Ditemukan 1132 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-10-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 19-06-2013
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 75/Pdt/G/2012/PN.Pkl
Tanggal 17 April 2013 — AMAT DELI (PENGGUGAT) MELAWAN Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) ; Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas Pilkades) ; Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
8730
  • AMAT DELI (PENGGUGAT) MELAWAN Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) ; Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas Pilkades) ; Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
    Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas Pilkades), Ds.Wonosari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan, beralamat diKecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan ;3. B n Perm Waratan D BPD), Ds. Wonosari, Kec.Karanganyar, Kab. Pekalongan, beralamat di Balai Desa Wonosari,Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ESMARA SUGENG, S.H., M.Hum , JAUFIO, S.H.. M.
    Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas Pilkades), DesaWonosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, beralamatdi Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Selanjutnyadisebut sebagai Tergugat Il;Diubah sehingga menjadi terbaca :2.
    Gugatan denganpetitum yang dituntutnya dan tidak bertentangan satu sama lain,sedangkan dasar Gugatan Penggugat juga sudah jelas yaitu bahwaPenggugat menuntut agar Tergugat melakukan penghitungan suaraulang atas hasil penghitungan suara pada Pilkades Desa Wonosari,Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 18Oktober 2012 ;Menimbang, bahwa dengan meneliti Gugatan dan perbaikanGugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbaikanGugatan Penggugat yang berisi antara lain kalimat Panwas
Putus : 30-10-2013 — Upload : 07-03-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 367/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 30 Oktober 2013 — AMAT DELI (PENGGUGAT) MELAWAN Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) ; Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas Pilkades) ; Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
3819
  • AMAT DELI (PENGGUGAT) MELAWAN Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) ; Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas Pilkades) ; Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Register : 10-05-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 45/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 22 Juni 2021 — Penggugat:
Kuntari
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Badegan
2.Ketua BPD Desa Badegan Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati
3.Camat Margorejo / Ketua PanWas Cam Margorejo Kabupaten Pati
4.Bupati Pati / Ketua PanWas Kabupaten Pati
224122
  • Penggugat:
    Kuntari
    Tergugat:
    1.Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Badegan
    2.Ketua BPD Desa Badegan Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati
    3.Camat Margorejo / Ketua PanWas Cam Margorejo Kabupaten Pati
    4.Bupati Pati / Ketua PanWas Kabupaten Pati
Register : 22-02-2022 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte
Tanggal 28 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ANDI ASHAR RAHMATULLAH
Terdakwa:
SILVANO DIAZ HANGEWA, S.SOS, MH
9036
  • Batawi, SP.M.Cs
  • 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Agustus 2015 dari Panwas Pilkada Kab.
    Kompensasi kerja Sekretariat Panwas Kecamatan Tobelo Barat Kab.
  • Daftar pembayaran Kompensasi kerja Sekretariat Panwas Kecamatan Tobelo Timur Kab.
Register : 22-02-2022 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte
Tanggal 28 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ANDI ASHAR RAHMATULLAH
Terdakwa:
GUSTIAR MARUDIN
9343
  • Batawi, SP.M.Cs
  • 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Agustus 2015 dari Panwas Pilkada Kab.
    Kompensasi kerja Sekretariat Panwas Kecamatan Tobelo Barat Kab.
  • Daftar pembayaran Kompensasi kerja Sekretariat Panwas Kecamatan Tobelo Timur Kab.
Register : 17-03-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 15/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
MUSLIHIN
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN SERANG PROPINSI BANTEN
Intervensi:
SUNARDI
17792
  • Bahwa keputusan akhir Panwas Desa Cirangkong Kecamatan PetirKabupaten Serang Nomor: 001/PANWAS/XI/2019 tentang Putusan atasGugatan Laporan Pilkades,Panwas memutuskan sebagai berikut:a.Unsurunsur yang jadi temuan materi laporan terjadi pada prosespemungutan suara di TPS dan pada saat itu saksisaksi dari CalonKepala Desa tidak ada keberatan;.
