alias UDIN PANSEL, dan SYAMSUDDIN AliasUDIN PANSEL sempat merontaronta ketika ditangkap; Bahwa, pada saat penangkapan, ada warga yang menyaksikan; Bahwa, tidak ditemukan paket shabu pada diri Terdakwa; Bahwa, selain 2 paket shabushabu, pada saat penangkapan

tahu, jika SYARIF memesanshabushabu kepada Terdakwa, karena pada saat itu SYAMSUDDINUDIN PANSEL ada dirumah terdakwa, sore harinya baru SYAMSUDDINUDIN PANSEL pulang dari rumah Terdakwa;Bahwa, malam sekitar pukul 23.00 WITA sebelum terdakwa danSYAMSUDDIN UDIN PANSEL ditangkap, terdakwa dan SYAMSUDDINUDIN PANSEL sempat bersamasama nongkrong di depan alfa mart,dan ketika itu Terdakwa sempat diteloon ole PUDDING SALLE, iamengatakan bahwa ia perlu uang, setelan selesai pembicaraan,SYAMSUDDIN UDIN PANSEL

(Nark otik a)dan setelah selesai teloonan, SYAMSUDDIN UDIN PANSEL mengajakTerdakwa untuk pergi kerumah PUDDING SALLE, dengan mengendaraisepeda motor Yamaha mio warna hitam milik SYAMSUDDIN UDINPANSEL;Bahwa, ketika terdakwa dan SYAMSUDDIN UDIN PANSEL melintas dijalan setapak kampung Cabodo, terdakwa dan SYAMSUDDIN UDINPANSELdicegat oleh polisi, yang ketika itu polisi langsung memegangSYAMSUDDIN UDIN PANSEL, sedangkan terdakwa masih duduk disepeda motor;Bahwa, SYAMSUDDIN UDIN PANSEL sempat memasukkan

baru SYAMSUDDINUDIN PANSEL pulang dari rumah Terdakwa;Bahwa, ketika terdakwa dan SYAMSUDDIN UDIN PANSEL melintas dijalan setapak kampung Cabodo, terdakwa dan SYAMSUDDIN UDINPANSEL dicegat oleh polisi, yang ketika itu polisi langsung memegangSYAMSUDDIN UDIN PANSEL, sedangkan terdakwa masih duduk disepeda motor;Bahwa, SYAMSUDDIN UDIN PANSEL sempat memasukkan tangannyake saku celana depan sebelah kanan untuk mengeluarkan 2 (dua) paketshabushabu lalu membuangnya kejalan setapak;Bahwa, polisi melihat

Penggugat:
SAHUDI ERSAD,SH
Tergugat:
1.Pansel Jabatan Tinggi Pratama Kab. Sarolangun
2.Dr. IRWAN MISWAR,M.Km

Pansel Jabatan Tinggi Pratama Kab. Sarolangun, bertempat tinggal diKantor Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Masyarakat,Komplek Perkantoran Gunung KembangKel. Sarolangun Kembang Kec.Sarolangun Kab.

Keterangan Saksi SAPRI :Bahwa jabatan Saksi di Pansel adalah sebagai Ketua dan saksitinggal di Desa Tanak Beak ;Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor: 32/G/2020/PTUN.Mtr. Bahwa saksi di angkat langsung sebagai Ketua Pansel oleh KepalaDesa Tanak Beak, sebelum dilaksanakannya seleksi Kepala Dusundan ada SkKnya.

Selain saksi masih ada 4 (empat) orang lagi yangdiangkat menjadi Tim Pansel ; Bahwa penunjukan langsung tersebut ada atau tidak persetujuandari Camat, yang saksi tahu hanya ditugaskan oleh Kepala Desa ; Bahwa setelah diangkat saksi langsung mengadakan rapat untukmembuat pengumuman pendaftaran untuk kegiatan seleksi 3 (tiga)Kepala Dusun ; Bahwa semua hasil Pansel, saksi serahkan semuanya kepadaSekretaris untuk diumumkan ; Bahwa tahapan Pansel adalah sebagai berikut : 1.

Keterangan Saksi MURSIDIN : Bahwa saksi adalah Sekretaris dalam Pansel, yang SKnyadikeluarkan oleh Kepala Desa ;Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor: 32/G/2020/PTUN.Mtr.Bahwa Pansel ini dibentuk untuk 3 (tiga) Dusun yaitu : 1. DusunDasan Agung Kebon Indah. 2. Dusun Tanak Bengan 3.

