Ditemukan 1563 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-02-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 742 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 23 Februari 2012 — I MADE SUDANA,SH. vs PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, dkk.
54 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dasar pertimbangan pemecatan Penggugat sebagaimanaSurat Keputusan DPP PDI Perjuangan No.457/KPTS/DPP/IIV/2010yang merupakan keputusan internal partai tersebut diuraikan olehPenggugat dalam gugatannya,menunjukkan Penggugat mengakuihal tersebut adalah persoalan yang terjadi didalam tubuh parpol itusendiri.Penyelesaiannya harus dilakukan dengan mekanisme danaturan yang ada didalam parpol tersebut bukan langsung dibawa kePengadilan;3.
Lalu apagunanya mekanisme partai atau aturan partai,tapi tidak bisaditegakkan.Jangan serta merta langsung ke Pengadilan.Jadi ini samasekali tidak bertentangan ,semuanya sudah dipikirkan kata Bagir kepadawartawan di Jakarata,Selasa (20/1);Dia menegaskan,sengketa internal parpol adalah persoalan yang terjadididalam tubuh parpol itu sendirizmisalnya seorang pengurus parpoldipecat oleh ketua umumnya.Penyelesaiannya,kata dia harus dilakukandengan aturan yang ada didalam parpol tersebut,oukan langsung
Sedangkan, wewenang penegakan hukum seoranghakim/pengadian adalah penegakan hukum yang sifannya public Masahakim harus menegakkkan hukum rumah tangga parpol, tolongselesaikan sendiri.
Bahwa dasar pertimbangan pemecatan Penggugat sebagaimanaSurat Keputusan DPP PDI Perjuangan No.457/KPTS/DPP/II/2010yang merupakan keputusan internal partai tersebut diuraikan olehPenggugat dalam gugatannya,menunjukkan Penggugat mengakuihal tersebut adalah persoalan yang terjadi didalam tubuh parpol itusendiri.Penyelesaiannya harus dilakukan dengan mekanisme danaturan yang ada didalam parpol tersebut bukan langsung dibawa kePengadilan;3.
Lalu apagunanya mekanisme partai atau aturan partai,tapi tidak bisaditegakkan.Jangan serta merta langsung ke Pengadilan.Jadi ini samasekali tidak bertentangan ,semuanya sudah dipikirkan kata Bagir kepadawartawan di Jakarata,Selasa (20/1);Dia menegaskan,sengketa internal parpol adalah persoalan yang terjadididalam tubuh parpol itu sendirismisalnya seorang pengurus parpoldipecat oleh ketua umumnya.Penyelesaiannya,kata dia harus dilakukandengan aturan yang ada didalam parpol tersebut,oukan langsung
Putus : 27-10-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 K/Pdt.Sus-Parpol/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — ARDIANSYAH PUTRA, S.E VS OKTO IMMANUEL SAGALA
77 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
515 K/Pdt.Sus-Parpol/2016
Putus : 14-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 753 K/Pdt.Sus-Parpol/2020 Tanggal 14 Juli 2020 — IRWANDI YUSUF, VS SAMSUL BAHRI BIN AMIREN alias TIYONG, DKK
304 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
304 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
753 K/Pdt.Sus-Parpol/2020
Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti sudahtepat karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 33ayat (1) UndangUndang Parpol perselisihan partai politik hanya dapatdiajukan ke Pengadilan Negeri setelah penyelesaian perselisinan diajukanmelalui Mahkamah Partai, penyelesaian mana belum ditempuh olehPemohon Kasasi:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 53/Pdt.SusParpol/2019/PN Bna., tanggal
Putus : 14-11-2018 — Upload : 18-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal 14 Nopember 2018 — DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPW PAN) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS Hj. SITI QOMARIAH, S.E
75 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
795 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Register : 10-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst. Tanggal 28 Juli 2021 — RISMAWATI SIMARMATA X DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN ( PDI Perjuangan ),cq. MEGAWATI SOEKARNO PUTRI selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,Dkk
199 — 47
199 — 47
159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst.