    Berita acara penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan pihakPanwas dalam menyelesaikan laporan pelanggaran sebelum terbitnyaKeputusan panwas Nomor: 001/PANWAS/XI/2019 tentang Keputusanatas Gugatan Pelanggaran Pilkades.Bahwa surat keputusan Panwas Nomor: 001/PANWAS/XI/2019 tentangPutusan Atas Gugatan Laporan Pilkades yang tidak menyertakantandatangan salah satu anggota Panwas di dalamnya yaitu unsur KoramilKecamatan Petir namun Panwas dan Camat tetap bersikukuh bahwakeputusan tersebut telah sah
    Panwas Tidak jujur, tidak netral dan tidak teliti di dalam membuat SuratKeputusan Panwas Nomor 001/PANWAS/XI/2019 tentang Putusanatas Gugatan Laporan Pilkades yang ditembuskan kepada Penggugatdi mana di dalam keputusan Panwas tersebut justru menghambatprosedur penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Oesa yangsebenarnya.f.
    Sehingga dalam hal inimenjadi pertanyaan adakah pelanggaran yang keenam atauketujuh atau berikutnya yang ditutuptutupi oleh Panwas?
    Kades Cirangkong, 6) Ketua PPKKecamatan Petir, dan 7) Ketua PPK Kabupaten Serang dan Penggugatsendiri hanya sebagai tembusan.Bahwa sebelum keluarnya keputusan Panwas Nomor: 001/Panwas/XI/2019 tentang Putusan Atas Gugatan Pilkades pada tanggal 11November 2019, pukul 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB Penggugat melaluikuasa hukumnya pernah mendatangani Panwas di Kantor KecamatanPetir Kabupaten Serang yang diterima secara langsung oleh BapakIbrahim (Panwas), Bapak Dahlan (PPK), Bapak Camat, Bapak KapolsekPetir
Register : 15-07-2022 — Putus : 25-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE
Tanggal 25 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI ASHAR RAHMATULLAH
Terbanding/Terdakwa : SILVANO DIAZ HANGEWA, S.SOS, MH
15045
  • Batawi, SP.M.Cs;
  • 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Agustus 2015 dari Panwas Pilkada Kab.
    Batawi, SP.M.Cs
  • 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Agustus 2015 dari Panwas Pilkada Kab.
Register : 17-11-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN.SBY
Tanggal 30 Nopember 2015 — 1. HAJI LALU WIRATMAJA, SH. 2. NS. H. BADRUN NADIANTO, S.SOS, S.KEP, M.PD. vs KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan H. MOH. SUHAILI, FT, SH
15668
  • SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP.dinyatakan memenuhi syarat sehingga ditetapkan sebagai Pasangan CalonPeserta Pemilihnan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015(bukti T.11); Bahwa perkara ini sudah dilaporkan ke Panwas Pemilihan Kabupaten LombokTengah dan Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah telahmemutuskan tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan bukan kewenangan Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah; Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalildalil Penggugat tidak benar,justru sebaliknya
    P4 : Foto copy Surat Pengantar Nomor 112/Panwas/PILBUP/LTH/X1/2015,tentang Status Laporan saudara Bustami Taefuri DKK yang telah disesuaikan dengan aslinya;5. P5 :Foto copy Formulir Model A.8 Tentang Kajian Dugaan PelanggaranNomor 23/LP/Panwas pilobupLTH/X/2015 yang telah disesuaikan dengan aslinya;6.
    Suhaili, FT., SH, sebagai calon; bahwa atas kajian dugaan pelanggalan yang diterbitkan Panwas KabupatenLombok Tengah tanggal 30 Oktober 2015 di atas Para Saksi mengajukanKeberatan kepada Panwas Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 2 November2015 dan pada tanggal 4 Nopember 2015 Para Penggugat dan Para Saksimengajukan keberatan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengahagar SK KPU Nomor 52/Kpts/KPUKab.017.433830/Tahun 2015 tentangPenetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah atas nama
    T 12 : Foto copy Surat Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah Nomor95/Panwas PilbupLTH/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015 PerihalUndangan Klarifikasi; Untuk membuktikan bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten LombokTengah pernah mengundang TERGUGAT untuk memberikan klarifikasiperihal status hubungan keluarga H.M. Suhaili FT., SH. yang tercantum dalam Daftar Riwayat Hidup;13.
    T 13: Foto copySurat Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah Nomor97/Panwas PilbupLTH/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentangUndangan Klarifikasi; Untuk membuktikan bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten LombokTengah telah meralat waktu dalam undangan kepada Tergugat untukmemberikan klarifikasi perihal status hubungan keluarga H.M. SuhailiPts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 20 dari 32FT., SH. yang tercantum dalam Daftar Riwayat Hidup; 14.
