Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain dengan maksud agarketerwakilan partai di DPRK Singkil tetap ada.

Akan tetapi menurut Penggugat proses PAWtersebut mengalami kendala, sehingga menimbulkan sengketa dan mengajukan gugatan kepengadilan, dalam hal ini ke Pengadilan Negeri Singkil.Menurut hemat kami dan kiranya Majelis Hakim sependapat bahwa sengketa yang dimaksud adalahsengketa Internal Partai Politik, karena masih ada persoalan yang belum selesai di internal partaisehingga menimbulkan konflik/sengketa antara partai dengan anggota partainya dan antara sesamaanggota dalam satu partai.

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain.

Akan tetapi menurutPenggugat proses PAW tersebut mengalami kendala, sehingga menimbulkan sengketa danselanjutnya mengajukan gugatan ke pengadilan, dalam hal ini ke Pengadilan Negeri Singkil.Menurut hemat kami dan kiranya Majelis Hakim sependapat bahwa sengketa yang dimaksud adalahsengketa Internal Partai Politik, karena masih ada persoalan yang belum selesai di internal partaisehingga menimbulkan konflik/sengketa antara partai dengan anggota partainya dan antara sesama1516anggota dalam satu partai

demikian Badan Hukum PartaiPersatuan Daerah berbeda dengan Partai Persatuan Nasional.Oleh karena Tergugat I yang secara hukum batal mengundurkan diri berdasarkan Putusan MKtelah mengeluarkan Putusan No. 39/PUUXI/2013 Tertanggal 31 Juli 2013, maka jikapun adapengusulan PAW atas diri Tergugat I, maka harus dilakukan dan diusulkan oleh Partai PersatuanDaerah yang mengusung Tergugat I, bukan Partai Persatuan Nasional, dan juga harus tidakbertentangan dengan aturan hukum tentang proses PAW dalam internal partainya

Penggugat dengan Tergugat berjalan denganharmonis namun sejak bulan Desember tahun 2009 kehidupan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah sering diwarnai perselishan dan pertengkaran;Bahwa peristiwa itu terjadi bermula Tergugat aktif di Partai Politik sejak ituTergugat sering pergi dari rumah dan tentunya melalaikan kewajibannya sebagaiseorang suami, sejak aktif di partai Politik Tergugat jarang memberi nafkah,seluruh tenaga dan pikiran bahkan sampai materi hanya dicurahkan untuk10.kepentingan partainya

, sedangkan istrinya selalu dinomor duakan tidakdiperhatikan sama sekali;Bahwa setiap diajak musyawarah Tergugat merasa lebih pintar, suka sekalimembodohbodohkan Penggugat, anggapannya Tergugat lebih tahu segalagalanya padahal Tergugat tidak menyadari jika selama ini Tergugat telahmenelantarkan Penggugat demi kepentingan partainya; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin tidakharmonis, Tergugat selalu mempertahankan egonya dan keras kepala, sedikitpuntidak pernah mau mendengar

No.2224 K/Pdt/2005Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan TurutTergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:hiTentang subjek gugatan.Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Tergugat danTurut Tergugat dengan mengatas namakan institusi Partainya patut dipertanyakan, apakah itu betul atas nama institusi Partainya atau hanyakepentingan pribadi dari H. Ir. Tagore. AB.

Dengan demikian karena gugatan Penggugat mengatas namakan institusi Partainya tetapi dalam kenyataannya hanya ditangani oleh pribadi ketua Partai maka secara hukum gugatan demikian ituharuslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.Begitupun dimasukkannya Saudara Sabirin sebagai Turut Tergugat dalamperkara ini adalah sangat tidak beralasan hukum yang kuat, karenaSaudara Sabirin sama sekali tidak terlibat atas terbitnya putusan KPUKabupaten Aceh Tengah menyangkut tentang penggantian dan penetapanCaleg

