Ditemukan 8748 data
1.Rudi Hartono Iskandar
2.TOETI NZ SOEKARNO
3.SANTY JUNITHA SOEKARNO
4.RIZKI PRIMAJAYA SOEKARNO
5.LUCKY RAMADHANTY SOEKARNO
6.DANU ZAENUDIN SOEKARNO
Tergugat:
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
Turut Tergugat:
1.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Adminitrasi Jakarta Barat
81 — 7
Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal118 ayat (2) HIR, dan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
MENGADILI :
DALAM EKSEPSI.
- Mengabulkan Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif dari Tergugat dan Turut Tergugat I;
DALAM POKOK PERKARA.
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maret 2018 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena judexfacti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa gugatan tidak hanya dinilai dari Kedudukan para pihak namunharus memperhatikan sisi letak objek gugatan yang berupa tanah yang telahbersertifikat di daeran Kabupaten Banjarnegara, maka sesuai dengan Pasal118
ayat (3) HIR gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang dalamdaerah hukumnya terletak barang tetap tersebut;Bahwa hal ini sejalan dengan kaidah hukum putusan Mahkamah AgungRI Nomor 3310 K/Pdt/1987 tanggal 29 September 1989 yang isinya Pasal118 ayat (3) HIR harus ditafsirkan bahwa gugatan perdata dengan objekgugatan berupa onroerend goed atau barang tidak bergerak secara formaladalah sah diajukan kepada hakim di wilayah benda tidak bergeraktersebut terletak dengan tidak tergantung kepada syarat
15 — 2
Pasal 116 Huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c KompilasiHukum Islam, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim dalampermusyawaratannya sepakat permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya permohonan Pemohon danMajelis Hakim harus memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakkepada Termohon di dalam sidang, selanjutnya berdasar ketentuan pasal118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan danmenetapkan ikrar talak Pemohon kepada Termohon dengan
14 — 1
Pasal 116 Huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c KompilasiHukum Islam, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim dalampermusyawaratannya sepakat permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya permohonan Pemohon danMajelis Hakim harus memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakkepada Termohon di dalam sidang, selanjutnya berdasar ketentuan pasal118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan danmenetapkan ikrar talak Pemohon kepada Termohon dengan
16 — 4
Pasal 116 Huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasiukum Islam, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim dalamoermusyawaratannya sepakat permohonan Pemohon tersebut dapatcikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya permohonan Pemohon danMajelis Hakim harus memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakkepada Termohon di dalam sidang, selanjutnya berdasar ketentuan pasal118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan danmenetapkan ikrar talak Pemohon kepada Termohon dengan
5 — 0
Pasal 116 huruf b KompilasiHukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena Termohonmeninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang sudah 5 bulanlamanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitumpermohonan Pemohon mengenai izin talak satu raji tersebut memenuhi Pasal118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;Hal. 6 dari 9 hal.
16 — 4
Bahwa secara tegas dalam ketentuan Bab IV tentang Hukum Acara,pasal 54 Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang diubah denganundangundang nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undangundang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ditegaskanHukum Acara yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan PeradilanAgama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilandalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secarakhusus dalam Undangundang ini, dengan demikian ketentuan pasal118 HIR adalah
Bahwa secara tegas pada pokoknya dalam ketentuan pasal118 ayat (1) HIR disebutkan ..Gugatan perdata dalam tingkat pertamadiajukan kepada Ketua Pengadilan yang dalam daerah hukumnyaterletak tempat tinggal Tergugat... , dengan demikian gugatanPenggugat yang diajukan di pengadilan tempat tinggal Penggugat sendiribertentangan dan/atau tidak memenuhi kriteria ketentuan pasal 118 HIR,dengan demikian gugatan Penggugat secara hukum tidak dapatditerima ;.
11 — 1
Pasal 116 Huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c KompilasiHukum Islam, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim dalampermusyawaratannya sepakat permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya permohonan Pemohon danMajelis Hakim harus memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakkepada Termohon di dalam sidang, selanjutnya berdasar ketentuan pasal118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan danmenetapkan ikrar talak Pemohon kepada Termohon dengan
35 — 11
Bahwa~ dalam ss pasal 18 Perjanjian Kredit No.0420030681/04006966, tanggal 22 Agustus 2013, Penggugatdan Para Tergugat telah sepakat mengenai segala akibatnyamemilih domisili hukum yang tetap di Kantor KepaniteraanPengadilan Negeri Purworejo, sehingga sesuai ketentuan pasal118 ayat (4) HIR Pengadilan Negeri Purworejo berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;.