Register : 15-07-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 02-08-2022
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE
Tanggal 26 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI ASHAR RAHMATULLAH
Terbanding/Terdakwa : GUSTIAR MARUDIN
191135
  • Batawi, SP.M.Cs
  • 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Agustus 2015 dari Panwas Pilkada Kab.
Register : 18-12-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 24-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 K/TUN/PILKADA/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — 1. FREDDY THIE., 2. MOHAMAD LAKATONI VS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV. PAPUA BARAT;
159146 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 696 K/TUN/PILKADA/2015Dalam hal masih terdapat keberatan atas Putusan BAWASLU Provinsidan/atau PANWAS Kabupaten/Kota dapat diajukan di Pengadilan TinggiTata Usaha Negara;6.
    Hal inibertentangan dengan Pasal 9 huruf d, f dan dari Peraturan BersamaKPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun2012 dan Nomor 1 Tahun 2012;Bahwa Keputusan Tergugat (Vide Bukti P1) sepenuhnya didasarkanpada Keputusan PANWAS Kabupaten Kaimana Nomor 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/2015 pada tanggal 7 September 2015 (Vide BuktiP5) yang telah dibuat oleh Anggota PANWAS Kabupaten Kaimanayang mempunyaikonflik kepentingan (Ketua Panwas Kaimana, yaitu:lbnu Masud memiliki hubungan darah dengan
    Hal inibertentangan dengan Pasal 9 huruf d, f dan dari Peraturan BersamaKPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun2012 dan Nomor 1 Tahun 2012;Bahwa Keputusan Termohon Kasasi sepenuhnya didasarkan padaKeputusan PANWAS Kabupaten Kaimana Nomor 01/PS/PWSL.KMN.34.03/ VIII/2015 pada tanggal 7 September 2015 (Vide Bukti P5) yangtelah dibuat oleh Anggota PANWAS Kabupaten Kaimana yangmempunyai konflik kepentingan (Ketua Panwas Kaimana, yaitu: lbnuHalaman 26 dari 31 halaman.
Register : 03-11-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN Sanana Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Snn
Tanggal 12 Nopember 2020 — Bustamin Sanaba Dkk
227146
  • NasirUmasangadji yang mengatakan Panwas kamong foto apa itu (Panwaskalian foto apa itu) Panwas kamong kaluar (panwas kalian keluar)sambil menunjukan tangan ke arah Saksi Yuliati Kemhay yangkemudian disusul oleh saudara Bustamin Sanaba dengan pengerassuara (MIC) sambil menunjukan tangannya kearah Panwas Desa danberkata Bawaslu e kamong kaluar, kamong kaluar, beta masih baebae bagini (Bawaslu kalian keluar, kalian keluar, Saksi masih baikbaik begini),, Kemudian bersamaan dengan itu saudara Salman S.Naipon
    Nasir Umasangadji yangmengatakan Panwas kamong kaluar (panwas kalian keluar) dansuara dari Bustamin Sanaba yang berkata Panwas kaluar (Panwaskeluar).
    NAIPON selaku Jurukampaye dan saudara SAHDI DUWILA petugas kampaye;Bahwa Terdakwa menyuruh panwas keluar dari arena kampayedengan cara terdakwa berkata bahwa panwas keluar sebanyakHalaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PNdua kali dengan menggunakan pengeras suara dan maksudTerdakwa menyuruh panwas keluar dari arena kampanye saat ituadalah untuk menyelamatkan mereka panwas jangan sampai diamukwarga yang ada didalam arena kampaye saat itu, karena setelahbeberapa orang warga yang Terdakwa
    Nasir Umasangadji(DPO) mengatakan Panwas kamong foto apa itu (Panwas kalian fotoapa itu) Panwas kamong kaluar (panwas kalian keluar) sambilmenunjukan tangan ke arah Saksi Yuliati Kemhay sebagai PengawasPemilinan lapangan (PPL) yang kemudian disusul oleh Terdakwa Bustamin Sanaba dengan pengeras suara (MIC) sambil menunjukantangannya kepada Pengawas Pemilihan lapangan (PPL) dan berkataBawaslu ekamong kaluar, kamong kaluar, beta masih baebae bagini(Bawaslu kalian keluar, kalian keluar, saya masih baikbaik
    NasirUmasangadji (DPO) mengatakan Panwas kamong foto apa itu (Panwas kalianfoto apa itu) Panwas kamong kaluar (panwas kalian keluar) sambil menunjukantangan ke arah Saksi Yuliati Kemhay sebagai Pengawas Pemilihan lapangan(PPL) yang kemudian disusul oleh Terdakwa Bustamin Sanaba denganpengeras suara (MIC) sambil menunjukan tangannya kepada PengawasPemilihan lapangan (PPL) dan berkata Bawaslu e kamong kaluar, kamongkaluar, beta masih baebae bagini (Bawaslu kalian keluar, kalian keluar, sayamasih baikbaik
Register : 11-05-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Bls
Tanggal 4 Juni 2018 — Pemohon:
Adi purnawan
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Bengkalis
4312
  • Damhudi Komisioner Panwas Desa PangkalanNyeri Kecamatan Rupat sehingga sebenarnya kegiatan reses telahdiketahui dan ditemukan oleh Pengawas Pemilu dalam hal ini Panwas DesaPangkalan Nyeri dan Panwas Komisioner Rupat (bagian dari jajaranBawaslu di Kabupaten Bengkalis) sejak tanggal 13 April 2018 bukantertanggal 20 April 2018 sebagaimana dimaksud oleh Sdr. Mukhlasinsebagai Ketua Panwaslu Kab. BengkalisTENTANG HUKUMNYA14.
    Warianyang merupakan Komisioner Panwas Kecamatan Rupat, Sdr.
    DamhudiKomisioner Panwas Desa Pangkalan Nyeri Kecamatan Rupat sehinggaHalaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Blssebenarnya kegiatan reses telah diketahui dan ditemukan oleh PengawasPemilu dalam hal ini Panwas Desa Pangkalan Nyeri dan Panwas KomisionerRupat (bagian dari jajaran Bawaslu di Kabupaten Bengkalis) sejak tanggal 13April 2018 bukan tertanggal 20 April 2018 sebagaimana dimaksud oleh Sadr.Mukhlasin sebagai Ketua Panwaslu Kab. Bengkalis.
    Warlan yangmerupakan Komisioner Panwas Kecamatan Rupat, Sdr.
    Jupri, Sdr.Warlan yang merupakan Komisioner Panwas Kecamatan Rupat, Sdr. DamhudiKomisioner Panwas Desa Pangkalan Nyeri Kecamatan Rupat makaseharusnya yang membuat temuan adalah Sdr. Jupri, Sdr, Warlan atau Sdr.Damhudi.
Register : 15-05-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Krg
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9614
  • Kabupaten Karanganyar tersebutkontradiktif dengan surat dari panwas Kecamatan Ngargoyoso,sehingga surat dari Panwas Kabupaten Karanagnyar tanggal 28 April2018 tersebut dibuat tidak berdasarkan peraturan perundangan dandibuat secara melawan hukum hal itu karena:29.1 Bahwa dalam surat laporan Penggugat tetanggal 23 April 2018dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 004/Pilbup/IV/2018tersebut Terlapornya adalah jelas Drs.
    Terhadap laporan Pelapor dan /atau penggugattertanggal 5 April 2018,Panwas telah menindaklnjuti sebagai berikut:Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pat.G/2018/PN.Krg Bahwa telah dilakukan pengecekan laporan oleh staf kesekretariatanPanitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Karanganyar dansetelah syarat laporan dinyatakan lengkap kemudian laporan diregisterdengan Nomor. 002/LP/Piloup/14.17/IV/2018.
    Karanganyardi Aula Sekretariat Panwas Kab.
    Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) tidak bisamemutuskan sendiri dan harus melibatkan dari unsur Kepolisian danunsur Kejaksaan yang disebut Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SentraGakkumdu).
Register : 04-05-2012 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN AMBON Nomor 17/PID.SUS/2012/PN.AB
Tanggal 17 Juli 2013 — JERMIAS TOTOMUTU, SE
6623
  • Proposal tanggal 14 Juli 2009 dengan nilai permintaan sebesarRp 300.510.000,Bahwa terdakwa telah mencairkan dana hibah sebanyak 8 (delapan)kali sebesar Rp 4.900.000.000, (empat milyard sembilan ratus jutarupiah) dengan perincian sebagai berikut : No Nomor SP2D Tanggal Nominal Ditujukan1. 18/LS/2009 18022009 Rp 750.000.000, KPU & Panwas Kab. Buru2. 33/LS/2009 16032009 Rp 150.000.000, KPU & Panwas Kab. Buru3: 75/LS/2009 04052009 Rp 650.000.000, KPU & Panwas Kab.