Kalimat yang diucapkan terdakwa kepadawarga yang dikunjungi, pada intinya sebagai berikut : Barangkali nanti pada saatpencoblosan berkenan memilih saya caranya nanti panjenengan akan mendapatkanempat lembar kartu suara yang pertama hijau, biru, kuning dan merah, kalaupanjenengan berkenan memilih saya jenengan tinggal membuka kartu warna hijau;saya (Syaeful Imam ) ada dipartai PAN nomor urut 2, panjenengan tidak usahmencoblos partainya coblos nomor dua saja .Terdakwa mengucapkan dan menjelaskan kalimat

dalam Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.Bahwa kalimat yang diucapkan terdakwa kepada warga yang dikunjunginyaantara lain sebagai berikut: Barangkali nanti pada saat pencoblosanberkenan memilih saya caranya nanti panjenengan akan mendapatkan empatlembar kartu suara yang pertama hijau, biru, kuning dan merah, kalaupanjenengan berkenan memilih saya jenengan tinggal membuka kartu warnahijau; saya (Syaeful Imam ) ada dipartai PAN nomor urut 2 , panjenengantidak usah mencoblos partainya

Pemilihan UmumAnggota Legislatif DPR, DPRD dan DPD Tahun 2014.Bahwa benar kalimat yang diucapkan terdakwa kepada warga yangdikunjunginya antara lain sebagai berikut: Barangkali nanti pada saatpencoblosan berkenan memilih saya caranya nanti panjenengan akanmendapatkan empat lembar kartu suara yang pertama hijau, biru, kuningdan merah, kalau panjenengan berkenan memilih saya jenengan tinggalmembuka kartu warna hijau; saya (Syaeful Imam ) ada dipartai PAN nomorurut 2 , panjenengan tidak usah mencoblos partainya

Selain uacapan tersebut, dalam kunjungannya itu,terdakwa mengucapkan katakata sebagai berikut : Barangkali nanti pada saatpencoblosan berkenan memilih saya caranya nanti panjenengan akan mendapatkanempat lembar kartu suara yang pertama hijau, biru, kuning dan merah, kalaupanjenengan berkenan memilih saya jenengan tinggal membuka kartu warna hijau ;saya (Syaeful Imam ) ada dipartai PAN nomor urut 2 , panjenengan tidak usahmencoblos partainya coblos nomor dua saja .

terdakwa (SYAEFUL IMAN), caleg dari PAN nomor urut 2.Maksud hati terdakwa tersebut terucap pula dari katakata terdakwa kepada warga antaralain sebagai berikut : Barangkali nanti pada saat pencoblosan berkenan memilihSaya caranya nanti panjenengan akan mendapatkan empat lembar kartu suara yangpertama hijau, biru, kuning dan merah, kalau panjenengan berkenan memilih sayajenengan tinggal membuka kartu warna hijau ; saya (Syaeful Imam ) ada dipartaiPAN nomor urut 2, panjenengan tidak usah mencoblos partainya

MUKROMIN als CAMIN selaku timer sebesar Rp 10.000 ( sepuluhribu rupiah) dalam setiap partainya. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WibPetugas kepolisian datang menangkap Terdakwa sedangkan yang lainyaberhasil melarikan diri dan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2ekor ayam jago. 2 buah kiso. 2 buah ember plastik. Sebuah bak plastikwarna hitam. Sebuah gelas plastik. Sebuah piring plastik. Sobekan busa.Tiga helai bulu ayam. 2 buah kurungan ayam.

setiaprondenya tukang mbanyu menjalankan perannya memberikan minumdan memandikan ayam serta membersihkan lendir kKemudian ayamtersebut diadu kembali, hingga ayam yang berhasil membuatlawannya lari atau mati dianggap menang dan pemilik ayam tersebutmendapat uang taruhan; Bahwa peran terdakwa dalam permainan sabung ayam tersebutadalah sebagai tukang mbanyu yaitu orang yang memberikan minum,memandikan dan membersihkan lendir ditenggorokan ayam yangsedang diadu; Bahwa dari keterangan terdakwa setiap partainya