DusunTanak Beak Timur ;Bahwa pembentukan tim Pansel ini, berdasarkan hasil musyawarah,yang diambil dari unsur : BPD, Kantor Desa dan Tokoh Masyarakatsebagai perwakilan dari masyarakat Desa dan dihadiri oleh KepalaDesa ;Bahwa yang menjadi dasar bekerjanya Tim Pansel adalah adanyaSK dari Kepala Desa ;Bahwa Tim Pansel tersebut terdiri dari SAPRI sebagai Ketua,MURSIDIN (Saksi) sebagai Sekretaris, MURNAH sebagai Anggota,RUSNI sebagai Anggota dan BUKRI sebagai Anggota ;Bahwa Ketua Pansel tidak mempunyai

tersebut tidak diumumkanditempat keramaian, seperti pasar atau diumukan di Masjid ;Bahwa Pemberitahuan hasil nilai diberitahukan kepada ParaPenggugat pada saat Hearing, yang dibacakan oleh saksi sendiri ;Bahwa Ketua Pansel mengetahui kalau saksi yang antar nilaitersebut dan saksi serahkan kepada Kepala Desa dan saksi datangkarena di telepon oleh Ketua Pansel, untuk mewakili Pansel, karenatidak bisa datang ;Bahwa semua anggota Pansel berperan, karena Pansel ini adalahTim dan walaupun semua kegiatan

Bahwa setelah tergugat melakukan pansel ( panitia seleksi ) ternyatatergugat tidak melakukan pansel terhadap 3 orang Perangkat Desa yangkosong saja sebagaimana kesepakatan tersebut melainkan tergugat jugamelakukan pansel ( kompetisi perebutan ) terhadap jabatan para penggugatyang dilakukan secara terbuka untuk umum sehingga alangkah kaget dankecewanya para penggugat saat itu.4.

Padahal penggugat No.6 diangkat melalui pansel sehingga tidak ada dasar tergugatmemberhentikan penggugat 6.

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka romawi IVangka 2 dan 3 karena Pembentukan Pansel sesungguhnya didasari olehkesepakatan bersama baik itu BPD maupun prangkat desa lainnya.termasuk para penggugat juga sepakat untuk dibentuk Pansel gunauntuk menjawab berbagai soal yang berkembang khususnya mengenaiprangkat desa. Bahwa selain itu, Pembentukan pansel untuk pengkatanprangkat desa di Desa Aik buka juga disetujui oleh Camat Batu KliangUtara;6.

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka romawi IVangka 4 karena pada saat pembentukan pansel, tidak ada satupun parapenggugat yang keberatan. Bahkan sebagain besar dari Para Penggugatselain mengikuti proses seleksi yang diselenggarakan oleh pansel, jugamenandatangani pernyataan akan menerima apapun hasil dari Panitiaseleksi (Pansel);7.

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka romawi IVangka 6 s/d 9 karena setelah Para Penggugat sepakat terhadapPembentukan Pansel untuk pengangkatan prangkat desa di Desa AikBukaq dan menerima apapun hasil Pansel maka secara mutatismutandis, Para Penggugat telah selesai jabatannya dan diganti olehorang yang dinyatakan lulus menurut Pansel. Bahwa selain itu, adadiantara Para Penggugat, Penggugat 1 dan 6 telah menyatakanmengundurkan diri sebagai prangkat desa.

Ditiadakannya Panitia Seleksi (PANSEL) Di Daerah Pengangkatan(DAPENG) dan PANSEL Kabupaten/Kota Dalam Seleksi PengisianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Melalui MekanismePengangkatan Sehingga Seleksi Calon Anggota DPRP denganMekanisme Pengangkatan Hanya Dilaksanakan oleh PANSEL Provinsi:36.

Nomor 9 Tahun2019 bukan saja telah menghapuskan PANSEL di DaerahPengangkatan tetapi juga telah menghapuskan PANSEL di tingkatKabupaten, dan PANSEL hanya terdiri dari PANSEL Provinsi,Halaman 24 dari 63 halaman.

Putusan Nomor 21 P/HUM/2020Pasal 11:(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas PANSEL Provinsi dibentukSekretariat PANSEL Provinsi yang berkedudukan pada BadanKesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;(2) Sekretariat PANSEL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berjumlah 9 (Sembilan) orang;(3) Sekretariat PANSEL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) berasal dari unsur pemerintah provinsi, yang ditetapkandengan Keputusan Gubernur;48.

Pansel, maka kedudukan Para Pemohon harus sesuaidengan syarat tersebut.

;Ditiadakannya Pansel Dapeng dan Pansel Kabupaten/Kota dalamseleksi anggota DPRP Periode 20192024 berdasarkan PerdasusNomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Anggota DPRPHalaman 49 dari 63 halaman.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/kAB.jBG/IV/2019, Tetang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 02 April 2019, hanya sebatas yang ditujukkan kepada Puspita Widyasari;
3. Mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 534.000,- (Lima

dimaksud dengan Sengketa TataUsaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkretindividual dan final, yang menimbulkan akibat hokum bagi seseorang atau badanhokum perdata; 22 222 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn n neeAdapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalamperkara ini adalah:Surat Pengumuman Nomr : 02/PANSEL

Maksud serta mengenal hal apa isi tulisan itu;c Kepada siapa tulisan itu ditujukan dana pa yang ditetapkandidalamnya,; Dalam konteks perkara auo, penetapan tertulis yang dimaksud adalah SuratPengumuman Nomr : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tentang pesertayang lolos penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah PemerintahKabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 2 April 2019, hanya sebatas yangditujukan kepada Puspita Widyasari (Objek Sengketa); (oleh) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Adalah badan