    Buru4, 107/LS/2009 25052009 Rp 200.000.000, KPU & Panwas Kab. Buru5. 126/GU/IV/2009 19062009 Rp 1.500.000.000, KPU & Panwas Kab. Buru6. 131/GU/2009 13072009 Rp 450.000.000, KPU & Panwas Kab. Buru7. 254/LS/2009 17102009 Rp 900.000.000, KPU & Panwas Kab. Buru8. 386/LS/2009 21122009 Rp 300.000.000, KPU & Panwas Kab.
    Panwas Kabupaten Buru Rp 75.000.000,2. 5 (lima) Panwas Kecamatan Rp 40.000.000,Kabupaten Buru masingmasing Rp 8.000.000, Jumtlah Rp 115.000.000, Bahwa dana hibah yang diterima Panwaslu Kabupaten Buru tersebuttelah dilaporkan Pertanggungjawaban penggunaannya sesuai suratPanwaslu Kabupaten Buru kepada Pejabat Bupati Buru Selatan Nomor :134/PANWAS.BK/2009 tanggal 7 September 2009.
    bantuan dari Pemda BuruSelatan terkait pelaksaan PILEG daan PILRES yang sudah mereka terima,selanjutnya saya dan ketua Panwas Ambalau datang bersamasama ke kantorPEMDA Buru Selatan dan menemui tersangka Jermias Totomutu, dan saat itukarena uang yang ada saat itu pada tangan tersangka Jermias Totomutu tidakmencukupi untuk 2 (dua) Panwas Kecamatan makanya saat itu hanya sayayang menerima Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) dengan disaksikan olehketua Panwas Kecamatan Ambalau Jainudin Soulissa;Bahwa
    Terdakwa dimana di gunakan untuk kepentingan penyelenggaraan PILEGdan PILPRES tahun 2009, dan dana tersebut telah saksi pertanggung jawabmelalui Panwas Kabupaten Buru ;Bahwa Yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana tersebut adalahSekretariat dan Bendaharan Panwas Kecamatan ;Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Panwas dimana dana yang disediakan melalui APBN sebesar Rp. 84.049.330,, dimana dana tersebut tidakmencukupi sehingga kemudian saya mengajukan proposal ke PEMDAKabupaten Buru Seelatan
Putus : 10-02-2016 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/TUN/PILKADA/2016
Tanggal 10 Februari 2016 — I. DRS. RAMADHAN POHAN, MIS., II. DR. EDDIE KUSUMA, SH.,MH VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
13882 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas upaya tersebut, Panwas Kota Medan telah menerbitkanSurat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Medan Nomor001/232/PANWAS/06/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihalRekomendasi Pengunduran Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil PerhitunganPerolehan Suara di Tingkat Kota Medan (selanjutnya disebut SuratPanwas Kota Medan Nomor 001/232/PANWAS/06/XII/2015).7. Bahwa Surat Panwas Kota Medan Nomor 001/232/PANWAS/06/XII/2015pada pokoknya menyatakan halhal sebagai berikut :2.
    Bahwa Objek Sengketa yakni Keputusan Tergugat Nomor 29/Kpts/KPUMDN/2015 tidak memiliki Nubungan yuridis adminstratif denganSurat Rekomendasi Panwaslih Kota Medan Nomor001/232/PANWAS/06/XII/2015, sehingga daiildalil Penggugat yangmendasari Surat Panwaslin Kota Medan Nomor 001/232/PANWAS /06 /XII/2015 adalah keliru dan salah ;19.
    Bahwa upaya yang telahditempuh oleh Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan melakukanmekanisme permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwas KotaMedan yang telah sesuai dengan UndangUndang yaitu diantaranya:1) Permintaan penertiban alat peraga kampanye kepada PanitiaPengawas Pemilihan Kota Medan (selanjutnya disebut Panwas KotaMedan), tanggal 29 Oktober 2009;2) Laporan Pelanggaran kepada Panwas Kota Medan, tanggal 11November 2015;3) Laporan Indikasi Kecurangan Pilkada Kota Medan kepada PanitiaPengawasan
    Bahwa atas upaya tersebut, Panwas Kota Medan telah menerbitkanSurat Panitia Pengawas Pemilinan Kota Medan Nomor001/232/PANWAS/06/X1I/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihalRekomendasi Pengunduran Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil PerhitunganPerolehan Suara di Tingkat Kota Medan (selanjutnya disebut Surat PanwasKota Medan Nomor 001/232/PANWAS/06/XI1/2015");5.
    Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Penggugat telah melakukanmekanisme permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwas KotaMedan yang ditindaklanjuti berupa surat Rekomendasi Pengunduran JadwalRapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat KotaMedan (selanjutnya disebut Surat Panwas Kota Medan Nomor001/232/PANWAS/06/X11/2015).
Register : 19-11-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sml
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.SUDARMONO TUHULELE, S.H. 2.RICHARD C. B. LAWALATA, S.H.
Terdakwa:
1.LEWY WELHELMUS EDWIORY Alias LEWI 2.MESAK ANMAMA Alias DOGUS 3.ANDARIAS MOSE Alias ANDI 4.FREDEK TEURUPUN Alias PEDE 5.APOLOS ETWIORY Alias POLY

21680
  • LEWY WELHELMUS ETWIORY ALIASLEWI berteriak PANWAS USIR BETA sambil berjalan keluar dan tak lamakemudian datang III!
    ANDARIAS MOSE Alias ANDI berlari masuk dalam lokasikampanye dan berteriak MANA YANG USIR KATONG PUNG KEPALA DESAsedanhgkan Terdakwa II MESAK ANMAMA Alias DOGUS, Terdakwa IVFREDEK TEURUPUN Alias PEDE, masuk ke lokasi kampanye dan berteriakMANA DIA YANG USIR KATONG PUNG KEPALA DESA sambil mencaripetugas panwas di dalam lokasi kampanye dan berteriak Panwas Bodokkemudian Terdakwa V APOLOS ETWIORY Alias POLY merontak sambilmengambil batu dan hendak melempar ke lokasi tenda tempat dilaksanakankampanye
    LEWY WELHELMUSETWIORY ALIAS LEWI berteriak dari dalam area kampanye dengan suarakasar dengan mengatakan Mana Panwas cuki mai tu sambil berjalan keluardari area kampanye mencari panwas, kemudian mengatakan Mana panwasyang tadi tegur sambil berjalan kearah saksi Simons Diasz lalu mengangkattangan kirinya hendak memukul saksi Simons Diasz tetapi dihalangi oleh salahsatu masyarakat dan saksi Simons Diasz mengatakan ia bapa beta tugassesuai aturan Terdakwa .
    dalam melaksanakan pengawasan jalannyakampanye dan ikut bersama terdakwa lewi etwiori membuat keributanatau mengacaukan kampanye.Bahwa Saat itu saksi melihat Tidakan yang dilakukan Terdakwa MesakAnmama Alias dogus yakni berteriak berteriak MANA DIA YANG USIRKATONG PUNG KEPALA DESA sambil mencari petugas panwas didalam lokasi kampanye dan berteriak Panwas BodokBahwa saat itu saksi focus merekam video.Bahwa saat terjadinya kekacauan/keributan terdakwa Andarias MoseAlias Andi juga berada di lokasi
Register : 16-09-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 20-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 04/PID.TPK/2013/PT AMB
Tanggal 8 Oktober 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : S.M.Saliama.SH.MH
Terbanding/Terdakwa : JERMIAS TOTOMUTU, SE
8237
  • Proposal tanggal 14 Juli 2009 dengan nilai permintaan sebesar Rp300.510.000,Bahwa terdakwa telah mencairkan dana hibah sebanyak 8 (delapan) kalisebesar Rp 4.900.000.000, (empat milyard sembilan ratus juta rupiah)dengan perincian sebagai berikut : No Nomor SP2D Tanggal Nominal Ditujukan1. 18/LS/2009 18022009 Rp 750.000.000, KPU & Panwas Kab.2, 33/LS/2009 16032009 Rp 150.000.000, KPU & Sarr Kab.3. 75/LS/2009 04052009 Rp 650.000.000, KPU & Panwas Kab.4. 107/LS/2009 25052009 Rp 200.000.000, KPU & Panwas
    Bayar biaya bantuan operasional Pemilu Rp 405.750.000, Legislatif tahun 2009 kepada Panwas Kabupaten Buru2.
    Bantuan kepada Panwas Kabupaten Buru Rp 75.000.000,Jumlah Rp 480.750.000, Bahwa dari jumlah tersebut, pihak Panwaslu Kabupaten Buru hanyamenerima bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalamtahun 2009 yang diserahkan langsung oleh terdakwa sebesar Rp115.000.000, (seratus lima belas juta rupiah) dengan perincian sebagaiberikut : No Uraian Jumlah1 Panwas Kabupaten Buru Rp 75.000.000,2. 5 (lima) Panwas Kecamatan Kabupaten Buru masing Rp 40.000.000,masing Rp 8.000.000,Jumlah Rp115.000.000
    Proposal tanggal 14 Juli 2009 dengan nilai permintaansebesar Rp 300.510.000,Bahwa terdakwa telah mencairkan dana hibah sebanyak 8 (delapan) kalisebesar Rp 4.900.000.000, (empat milyard sembilan ratus juta rupiah)dengan perincian sebagai berikut : No Nomor SP2D Tanggal Nominal Ditujukan1. 18/LS/2009 18022009 Rp 750.000.000, KPU & Panwas Kab. Buru2. 33/LS/2009 16032009 Rp 150.000.000, KPU & Panwas Kab. Buru3. 75/LS/2009 04052009 Rp 650.000.000, KPU & Panwas Kab.
    Buru 10 4. 107/LS/2009 25052009 Rp 200.000.000, KPU & Panwas Kab. Buru5. 126/GU/IV/2009 19062009 Rp KPU & Panwas Kab. Buru1.500.000.000,6. 131/GU/2009 13072009 Rp 450.000.000, KPU & Panwas Kab. Buru7. 254/LS/2009 17102009 Rp 900.000.000, KPU & Panwas Kab. Buru8. 386/LS/2009 21122009 Rp 300.000.000, KPU & Panwas Kab.
Register : 18-01-2015 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 19/G/PILKADA/2015/PTTUN-MDN
Tanggal 12 Januari 2015 — DRS. RAMADHAN POHAN, MIS, Dkk VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MEDAN
11781
  • Puncaknya, KPU Kota Medan mengabaikan begitu sajarekomandasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Medan untuk menundajadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KotaMedan, sebagaimana tertuang dalam Surat Panitia Pengawas Kota Medan(Panwas Kota Medan) Nomor 001/232/PANWAS/06/XII/2015 tanggal 14Desember 2015.
    Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah menempuh upayasebagaimana ditentukan oleh undangundang antara lain, denganmengirimkan:(1) Permintaan penertiban alat peraga kampanye kepada PanitiaPengawas Pemilihan Kota Medan (selanjutnya disebut Panwas KotaMedan), tanggal 29 Oktober 2009; (2) Laporan Pelanggaran kepada Panwas Kota Medan, tanggal 11November 2015 ; nnn nn nanan nnn nn nn nn nnn nano nennnnancn(3) Laporan Indikasi Kecurangan Pilkada Kota Medan kepada PanitiaPengawasan Pemilihnan
    Kecamatan Medan Amplas, tanggal 12DGSEMBEP 2015) n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnnnnnnnnnnnanns(4) Permintaan Menerbitkan Rekomendasi Pilkada Susulan/Lanjutankepada Panwas Kota Medan tanggal 14 Desember 2015. 5.
    Bahwa atas upaya tersebut, Panwas Kota Medan telah menerbitkan SuratPanitia Pengawas Pemilihan Kota Medan Nomor001/232/PANWAS/06/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihalRekomendasi Pengunduran Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil PerhitunganPage 6 of 57Perolehan Suara di Tingkat Kota Medan (selanjutnya disebut SuratPanwas Kota Medan Nomor 001/232/PANWAS/06/XI1/2015). 6. Bahwa Surat Panwas Kota Medan Nomor 001/232/PANWAS/06/XII/2015pada pokoknya menyatakan halhal sebagai berikut : 2.
    Bahwa rekomendasi dari Panwas Kota Medan a quo tidak ditindaklanjutioleh Tergugat, bahkan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa. DenganPage 7 of 57demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) UUNomor 1 Tahun 2015 jo.
Register : 04-10-2015 — Putus : 23-10-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 12/G/PILKADA/2015/PTTUN-MDN
Tanggal 23 Oktober 2015 — TUMPAK SIREGAR, SH. dan IRWANSYAH DAMANIK, SE. VS KOMOSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
12246
  • Pasal 154 ayat (1) menyebutkan : Pengajuan gugatanatas Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan kePengadilan Tinggi Tata usaha negara dilakukansetelah seluruh upaya administrative di bawasluprovinsi dan/atau panwas kabupaten/kota telahdilakukan; 2. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya sengketauntuk mendapat kajian panwas dan selanjutnyaditelaah dan diperiksa menjadi sengketa pemilihan(Pasal 134,Pasal 135 UU No.8 Tahun 2015) ; 3.
    Kabupaten Simalungun dantelah menerbitkan Formulir Model PS5pemberitahuan permohonan tidak dapat diterimaNo.000/057/Panwas/21/IX/2015 ~=tertanggal 07Oktober 2075; Bahwa gugatan sengketa Tata usaha negaraPemilihan diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelahdikeluarkannya keputusan panwas kabupatenSimalUnQUN, amr rn Bahwa gugatan Penggugat sesuai dengan tenggangPage 8 of 61waktu. sejak disampaikan Formulir Model PS5pemberitahuan permohonan Penggugat tidak dapatditerima No.000/057/Panwas/21/IX/2015
    Dalam hal permohonan diajukan melebihi jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsiatau Panwas kabupaten/kota tidak menerima permohonan;(3). Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kotamengirimkan surat kepada Pemohon dalam hal tidakmenerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(2); denen eens Page 20 of 618.
    Surat Panitia Pengawas Menunjukkan Panwas BP20Pemilinan Kabupaten Minta Penjelasan agarAsli suratSimalungun No. KPU melakukan ada pada001/050/Panwas/21/VI/2015 klarifikasi ke pengadilan Tergugatyang ditujukan kepada KPU! serangKabupaten Simalunguntanggal 16 september 20157.
    /2015 tentangREKOMENDASI tertanggal 17 September 2015; 21.KeputusanPengawasPemilihanUmumNomor001/070/Panwas/21/1X/2015 tentang REKOMENDASItertanggal10 Agustus2015; 22.
Register : 10-05-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG
Tanggal 19 Juni 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
Terbanding/Terdakwa : Jance Junike Kaborang, S.Sos alias Ance
10345
  • /KK/VIL/2016 Nomor: 07 /Panwas /KK/VIL/2016 yakni antaraJONAS SALEAN, SH, M.Si selaku Walikota Kupang dengan GERMANUSS.
    /KEK/ VIL) 2016 Nomor: 07,//Panwas/KE/VIL/20L6 y akni antaraJONAS SALEAN, SH, M.Si selaku Walikota Kupang dengan GERMANUSS.
    Pemerintah KotaKupang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Kupang Nomor : 106 / NPHD / HK / PEMKOT / 2016,Nomor : 112 / Panwas KK / XI / 2016, tanggal 22 November 2016;c.1 ( satu ) Jepitan Dokumen Pengajuan RKB 1 Milliard danPermohonan Pembahasan Usulan RKB yang terdiri dari :e 1( satu ) Jepitan Surat Panitia Pengawas Pemilihan WalikotaKupang Nomor : 06 / Panwas / KK / VII / 2016, tanggal 11 Juli2016 Perihal Pengajuan RKB 1 Milliar dan PermohonanPembahasan Usulan RKB;e 1
    Dima untukBulan Nopember 2016.1 ( satu ) Lembar Surat Perintah Bayar ( SPBy ) tanpa Nomor dantanggal, Bulan November 2016, tentang Perintah MembayarPembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas KecamatanKelapa Lima Bulan Nopember 2016 kepada Charles A. W.
    Pemerintah KotaKupang dengan Panitia Pengawas Pemilihnan Walikota dan WakilHalaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2019/PT KPGWalikota Kupang Nomor : 106 / NPHD / HK / PEMKOT / 2016,Nomor : 112 / Panwas KK / XI / 2016, tanggal 22 November 2016;c.1 ( satu ) Jepitan Dokumen Pengajuan RKB 1 Milliard danPermohonan Pembahasan Usulan RKB yang terdiri dari :e 1( satu ) Jepitan Surat Panitia Pengawas Pemilihnan WalikotaKupang Nomor : 06 / Panwas / KK / VII / 2016, tanggal 11 Juli2016 Perihal