MUKROMIN als CAMIN selaku timer sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap partainya.

harusnya menjelaskan bahwa diaadalah budak Partai Komunis yaitu partai yang bernama PDIP, lalukemudian pada tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 06.08 wita Terdakwakembali membagikan kiriman di akun facebooknya dengan tulisan PartaiKomunis terbesar di Indonesia sekarang ini yaitu PDIP, kata ketua partaikomunis ini; Jokowi itu petugas partai itu, Ummat yang sejatinya Islam diTanah Ibu Pertiwi ini yang menginginkan Komunis tetap berkuasa dinegeri ini, silahkan pilih Jokowi, masalahnya kalau petugas Partainya

Pada awal berdirinya, padatahun 1973, PDI dipimpin oleh Mohammad Isnaeni (buka / lihat sumbersumber artikel untuk mengertahui Partai Komunis Belanda);Bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI; Pendiri Henk Sneevliet) adalahsebuah partai politik di Indonesia yang telah dibubarkan partainya, bukanIdeologi Politiknya.

MASYUMI (Partai islam; partainya pengikutMuhammadiyah) 3. NAHDATUL ULAMA ( 2222?) PKI (PartaiKomunis).Catatan Tambahan Presiden RI membubarkan Konsttuante/Parlemenpada thn 1959 sehingga pemilu Kedua baru dilaksankan pada masaSuharto/masa orde baruSeluruh Konstituen partai komunis pada masa Orde Baru bergabungpada PDI. Termasuk Konstituen PNI.

Pohuwato;bahwa postingan Terdakwa tersebut adalah salah satu bentuk kampanyemelalui Media Sosial Facebook, karena dalam postingannya tersebutmenyertakan nama dan nomor urut Terdakwa sebagai Caleg dan jugamenyertakan nama partainya;bahwa hasil print screeshoot (gambar tangkapan layar) atas postingan padaakun terdakwa yang diambil dengan menggunakan handphone miliksaudara Amir Mato;bahwa dalam undangundang tentang Pemilu Terdakwa telah didugamelanggarnya karena Terdakwa telah menjanjikan sesuatu kepada

pesertakampanye, dan janjinya tersebut adalah janji pribadi, apabila janji tersebutadalah janji partainya maka hal tersebut tidak melanggar undangundangtentang pemilu tersebut;bahwa postingan tersebut bisa diakses oleh khalayak umum yang memilikiakun facebook yang berteman dengan akun facebook Terdakwa danberteman dengan akun facebook yang ditandai oleh Terdakwa dalampostingannya;Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.bahwa saksi mengenali barang bukti berupa tulisan yang bertulis

terpilin menjadi Anggota LegislatifDPRD Provinsi Gorontalo melalui dapil Boalemo dan Pohuwato;bahwa menurut saksi ahli bahasa yang kami ikut sertakan dalampembahasan masalah postingan Terdakwa ini bahwa katakata janjiTerdakwa dalam postingan tersebut memang ditujukan kepada pesertapemilu;bahwa postingan Terdakwa tersebut adalah salah satu bentuk kampanyemelalui Media Sosial Facebook, karena dalam postingannya tersebutmenyertakan nama dan nomor urut Terdakwa sebagai Caleg dan jugamenyertakan nama partainya

Panwaslu Desa Hulawa melakukaninvestigasi dengan cara mendatangi Terdakwa yang pada saat itu beradadirumahnya dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentangpostingan tersebut, atas pertanyaan dari kami Terdakwa menyatakan bahwabenar ia yang mengirim postingan tersebut melalui akun Facebooknya;bahwa postingan Terdakwa tersebut adalah salah satu bentuk kampanyemelalui Media Sosial Facebook, karena dalam postingannya tersebutmenyertakan nama dan nomor urut Terdakwa sebagai Caleg dan jugamenyertakan nama partainya