Keberatan Penggugat atas objek sengkeata dengan surat tertulistertanggal 15 April 2019 perihal keberatan terhadap Surat PengumumanNomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tanggal 2 April 2019 yangditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah KabupatenJombang yang ditanggapi oleh Tergugat dengan suratnya Nomor : 03/Putusan Nomor :70/G/2019/PTUN.Sby., halaman 7 dari halaman 48PANSEL CPNSD/ Kab.Jbg/IV/2019, tanggal 26 April 2019, hal tanggapanKeberatan terhadap Pengumuman 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV

Keberatan Banding Penggugat kepada atasan Tergugat yaitu BupatiJombang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Daerah dengansurat Penggugat tertanggal 6 Mei 2019, perihal Keberatan Banding atasNomor 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 dansurat tanggapan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Daerah KabupatenJombang Nomor 03/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tanggal 26 April2019.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Nomor:02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 perihal peserta yang lolos penetapanNIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun2018, tanggal 2 April 2019, hanya sebatas yang ditujukan kepada PuspitaWIGYASEI, ===

JBIsurat Nomor : O3/PANSEL/ KIPJAMBI/I/2018 , Yangditandatangani Ir.TAGOR MULYA NASUTION, M.M. (JabatanKetua Pansel KI.Provinsi Jambi).2. Bahwa setelah dibuka Pendaftaran penyerahan dokumenAdministrasi/persyaratan Calon anggota KOMISI INFORMASIPROVINSI JAMBI Periode 20182022 dilaksanakan mulai padatanggal 19 Januari 2018 dan berakhir sampai dengan tanggal 31Januari 2018;3.

Bahwa dari 64 (Enam Puluh Empat) Peserta/Pendaftarpada tangggal 6 Februari 2018, PANSEL KOMISI INFORMASIPROVINSI JAMBI PROV.JAMBI mengadakan Rapat PlenoSELEKSI ADMINISTRASI, Maka diperoleh 58 (lima PuluhDelapan) Pendaftar yang Lulus seleksi administrasi dandiumumkan melalui surat nomor :07/PANSEL/KIPJAMBI/II/2018pada tanggal 8 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh IR.TAGOR MULYA NASUTION,MM* selaku Ketua PANSEL KIPROV.JAMBI dan diumumkan di website : www.jambiprov.go.id.5.

TAGOR MULYA NASUTION,MM* selakuKetua PANSEL KI PROV.JAMBI di website : www.jambiprov.go.id.Halaman 16 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN. JBI6.

Bahwa terhadap 37 (Tiga Puluh tujuh) Pendaftar/pesertayang mengikuti Psikotes dan dinamika kelompok dan TahapWawancara maka yang lulus seleksi tahap ini berjumlah 15(LIMA BELAS) Peserta/Pendaftar dan hasilnya telah diumumkanoleh PANSEL KI PROV.JAMBI pada Tanggal 19 Maret 2018dengan Nomor Surat Pengumuman : 18/PANSEL/KIPJAMBI/III/2018, yang ditandatangani oleh IR. TAGOR MULYANASUTION,MM* selaku Ketua PANSEL KI PROV.JAMBI diwebsite : www.jambiprov.go.id.8.

Berita Media Online Aksi Post Tanggal 8 Februari 2018dengan judul Breaking News...Pansel Umumkan HasilHalaman 64 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.

Dengandemikian hakikatnya Pansel BPH Migas menjalankan kewenanganMenteri ESDM merupakan Badan atau Pebatan Tata Usaha Negara.Terlebin lagi Pansel BPH Migas dalam SK pada Diktum KEDUA,disebutkan Panitia Seleksi bertanggung jawab langsung kepada MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral;Bahwa sehubungan dengan Pansel melaksanakan kewenanganmenteri, maka dapat disimpulkan kewenangan Pansel Komite BPHMigas itu merupakan kewenangan yang bersifat mandat dengan tujuanuntuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, terhadap ObjekSengketa yang diterbitkan Ketua Pansel BPH Migas telahmengakibatkan Penggugat mengalami kerugian atas nilai yangtelah dilindungi oleh hukum.19.2.

hasil seleksioleh Pansel kepada Presiden RI untuk selanjutnya dilakukan proses fitand proper test di DPR RI.

Sebelum tahapan wawancara tersebut pada angka 8 huruf c diatasdilakukan, terjadi perubahan anggota Pansel BPH Migas dikarenakanadanya mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kemenkeu sehinggaAnggota Pansel BPH Migas semula Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeudiubah menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu sebagaimanatercantum Kepmen 5.K/KP.05/MEM.S/2021.Adapun susunan perubahan pansel berdasarkan Kepmen5.K/KP.05/MEM.S/2021 menjadi sebagai berikut: N Nama/Jabatan Kedudukan dalamoO Kepanitian1

Objek gugatan a quo diterbitkan oleh Pansel BPH Migas yangmerupakan lembaga independen yang dibentuk oleh Tergugat danbersifat sementara berdasarkan Kepmen ESDM No. 5/2021 joKepmen ESDM No. 50/2021.

