GRAHA ISTIKA UTAMA VS BUPATI PARIGI MOUTONG;;

- MASDIN VS Bupati Parigi Moutong

PARIGI LAJU SAKTI tersebut;

PARIGI LAJU SAKTI VS MASIAH

PARIGI LAJU SAKTI, berkedudukan di Jalan Raya Serang Km.62,5 CikandeSerang, diwakili oleh Hartono Lioe selaku Direktur,yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lie Tjien,Jabatan HRD, pada PT.

Parigi Laju Sakti, berkantor di Jalan RayaSerang Km 62.5, Cikande Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Januari 2018;Pemohon Kasasi;LawanMASIAH, ahli waris dari almarhum Mursim, bertempat tinggal diKampung Cimasuk, RT/RW 006/003, Desa Situ Terate, KecamatanCikande Serang;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan

PARIGI LAJU SAKTItersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 10 September 2018 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr.

LAMALANTO VS BUPATI PARIGI MOUTONG

Menyatakan Terdakwa ANCCU PARIGI M. PARDD Bin M. UCI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Subsider;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5.

ANCCU PARIGI M. PAR DD Bin M. UCI

Penggugat:
SUMANTRI
Tergugat:
CAMAT PARIGI

ASRY VS PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PARIGI, DKK VS

DJEMA ; BUPATI PARIGI MOUTONG cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DJEMA,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;melawan:BUPATI PARIGI MOUTONG cq KEPALA DINAS PENDIDIKANKABUPATEN PARIGI MOUTONG,Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan NegeriParigi pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan

Bahwa Pihak Pemerintah Desa Bolano, Kecamatan Bolano LambunuKabupaten Parigi Moutong pemah membuat surat keterangan Hiba dariDjema tanggal 19 Agustus 2005 yang berisi menghibahkan sebidang tanahberukuran 49,30 x 71 M2 untuk pembangunan gedung Sekolah SD InpresBolano Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong, denganbatasbatas sebagai berikut :Utara : Dengan Tanah Sdr. AgusTimur : Dengan Jalan PelabuhanSelatan : Dengan Tanah Sdr. DahimBarat : Dengan Tanah Sdr, Diema4.

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:KEBERATAN KESATUBahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Palu dalam memberikanpertimbangan hukum mengenai pokokpokok gugatan yang diajukan olehPemohon Kasasi, sehingga telah memutuskan perkara ini di tingkat bandingdengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 25Nopember 2009.

Dan dengan keputusan tersebut maka Pengadilan TinggiPalu telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum,sebab pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Parigi dalamputusan A quo. Apabila disimpulkan maka pada intinya ialah: bahwasesungguhnya surat keterangan hibah yang timbul tanggal 19 Agustus2005 yang diajukan oleh Termohon Kasasi secara yuridis adalah tidaksyah maka harus dibatalkan.

(Vide surat gugatan tanggal 2 Juli 2009), danalasanalasan tersebut diakui pula oleh Pengadilan Negeri Parigi (VideJudex Facti Pengadilan Negeri dalam putusan aquo halaman 18) tetapikarena salah menerapkan hukumnya maka seolah olah Surat KeteranganHibah tersebut tidak di mintakan pembatalan.KEBERATAN KETIGABahwa menurut Hukum Tentang Perdamaian yang diatur melalui Pasal 1851sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata serta Pasal 10 ayat 2 UndangUndang No. 48 Tahun 2009.

GRAHA ISTIKA UTAMA VS BUPATI PARIGI MOUTONG

BUPATI PARIGI MOUTONG, SAMSURIZALTOMBOLOTUTU Cq. Plt. KEPALA DINAS PERIKANANDAN KELAUTAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG,MUHAMMAD NASIR, DK VS SUGENG SALILAMA

BUA
Tergugat:
1.Bupati Kabupaten Parigi Moutong
2.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong
Turut Tergugat:
Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong

Penggugat:
ANDI AMIRUDDIN PARIGI
Tergugat:
M.AKIL

Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Parigi tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Prg;

Ilham, MM; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi

JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PARIGI DI MOUTONG ; TAKDIR

PUTUSANNo. 2109 K/Pid/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama : TAKDIR;Tempat lahir : Moutong;Umur / tanggal lahir : 47 tahun / tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun1965;Jenis kelamin : LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun IV Desa Lobu, Kecamatan Moutong,Kabupaten Parigi Moutong;Agama : Islam;Pekerjaan > Tani;Terdakwa berada di luar tahanan dan

pernah ditahan :1 Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012;2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengantanggal 25 April 2012;3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 April sampai dengan tanggal 14 Mei 2012;4 Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan 08 Juni 2012 ;5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai dengantanggal 07 Agustus 2012;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa

:Bahwa ia Terdakwa Takdir, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar pukul16.00 Wita, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012, bertempat diDusun V Bengka Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi,telah melakukan penganiayaan terhadap ADIN PAMUSU alias ADI, perbuatan manaTerdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana

,yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan, bahwa padatanggal 30 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi di Moutongmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Agustus 2012 dari Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Parigi di Moutong sebagai Pemohon Kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 13 Agustus 2012;Membaca suratsurat yang bersangkutan

DI MOUTONG tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 79/Pid.B/2012/ PN.Prg.

