Ditemukan 1599 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-02-2013 — Upload : 23-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 710 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 21 Februari 2013 — Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag., Koordinator Departemen Agama DPP PKB, dkk. vs KH. M. Adnan Syarif, Lc., dk.
4057 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mandiri dan apabila dikaitkan denganketentuan Pasal 32 ayat 1 menyatakan : perselisihan partai politik diselesaikanoleh internal partai politik sebagaimana di atur dalam AD dan ART, dan Pasal33 ayat 2 menyatakan : Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 tidak tercapai penyelesaian perselisihan partai politik di tempuhmelalui pengadilan negeri, sehingga dengan demikian menurut hukum bahwatahapan musyawarah dan atau penyelesaian melalui internal partai dalamperkara sengketa parpol
    kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai politik, berkaitandengan suratsurat keputusan yang diterbitkan dalam jangkauan internalkepartaian dan gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yangbersangkutan, sehingga hakim wajib berhatihati dalam penyelesaiannya jangansampai putusan tersebut menghambat tahapan proses politik seperti pergantianantar waktu anggota DPR/ DPRD sehingga dengan demikian apabila putusanHakim bertentangan dengan keputusan pemerintah dan atau komisi pemilihanumum serta parpol
    yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian dangugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umumpada hakekatnya adalah urusan internal partai yang bersangkutan, sehingga hakim wajibberhatihati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambattahapan proses politik seperti pergantian antar waktu anggota DPR/DPRD sehinggadengan demikian apabila putusan hakim bertentangan dengan keputusan pemerintah danatau Komisi Pemilihan Umum serta parpol
Putus : 30-09-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 30 September 2014 — 1. ABDULLAH ARIEF, DKK VS 1. DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (DPP PKNU), DK
7217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 54 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
    PUTUSANNomor 54 K/Pdt.Sus/Parpol/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1ABDULLAH ARIEF, bertempat tinggal di Dusun Pesisir, DesaPrenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;KH.ABD.WASIK BAHAR, bertempat tinggal di DusunDunggaddung, Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, KabupatenSumenep;Ir.H.AKHMADI SAID, bertempat tinggal di Jalan Yos SudarsoNomor
Putus : 11-07-2013 — Upload : 13-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 299 K/Pdt.Sus-Parpol/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — DASRIANTO ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), dkk
3528 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 299 K/Pdt.Sus-Parpol/2013
Putus : 07-05-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — SUSILO S.Pt VS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PDI PERJUANGAN KABUPATEN MAGELANG, DK
4034 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 174 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
    PUTUSANNo. 174 K/Pdt.SusParpol/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus (Parpol) dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut:SUSILO S.Pt., bertempat tinggal di Dalangan 11/6 Banyusari TegalrejoMagelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wasit Wibowo, SH.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 08-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1067 K/Pdt.Sus-Parpol/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — Dr. ASNAWI ZAIN, DTMH VS 1. KETUA DPD PARTAI NASDEM KAB. PESISIR BARAT, DKK
17063 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1067 K/Pdt.Sus-Parpol/2019
Putus : 30-07-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 K/PDT.SUS-PARPOL/2013
Tanggal 30 Juli 2013 — TALIZAMUALA LAWOLO, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias VS 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DAMAI SEJAHTERA, 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) SUMATERA UTARA PARTAI DAMAI SEJAHTERA, 3. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DAMAI SEJAHTERA KABUPATEN NIAS
3147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 102 K/PDT.SUS-PARPOL/2013
Putus : 10-12-2019 — Upload : 04-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 988 K/Pdt.Sus-Parpol/2019
Tanggal 10 Desember 2019 — KISMAN LATUMAKULITA VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM
13519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 988 K/Pdt.Sus-Parpol/2019
Putus : 18-12-2018 — Upload : 28-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — H. SAHARUDIN, S.E., M.Si VS 1. KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), , DKK
4655 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1180 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Putus : 27-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/Pdt.Sus-Parpol/2019
Tanggal 27 Mei 2019 — FARHAT VS 1. KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG KABUPATEN BANJAR, DK
9633 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 459 K/Pdt.Sus-Parpol/2019
Register : 16-04-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN GARUT Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Grt.
Tanggal 3 Juli 2013 — USEP JUMHUR lawan 1. M. HATTA RAJASA, dkk.
20047
Putus : 02-07-2022 — Upload : 29-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 K/Pdt.Sus-Parpol/2022
Tanggal 2 Juli 2022 — SUKARDIYONO, S.H VS 1. SEFTI INDRA DEWI, S.Pd, DK
14058 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 854 K/Pdt.Sus-Parpol/2022
Putus : 25-01-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/Pdt.Sus-Parpol/2023
Tanggal 25 Januari 2023 — SRI MASRI SUMURI VS 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, , DKK
17357 Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SRI MASRI SUMURI tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto., tanggal 26 September 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Provisi:- Menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima; Dalam Eksepsi:- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; Dalam Pokok Perkara:- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
    115 K/Pdt.Sus-Parpol/2023
Putus : 05-06-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611 K/Pdt.Sus-Parpol/2023
Tanggal 5 Juni 2023 — NURJANAH VS 1. DPP (DEWAN PIMPINAN PUSAT) PARTAI AMANAT NASIONAL, DKK
1000 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 611 K/Pdt.Sus-Parpol/2023
Putus : 08-12-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1862 K/Pdt.Sus-Parpol/2022
Tanggal 8 Desember 2022 — EFFENDI VS 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDI PERJUANGAN, DK
12538 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1862 K/Pdt.Sus-Parpol/2022
Putus : 26-03-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — Ir. MAKRUM THAHIR VS 1. Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, DK
5529 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 236 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Putus : 21-01-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 506 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — WILEM NOPE, S.H VS KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT (NTT), DKK
5416 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 506 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Putus : 31-01-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Tanggal 31 Januari 2018 — ABD. GANI ISA VS 1. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI ACEH KABUPATEN BIREUEN, diwakili oleh Darwis dan Kautsar, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Bireuen, dkk.
5335 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 5 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Putus : 17-04-2013 — Upload : 04-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013
Tanggal 17 April 2013 — ARSYAD SADIK SANGADJI, S.Sos., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan vs 1. M. FAHRI HUSEN, S.Pd., sebagai Wakil Ketua Ekonomi Koperasi dan UKM, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan, 2. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, 3. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
5261 Berkekuatan Hukum Tetap
  • karena Judex Factitidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar yaitumenolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilgugatannya yaitu bahwa tindakan para Tergugat dalam memberhentikan Penggugatsebagai anggota Partai Demokrat serta pemberlakuan Penggantian Antar Waktu sebagaianggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan adalah tidak sesuai dengan prosedur yangberlaku di internal Partai Demokrat;Bahwa tentang Penggantian Antar Waktu adalah wewenang Parpol
Putus : 14-03-2013 — Upload : 27-06-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 K/PDT.SUS/2013
Tanggal 14 Maret 2013 — MEGAWATI HUTAGALUNG vs DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPC. PDIP) KOTA SIBOLGA, dk.
7638 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 22-02-2012 — Putus : 24-05-2012 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 5/Pdt.G/2012/PN Kbm
Tanggal 24 Mei 2012 — K. H. YAZID MAHFUDZ dkk (Penggugat) vs DPD Golkar Kebumen dkk (Tergugat)
7616