MUJAHIDIN/ penggugat 5 sebagai Kepala DusunPetikus Daye SURATMAN / Penggugat 6 Sebagai Kepal Dusun LabupandanBahwa para penggugat saat ini masih aktif bekerja sebagai perangkat Desa diDesa Aiq Bukak sebagai para Kepala Dusun, namun setelah pergantianKepala Desa, saat ini di pimpin oleh tergugat ( Kepala Desa Baru ), tergugattelah mengeluarkan kebijakan tentang pembentukan Panitia Seleksi( PANSEL) terhadap seluruh kepala Dusun Di Desa Aiq Bukak yang tentunyamengancam posisi jabatan para penggugat

khususnya.Bahwa semula para penggugat berkeberatan terhadap pembentukan panitiaseleksi ( PANSEL ) yang dibuat oleh tergugat karena menurut para penggugatini adalah sebagai upaya ( modus operandi ) tergugat untuk memberhentikanpara penggugat dari jabatanya sebagai para Kepala Dusun.

Pasal 5 Ayat 2 dan 3 Peraturan Dalam Negeri Republik IndonesiaNo. 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan PemberhentianPerangkat Desa Juncto Pasal 17 Ayat 2 Dan 3 Peraturan Bupati LombokTengah Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian PerangkatDesa Juncto Surat Edaran Bupati Lombok Tengah No.140/13/DPMD/2019;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat adalah bertentangan denganhukum dimana kebijakan PANSEL yang dibentuk

Tahun tanpa ada pengecualian sehingga perbuatan danupaya tergugat membentuk PANSEL adalah upaya sewenangwenangtergugat memberhentikan para penggugat dari jabatanya sehingga dengandemikian perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan sudahsepantasnya Kebijakan PANSEL yang dibentuk oleh tergugat adalahbertentangan dengan hukum sehingga harus dinyatakan batal, sertasemua Surat surat yang dikeluarkan oleh tergugat mengenai kebijakanpansel harus dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum dan

Dan berdasarkan alasanalasan yang telah kami uraikan di atasmaka dengan ini kami mohon kepada ketua Majelis Hakim yang bijaksana untukberkenan memberikan putusan sebagi berikut;PermohonanDalam Putusan SelaMemerintahkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan panitia seleksi(pansel) Perangkat Desa, Desa Aig Bukak sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetapDalam pokok perkara1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya2.

copy Berita Acara Nomor 05/PANSEL/01/2019 PenulisanMalakah Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian AgamaTahun 2018/2019; 8381 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor P00441/B.1I.2/Kp.00.1/01/2019 tanggal 7 Januari 2019, Hal : PermohonanPenayangan Pengumuman Pelaksanaan Seleksi KompetensiJabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama Tahun 2018/2019beserta 1 (satu) bundel foto copy Pengumuman No. 04/PANSEL/01/2019 tentang Pelaksana Seleksi Kompetensi JabatanPimpinan Tinggi Kementerian Agama Tahun 2018

KnasanEfendy, M.Pd.; 1103 (tiga) lembar asli Nilai Penulisan Makalah Seleksi TerbukaJabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama Tahun 2018/2019dari Anggota Pansel atas nama Prof. Dr. H. AbdurrahmanMasud, M.A. yang telah dirubah nilainya; 1113 (tiga) lembar asli Nilai Penulisan Makalah Seleksi TerbukaJabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama Tahun 2018/2019dari Anggota Pansel atas nama Prof. Dr.

KhasanEfendy, M.Pd.;110 3 (tiga) lembar asli Nilai Penulisan Makalah Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama Tahun 2018/2019 Halaman 70 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI dari Anggota Pansel atas nama Prof. Dr. H. AbdurrahmanMasud, M.A. yang telah dirubah nilainya; 1113 (tiga) lembar asli Nilai Penulisan Makalah Seleksi TerbukaJabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama Tahun 2018/2019dari Anggota Pansel atas nama Prof. Dr.

Agama Tahun 2018/2019 beserta 1 (satu) bundelfoto copy Berita Acara Nomor 05/PANSEL/01/2019 PenulisanMalakah Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian AgamaTahun 2018/2019; 831 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor P00441/B.1I.2/Kp.00.1/01/2019 tanggal 7 Januari 2019, Hal : PermohonanPenayangan Pengumuman Pelaksanaan Seleksi KompetensiJabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama Tahun 2018/2019beserta 1 (Satu) bundel foto copy Pengumuman No. 04/PANSEL/01/2019 tentang Pelaksana Seleksi Kompetensi

KnhasanEfendy, M.Pd.; 1103 (tiga) lembar asli Nilai Penulisan Makalah Seleksi TerbukaJabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama Tahun 2018/2019dari Anggota Pansel atas nama Prof. Dr. H. AbdurrahmanMasud, M.A. yang telah dirubah nilainya; 1113 (tiga) lembar asli Nilai Penulisan Makalah Seleksi TerbukaJabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama Tahun 2018/2019dari Anggota Pansel atas nama Prof. Dr.