Putus : 28-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 — 1. K.H.ABDUL ADZIM SUHAIMI,M.A, DKK VS 1. TAUFIK, DKK
88 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
236 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Mahkamah Parpol;Bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 dengan suratnya tertanggal 28 April 2013, 14(empat belas) DPAC seKabupaten Bondowoso menyatakan sikap menolak adanyaSK DPP Nomor SK795/DPP01/IV/2013 dan bersama sama mendatangi DPWPKNU di Surabaya, tetapi karena tidak ada tanggapan dari DPW PKNU Jawa Timurdan tidak ada tanggapan pula dari DPP PKNU tentang permohonan Para Penggugatuntuk menyelesaikan sengketa Parpol secara internal, sehingga pada tanggal 15 Juni2013 diadakan Muscabsus dan telah terpilih
,selaku Sekretaris Dewan Tanfidz;Bahwa karena waktu yang ditentukan menurut UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik telah terlampaui (lebih 2 bulan), sementara DPP PKNU masih belum maumenanggapi dan menyelesaikan sengketa Parpol secara internal, sehingga denganKetua dan Sekretaris DPC PKNU hasil Muscabsus langsung diajukan gugatan kePengadilan Negeri Bondowoso dan terdaftar dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Bdw. dan pada tanggal
Adapunyang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuadalah:a Tergugat II yang mengaku sebagai Parpol/Pengurus DPCPKNU Kabupaten Bondowoso, keberadaan dankedudukannya tidak dipilih secara demokratis melaluimusyawarah sesuai dengan AD/ART.
Putusan Nomor 236 K/Pdt.SusParpol/201412kepada DPP PKNU (Tergugat I) tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan danpenyelesaian sesuai dengan perintah Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.Bahwa karena waktu untuk menyelesaikan secara internal Parpol c.g.
Register : 26-04-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 3 Juli 2018 — Dr. H. DODDY ARIYANTO X DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM
175 — 44
175 — 44
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan Nomor 248/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);
248/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst
Putus : 28-05-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 28 Mei 2015 — NUSRON WAHID, S.S VS PARTAI GOLONGAN KARYA Cq. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA atau dikenal dengan DPP PARTAI GOLKAR
127 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
251 K/Pdt.Sus-Parpol/2015
;Namun, perlu dicatat bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Parpol,Penggugat tetap memiliki hak yang dijamin berdasarkan undangundanguntuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri (dalam hal iniPengadilan Negeri Jakarta Barat), termasuk kasasi ke Mahkamah Agung. Halini merupakan konsekuensi logis mengingat sesuai Pasal 32 ayat (5) UndangUndang Parpol kekuatan keputusan terkait perselisihan hanya bersifat finaldan mengikat secara internal.
Pasal 33 Undang Undang Parpol masihmemberikan hak kepada Penggugat yang tidak puas terhadap KeputusanPemberhentian Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo ke PengadilanNegeri Jakarta Barat.
Berikut kutipan Pasal 33 Undang Undang Parpol:(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal32 tidak tercapai penyelesaian perselisihan dilakukan melalui PengadilanNegeri;(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir,dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung...
Nomor 251 K/Pdt.SusParpol/2015telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni melanggar Pasal 16ayat (1) huruf (d) Undang Undang Parpol, oleh karena alasan untukmemberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Golkar akibatpelanggaran ADART tidak terbukti. Atau dengan kata lain, Tergugatberdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf (d) Undang Undang Parpol, tidakdapat memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Pantai Golkar, karenafaktanya tidak ada pelanggaran ADART Partai Golkar.
Berikut kutipanPasal 16 ayat 1 Parpol yang membatasi alasanalasan pemberhentianseseorang dan keanggotaan partai:(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari PartaiPolitik apabila:a meninggal dunia;b mengundurkan diri secara tertulis;c menjadi anggota Partai Politik lain; ataud melanggar AD dan ART;C Perbuatan melawan hukum ketiga:Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat telahmemperlakukan Penggugat secara diskriminatif melanggar konsiderans huruf cUU PARPOL
Putus : 25-05-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 620 K/Pdt.Sus-Parpol/2021 Tanggal 25 Mei 2021 — DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI SULAWESI TENGAH, DKK VS ANAS Lc. M.Hi
160 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
620 K/Pdt.Sus-Parpol/2021
Putus : 14-08-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 — 1. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPC-PDI PERJUANGAN) KABUPATEN KETAPANG , DKK VS BUDI MATEUS, S.Pd, DKK
72 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
932 K/Pdt.Sus-Parpol/2017
Putus : 28-09-2012 — Upload : 23-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 588 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 28 September 2012 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS), dk. vs TODUNG PANABOR LUMBANTOROUAN
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 895 K/Pdt.Sus-Parpol/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 — ANDRIYANTO JOHAN SYAH, S.T., M.M VS 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN), , DK
106 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
895 K/Pdt.Sus-Parpol/2019
Putus : 21-10-2014 — Upload : 29-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/Pdt.Sus-Par-pol/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 — WAWAN MATTALIU, S.Ksi., Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan VS 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BINTANG REFORMASI (DPP-PBR), , DK
144 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-05-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014 Tanggal 28 Mei 2015 — YUHARDI MANAF, S.E. VS PIMPINAN PUSAT PARTAI MATAHARI BANGSA (PP. PMB)
68 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014
Putus : 20-02-2013 — Upload : 13-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 20 Februari 2013 — H. Sahruddin B, SH. vs Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Propinsi Sulawesi Tenggara, dkk.
56 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-08-2016 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/Pdt.Sus-Parpol/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 — 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP.PPP) Hasil Pertemuan Menyerupai Muhtamar di Surabaya, DK VS MUH. TAUFIQ ZAINUDDIN, S.E.,M.M
70 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
355 K/Pdt.Sus-Parpol/2016
Putus : 06-10-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1117 K/Pdt.Sus-Parpol/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 — PATAR SITOMPUL VS KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) SUMATERA UTARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA), DK
336 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
336 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
1117 K/Pdt.Sus-Parpol/2020
Putus : 21-05-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal 21 Mei 2018 — H. MUHAMMAD SALEH VS 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP),, DK
52 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
443 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Putus : 19-06-2023 — Upload : 28-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 K/Pdt.Sus-Parpol/2023 Tanggal 19 Juni 2023 — HASNAH, S.Sos VS 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG (DPP PBB), DKK
116 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
685 K/Pdt.Sus-Parpol/2023
Register : 04-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pdt.Sus-Parpol/2019/PNJktPst Tanggal 15 April 2019 — KISMAN LATUMAKULITA X DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM.Cs
196 — 94
196 — 94
80/Pdt.Sus-Parpol/2019/PNJktPst
Bahwa sebagaimana Data Rekapitulasi Partai berdasarkan hasilinputan di Sipol yang dilakukan oleh Partai Politik sebelum melakukanpendaftaran, yang dapat dilihat melaluihttos://infopemilu.kpu.go.id/pileq2019/verpol/parpol. maka Partai NasDemtermasuk salah satu Partai Politik yang telah mendaftar menjadi CalonPeserta Pemilu Tahun 2019;26.
tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik, yang berbunyi:Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaianperselisihan dilakukan melalui pengadilan negen.KETERKAITAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIKINDONESIABahwa sebagaimana Data Rekapitulasi Partai berdasarkanhasil input di Sipol yang dilakukan oleh Partai Politiksebelum melakukan pendaftaran, yang dapat dilinat melaluihttps://infopemilu.kpu.go.id/pileq2019/verpol/parpol
Mahkamah Partai NasDem pada tanggal 22 Oktober 2018 danpada tanggal 13 Nopember 2018 dilakukan persidangan pertama di MahkamahPartai NasDem merupakan persidngan pertama dan terakhir karena sudahmelampaui 30 hari Mahkamah Partai NasDem tidak pernah memanggilPenggugat sampai sekarang ;Bahwadalam AD/ART Partai NasDem Pasal 25 ayat (2) menyebutkan : Penyelesaian perselisiihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Parpol
perselisihan yang terjadi didalam DPP Partai NasDem sehingga Penggugat mendalilkan Turut Tergugatturut dihukum untuk tunduk dan patuh kepada Putusan perkara a quo.Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian seperti apa yang telahdialami oleh Penggugat dalam penjelasan yang disampaikan dalildalil gugatanPenggugat pada gugatan Penggugat halaman 13 sampai dengan halaman 14 dimana hanya menjelaskan Surat Kepengurusan yang terdaftarpada laman hittos://infopemilu.kpu.qo.id/pileq2019/verpol/parpol
ketentuan Pasal 32 UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internalPartai Politik dan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan olehMahkamah Partai Politik ;Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalahmasalah internal Partai Politik sehingga penyelesaiannya harus diselesaikan olehMahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan bahwapenyelesaian perkara a quo telah diselesaikan oleh Mahkamah Parpol