9 — 4
Desember2016, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkanidentitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yangdikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di manakuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, denganmemuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikanoleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telahmemenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal118
ARY IQBAL SETIO NASUTION, SH
Terdakwa:
1.NAUFAL YUDA KHOLIS FAHRUDIN ALS BULE BIN SUTARTO
2.RIZKY MUHAMAD IMADUDIN DISARA ALS IMAM BIN JEFRY DORISARA
26 — 6
BrtPasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal118,Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124,Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidanaNarkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111,Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal118,Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124,Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Setiap orang:Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2019/PN Jkt.
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ParaTerdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawanhukum memiliki Narkotika Golongan bukan tanaman menurut Majelis Hakimtelah terpenuhi;Ad.3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidanaNarkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111,Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal118
22 — 7
yang selengkapnya dapat dilihat dalam beritaacara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telahdianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas ; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadirdalam persidangan ; Menimbang, bahwa penyebutan identitas dalam surat permohonanmerupaka syarat formil keabsahan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal118
10 — 1
Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009tentang perubahan UndangUndang Nomor 07 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, perkara Penetapan Asal Usul Anak bagi umatIslam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut PeradilanAgama.Menimbang, bahwa berdasarkan KTP Para Pemohon, ParaPemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukumPeradilan Agama Surabaya, maka Pengadilan Agama Surabayaberdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal118
143 — 46
sesuatunya :Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraianputusan ini semua yang terjadi dalam persidangan yangbelum termuat ditunjuk kepada berita acarapemeriksaan :TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat sebagaimana yang terurai diatas :Menimbang, bahwa dalam surat gugatan pihakTergugat berada diluar wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Kediri maka berdasarkan asasnya bahwa yangberwenang untuk mengadili adalah dimana Tergugatbertempat tinggal (Actor Sequator Foran Rei) vide pasal118
11 — 3
58 Gb a& ails LS olLIJArtinya: Hukum talak munjiz adalah jika talak dijatuhkan oleh Pemohon yangbaligh, berakal sehat, terhadap istrinya yang sah secarahakikiataupun hukmi maka jatuhlah talak seketika itu juga, dan hukum talakberlaku setalah talak tersebut diucapkan oleh Pemohon,Menimbang, bahwa karena Pemohon dengan Termohon selamadalam perkawinan tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal118 Kompilasi Hukum Islam perceraian tersebut jatuh talak satu raj!
13 — 6
pS>y= LoS> ol .adsi> al Arg; dblacll Gulf Yb 1ab959) Mero BoloJUV gore ale Giping LI 9 Swell at, ailsArtinya: Hukum talak munjiz adalah jika talak dijatuhkan oleh Pemohon yangbaligh, berakal sehat, terhadap istrinya yang sah secarahakikiataupun hukmi maka jatuhlah talak seketika itu juga, dan hukum talakberlaku setalah talak tersebut diucapkan oleh Pemohon,Menimbang, bahwa karena Pemohon dengan Termohon selamadalam perkawinan tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal118 Kompilasi Hukum
12 — 4
tanggal 28 Juli 2017,yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkanidentitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yangdikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di manakuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, denganmemuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikanoleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telahmemenuhi pula syaratformil surat kuasa knusus sebagaimana ketentuan Pasal118
15 — 3
04 Januari 2017,yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkanidentitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yangdikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di manakuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, denganmemuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikanoleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telahmemenuhi pula syaratformil surat kuasa knusus sebagaimana ketentuan Pasal118