ROHMANUDIN,;Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Saketi,Panitia Pemilihan Kepala Desa Parigi,;Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Parigi,;Camat Saketi,;Bupati Pandeglang

Parianta RT 17/07 Desa Parigi KecamatanSaketi Kabupaten Pandeglang Banten, dalam hal ini diwakili olehkuasanya YANDI DHARYANDI, SH, Advokat/ Pengacara/PenasihatHukum pada Kantor Hukum YANDI.Dh.SH Dan REKAN yangberkedudukan di Jalan Raya Pandeglang Labuan Cimanying Kp.Cidenggung RT 01/05 Desa Menes Kecamatan Menes KabupatenPandeglang Banten, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; L AWAN1.

Bupati Pandeglang, Cq Camat Saketi, Cq Panitia Pemilihan Kepala DesaTingkat Kecamatan Saketi, Cq Panitia Pemilihan Kepala Desa Parigi,yang beralamat di Jalan Raya Parigi Pandeglang Banten, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT Il; 0 22 nnn enone nnn nne3. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Parigi, selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT ; 222202n2neeeeeeeeeeeeHalaman dari 7 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Pdl4.

BUPATI PARIGI MOUTONG., II. PT. RIMBUN JIHAU LESTARI;

BUPATI PARIGI MOUTONG, tempat kedudukan di JalanKampali, Nomor 1, Desa Kampal, Kabupaten Marigi Moutong,Provinsi Sulawesi Tengah;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Ratni Hi. D. Tombolotutu, S.H., jabatan Kepala BagianHukum dan Perundangundangan Sekretariat DaerahKabupaten Parigi Moutong;2. Kasman, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukumdan HAM, Bagian Hukum dan PerundangundanganSekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;3.

PerkebunanSawit di Kabupaten Parigi Moutong.

:(2) Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan: Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013, tentangPencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor525.26/2663/BAG.USBUN, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan(IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker Dengan PolaKemitraan, seluas + 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar,Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong ProvinsiSulawesi Tengah; dan Keputusan Bupati Kabupaten Parigi

Keputusan Bupati Parigi Moutong,Nomor 352.26/2656/Bag.

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentangPencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan(IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker Dengan PolaKemitraan, seluas + 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar,Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong PropinsiSulawesi Tengah;2.

JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PARIGI ; ANDI SYUKUR alias SYUKUR

Trans Sulawesi, DesaBambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaktidaknyadi suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriParigi, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman", perbuatanmana Terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketikaTerdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polsek Parigi, denganmengendarai

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,(dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 31/Pid.B/2010/PN.Prg.tanggal 18 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Andi Syukur alias Syukur telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawanhukum memiliki Narkotika Golongan bukan tanaman;Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2036 K/Pid.Sus/20102.

ini dalamkedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2010/PN.Prg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Parigi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon

Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Parigi pada tanggal 23 Agustus 2010;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palu telah diberitahukankepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasingpada tanggal 29 Juli 2010 dan tanggal 30 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/JaksaHal. 4 dari 8 hal.

Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa ANDI SYUKUR Alias SYUKURtersebut diatas sangatlah tidak memadai baik dilihat dari edukatif, preventif,korektif maupun represif, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagimasyarakat, karena :Penjatuhan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh PengadilanNegeri Parigi Jo.

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi ; Ir. GUNAWAN SUTEDJO, M.M

Parigi Moutong Nomor: 06/BAP2H3PL/XIl Tanggal 31 Desember2003;10) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 54.8621 x/051/114 Tanggal12 Desember 2003f11) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 549423 x/051/114 Tanggal22 Desember 2003;12) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 549443 x/051/114 Tanggal12 Desember 2003;13) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 549425 x/051/114 Tanggal12 Desember 2003;14) Surat Edaran Dirjen Anggaran Departemen Keuangan R.I Nomor: SE157/A/2002 Tanggal 17 September 2002 tentang

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palujuga mengambil keputusan tidak secara bulat, hal ini tampak dari faktabahwa Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang merupakan HakimKarir, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Parigi membuat dissenting opinionatau pendapat hukum yang berbeda dan berpendapat bahwa perkara iniuntuk pembuktian pada Pasal 3 jo.

Mitra Buana Persada Mukti bukan Terdakwa sebagaiKomisaris;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis HakimHal. 26 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Parigi tersebut;Menimbang, bahwa oleh

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor: 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor: 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UndangUndang Nomor: 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Parigi

Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Kerja) Nomor: 01/KONT/DIKS/P2H3PL/X1/2003 tanggal15 November 2003;Surat Perintah Kerja Nomor: 01/KONT/DIKSP2H3PL/XI/2003 tanggal15 November 2003;Perjanjian Kerjasama (Kontrak Kerja) Nomor: 02/KONT/DISK/P2H3PL/X1/2003 tanggal 15 November 2003;Surat Perintah Kerja Nomor: 02/KONT/DIKSP2H3PL/XI/2003 tanggal15 November 2003;Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan kegiatan PemeliharaanTanaman tahun PHTUL seluas 800 Hektar di Desa Taopa, KecamatanMoutong Kabupaten Parigi

Parigi Aquakultura Prima