Setelah pihak Penggugat menuliS surat untuk dilakukanklarifikasi sebagaimana dimaksud, akhirnya pihakTergugat melalui Pansel Calon Pimpinan KPK SekretariatDr.

., MH mengirimkan Surat Nomor09/PANSEL KPK/VII/V1I1/2011, Perihal Ralat kepadaPenggugat, yang isi surat dimaksud menyatakansehubungan telah terjadi kekeliruan pengetikan yangdiakibatkan gangguan teknis pada sistem komputer dalampengumuman Hasil Seleksi Tahap Pertama (SeleksiAdministrasi) Calon Pimpinan Komis i PemberantasanKorupsi Periode Tahun 2011 2015, maka bersama iniPansel KPK mengumumkannya kembali setelah disertaiperbaikan pengetikan. (Bukti PV).

Bahwa Tergugat juga tidak bekerja profesional selakuKetua Pansel Calon Pimpinan KPK tidak berkoordinasimemberikan pengarahan dengan baik dengan bawahannyadilapangan yakni kesalahan administrasi pada saat tandaTerima Penyerahan Kompetensi Paper pada tanggal 25 Juli2011 dalam penulisan nama Penggugat yakni H. SuhardiSoemomoeljono, SH., MH., seharusnya nama Penggugat yangbenar adalah H. Suhardi Somomoeljono, SH., MH., (BuktiPVI).

Bahwa maksud dan tujuan Pengumuman melalui 2 (dua)Media Nasional tersebut adalah dalam rangka mencarimasukan dari masyarakat tentang calon Pimpinan KPK yangakan diseleksi oleh Pansel, jadi tentu) saja Pengumumanmelalui Media Cetak Nasional yang outputnya menjaringpendapat masyarakat adalah bagian dari system penilaiandari Pansel apakah Calon Pimpinan KPK tersebut layakatau. tidak.

Menyatakan proses pengrekrutan Capim KPK Periode 20112015 yang dilaksanakan oleh Tergugat (Ketua Pansel CapimKPK) agar diulangi kembali karena menimbang & Mengingattelah terjadi kesalahan / kekeliruan yang tidak sesuaidengan asasasaS umum pemerintahan yang baik danmerugikan Peserta Capim KPK termasuk dalam hal iniPenggugat j s2s+semesenes snes sans snms sane7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yangtimbul dalam perkara ini.

puntkeempat Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor01/P/KPI/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Kelembagaan KomisiPenyiaran Indonesia;Belakangan Para Penggugat ketahui, Tim Seleksi Pemilihan AnggotaKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode20152018 yang ditetapkan oleh Tergugat adalah atas usulan Mutia Atigah,S.S selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera UtaraPeriode 20122015 sesuai surat Nomor 061/2988/KPIDSU/V/2015 tanggal6 Mei 2015 perihal Revisi Pansel

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah SumateraUtara Nomor 061/2988/KPIDSU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015perihal Revisi Pansel KPISU;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan objek sengketa,yaitu:1).

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah SumateraUtara Nomor 061/2988/KPIDSU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015perihal Revisi Pansel KPISU;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.269.000. (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);7.

P4).bahwa dasar hukum kewenangan Mutia Atiqah, S.Smenandatangani surat Nomor 061/2988/KPIDSU/V/2015 tanggal 6Mei 2015 perihal Revisi Pansel KPIDSU telah dipersengketakan diPengadilan Tata Usaha Negara Medan atas gugatan Abdul HarisNasution, S.H, M.Kn yang didaftarkan pada tanggal 05 Juni 2015Nomor 37/G/2015/PTUNMdn.bahwa surat Nomor 061/2988/KPIDSU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015perihal Revisi Pansel KPIDSU yang ditandatangani oleh MutiaAtiqah, S.S telah dibatalkan oleh Keputusan Pengadilan Tata UsahaNegara

KPIDSU yang ditandatangani olehMutia Atiqah, S.S.bahwa dasar hukum kewenangan Mutia Atiqah, S.S menandatanganisurat Nomor 061/2988/KPIDSU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihalRevisi Pansel KPIDSU telah dipersengketakan di Pengadilan TataUsaha Negara Medan atas gugatan Abdul Haris Nasution, S.H, M.Knyang didaftarkan pada tanggal 05 Juni 2015 Nomor 37/G/2015/PTUNMdn.bahwa surat Nomor 061/2988/KPIDSU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015perihal Revisi Pansel KPIDSU yang ditandatangani oleh Mutia Atiqah,S.S telah dibatalkan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa SuratPengumuman Nomor 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tertanggal 02April 2019 tentang Peserta yang Lolos Penetapan NIP Seleksi PengadaanCPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, point (3)khusus nomor urut 5 (lima) atas nama Muhammad Hamzah Asadullah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa SuratPengumuman Nomor 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tertanggal 02April 2019 tentang Peserta yang Lolos Penetapan NIP Seleksi PengadaanCPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, point (3)khusus nomor urut 5 (lima) atas nama Muhammad Hamzah Asadullah;4.