Terbanding/Tergugat I : Ahliwaris Ir. RIDWAN KRISTANTO (Almarhum)
Terbanding/Tergugat II : Dr. Ir. SJAMSUL BACHRI, M.Si
Terbanding/Tergugat III : Ahliwaris DADDI alias SAMADU (Almarhum)
Terbanding/Tergugat IV : MUBYL HANDALING
Terbanding/Tergugat V : Hj. ASRIANI DG. NGINTANG
Terbanding/Tergugat VI : ERWIN HORAS, SE
Terbanding/Tergugat VII : Ahliwaris Almarhum ANDI BAUSAT
Terbanding/Tergugat VIII : LULY SUDARWANTI SAKKA JUMAING
Terbanding/Tergugat IX : KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Terbanding/Tergugat X : Ahliwaris Andi Mappanyukki
Terbanding/Tergugat XI : Panitia Landreform Pemerntah Daerah Kab. Gowa
Terbanding/Tergugat XII : Ahliwaris Djibu (Almarhum)
Terbanding/Tergugat XIII : Ahliwaris Raupong (Almarhum)
Terbanding/Tergugat XIV : Ahliwaris Pansiri (Almarhum)
Terbanding/Tergugat XV : Farida
Terbanding/Tergugat XVI : Ahliwaris Sule (Almarhum)
Terbanding/Tergugat XVII : Ahliwaris Kammisi (Almarhum)
Te
82 — 41
Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut diatas sangatkeliru dan salah menerapkan hukum, judex factie keliru menafsirkanmateri muatan hukum yang terdapat pada pasal118 ayat (1)HIR/142 RBG mengenai penulisan identitas tergugat padasuratgugatan penggugat mengenai para pihak.Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyusun surat gugatandengan telah memenuhi syarat formil penulisan identitas para pihaksebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (1) HIR/142 RBG tersebut,dimana penggugat telah menuliskan identitas
1.4.1.5;1.6.Tergugat Ahlirwais KristantoTergugat Ill Ahliwaris DaddiTergugat VIII Ahliwaris Andi BausatTergugat XII Ahliwaris DjibuTergugat XIV Ahliwaris PansiriTergugat XVII Ahliwaris KammisiBahwa dengan demikian surat gugatan Penggugat/pembandingmengenai penentuan pihak dengan menyebut ahliwaris tergugatdalam perkara ini telah memenuhi syarat formil maupun syaratmateril sebagaimana dimaksud pasal118 ayat (1) HIR/142 RBGtersebut.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.190/PDT/2006/PT.MksTanggal
LANNAKA tidakmempunyai kesempatan untuk menyatakan sikap dan/ataumembela kepentingannya terhadap dalil gugatanpenggugat/terbanding khususnya menyangkut diri LANNAKA,dan dilain pihak akan merugikan Tergugat/Pembanding sebagaipihak yang didalilkan telah melakukan perbuatan tukarmenukar atas tanah sengketa dengan LANNAKA;Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan TinggiMakassar pada perkara perdata No.190/PDT/2006/PT.Mks Tanggal 14September 2006 tersebut sejalan dan bersesuaian dengan materimuatan pasal118
ayat (1) HIR/142 RBG tersebut, dan bersesuaianpula dengan surat gugatan Penggugat/Pembanding dalam menyebutidentitas para pihaknya terutama dalam menyebut ahliwarisTergugat dalam perkara ini.Bahwa dengan demikian, surat gugatan penggugat dalam halmenyebut identitas para tergugat dalam perkara ini telah benar, dantelah bersesuaian dengan pasal118 ayat (1) HIR/142 RBG tersebut.Bahwakarena penggugat/pembanding telah menyebut identitastergugat sesuai dengan peraturan peudangundangan tersebut,sedangkan
telahdiantarkan dan diserahkan serta telah diterima oleh ahliwaristergugat/terbanding bersangkutan oleh pihak Pengadilan NegeriSungguminasa, dan selain itu, ahliwaris tergugat bersangkutantelah datang untuk menghadiri persidangan Pengadilan NegeriSungguminasa tersebut dan telah menggunakan haknya dengancara memberi surat jawaban, mengajukan duplik, mengajukanbukti surat dan saksisaksi, hal ini membuktikan bahwa dengandemikian maksud dan tujuan penyebutan identitas para pihaksebagaimana dimaksud pasal118
11 — 0
Peradilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy KartuTanda Penduduk atas nama XXXX nomor 3578131106860010 tanggal 04 April2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KecBubutan Kota Surabaya bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata sesuaidengan aslinya kemudian diberi paraf berdasarkan alat Bukti tersebut harus dinyatakan bahwa XXXX berkapasitas mengajukan Perkara di Pengadilan AgamaSurabaya berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal118
danmenyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2berupa Foto copy Kartu TandaPenduduk atas nama XXXX nomor 3578134905860001 tanggal 05 April 2012,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec BubutanKota Surabaya bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata sesuai denganaslinya kemudian diberi paraf berdasarkan alat Bukti tersebut harus di nyatakanbahwa XXXX berkapasitas mengajukan Perkara di Pengadilan AgamaSurabaya berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal118