Menetapkan barang bukti berupa :a. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama DAHLIA diberikan kepada REZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMI P2ED RI tanggal 15 September 2011;b. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama DAHLIA diberikan kepada REZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMI P2ED RI tanggal 17 September 2011;c. 1 (satu) lembar

kwitansi atas nama SUMARLIN diberikan kepada REZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMI P2ED RI tanggal 20 September 2011;d. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ONA ARDI diberikan kepada REZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMI P2ED RI tanggal 19 September 2011;e. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUHENDRI diberikan

kepada REZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMI P2ED RI tanggal 28 September 2011;f. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SONY SANDRANA diberikan kepada REZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMI P2ED RI tanggal 29 September 2011;g. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama RAJA AFRIZON diberikan kepada REZA ARIE A dengan

uang sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMI P2ED RI tanggal 29 September 2011;h. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama REZA ARIE A diberikan kepada RAJA AFRIZON dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang Adm, Atribut, Pelantikan tanggal 04 Oktober 2011;i. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama REZA ARIE A diberikan kepada SONY SANDRANA dengan uang sejumlah Rp

uang Adm, Atribut, Pelantikan tanggal 05 Oktober 2011;l. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama REZA ARIE A diberikan kepada RISWAN dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang Adm, Atribut, Pelantikan tanggal 08 Oktober 2011;m. 2 (dua) lembar nota penting yang ditandatangani oleh Kepala BSDMI P2ED RI DR.

Menetapkan barang bukti berupa :a. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama DAHLIA diberikan kepada REZAARIE A dengan uang sejumlah Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) untukpembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMIP2ED RI tanggal 15 September 2011;b. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama DAHLIA diberikan kepada REZAARIE A dengan uang sejumlah Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah)untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMIP2ED RI tanggal 17 September 2011;c. 1 (satu) lembar kwitansi

atas nama SUMARLIN diberikan kepadaREZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp. 8.000.000,(delapan jutarupiah) untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi PegawaiBSDMI P2ED RI tanggal 20 September 2011;d. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ONA ARDI diberikan kepadaREZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000,(sepuluh jutarupiah) untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi PegawaiBSDMI P2ED RI tanggal 19 September 2011;e. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUHENDRI diberikan kepadaREZA ARIE

REZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000,(duajuta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Adm, Ailtribut,Pelantikan menjadi Pegawai BSDMI P2ED RI tanggal 29 September2011;h. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama REZA ARIE A diberikan kepadaRAJA AFRIZON dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000,(dua jutalima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang Adm,Atribut, Pelantikan tanggal 04 Oktober 2011;i. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama REZA ARIE A diberikan kepadaSONY SANDRANA dengan uang

Adm, Atribut, Pelantikan tanggal08 Oktober 2011;. 2 (dua) lembar nota penting yang ditandatangani oleh Kepala BSDMIP2ED RI DR.

uang Adm, Atribut, Pelantikan tanggal 05Oktober 2011;1 (satu) lembar kwitansi atas nama REZA ARIE A diberikan kepadaRISWAN dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah)untuk pembayaran pengembalian uang Adm, Atribut, Pelantikan tanggal08 Oktober 2011;. 2 (dua) lembar nota penting yang ditandatangani oleh Kepala BSDMIP2ED RI DR.

Peraturan Bupati Brebes Nomor 078 Tahun 2013 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa12.2.

Surat Pernyataan bersedia dan sanggup diberhentikan dari JabatanPerangkat Desa sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;Bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 078 Tahun 2013 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desadalam bagian Konsideran MENIMBANG berpedoman pada untukmelaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, PemberhentianKepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa perlu adanya pedomanteknis

Kedua atas Peraturan DaerahKabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan PengangkatanPerangkat Desa.