Dengan uraian tersebut di atas, maka Penggugat dinyatakan tidak lolospemberkasan sebagaimana dinyatakan dalam Pengumuman Nomor02/Pansel CPNSD/Kab.Jbg/ IV/2019 tentang Peserta yang Lolos PenetapanNIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten JombangTahun 2018 tanggal 02 April 2019 (objek sengketa).

Muhammad Hamzah Asadullah, tertanggal 15 April 2019, perihal: KeberatanTerhadap Pengumuman Nomor 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tanggal 02 April 2019;Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Seleksi PengadaanCPNS Daerah Nomor 04/PANSEL CPNSD/Kab. Jbg/IV/2019, tertanggal 16 Mei 2019, perihal: TanggapanKeberatan Terhadap Pengumuman Nomor 02/PANSELCPNSD/Kab.

Ada 8 (delapan) peserta yang tidak mendapatkanNIP;Bahwa, Pansel mengirim Surat ke BKN mengenai Surat dari Sekjen Kemenkesdan meninjau ke 8 orang tersebut. Surat dikirim pada bulan Maret dan di balasoleh Pansel pada bulan Maret juga;Bahwa, masih ada yang mengajukan suratsurat tapi tidak ditujukan kePanselda. Ada juga yang masuk ke Bupati, dan ditanggapi oleh Bupati. IsiSuratnya sama, tetapi tidak dikabulkan oleh Bupati. Akhirnya merekamengajukan gugatan ke PTUN Surabaya;Halaman 27 dari 35 hal.

Putusan No. 125/G/2020/PTUNJktBahwa terkait dengan Pansel, didalam pengumuman itu ada klausul segalakerugian akibat kelalaian tidak ditanggung oleh Pansel sedangkan dipengumuman ada klausul juga bahwa seleksi terbuka, dan tidak dapatdiganggu gugat, Artinya bahwa semua keputusan Pansel tidak dapatdipermasalahkan seumpama ada yang menggugat keputusan komisi yudisialpadahal dia tidak memenuhi syarat, itu sebenarnya tidak atau bukan objekdalam gugatan, jika setiap keputusan selalu dipermasalahkan maka

itu salah, yang bertanggungjawab adalah menteri;bahwa yang bertanggung jawab itu adalah menteri apakah menteri harusmengoreksi Pansel, Saya sendiri tidak tahu komposisi dari Pansel ini, jikaPansel tidak melibatkan kementrian maka kementrian tidak akan turut campur,seumpama si A rekam jejak tidak baik maka data tersebut akan diserahkan kementeri bukan ke Pansel;Bahwa Pansel itu harus bekerja secara jujur, terbuka dan objektif, pertanggungjawaban, dan Tanggung jawab ke hasil, pansel itu akan memilih

terbentuk ada rapat Pansel sehinggaterbentuk tim;Bahwa ada rapat lagi Pansel secera keseluruhan setelah selesai wawancara,pengecekan hasil akumulasi akhir dan hasil akan diserahkan ke Kementrianoleh kesekretariatan;Bahwa Sebelum di umum hasil akhir, Kami hanya ikut saat wawancara saja;Bahwa hasil seleksi wawancara saksi juga ikut, hasil dari kelompok masingmasing;Bahwa anggota Pansel itu yang dari perfilman adalah Jhoni Syahbudi, ChanCarles;Bahwa dari setiap peserta seleksi selalu diwawancara oleh

Kalau saya dalam bentuk angka dan catatan;Bahwa saksi, ada anggota pansel tidak bertanya ke peserta, kalau tim sayatanya semua, untuk tim lain saya tidak tahu;Bahwa pada saat saya diwawancarai, ada salah satu Pansel tidak bertanyauntuk peserta tersebut itu Kembali ke panitia tersebut;Hal. 55 dari 63 hal.

Putusan No. 125/G/2020/PTUNJkt Bahwa saksi tidak tahu ada unsur pemerintah dan unsur masyarakat, untukunsur pemerintah tidak di wawancara Pansel; Bahwa tidak ada aturan klausul yang menyebutkan bahwa unsur pemerintahtidak perlu diwawancara; Bahwa tahapan pengumuman administrasi, Pansel sudah bekerja, karenahasil dari Pansel belum final masih harus ke Kementrian dan Hasil dariKementrianpun belum final karena akan dikirimkan lagi ke Presiden Padadasarnya setiap peraturan pemerintah itu adalah peraturan

Tergugat kemudianmenugaskan Pansel untuk melaksanakan Seleksi CalonAnggota KPI Pusat periode 20192022, dan penugasankepada Pansel tersebut telah disetujui oleh Komisi DPRRI, bahkan Komisi DPR RI beberapa kali berkoordinasidengan Pansel dalam Rapat Dengar Pendapat. Dengandemikian objek sengketa merupakan surat yang diterbitkanoleh Tergugat dalam rangka meneruskan pelaksanaan tugasyang telah dilakukan oleh Pansel atas penugasan DPR RIdimaksud;8.