;bahwa dalam undangundang tentang Pemilu Terdakwa telah didugamelanggarnya karena Terdakwa telah menjanjikan sesuatu kepada pesertakampanye, dan janjinya tersebut adalah janji pribadi, apabila janji tersebutadalah janji partainya maka hal tersebut tidak melanggar uandangundangtentang pemilu tersebut;bahwa sudah jelas tulisannya dalam postingan Terdakwa tersebutmenyatakan bahwa Ini Bukan Janji Partai Tapi Janji Pribadi maka saksiberkesimpulan bahwa postingannya tersebut adalah janji pribadi bukan

Bahwa faktanya Penggugat/Terbanding telah dipecat10dari keanggotaan PDI Perjuangan melalui keputusanDPPPDI Perjuangan Nomor : 002/KPTS/DPP/IV/2010tanggal 28 April 2010, sehingga yang bersangkutantidak berhak lagi mewakili partainya di DPRD KotaSolok ; 6.

Penggugat/Terbanding telah dipecat dari keanggotaanPDIP melalui Keputusan DPPPDIP Nomor002/KPTS/DPP/IV/2010, tanggal 28 April 2010 (BuktiT2), sehingga Penggugat/Terbanding tidak berhak14lagi untuk mewakili partainya di DPRD Kota Solok ;= menos Menimbang, bahwa dengan demikianPenggugat/Terbanding tidak berkualitas lagi sebagaianggota DPRD Kota Solok karena mans ; dipecat darikeanggotaan PDIP.

Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugatlebih memetingkan partainya (aktifis) dan Tergugat bekerja hanya untuk dirinyasendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan Tergugat tidakmempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumahtangga bersama untuk keperluan seharihari sejak menikah Penggugat di bantu orangtua Penggugat bahkan Penggugat bekerja sendiri menjadi TKI di Malaysia;Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar

Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karenaTergugat lebih memetingkan partainya (aktifis) dan Tergugat bekerja hanya untuk dirinyasendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan Tergugat tidakmempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tanggabersama untuk keperluan seharihari sejak menikah Penggugat di bantu orang tua Penggugatbahkan Penggugat bekerja sendiri menjadi TKI di Malaysia; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan

kesepakatan, sehinggasidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalampersidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akanmenyampaikan jawaban atau tanggapan secara tertulis dan untuk itu Tergugatmohon diberi waktu selama 1 bulan dengan alasan bahwa saat ini dirinya sedangsibuk mengikuti proses persidangan gugatan sengketa hasil Pemilu Legislatif diMahkamah Konstitusi yang diajukan oleh partainya

di depan sidangtanpa pemberitahuan, sekalipun pada sidang sebelumnya ia telah diperintahkanuntuk hadir kembali tanpa surat panggilan, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya Tergugat tersebut disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis terkait dengan ketidakhadiranTergugat, Penggugat menyatakan bahwa selama persidangan ditunda, Tergugattidak pergi ke manapun dan tidak melakukan aktivitas apapun, apalagi mengikutisidang di MK, sebab partainya

dan Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Provinsi Papua dari Partai Kedaulatan yang tidak sah danbermasalah, karena masih dalam sengketa hukumterhadapkepengurusan Partai Kedaulatan, sekalipun telah ada PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/K/PDT.SUS/2011, tanggal 24 Maret 2011, terhadap sengketaKepengurusan (DPP) Partai Kedaulatan, namun dalam amarputusan hukum tersebut tidak menyebutkan secara jelas PengurusPartai Kedaulatan mana yang sah dan memiliki legitimasi hukumuntuk menjalankan Partainya

Naftali Kobepa, tanggal 26 Januari 2012, Surat PimpinanDPRP, tanggal 15 Maret 2012, Nomor 161.1/526, perihal MohonAktifkan Kembali Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 161.91.2011, tanggal 30 Maret 2011,membatalkan Surat Kuasa Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 161.9167, tanggal 15 Februari 2012;d Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota PartaiKedaulatan dan Pencabutan Kartu Anggota Partainya berdasarkanSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KedaulatanNomor

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 161.9167,tertanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatPapua, akan tetapi disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa adanya upaya yangsistematis dan terstruktur dari Ketua DPD Partai Kedaulatan Provinsi Papuauntuk menjegal Penggugat, artinya bahwa sesungguhnya Penggugat sendirisudah mempunyai konflik Internal dengan partainya

anggotaDPRD Kabupaten Klungkung dan sebagai pengurus / anggota PartaiNasional Benteng Kemerdekaan ( PNBK ) Kabupaten Klungkung yang tidaklolos verifikasi sebagai peserta pemilu tahun 2014, maka keputusan TergugatNomor : 1.625/04A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 tetap berlaku, karenaditetapbkan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ; 39/PUUX1I/2013perihnal proses PAW Anggota DPRD pasca Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia pada angka 2 yang menyatakan : Bahwa...Bahwa PAW Anggota DPRD yang partainya

sejak ditetapkan, kecuali peresmianpemberentian anggota DPRD sebagaiman dimaksud dalam pasal 102ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memprolehkekuatan hukum tetap ; nner nn nnn nn nnn nnn nnn nenHal ini juga sesuai dengan penegasan Menteri Dalam Negeri dengan SuratEdaran Nomor 161/6422/Sj tanggal 20 September 2013 perihal Proses PAWAnggota DPRD pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesiapada angka 2, yang menyatakan : 222 n none nc eens Bahwa PAW Anggota DPRD yang partainya

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jenis kelaminlakilaki, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Banjar Tegehe, Desa BatubulanKecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ; Saksi mengaku pernah menjadi anggota partai poltik pada tahun 2004 ; Saksi mengaku pada tahun 2004 lolos sebagai Anggota Dewan $: Saksi mengaku ikut mencalonkan diri sebagai caleg pada tahun 2009; Bahwa saksi mengaku sebagai Anggota DPRD dari partai PNBK Indonesia; Saksi mengaku aktif sampai saat ini sebagai Anggota Dewan ; Saksi mengaku partainya

perselisihan Penggugat dengan Tergugat,selain itu Penggugat sering juga curhat dan menyampaikan kepada saksisetiap Penggugat selesai bertengkar dengan Tergugat tersebut ;Bahwa setahu saksi faktor penyebab terjadinya perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Tergugatmemiliki hubungan khusus dengan perempuan lain dan setahu saksi bukanCuma satu kali Tergugat selingkuh karena tiga bulan setelah Tergugatmenikah dengan Penggugat, Tergugat berselingkuh lagi dengan wanitateman partainya

antaraPenggugat dengan Tergugat tersebut, maka kedua belah pihak telahberpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang karenaTergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;Bahwa setahu saksi sejak Penggugat pisah tempat dengan Tergugat, makaselama itu pula Tergugat tiak pernah memberikan nafkah kepadaPenggugat, bahkan sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, sejak itupula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karenaTergugat hanya sibuk mengurus partainya

., tanggal 24 Maret 2011,terhadap sengketa Kepengurusan (DPP) Partai Kedaulatan, namundalam amar putusan hukum tersebut tidak menyebutkan secarajelas Pengurus Partai Kedaulatan mana yang sah dan memilikilegitimasi hukum untuk menjalankan Partainya, dalam PutusanKasasi justru memerintahkan kepada para pihak yang berperkarauntuk melakukan musyawarah mufakat dan perintah putusanhukum tersebut belum dijalankan oleh kedua belah pihak, bahkansalah satu pihak dari pengurus Partai kedaulatan yang berperkaratelah

Naftali Kobepa, tanggal 26 Januari 2012, Surat PimpinanDPRP, tanggal 15 Maret 2012, Nomor : 161.1/526, perihal MohonAktifkan Kembali Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor : 161.91.2011, tanggal 30 Maret 2011,membatalkan Surat Kuasa Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 161.9167, tanggal 15 Februari 2012 ;Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota PartaiKedaulatan dan Pencabutan Kartu Anggota Partainya berdasarkanSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KedaulatanNomor

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 161.9167, tertanggal 15Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatPapua, akan tetapi disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa adanya upayayang sistematis dan terstruktur dari Ketua DPD Partai Kedaulatan ProvinsiPapua untuk menjegal Penggugat, artinya bahwa sesungguhnya Penggugatsendiri sudah mempunyai konflik Internal dengan partainya

sebagaipihak dalam sengketa in litis ; 2 Gugatan Kabur atau Tidak Jelas dengan alasan Bahwa disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwa dalam menerbitkan Obyek Sengketaseolaholah Tergugat telah melanggar PasalPasal dalam UndangUndang Nomor 27Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sedangkan disisi lain Penggugatmendalilkan adanya upaya sistematis dan terstruktur dari Ketua DPD PartaiKedaulatan Provinsi Papua untuk menjegal Penggugat, artinya bahwa Penggugatsudah mempunyai konflik internal dengan partainya

( Partai Kedaulatan ) merupakan salah satu peristiwa hukum yang melatar belakangipenerbitan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 161.9167 Tahun 2012, tentangPeresmian Pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Papua, atas nama Yosephina Pigai, S.Sos., tertanggal 15 Pebruari,2012 yang mana konflik internal tersebut bermuara pada proses pengusulan PenggantiAntar Waktu atas nama Penggugat oleh Partainya ( Partai Kedaulatan ), melalui DPR52Papua yang diteruskan ke

alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Kendari dari Fraksi PAN, adalah sesuai denganPasal 193 ayat (1) dan (2) huruf e UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014yaitu diberhentikan atas usul partainya

M.MASIRETE, SE menyatakan secara lisan masih pikirpikir dan juga akanberkoordinasi terlebih dahulu dengan pengurus partainya, namun sampaidengan acara kesimpulan saudara ISWAN. M.

Memeriksa dan meneliti daftar calon tetap Pemilu anggota DPRDPoso tahun 2009 khusus Dapil yang bersangkutan Dapil yangbersangkutan tercantum sebagai daftar calon tetap; Bahwa dokumendokumen untuk PAW Internal partai yaitu suratpemberhentian dari partainya atas nama Penggugat dan ada usul daripartai politik yang mengusulkan saudara swan Masirete sebagai penggantinya ;Bahwa surat PAW Penggugat ditanda tangani oleh Pengurus Provinsi.Penggugat awalnya Ketua DPC PBR Kab.

Mengatur tentang anggota DPR/DPRD tidak diberhentikan atautidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya itu bisa berhakmenjadi anggota DPRD tapi jika ditarik oleh partainya berarti diaharus mundur; c.

Poso dari Bapak Burhanudin Hamzah/Penggugat;Saksi......... ke halaman 3232Saksi kedua saudara DAHRI SALEH , dibawah sumpah menerangkanyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil dibagian Biro Otonomi Daerah,Kepala Bagian Fasilitasi Otonomi Daerah; Bahwa pada dasarnya PAW mengacu pada pasal 102 ayat (1), prosesPAW dilakukan melalui usulan dari partainya sendirl; Bahwa peran saksi dengan objek sengketa ini yaitu menerima suratpengusulan PAW, awalnya surat tersebut diterima

anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yangbersangkutan mengajukan mengajukan keberatan melalui Pengadilan,pemberhentiannya sah setelah adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan huklum tetap;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 383 ayat 2 huruf h beserta penjelasannya,maka sangat jelas dan terang benderang sekali yang dimaksud dengan Pemberhentiannya sah setelah adanya putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatanhukum tetap adalah pemberhentian sebagai anggota partainya

dan bukan sebagai anggota DPRD nya;Sebab pasal ini jelasjelas khusus menjelaskan mengenai pemberhentian sebagaianggota partai, bukan sebagai anggota DPRD; Bahwa itu pula yang bersangkutan telah diusulkan oleh partainya, dimana sudahsesuai dengan ketentuan pasal 383 ayat 2 huruf e yang berbunyi: (2) AnggotaDPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud padaayat 1 huruf e, apabila: e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; Berdasarkan

Bahwa sesungguhnyapengunduran diri dan pindah partainya Para Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi adalah situasi yang abnormal, maksudnya adalah pengunduran dirsebagai anggota DPRD dan anggota Partai Politik Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena harus memenuhi syarat wajib sebagai calon anggotaDPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2014 sebagai mana diatur dalam PKPU Nomor13 Tahun 2013, Pasal 19 huruf I Point 2, dimana mewajibkan setiap calon anggotaDPR, DPRD melampirkan surat pengunduran diri

ditingkat internal Partai(PDK), bahwa Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hanya mengajukanbukti surat berupa Surat Pengunduran diri Para Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi tanpa dikuatkan oleh bukti lain berupa keterangan saksi (TergugatKonvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti saksi), dengan demikianbukti surat oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Majelis HakimPengadilan Judex Facti tidak dapat dijadikan sebagai bukti dan untuk itu harusdiabaikan;Bahwa pindah partainya

Faktanya Penggugat yang selama ini sebagaianggota partaipolitik ...politik Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) tidak pernahdiberhentikan atau diusulkan partainya untuk PAW atauditarik dari DPRD kabupaten Klungkung. Hal ini ditegaskandalam surat DPD Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) nomor :01/DPDPKPB/KLK/VIII/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 yangditujukan DPRD Kabupaten Klungkung.

dijadikan alasan gugatan Penggugatuntuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TergugatNomor : 1.628/04A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 olehkarena putusan mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUUX1/2013 tanggal 31 Juli 2013 tidak berlaku surut ; Hal ini sesuai dengan penegasan Menteri Dalam Negeridengan surat edaran Nomor : 161/6422/Sj tanggal 20September 2013 perihal proses PAW anggota DPRD pascaPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia padaangka 2, yang menyatakan : Bahwa PAW Anggota DPRD yang partainya

DPRD sebagaimanadimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) berlaku sejakditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggotaDPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (2)huruf Cc berlaku sejak tanggal putusan Pengadilanmemperoleh kekuatan hukum tetap.Sesuai juga dengan penegasan Menteri Dalam Negeridengan Surat Edaran Nomor 161/6422/Sj tanggal 20September 2013 perihal Proses Paw Anggota DPRD PascaPutusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia padaangka 2, yang menyatakan bahwa Paw Anggota DPRD yang partainya

dan dasar gugatanPengugat untuk tidak diwajibkannya Penggugatmenggundurkan diri, karena Keputusan Tergugat NomorNomor 1.628/04A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 telahditetapkan dan berlaku sebelum Putusan MahkamahKonstitusi tersebut keluar;Hal...Hal ini sesuai dengan penegasan Menteri Dalam Negeridengan surat edaran nomor : 161/6422/Sj tanggal 20September 2013 perihal proses PAW anggota DPRD pascaputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia padaangka 2, yang menyatakan : Bahwa PAW anggota DPRD yang partainya

Mentawai dari Er Sapalakkai kepada PenggantinyaKurpi, Surat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 171/67/Umum/2013tanggal 23 September 2013, selanjutnya surat Dewan PimpinanCabang Partai Damai Sejahtera (PDS) Kabupaten Kepulauan Mentawai NomorWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Propinsi SumateraBarat Dari Er Sapalakkai kepada penggantinya Kurpi;Bahwa PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawaisebenarnya bermula adanya perselisihan antara Penggugat dengan partainya