Peraturan DaerahNomor 9 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan PerangkatDesa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanDaerah Kabupaten Brebes Nomor 2 tahun 2012 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, PemberhentianKepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa merupakan PeraturanDaerah yang masih bersifat umum , sehingga

,Pemilinan,Pelantikan,PemberhentianKepala Desa danPengangkatan Perangkat Desa,(foto copy dari foto P10Peraturan BupatiNomor 78 tahun2013 tentang TataCara Pencalonan,Pemilihan,Pelantikan danPemberhentianKepala Desa (fotocopy sesuaiaslinya); 10.P11Putusan PerkaraNomor : 19/G/2013/PTUN.Smg.tertanggal 3Oktober 2013, atasnama ABDULKODIR sebagaiPenggugat melwanKepala DesaKedungtukang,KecamatanJatibarang,Kabupaten Brebes,Putusan tersebuttelah berkekuatanhukum tetap (fotocopy sesuaidenganaslinya); 11.

Putusan Nomor 27 P/HUM/20202015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan PeraturanDaerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan PemberhentianKepala Desa, dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:A.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa;8.

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019, tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan,Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah DiubahDengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017,tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan,Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada point kelima

, Pemilinan, Pengangkatan,Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana TelahDiubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten KudusNomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa,Halaman 12 dari 37 halaman.

DaerahKabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;3.

Sikap diam oleh Tergugat Bupati Konawe Selatan yang tidak Melakukan ...........melakukan/melaksanakan proses pelantikan Kepala Desa LalembuuJaya berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Lalembuu Jaya No. 06/BPD/LJ/2013 tanggal 17 Maret 2013Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya (Fiktif Negatif) ; 2.

Bahwa dengan adanya sikap diam oleh Tergugat yang tidakmelakukan proses pelantikan Kepala Desa terhadap Penggugatberdasarkan usulan KetuaPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya tertanggal 17Maret 2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya atausudah berjalan 4 (Empat) bulan berlalu, maka berdasarkan Pasal 3ayat (3) Undangundang No. 5 Tahun 1986, Penggugat dapatmengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; 2.

S6DaGal DERKUT j~~~~~== === nnn nnn nmin(3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksudayat (1), terhitung mulai tanggal pelantikannya sampai dengandilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan selamalamanya 1(satu) tahun ; 3 Bahwa Tergugat Il yang telah mengeluarkan surat obyek sengketaadalah tidak beralasan hukum, oleh karena seharusnya Tergugat Ilmenunggu hasil usulan Ketua BPD Desa Lalembuu Jaya Nomor : 06/BPD/LJ2013 tanggal 17 Maret 2013 perihal usul pelantikan KepalaDesa Lalembuu Jaya

Menyatakan batal atau tidak sah sikap diam Tergugat berupapenolakan untuk tidak menerbitkan surat KeputusanPengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jayaatas nama Penggugat sesuai usulan Ketua BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya Nomor :06/BPD/LJ/2018 Tanggal ..........tanggal 17 Maret 2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala DesaLalembuu Jaya; 222222 onen anno nnn ncnoe3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan proseshukum dan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan danPelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya atas nama Penggugatberdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Lalembuu Jaya No. 06/BPD/LJ/2013 tanggal 17Maret 2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu.

Buchari ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April2001 An. Drs. Ach. Buchari ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Musyaffak;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal 6 April2001 An.

Sujono, BA;Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008, tanggal 9Mei 2008 An. Drs. Sujono, BA ;Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/ 2008,tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono, BA;Copy Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/258/435.203/ 2008,tanggal 9 Mei 2008 An.

Sujono, BA;Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/256/435.203/2008, tanggal 9Mei 2008 An. Drs. Sujono, BA ;Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/257/435.203/ 2008,tanggal 9 Mei 2008 An. Sujono, BA;798081828384Copy Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/258/435.203/ 2008,tanggal 9 Mei 2008 An.

Buchari ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal 6 April2001 An. Drs. Ach. Buchari ;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.03 1/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs. Ach. Buchari ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001, tanggal 5April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. Musyaffak;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal 6 April2001 An.

PUTUSANNomor 74 P/HUM/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadapPeraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto PeraturanDaerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara PencalonanPemilihan Pelantikan dan Pemberhentian

Putusan Nomor 74 P/HUM/2013Yang dimaksud dengan proses pemilihan kepala desa yang belum selesaiadalah proses pencalonan, pemilihan, dan pelantikan kepala desa yang belumselesai dilaksanakan, sebagai contoh adalah pemilihan Kepala Desa Sariharjo,Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, hasil pemilihan kepala desa padatanggal 27 Juni 1993. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Bupatiadalah pengesahan pelantikan dan pengambilan sumpah.

dicermati bunyi dalam Peraturan DaerahKabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata caraPencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa Pasal 45 ayat (3) tersebut di atas, maka terjadi kesalahanpenafsiran yang dilakukan oleh Bupati Sleman, sehinggamelakukan pelantikan kepada

;2 Tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa;Bahwa secara formal Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Bupatiadalah pengesahan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Jurjani, yangdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa bermula dalam acara ramah tamah pelantikan Rio yaitu saksi Sobirinyang merupakan ayah kandung dari terdakwa Awi Apriansyah naik ke atas panggungmengoyanggoyangkan tiang bendera di kantor Camat Pelepat llir sambil marahmarah, kemudian rombongan jurnalis yaitu saksi Muhammad Kurnia dan saksiHalaman 2 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.MrbMustaim yang memang sudah sejak awal meliput acara pelantikan Rio tersebuthingga acara ramah

Rio yaitu saksi Sobirinyang merupakan ayah kandung dari terdakwa Awi Apriansyah naik ke atas panggungmengoyang goyangkan tiang bendera di kantor Camat Pelepat llir sambil marah marah, kemudian rombongan jurnalis yaitu saksi Muhammad Kurnia dan saksiMustaim yang memang sudah sejak awal meliput acara pelantikan Rio tersebuthingga acara ramah tamah langsung meliput saksi Sobirin yang saat itu sedangmarah marah karena saat ramah tamah makanan yang dipesan belum juga sampaipadahal saksi Sobirin sudah

sebagai jurnalis yang ikut menghadiri dan meliput acarapelantikan Rio yang bertempat di lapangan Kantor Camat Kecepatan Pelepat llirKabupaten Bungo;Bahwa setahu saksi terdakwa adalah anak dari salah satu Rio yang dilantik padahari itu yaitu anak saksi Sobirin;Bahwa saksi menghadiri dan meliput acara pelantikan Rio tersebut bersamasama dengan teman saksi yang lainnya yaitu saksi Mustaim, saksi Eko susilo,saksi Supriyanto, saksi Hendra dan saksi Bahrun;Bahwa setelah acara pelantikan selesai saksi

Rio;Bahwa terdakwa ikut menghadiri acara pelantikan Rio tersebut karena salah saturio yang dilantik adalah ayah kandung terdakwa yaitu yang bernama saksi sobirin;Bahwa terdakwa melihat pada acara pelantikan rio tersebut banyak wartawan yangmeliput dan banyak warga yang ikut menghadiri acara tersebut;Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi kurnia, saksi mustaim maupunwartawan lainnya;Bahwa setelah selesai acara pelantikan terdakwa melihat ayah terdakwa yaitusaksi Sobirin naik ke atas panggung, berbicara

Rio terdakwa ada melakukan penganiayaanterhadap saksi Kurnia;Bahwa benar terdakwa ikut menghadiri acara pelantikan ayah kandung terdakwayaitu saksi Sobirin yang di lantik menjadi Rio, setelah acara pelantikan selesaimasuk acara ramah tamah saksi Sobirin yang merupakan ayah kandung dariterdakwa ada naik ke atas panggung dan mengoyanggoyangkan tiang bendera diHalaman 17 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Mrbkantor Camat Pelepat Ilir sambil marahmarah, kemudian rombongan jurnalis yaitusaksi Kurnia

Bukti T42 : Screenshoot fotofoto saat pelantikan tangal 14 Maret2018 di Balai Desa Pilangrejo (Sesuai printouthandphone);43.

Imam Cahyono (Penggugat); Bahwa pelaksanaan pelantikan yaitu tanggal 14 Maret 2018 kuranglebih pukul 08.00 wib; Bahwa saat pelantikan berlangsung ada demo di luar halaman BalaiDesa Pilangrejo; Bahwa para Ketua RW yang diundang dalam acara pelantikanmempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil pelantikan kepadawarga melalui para Ketua RT masingmasing; Bahwa terhadap bukti T28, foto pada saat pelantikan perangkat desatanggal 14 Maret 2018 yang memakai tas selempang membelakangi kamera adalah Penggugat

Halaman 38 dari 60 halaman Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan Penggugat yaitu anak menantudari Pak Sugeng dan Bu Dasmi yang merupakan tetangga Saksi; Bahwa saat pelantikan Saksi tahu Penggugat hadir di Balai DesaPilangrejo namun berada di luar halaman; Bahwa pelantikan dilaksanakan tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.00 wibdan setelan acara pelantikan ada demo yang intinya menolakpelantikan perangkat desa terpilih; Bahwa terhadap bukti T28, foto pada saat pelantikan perangkat desatanggal 14 Maret 2018

Halaman 39 dari 60 halaman Bahwa setahu Saksi tidak ada demo di Balai Desa Pilangrejo selain demo saat pelantikan tanggal 14 Maret 2018;4.

Desa Pilangrejo dimulai pukul09.00 wib; Bahwa di dalam fotofoto pada saat pelantikan perangkat desa tanggal14 Maret 2018 (vide bukti T28), adalah satunya Saksi yang memakaibaju kotakkotak biru yang mendekati para pendemo dan para pesertayang tidak lulus, bahwa Saksi menghimbau para pendemo tidak anarkiskarena ada pelantikan; Bahwa dalam pelaksanaan pelantikan perangkat desa di BalaiDesa Pilangrejo ada demo yang intinya menolak pelantikan tersebutyang dilakukan oleh sebagian peserta Pilperades yang

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, dengan surat nomor 141/02/2011, olehPanitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tayando Langgiar KecamatanTayando Tam Kota Tual, telah mengeluarkan surat perihal penyampaianberkas Calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menindak lanjutisurat Tergugat Nomor 141/549/2011, dan surat Camat Tayando Tam Nomor141/69/2011 perihal pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa ;.

Bahwa pada Tanggal 1213 Desember 2011 telah dilakukan tahapanskrening Kepala Desa sekota Tual di Aula Kantor Walikota Tual, namunpengumuman hasil skrening belum diturunkan dari Panitia PenanggungJawab kepada Panitia Penyelenggara PILKADES di Desa Tayando Langgiartetapi langsung dilakukan penunjukan dan disertai dengan pelantikan padatanggal 28 Juni 2012 tanpa melalui tahapan pemilihan di tingkat Desa ;.

Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, kemudian Panitia PemilihanKepala Desa sudah melaksanakan tugas sebagaimana amanat Pasal 7huruf, a,o dan huruf c dan Pasal 15 huruf a, b dan huruf c PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,dan Para Penggugat dan disertai dengan pelantikan tanggal 28 Juni 2012,tanoa melalui tahapan pemilihan di tingkat desa, terhadap dalil tersebutHal.

pertama dan/sederajat diatur dalam Pasal 11 PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.Syarat tambahan lain yang dianggap penting adalah 5a.

Penduduk Desa yang berasal dari mata rumah/keturunan yang diakuihak turun temurun oleh adat istiadat setempat Huruf f Peraturan WalikotaTual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;b.

Putusan Nomor 59 P/HUM/2015Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015tentang Pedoman Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa.

Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakanPeraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentangPedoman Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa a quo tidak sah dan batal demi hukum;IV.

Hakkonstitutional Pemohon tersebut setidaktidaknya telah dirugikan secarapotensial dengan diberlakukannya Peraturan Daerah KabupatenPamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pemohon jugamerupakan pembayar pajak (tax payer).

Menyatakan bahwa:> Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 5tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilinan, pelantikan danPemberhentian Kepala Desa harus direvisi karena tidak mempunyaipersesuaian dengan rujukannya yaitu pasal 3 ayat (1);> Pasal 6 huruf (b) /uncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah KabupatenPamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa harus direvisidengan menambahkan katakata Mengangkat, Melantik

Menyatakan bahwa Pemberlakuan Peraturan Daerah KabupatenPamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilihnan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak bisadijadikan acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;4. Menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa tidak sah dan batal demi hukum;5.

Pasal 49 angka (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi;c. Pasal 85 ayat 3 Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggisebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilinan dan PelantikanPetinggji; d.

8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, PemilinanPengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi, Peraturan BupatiJepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan DanPelantikan Petinggi dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Dan Pelantikan Petinggl;3.

Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Dan Pelantikan Petinggi sebagaimana diubahdengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018 TentangPeraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman TataCara Pemilihnan Dan Pelantikan Petinggi ;c.

, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi joPeraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman TataCara Pemilihan Dan Pelantikan Petinggi sebagaimana diubah denganPeraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018 Tentang PeraturanBupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilinan Dan Pelantikan Petinggi;c.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi;v.

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini,gedung ini akan kami tutup, keluarkeluar.

datang rombonganorang atas nama GARDA TTU menggunakan truk melakukandemo di halaman depan gedung Biinmafo dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Putusan no: 64 / Pid .B /2014 / PN.KfmHal 20 dari 54e Bahwa saksi hanya mendengar orang berteriak makimaki namunsaksi tidak tahu pasti siapa

truk melakukan demo di halaman depan gedungBiinmafo dan masuk kedalam gedung sambil berteriakteriak hariPutusan no: 64 / Pid .B /2014 / PN.KfmHal 23 dari 54ini tidak ada pelantikan, sambil memaki anjing babi lalumembanting dan memukul kursi yang tersusun rapi di di dalamgedung sehingga saat itu saksi serta peserta pelantikan lainnyatakut lalu berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;e Bahwa saksi melihat yang masuk terlebih dahulu kedalam gedungbalai Biinmafo adalah terdakwa diikuti oleh

TTUPutusan no: 64 / Pid .B /2014 / PN.KfmHal 31 dari 54di gedung Bale Biinmafo sehingga saat itu pejabat yang akandilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukangladi bersih, namun tibatiba sekitar jam 10.00 wita datangrombongan berdemo menggunakan truk dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk

Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;Menyatakan Pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentangPedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan PemberhentianKepala Desa tidak mempunyai

Boyman (Bukti P.1 s/dP.1625);26.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa dan Penjelasannya (Bukti P.1 s/d P.1626);2/.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten BanyuwangiNomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti P.1 s/d P.1627);28.Fotokopi Peraturan Daerah

Menyatakan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;5.

, dan Pemberhentian KepalaDesa(Bukti TI,Ke5);Fotokopi Salinan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2019Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman PemilihanPengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa PemilihanPengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (BuktiTI,Ke6);Fotokopi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (BuktiTI,Ke67);Halaman 48 dari

YANG MENJADI OBYEK SENGKETA Sikap diam oleh Tergugat Bupati Konawe Selatan yang tidak melakukan ataupunmelaksanakan proses Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Puulipuberdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puuliputertanggal 15 Maret 2013, No.07/BPD/P/2013, Perihal Usul Pelantikan KepalaDesa Puulipu (Fiktif Negatif) ; ll. TENGGANG WAKTU1.

oleh Bupati, sementara Pasal 30 ayat 1berbunyi tanggal Pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakanselambatlambatnya 60 (enam puluh) hari setelah pemilihan KepalaDesa terpilih ; (2) Pengesahaan .......Halaman 8 dari halaman 37 Perkara No. 15/G/2013/PTUN.Kdi(2) Pengesahan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa jabatanKepala Desa yang bersangkutan ; (3) Kepada calon terpilih Kepala Desa pada saat pelantikan diberikanKeputusan Bupati tentang

,No. 07/BPD/P/2013, Perihal usul Pelantikan Kepala Desa Puulipu (Fiktif Negatif),dengan alasan Penggugat halaman 4 Poin 4 gugatan yang mengatakan Bahwaatas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Jo.

Dan untuk mewajibkan kepada Tergugat untukmelakukan proses hukum dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatandan Pelantikan Kepala Desa Puulipu atas nama Penggugat berdasarkan usulanKetua Badan Permusyawaratan Desa Puulipu Nomor : 07/BPD/P/2013 tanggalSS PUMICE LOM 5 mn nnn nn rns.

Bahwa obyek sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat berupa sikap diamoleh Tergugat yang tidak melakukan ataupun tidak melaksanakan prosespengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Puulipu berdasarkan usulan KetuaPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Puulipu tertanggal 15 Maret 2013,No. 07/BPD/P/2013, perihal usul Pelantikan Kepala Desa Puulipu (Fiktif Negatif),karena tidak terdapat materi Gugatan Penggugat dan atau amar putusan dari keduaputusan Pengadilan i.c Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor14

Pasal 33 Peraturan Daerah kabupaten TimorTengah Selatan Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa) ; 5.

Pasal 33 PeraturanDaerah kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; 10.

Bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa Nifukiu Tahun 2006 saat itudidasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Dalam Kabupaten Timor Tengah Selatan (vide :Pasal 32 Ayat (1) yang berbunyi Masa jabatan Kepala Desa paling lama 5 (lima)11tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan dan bukanberdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (vide : Pasal

Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa DalamKabupaten Timor Tengah Selatan (vide : Pasal 32 Ayat (1) yang berbunyi Masa Jabatan Kepala Desa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejaktanggal pelaksanaan pelantikan) ; d.

Penggugat telah mengetahui adanya pelantikan Kepala Desa Nifukiu terpilihperiode 20112017 yang diadakan pada tanggal 19 Oktober 2011 (vide berita acarapemeriksaan persiapan tanggal 5 Juli 2012) ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakimberkesimpulan dan berpendapat bahwa dengan adanya sikap ketidakperdulian Penggugatatas perubahan keadaan hukum yang terjadi saat adanya pelantikan Kepala Desa Nifukiuterpilh periode 20112017 yang diadakan pada tanggal 19 Oktober 2011 hal mana

Moh.Zuhdi ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan Dalam JabatanAn.Drs.Ach.Buchari ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An.Drs.Ach.Buchari ;Hal. 13 dari 37 hal. Put.

/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Supariyadi ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1733/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An.

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An.Drs.Ach.Buchari ;27.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor821.2/1902/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.Drs.Ach.Buchari ;28.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Musyaffak ;29. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Musyaffak ;30.

Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An.

Urut 2 (dua), sangatmempunyai kepentingan karena hal pelantikan tersebut merugikan hak dankepentingan diri Penggugat sebagai salah satu peserta Pilkades.

Adapun yang dimaksud dengan Asas Larangan bertindaksewenangwenang disini yakni : seharusnya Bupati Sumenep berpegangkepada ketentuan Pasal 53 (2) PERBUP Sumenep No.01 Tahun 2013, tidakmelakukan pelantikan kepada Kepala Desa Terpilin Sudarmaji karena ternyatadidalam pelaksanaan terjadi permasalahanpermasalahan selama dansesudah pelaksanaan Pilkades, sebagaimana telah dikemukakan cukup jelasdiatas, namun Bupati Sumenep (Tergugat) masih tetap melakukan pelantikan,sehingga Bupati Sumenep (Tergugat) telah

Dengan tetap melakukannya pelantikan tersebutsudah jelas Bupati Sumenep (Tergugat) dalam hal ini telah melakukanpenyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir).

Adapun yangdimaksud dengan Asas Kepastian Hukum disini yakni Bupati Sumenep(Tergugat) masih melakukan proses pelantikan Kepala Desa Terpilih meskipunproses pelaksanaan Pilkades telah menjadi sengketa di Pengadilan NegeriSumenep dengan adanya gugatan dari Penggugat, sehingga tindakan BupatiSumenep tersebut telah melanggar Asas Kepastian Hukum ;19. Bahwa ...1319.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor20.21.22.188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan KepalaDesa Terpilih atas nama : SUDARMAJI sebagai Kepala Desa AmbuntenTimur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep (Obyek Sengketa) yangditerbitkan oleh Bupati Sumenep (Tergugat), harus dinyatakan Batal atau Tidakmm ABahwa Bupati Sumenep (Tergugat) agar diwajibkan untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala

Bahwa saksi tidak diundang dan tidak hadir saat pelantikan perangkat desa yang baru:; Bahwa saksi tidak tahu persis kapan perangkat desa barudilantik; Bahwa kebiasaan saksi pergi ke sawah jam setengah enam,setengah tujuh pagi setiap hari dan pulang istirahat jam sebelas, jamdua belas siang dan berangkat lagi jam satu siang dan pulang jamsetengah enam sore; Bahwa seingat saksi saat saksi lewat dibalai desa ada ramairamai,perasaan saksi waktu itu apakah ada pelantikan, padahal ada pemberhentian pelantikan

pak Kepala Desa kepadamenyampaikan saksi besok ada acara dibalai desa jam 8; Bahwa saksi hadir saat pelantikan dan saksi tidak semua kenal yang hadir; Bahwa saat pelantikan pak Kepala Desa hadir, dari pihakkecamatan, kepolisian, dan Koramil juga hadir; Baha seingat saksi acara pelantikan dimulai jam Jam 10 selesaijam11; Bahwa saat pelantikan tidak yang protes, lancarlancarHalaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor : 175/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa saksi pernah melihat ramairamai dibalai desa hanya waktupelantikan; Bahwa saksi mengetahui ada pelantikan dari Sdr. YogiSetyadani:; Bahwa setahu Saksi sdr. Yogi Setyadani dilantik sebagai Kamituodan pelantikan dilaksanakan Tanggal 10 Maret 2018:; Bahwa Saksi hadir saat pelantikan Sdr. YogiSetyadani Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ikut seleksi perangkat Bahwa saksi tidak tahu sdr.

Yogi; Bahwa dua hari setelah pelantikan ada pengumuman dipapan balai desa; Bahwa saksi tahu ada pengumuman karena hampir setiap harisaksi menyalakan lampu didepan balaidesa; Bahwa seingat saksi saat acara pelantikan saat itu semua yanghadir tanda tangan;Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor : 175/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Sdr.Sutarno); Bahwa setahu Saksi Penggugat ikut ujianseleksi; Bahwa Saksi mendapat undangan pelantikan dari panitia diberioleh pak Masrokin dan tidak hadir di acarapelantikan; Bahwa seingat saksi pelantikan dilaksanakan tanggal 10 Maret2018; Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua peserta Pilperadesmendapat undangan pelantikan, tapi Saksi mendapatundangan; Bahwa setahu saksi kedudukan pak Masrukin dalam kepanitiaanPilperades desa Sampang adalah sebagai anggota Panitia

Setelah beberapakali di tindaklanjuti oleh Penggugat akhirnya Ketua Presidium DewanAdat menyampaikan bersedia melakukan pelantikan pada tanggal 10Maret 2012 sehingga diedarkanlah undangan pada tanggal 6 maret.

ALI) untuk menyaksikanproses pelantikan tersebut. Kemudian acara tersebut dilaksanakanGIGMIQAN VEN VGELT 5 ~~ mmm mam nn nnn nm.

Foto copy SURAT PERMOHONAN PELANTIKAN KEPALA ADATKAMPUNG DINGIN TANGGAL 2 FEBRUARI 2012 KEPADAPRESIDIUM DEWAN ADAT KABUPATEN KUTAI BARAT, bermeteraicukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P8; 9. Foto copy SURAT UNDANGAN PELANTIKAN NOMOR 07/KA/KD/KB/II/2012 TANGGAL 06 MARET 2012, bermeterai cukup dan sesuaiaslinya, diberi tanda PQ; 22 ne nn ono10.

Saksi ELISOSON; 2nnn nnn nnn nn nn nn nn eene Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pelantikan Kepala AdatKampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai BaratHalaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Padt.G/2014/PN Sdwpada tanggal 10 Maret 2012 karena Saksi sebagai Kepala AdatBesar Provinsi Kalimantan Timur mendapat undangan untukmenghadiri pelantikan tersebut;Bahwa sebelum dilaksanakan pelantikan tersebut yang dilaksanakandi Kampung Dingin, Saksi datang ke kantor Presidium Dewat

tersebut dan kemudiandilaksanakanlah pelantikan Kepala Adat dan staff Kampung Dingin yangdilaksanakan di Kampung Dingin yang dibuktikan oleh Penggugat denganmengajukan bukti surat berupa FOTOFOTO ACARA PELANTIKAN KEPALAADAT KAMPUNG DINGIN sebagaimana terdapat dalam bukti surat P13 laludibuatlah Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji yang mana pada saatpengambilan Sumpah / Janji tersebut yang melakukan Janji adalah RINTING,DAUD WELLYS MUTING,A.Ma.