dan Tergugat kepada DPR RIdalam Rapat Dengar Pendapat sebagaimanatermuat dalam:(1) Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi 1DPR RI dengan Panitia Seleksi tanggal 10Desember 2018, yang menyatakan:Komisi DPR RI telah mendengarkan laporanperkembangan proses seleksi Calon KPI PusatHalaman 55 dari 101 halaman Putusan Nomor: 152/G/2019/PTUNJKT.(2)Periode 20192022 dari Panitia Seleksi (Pansel)Calon KPI Pusat Periode 20192022.Sehubungan hal tersebut, Komisi DPR RImeminta Pansel Calon KPI Pusat Periode 20192022

tidak pernah mengumumkan secararesmi 27 (dua puluh tujuh) nama pada tanggal 5 Maret 2019,sehingga dengan beredarnya berita online terkait namanamatersebut saat itu adalah di luar tanggung jawab Pansel.

Proses jaring pendapat danpenyampaian pendapat dari stakeholder, institusi, asosiasidan lainlain merupakan masukan bagi Pansel dalam prosespenelusuran rekam jejak semua peserta seleksi,d.

Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing, bahwa kegagalanPenggugat untuk lolos tahapan selanjutnya bukanlah kerugian yangmenjadi tanggung jawab Pansel maupun Tergugat karena Penggugattelah diberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi apapundengan peserta lainnya.

berakhir; Ada proses awal sebelum diajukan Pansel, yaitu melalui PanitiaPenjaringan (Panja) di Kabupaten/ Kota yang mana berkasberkas calondiajukan ke Panja yang melakukan verifikasi persyaratan calon, setelahselesai proses di Panja maka baru diserahkan ke Pansel;Hal. 60 dari 98 Hal.

; Sesuai Perdasus Nomor 4 Tahun 2019, Pansel tidak mempunyaikewenangan untuk mengugurkan calon, tetapi Pansel bisa Klarifikasiterkait dengan dokumen tersebut; Terkait dengan dokumen persyaratan calon, ada standar penilaiannya,misalnya semua syarat domisili terpenuhi, nilai 3; Penetapan Penggantian Pergantian Antar Waktu pada objek sengketasudah berurut berdasarkan rangking yang bersangkutan; Tidak ada kewenangan Pansel untuk diskualifikasi calon, tapi masingmasing dokumen persyaratan calon ada nilainya

; Pada verifikasi administrasi, setiap calon dipanggil olen Pansel untukmencocokan dokumen yang diajukan; Semua dokumen penilaian ada pada pansel namun ada di sekretariat,tidak dibawa pada persidangan ini;SAKSI: YUSUF WELLEM SAWAKI, S.Pd., M.A, Tempat lahir Wamena,tanggal 8 Juli 1973, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Kristen,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat diJalan Gunung Salju Amban, RT/RW: 001/003, Kelurahan Amban, DistrikManokwari Barat, Kabupaten Manokwari; Pansel

diplenokan dan dibuat berita acara, kemudiandimasukan dalam keputusan Pansel;Menurut saksi verifikasi dari Para Tergugat Il Intervensi telah memenuhisyarat;Bahwa Pansel menerima banyak aduan, keberatan dari berbagai pihak,bahkan sampai akhir seleksi, tetapi Pansel bekerja sesuai ramburambuPerdasus Nomor 4 tahun 2019, dokumen yang dinilai/yang sah dokumendari Panja.

intervensi pihak lain kepada Pansel terkait pelaksanaan seleksiini;pada pertemuan pertama kali dengan calon peserta dijelaskan terkaitdengan mekanisme penilaian akhir adalah nilai komulatif dari nilaiadministrasi, nilai kesehatan dan nilai kemampuan akademik;Pansel tidak berwenang untuk menyatakan dokumen tersebut palsu atautidak, Pansel menilai layak atau tidak layak dokumen tersebut;Pansel tidak dapat mengugurkan calon peserta dalam seleksi;Tugas Panja melakukan penjaringan peserta di kabupaten

Bukti T1Permohonan Musyawarah Desa terkait pembentukantim Pansel (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);Halaman 17 dari 35 Hal. Putusan No.40/G/2019/PTUN. Mtr.2. BuktiT2 Berita Acara Musyawarah Desa tentang PembentukanTim Pansel (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);3. BuktiT3 Buku Registrasi Desa Batunyala, Kecamatan PrayaTengah, Kabupaten Lombok Tengah (Fotokopi sesuaidengan Fotokopinya);4.

Bahwa saksi tahu saat Para Penggugat menyatakan keberatannyadalam musyawarah tersebut; Bahwa saksi tahu orangorang yang ditunjuk sebagai Tim Pansel; Bahwa saksi tahu masa jabatan Para Penggugat sampai denganDesember 2018;.

HASANUDDIN, menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa dari tahun 2002 sampai sekarang; Bahwa saksi tahu Objek Sengketa dalam perkara ini tentangpembentukan tim pengisian Perangkat Desa Batunyala dan tahu orangorang yang terpilin sebagai Pansel; Bahwa saksi hadir dalam musyawarah pembentukan tim tersebut; Bahwa Pansel telah melaksanakan tes akademik dan prosespenjaringan dan penyaringan telah selesai; Bahwa saksi tahu jabatan Para Penggugat tidak kosong saat dibentukPansel:;

Bahwa saksi tahu Para Penggugat keberatan di pansel; Bahwa Saksi tahu SK yang mengangkat Para Penggugat sebagaiPelaksana Tugas (PLT); Bahwa saksi menerima terbentuknya pansel meskipun jabatannya jugaakan diisi; Bahwa saat musyawarah Kepala Desa sudah menyampaikan bahwaakan melakukan pengisian pada jabatan Perangkat Desa yang kosongSaja, tetapi masyarakat ingin keseluruhan Perangkat Desa diganti;.

SARAPUDIN, menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah adalah Wakil Ketua BPD Desa Batunyala; Bahwa saksi tentang Pengangkatan Para Penggugat sebagai PerangkatDesa; Bahwa saksi hadir saat musyawarah pembentukan Tim Pansel;Halaman 21 dari 35 Hal. Putusan No.40/G/2019/PTUN. Mtr.

Pelaksanapemilinan anggota MRPB terdiri dari Panitia Pemilinan (PANPIL)Kabupaten/Kota dan Panitia Seleksi (PANSEL) Provinsi.

PANPILKabupaten/Kota ditetapbkan dengan Keputusan Gubernur atas usulBupati/Walikota, sedangkan PANSEL Provinsi ditetapkan denganKeputusan GUDeINUT; nen nnn n en nn nen nn ene n enn n nen ne eensBakal calon dari wakil adat dan wakil perempuan yang memenuhi syaratditetapkan dalam sebuah daftar calon tetap oleh PANPIL Kabupaten/Kotadan diajukan ke PANSEL dalam kelompok Klaster.

FLORA RUMBEKWAN sebagai calon anggotaMRPB perwakilan Perempuan kelebihan kuota kursi dari Teluk Wondamaoleh PANSEL MRPB dalam Surat Keputusan PANSEL MRPB Nomor 28Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 setelah melalui prosespemilinan/seleksi oleh APNPIL dan PANSEL dinyatakan memenuhisyarat., dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 ayat (3) PerdasusPapua Barat Nomor 4 Tahun 2016, yang menyebutkan "dalam hatkelebihan kursi dari perhitungan wakil adat dan wakil perempuan makadiberikan secara proporsional

kepada Kabupaten/Kota yang memilikipenduduk tenDanyak", sssesesseseeceeeees eee cneee nese eeeBerdasarkan keputusan PANSEL MRPB Nomor 28 Tahun 2017 tanggal14 Agustus 2017 tersebut maka dapat dipastikan bahwa calon anggotaMRPB terpilih periode 20172022 yang diajukan PANSEL kepadaTERGUGAT II untuk diusulkan kepada Menteri DalamNegeri guna memperoleh pengesahan diantaranya adalah Dra.

FLORARUMBEKWAN perwakilan Perempuan telah melalui proses/tahapanpemilinan dan seleksi oleh PANPIL dan PANSEL dan dinyatakanmemenuhi syarat sehingga ditetapkan sebagai calonanggota MRPB terpilin periode 20172022 oleh PANSEL dalam SKPANSEL No. 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017; Dari pernyataan/dalildalil PENGGUGAT menunjukan adanyaKONTRADIKSI/ PERTENTANGAN.

yang berkaitan dengansengketa ini ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengambil alin semuakeadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan KomisiInformasi Provinsi Jawa Barat tanggal 07 November 2013 Nomor : 178/PNTPMK.A/KIJBR/X1/2013, dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : 2220220 no nnn nn none6.1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;6.2 Menyatakan bahwa dokumen resmi hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel

informasi yang dikecualikan dikarenakan sedangdalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, olehkarenanya tidak wajib diberikan ;b. dokumen persyaratan calon direksi yang telah terpilih sebagai direkturteknik merupakan informasi yang terbuka ;Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 169/G/2013/PTUNBDG6.46.56.6Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi publikyang relevan dengan tujuan permohonan dengan memberikan :Salinan dokumen resmi hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel

Surat Keputusan (SK) penunjukan Pansel ;b. Jumlah peserta/kandidat 5c.

2013/ Dit Reskrim Um, tanggal 15 Agustus 2013 yangdikeluarkan oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum KepolisianDaerah Jawa Barat ; 2m 0 nnn nn nnn n nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nn ne ncnneHalaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 169/G/2013/PTUNBDGMenimbang, bahwa dalam amar putusan Komisi Informasi Provinsi JawaBarat Nomor : 178/PNTPMK.A/KIJBR/XI/2013 tanggal 07 November 2013, antaralait GIUTUSK ANT j)~~ nnn nnn ne ne me6.2 Menyatakan bahwa dokumen resmi hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel