Ditemukan 1599 data
40 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
mandiri dan apabila dikaitkan denganketentuan Pasal 32 ayat 1 menyatakan : perselisihan partai politik diselesaikanoleh internal partai politik sebagaimana di atur dalam AD dan ART, dan Pasal33 ayat 2 menyatakan : Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 tidak tercapai penyelesaian perselisihan partai politik di tempuhmelalui pengadilan negeri, sehingga dengan demikian menurut hukum bahwatahapan musyawarah dan atau penyelesaian melalui internal partai dalamperkara sengketa parpol
kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai politik, berkaitandengan suratsurat keputusan yang diterbitkan dalam jangkauan internalkepartaian dan gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yangbersangkutan, sehingga hakim wajib berhatihati dalam penyelesaiannya jangansampai putusan tersebut menghambat tahapan proses politik seperti pergantianantar waktu anggota DPR/ DPRD sehingga dengan demikian apabila putusanHakim bertentangan dengan keputusan pemerintah dan atau komisi pemilihanumum serta parpol
yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian dangugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umumpada hakekatnya adalah urusan internal partai yang bersangkutan, sehingga hakim wajibberhatihati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambattahapan proses politik seperti pergantian antar waktu anggota DPR/DPRD sehinggadengan demikian apabila putusan hakim bertentangan dengan keputusan pemerintah danatau Komisi Pemilihan Umum serta parpol
72 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
PUTUSANNomor 54 K/Pdt.Sus/Parpol/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1ABDULLAH ARIEF, bertempat tinggal di Dusun Pesisir, DesaPrenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;KH.ABD.WASIK BAHAR, bertempat tinggal di DusunDunggaddung, Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, KabupatenSumenep;Ir.H.AKHMADI SAID, bertempat tinggal di Jalan Yos SudarsoNomor
35 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
299 K/Pdt.Sus-Parpol/2013
40 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
PUTUSANNo. 174 K/Pdt.SusParpol/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus (Parpol) dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut:SUSILO S.Pt., bertempat tinggal di Dalangan 11/6 Banyusari TegalrejoMagelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wasit Wibowo, SH.
170 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
1067 K/Pdt.Sus-Parpol/2019
31 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 K/PDT.SUS-PARPOL/2013
135 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
988 K/Pdt.Sus-Parpol/2019
46 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
1180 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
96 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
459 K/Pdt.Sus-Parpol/2019
200 — 47
140 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
854 K/Pdt.Sus-Parpol/2022
173 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SRI MASRI SUMURI tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto., tanggal 26 September 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Provisi:- Menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima; Dalam Eksepsi:- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; Dalam Pokok Perkara:- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
115 K/Pdt.Sus-Parpol/2023
100 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
611 K/Pdt.Sus-Parpol/2023
125 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
1862 K/Pdt.Sus-Parpol/2022
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
236 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
54 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
506 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
53 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
5 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
52 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena Judex Factitidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar yaitumenolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilgugatannya yaitu bahwa tindakan para Tergugat dalam memberhentikan Penggugatsebagai anggota Partai Demokrat serta pemberlakuan Penggantian Antar Waktu sebagaianggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan adalah tidak sesuai dengan prosedur yangberlaku di internal Partai Demokrat;Bahwa tentang Penggantian Antar Waktu adalah wewenang Parpol
76 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 16