Ditemukan 6593 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembayaran pembakaran pembaruan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-09-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 20-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 394/PDT/G/2012/PN.BDG
Tanggal 5 Maret 2013 — YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN ( YPPM ) LAWAN ARIE ACHMAD.SH,DKK
80 — 21
  • YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN ( YPPM ) LAWAN ARIE ACHMAD.SH,DKK
    Bahwa Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (YPPM)mendapatkan harta kekayaan salah satunya didapat dari Yayasan yangtelah dibubarkan/likwidasi yaitu dari YAYASAN PEMBANGUNANPENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM) akta pendirian No. 9 tanggal 11 Juni1990 yang dibuat dihadapan Notaris OBING C ADIKUSUMAH.
    (Bukti P21).Bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) undangundang RI Nomor. 16 tahun2001 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor. 28 tahun200415tentang yayasan: " Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepadayayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yangbubar".Bahwa pada tangal 25 Mei 2010 ternyata berdasarkan akta Nomor: 7 telahberdiri YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN(YPPM) yang dibuat dihadapan Yulius Anwar.SH Notaris di Bandung danYAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN
    Bahwa penyerahan sisa asset dan pelepasan hak atas tanah dariYAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIMIN dalamlikuidasi kepada YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKANMUSLIMIN yang berdiri berdasarkan akta nomor, 7 tanggal 25 Mei 2010yang dibuat dihadapan Yulius Anwar.SH, Notaris di Bandung adalah sahmenurut peraturan perundangundangan Nmor. 16 Tahun 2001sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor. 28 tahun 2004,maka YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN adalahsah dan berdasar hukum mengelola dan mnenerima
    Bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin disingkat YPPMPembangunan yang pendirinya ada 19 (Sembilan belas orang) dan Penggugat(Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin disingkat YPPM Pembaharuan)3. a. Bahwa Penggugat mendalilkan mendapat asset 12.788 M?
    Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin kata pendirian Nomor:7Tgl.25 mei 2010 dibuat oleh dan dihadapan Yulius Anwar.SH, Notaris diBandung/Penggugat disingkat YPPMPembaharuan/Penggugat.B.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 06-09-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor : 394/PDT/G/2012/PN.BDG
Tanggal 5 Maret 2013 — YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN ( YPPM ); LAWAN ARIE ACHMAD.SH,DKK
95 — 28
  • YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN ( YPPM ); LAWAN ARIE ACHMAD.SH,DKK
    (Bukti P21).Bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) undangundang RI Nomor. 16 tahun2001 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor. 28 tahun200415tentang yayasan: " Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepadayayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yangbubar".Bahwa pada tangal 25 Mei 2010 ternyata berdasarkan akta Nomor: 7 telahberdiri YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN(YPPM) yang dibuat dihadapan Yulius Anwar.SH Notaris di Bandung danYAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN
    Bahwa penyerahan sisa asset dan pelepasan hak atas tanah dariYAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIMIN dalamlikuidasi kepada YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKANMUSLIMIN yang berdiri berdasarkan akta nomor, 7 tanggal 25 Mei 2010yang dibuat dihadapan Yulius Anwar.SH, Notaris di Bandung adalah sahmenurut peraturan perundangundangan Nmor. 16 Tahun 2001sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor. 28 tahun 2004,maka YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN adalahsah dan berdasar hukum mengelola dan mnenerima
    Bahwa berdasarkan hal tersebut dalam poin 4 dan 5 diatas, maka perolehanhak atas sisa harta kekayaan YAYASAN PEMBANGUNANPENDIDIKAN MUSLIMIN ( YPPM ) yang telah dilikuidasi kepadaPenggugat/ YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN(YPPM) adalah sah menurut hukum.7.
    Bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin disingkat YPPMPembangunan yang pendirinya ada 19 (Sembilan belas orang) dan Penggugat(Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin disingkat YPPM Pembaharuan)3. a. Bahwa Penggugat mendalilkan mendapat asset 12.788 M?
    Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin kata pendirian Nomor:7Tgl.25 mei 2010 dibuat oleh dan dihadapan Yulius Anwar.SH, Notaris diBandung/Penggugat disingkat YPPMPembaharuan/Penggugat.B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 486 K/Pdt/2017
Tanggal 27 April 2017 — YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN vs H. DASEP SOEPARD
86 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN vs H. DASEP SOEPARD
    PUTUSANNomor 486 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN,berkedudukan di Jalan Palasari Nomor 9/Patuha Nomor 36Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandungdalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. HENDRI SULAEMAN,S.H., M.H. Advokat berkantor pada Kantor Hukum Dr.
    Bandung,Provinsi Jawa Barat, berikut riwayat tanahnya adalah milik YvyasanPembangunan Pendidikan Muslimin;Bahwa, mengingat Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM)terlambat menyesuaikan dan/atau mendaftar diri sebagaimana yang telahdiatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasanjuncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,maka pada tanggal 25 Mei 2010 dibentuklah yayasan baru yang bernama"Yayasan Pembaharuan
    dandilikuidasi kepada Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin,berdasarkan akta Notaris Obing C Adikusumah Nomor 9, tanggal 11 Juni1990 (Vide Bukti T2), sehubungan akan hal tersebut jelas YLPM (TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 19,tanggal 28 Desember 2008 Juncto Akta Nomor , tanggal 3 Juli 2006, yangke2 (dua) nya dibuat oleh Amalia Ratnakomala, Notaris di Bandung (BuktiP3 dan P4) tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, (Yayasan Pembaharuan
    Surat PengesahanPendirian Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (YPPM) beralamat/berdomisili di jalan Palasari Nomor 9/Patuha Nomor 36, Kelurahan LingkarSelatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;10.Berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana yang telah dijelas di atas, jelasJudex facti telah keliru dalam penerapan hukum dalam pertimbangan hukumhalaman 49 dan 50 (mohon dianggap telah diuraikan selengkapnya)mengenai tempat domisili hukum kantor Termohon Kasasi/Penggugat,Halaman 22 dari 28 halaman Putusan
    Pendidikan Muslimin; Bahwa dengan adanya pembubaran Lembaga Pendidikan Muslim (LPM)dengan demikian Pengugat tidak memiliki /Jegal standing untuk bertindakatas nama Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin, sehingga sudahsepatutnya terhadap gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN PEMBAHARUAN
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-09-2012 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 394/PDT/G/2012/PN.BDG.,
Tanggal 5 Maret 2015 — YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM) Lawan ARIE ACHMAD, Cs
61 — 19
  • YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM) Lawan ARIE ACHMAD, Cs
    (Bukti P21).Bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) undangundang RI Nomor. 16 tahun2001 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor. 28 tahun200415tentang yayasan: " Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepadayayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yangbubar".Bahwa pada tangal 25 Mei 2010 ternyata berdasarkan akta Nomor: 7 telahberdiri YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN(YPPM) yang dibuat dihadapan Yulius Anwar.SH Notaris di Bandung danYAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN
    Bahwa penyerahan sisa asset dan pelepasan hak atas tanah dariYAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIMIN dalamlikuidasi kepada YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKANMUSLIMIN yang berdiri berdasarkan akta nomor, 7 tanggal 25 Mei 2010yang dibuat dihadapan Yulius Anwar.SH, Notaris di Bandung adalah sahmenurut peraturan perundangundangan Nmor. 16 Tahun 2001sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor. 28 tahun 2004,maka YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN adalahsah dan berdasar hukum mengelola dan mnenerima
    Bahwa T.III, IV, VI, VII menolak dalil Penggugat sebagian,yang akandiuraikan dibawah ini, dan Pnggugat mendalilkan berkantor di Jl.Palasari 9Kota Bandung, tapi faktanya tidak pernah berkantor disana (kamuplase saja).a Bahwa Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin disingkat YPPMPembangunan yang pendirinya ada 19 (Sembilan belas orang) dan Penggugat(Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin disingkat YPPM Pembaharuan)3. a. Bahwa Penggugat mendalilkan mendapat asset 12.788 M2?
    Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin kata pendirian Nomor:7Tgl.25 mei 2010 dibuat oleh dan dihadapan Yulius Anwar.SH, Notaris diBandung/Penggugat disingkat YPPMPembaharuan/Penggugat.B.
    Ill, Tergugat.IV,Tergugat.VI dan Tergugat.VII tersebut (tentang kapasitas sebagai Penggugat)disangkal oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 2912013 yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh para Tergugat, sehingga Yayasan Pembaharuan PendidikanMuslimin (YPPM) dinyatakan pailit dan gugatan justru untukmempertahankan asset.Bahwa asset harta kekayaan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin(YPPM) sebagai badan hukum Yayasan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-09-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 387/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 12 Mei 2016 — Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin LAWAN Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin, DKK
144 — 33
  • Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin LAWAN Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin, DKK
    Bahwa karena ada kasus kepailitan, kemudian Yayasan PembangunanPendidikan Muslimin (YPPM) berubah menjadi Yayasan PembaharuanPendidikan Muslimin ; Bahwa Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin berdiri tahun 2010 sebagailanjutan dari Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin : Bahwa menurut saksi sekarang objek di JI.Palasari No.9 Kota Bandungmerupakan kantor dari Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin : Bahwa Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin kesehariannya beraktifitasdiluar namun alamat kantornya
    di JI Palasari No.9 Kota bandung atau diJl.Patuha ; Bahwa benar saksi selaku pengurus di Yayasan Pembaharuan PendidikanMuslimin (YPPM) berkantor di JI.Palasari No.9 Kota Bandung.: Bahwa yang menempati kantor sekarang adalah pihak Penggugat, tetapiYayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin tetap berkantor di JI.Palasari No.9Kota Bandung ; Bahwa Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin berdasarkan anggarandasar bergerak dibidang Pendidikan yang berkantor di Jl.Palasari No.9 KotaBandung ;Menimbang, bahwa
    Bahwa Penggugat tidak sebagai pihak dalam akta yang diterbitkan TurutTergugat 1, yaitu :e Akta Pengalihan Hak Pengelolaan dan Ijin Pendidikan, Akta Nomor 5, tanggal12 Juli 2010 antara Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin denganYayasan Pembaharuan Pendidikan Mustimin.e Akia Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan, Akta Nomor 5,tanggal 27 Juli 2010 antara Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimindengan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Mustimin.* Akita Pelepasan Hak Prioritas atas Tanah, Akta
    Pada tahun 2010, Turut Tergugat 1 selaku Notaris di Bandung atas permintaanTergugat yang mengatas namakan diri sebagai Yayasan Pembaharuan PendidikanMuslimin telah menerbitkan :1. Akta Pengalihan Hak Pengelolaan dan Ijin Pendidikan , Akta Nomor 5, tangga!12 Juli 2010 antara Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin denganYayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin.2.
    Akta Pengalihan Hak Pengelolaan dan jin Pendidikan , Akta Nomor 5,tanggal 12 Juli 2010 antara Yayasan Pembangunan PendidikanMustimin dengan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Mustimin.b. Akta Serah Terima Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi Yayasan, AktaNomor 5, tanggal 27 Juli 2010 antara Yayasan PembangunanPendidikan Muslimin dengan Yayasan Pembaharuan PendidikanMuslimin.c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316 K/PDT.SUS/2011
PIMPINAN KOLEKTIF NASIONAL PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN ( PKN - PDP ); H. ROY BB. JANIS, SH., M. HUM., DKK.
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PIMPINAN KOLEKTIF NASIONAL PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN ( PKN - PDP ); H. ROY BB. JANIS, SH., M. HUM., DKK.
    No. 316 K/Pdt.SUS/201 1Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan danSebagai Anggota Partai Demokrasi Pembaharuan ;. Saudara Didi Supriyanto (Tergugat Il) dengan Surat Keputusan PKNPDP Nomor 4.5.003/S.Kep/PKNPDP/V/2009 tanggal 23 Mei 2009tentang Penonaktifan Saudara Didi Supriyanto, S.H. dari JabatanAnggota Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuandan Sebagai Anggota Partai Demokrasi Pembaharuan ;.
    Saudara Potsdam Hutasoit (Tergugat IV) dengan Surat KeputusanPKNPDP Nomor 4.5.005/S.Kep/PKNPDP/V/2009 tanggal 23 Mei 2009tentang Penonaktifan Saudara Potsdam Hutasoit dari Jabatan AnggotaPimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan danSebagai Anggota Partai Demokrasi Pembaharuan ;.
    Partai Demokrasi Pembaharuandan Sebagai Anggota Partai Demokrasi Pembaharuan ;.
    Saudara Faturrachman (Tergugat VII) dengan Surat Keputusan PKNPDP Nomor 4.5.008/S.Kep/PKNPDP/V/2009 tanggal 23 Mei 2009tentang Penonaktifan Saudara Faturrachman dari Jabatan AnggotaPimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan danSebagai Anggota Partai Demokrasi Pembaharuan ;.
    Saudara Mawing Goso (Tergugat VIII) dengan Surat Keputusan PKNPDP Nomor 4.5.009/S.Kep/PKNPDP/V/2009 tanggal 23 Mei 2009tentang Penonaktifan Saudara Mawing Goso dari Jabatan AnggotaPimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan danSebagai Anggota Partai Demokrasi Pembaharuan ;Hal. 13 dari 43 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 08-12-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/TUN/2016
Tanggal 4 Januari 2017 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR) VS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI;
224 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR) VS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI;
    PUTUSANNomor 568 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR),sebuah perkumpulan yang dibentuk berdasarkan Hukum NegaraRepublik Indonesia, beralamat di Jalan Siaga Il Nomor 6 F, PejatenBarat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, yang diwakili olen Anggara,S.H., Warga Negara
    Putusan Nomor 568 K/TUN/2016Pada paragraf 4.22 halaman 35 dalam putusan a quo;Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Pemohon bernama PerkumpulanMasyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for CriminalJustice Reform (ICJR) berdasarkan Surat P1 dan telah mendapatkanpengesahan dari Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia melaluiKeputusan Nomor ...
    Namun sayangnya, dari pihakPemohon Keberatan tidak ada yang hadir sama sekali pada sidangpertama;Bahwa selanjutnya Majelis Komisioner menunjukkan legal standingTermohon Keberatan pada Pemohon Keberatandan menunjukkan 9buku hasil penelitianTermohon Keberatanyang berkaitan dengan fokuskerja mengenai Pembaharuan Peradilan Pidana di sidang keduatanggal 18 Februari 2016 dan diterima oleh Pemohon Keberatan.Dimana justru Pemohon Keberatan telah keliru membuat surat kuasanya sendiri untuk menunjukkan bahwa
    Putusan Nomor 568 K/TUN/2016Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PERKUMPULANMASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUTFOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR) tersebut harus ditolak denganperbaikan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1/G/KI/2016/PTUN.JKT, tanggal 3 Oktober 2016 sehingga amarnya sepertidisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan
    , UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERKUMPULANMASYARAKAT PEMBAHARUAN
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN KIP
Register : 31-05-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 1/G/KI/2016/PTUN-JKT
Tanggal 3 Oktober 2016 — KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA ; PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR
230 — 108
  • KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA ; PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR
    PEMOHON KEBERATAN ;MELAWANPERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA,ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), sebuahperkumpulan yang dibentuk berdasarkan Hukum NegaraRepublik Indonesia, beralamat di Jalan Siaga Il No. 6 F, PejatenBarat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, yang diwakili olehAnggara, S.H. Warga Negara Indonesia, bertempat tingal di JalanGalunggung No. 52, Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang,dan Wahyu Wagiman, S.H.
    Selainitu, Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasi sebagaisebuah lembaga swadaya masyarakat yang selama ini fokus melakukankerja pembaharuan peradilan pidana baik melalui penelitian dan/ataupenyebaran informasi termasuk didalamnya adalah mengenai penjatuhanhukuman mati (halaman 16 putusan a quo), sehingga permohonanTermohon Keberatan semula Pemohon Informasi atas salinan KeputusanPresiden mengenai Permohonan Grasi Terpidana Mati tidak jelaskepentingannya dan tidak ada relevansinya terhadap
    AHU239.AH.01.06.Tahun 2011tentang Pengesahan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan PeradilanPidana dalam Bahasa Inggris /nstitute for Criminal Justice Reformdisingkat ICUR, dan kuasa Termohon Keberatantelah menunjukkan SuratKuasa, serta Fotokopi KTP.
    Bahwa seluruh dokumen ini telah dilampirkandalam sidang sengketa informasi ini kepada Majelis Komisioner padasidang pertama tanggal 15 Februari 2016.Namun sayangnya, dari pihakPemohon Keberatan tidak ada yang hadir sama sekali pada sidangpertama ; === 2 2222 2 o nnn nan an nnn nnn nnn nnn nnn nnn oneBahwa selanjutnya Majelis Komisioner menunjukkan /egal standingTermohon Keberatan pada Pemohon Keberatandan menunjukkan 9 bukuhasil penelitianTermohon Keberatanyang berkaitan dengan fokus kerjamengenai Pembaharuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE (ICJR)., 2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH
203 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE (ICJR)., 2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH
    DalamPasal 4 Anggaran Dasar Pemohon Keberatan I, PerkumpulanMasyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana, dinyatakan bahwaPerkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan padaprinsipprinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUDNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal HakAsasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politikserta perjanjianperjanjian internasional lain dibidang hak sipil danpolitik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.Selanjutnya
    Putusan Nomor 60 P/HUM/201533.34.hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkanderajat martabat manusia serta asasasas dalam pembentukanperaturan perundangundangan yang baik dan asasasas hukumpidana di Indonesia yang dijamin oleh hukum negara Indonesia, yangselama ini diperjuangkan oleh Para Pemohon Keberatan;Bahwa Pemohon Keberatan selama ini telah menaruh perhatiandalam isu pembaharuan hukum pidana dan reformasi sistem peradilanpidana, serta penegakan hukum di Indonesia, termasuk
    PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR),2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) tersebut tidak dapatditerima;Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
235 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
    PUTUSANNomor 77 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 1003), pada tingkat pertama dan terakhir telahmemutuskan sebagai berikut, dalam perkara:TePERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL
    Galunggung No. 52, Kelurahan KarangTengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dan WahyuWagiman, S.H., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di PuriPesona Blok A/1 RT/RW 004/009, Bojong, Pondok Terong, Cipayung,Depok, masingmasing bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris BadanPengurus Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atauInstitute For Criminal Justice Reform (ICJR) dan berdasarkan Pasal 16ayat (1) Jo.
    Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon Keberatan I, PerkumpulanMasyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana, dinyatakan bahwaPerkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan padaHalaman 12 dari 97 halaman.
    Kegagalan penyedia jasa layananinternet dalam melakukan pemblokiran atau pembaharuan database akanHalaman 35 dari 97 halaman.
    PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANAATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), 2.PERKUMPULAN ELSAM, 3. PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUMPERS ATAU PERKUMPULAN LBH PERS, 4. PERKUMPULAN MITRA TIKINDONESIA, 5. SHELLY WOYLA MARLIANE, 6. DAMAR JUNIARTO, 7. AYUOKTARIANI, 8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 29-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2015
Tanggal 29 September 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK vs. KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
140 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), 2. PERKUMPULAN INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUKTRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL), 3. PERKUMPULAN HRWG (KELOMPOK KERJA KOALISI NGO UNTUK ADVOKASI INTERNASIONALHAK ASASI MANUSIA), 4. PERKUMPULAN MASYARAKAT SETARA tersebut tidak dapat diterima;
    PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUANPERADILAN PIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINALJUSTICE REFORM (ICJR), DKK vs. KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
    Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar PerkumpulanMasyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana;PERKUMPULAN INISIATIF MASYARAKATPARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN(IMPARSIAL), sebuah perkumpulan yang dibentukberdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yangberkedudukan di Jalan Tebet Utara Il C Nomor 25, Tebet,Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh POENGKY INDARTI,kewarganegaraan Indonesia, yang bertindak dalamkedudukannya sebagai Direktur Eksekutif berdasarkanketentuan Pasal 12 butir 1 Anggaran Dasar
    PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR),2. PERKUMPULAN INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUKTRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL), 3. PERKUMPULAN HRWG(KELOMPOK KERJA KOALISI NGO UNTUK ADVOKASI INTERNASIONALHAK ASASI MANUSIA), 4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 12-01-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 PK/Pdt.Sus/2011
Tanggal 12 Januari 2012 — YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN, Dahulu YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIMIN, Dahulu YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN, Dahulu LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN terhadap ARIE ACHMAD, SH.
236 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN, Dahulu YAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIMIN, Dahulu YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN, Dahulu LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN terhadap ARIE ACHMAD, SH.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 01-03-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 25-06-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Andi Sahputra Sitepu, S.H.
2.Yulli Redha Rosalin, S.H.
3.Muhammad Agussyahfitri, S.H.
4.Angga Insana Husri, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUBAIDI Als. ANDI Bin SUKIMAN
131 — 65
  • Belitung Timur :
    1. Dokumen Pengeluaran Belanja Rutin Anggaran Desa Pembaharuan APBDes TA. 2017 pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember termasuk pinjaman pribadi Kepala Desa.
    2. Dokumen Pembangunan Drainase Dusun Pemali Desa Pembaharuan TA. 2017.
    3. Dokumen Pembangunan Drainase Dusun Koperasi Desa Pembaharuan TA. 2017.
    4. Dokumen Pembangunan Drainase Dusun Rumbai Desa Pembaharuan TA. 2017.
    5. Dokumen Pembangunan Jalan Setapak Dusun Pemali Desa Pembaharuan TA. 2017.
    6. Dokumen Pembangunan Badan Jalan Dusun Bahagia Desa Pembaharuan TA. 2017.
    7. Dokumen Pembangunan Badan Jalan Dusun Rumbai Desa Pembaharuan TA. 2017.
    8. Dokumen Pembangunan PAUD Kurnia Sejati II Dusun Bahagia Desa Pembaharuan TA. 2017.
    9. Keputusan Kepala Desa Pembaharuan Nomor : 140 / 05 / KPTS / PBR / II / 2017, tanggal 01 Februari 2017 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017.
    10. SPJ Bidang Pemberdayaan pada Kegiatan Penunjang Kelembagaan Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Tahun Anggaran 2017.
    11. SPJ Bidang Pemerintahan Desa pada kegiatan Operasional BPD Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Tahun Anggaran 2017
      1. Dari saksi Fahrizal Fantony:
    1. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Pembaharuan Tahun Anggaran 2017
    2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Pembaharuan Tahun Anggaran 2017.
    3. Peraturan Desa Pembaharuan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pembaharuan.
    4. Keputusan Kepala Desa Pembaharuan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Perangkat Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit.
    5. Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa atas nama Andini Paramita.
    6. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45 554 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan saudara Juanda sebagai Pejabat Kepala Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit.
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus
Register : 07-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 1/PID.TPK/2021/PT BBL
Tanggal 5 Agustus 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : Muhammad Agussyahfitri, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SUBAIDI Als. ANDI Bin SUKIMAN
200 — 71
  • Belitung Timur :
  • Dokumen Pengeluaran Belanja Rutin Anggaran Desa Pembaharuan APBDes TA. 2017 pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember termasuk pinjaman pribadi Kepala Desa.
  • Dokumen Pembangunan Drainase Dusun Pemali Desa Pembaharuan TA. 2017.
  • Dokumen Pembangunan Drainase Dusun Koperasi Desa Pembaharuan TA. 2017.
  • Dokumen Pembangunan Drainase Dusun Rumbai Desa Pembaharuan TA. 2017.
  • Dokumen Pembangunan Jalan Setapak Dusun Pemali Desa Pembaharuan TA. 2017.
  • Dokumen Pembangunan Badan Jalan Dusun Bahagia Desa Pembaharuan TA. 2017.
  • Dokumen Pembangunan Badan Jalan Dusun Rumbai Desa Pembaharuan TA. 2017.
  • Dokumen Pembangunan PAUD Kurnia Sejati II Dusun Bahagia Desa Pembaharuan TA. 2017.
  • Dokumen Anggaran belanja pada bidang Pembinaan masyarakat TA. 2017 yaitu bantuan raskin kepada warga kurang mampu.
  • Keputusan Kepala Desa Pembaharuan Nomor : 140 / 05 / KPTS / PBR / II / 2017, tanggal 01 Februari 2017 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017.
  • SPJ Bidang Pemberdayaan pada Kegiatan Penunjang Kelembagaan Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Tahun Anggaran 2017.
  • SPJ Bidang Pemerintahan Desa pada kegiatan Operasional BPD Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Tahun Anggaran 2017
    1. Dari saksi Fahrizal Fantony:
    1. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Pembaharuan Tahun Anggaran 2017
    2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Pembaharuan Tahun Anggaran 2017.
    3. Peraturan Desa Pembaharuan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pembaharuan.
    4. Keputusan Kepala Desa Pembaharuan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Perangkat Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit.
    5. Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa atas nama Andini Paramita.
    6. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45 554 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan saudara Juanda sebagai Pejabat Kepala Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit.
      Pembangunan Desa (RKPDes) Pembaharuan TahunAnggaran 2017Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) PembaharuanTahun Anggaran 2017.Peraturan Desa Pembaharuan Nomor 04 Tahun 2017 tentang StrukturOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pembaharuan.Keputusan Kepala Desa Pembaharuan Nomor 23 Tahun 2017 tentangPenetapan Namanama Perangkat Desa Pembaharuan KecamatanKelapa Kampit.Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa atas nama Andini Paramita.Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45 554 Tahun
      Belitung Timur :Dokumen Pengeluaran Belanja Rutin AnggaranDesa Pembaharuan APBDes TA. 2017 pada bulanJanuari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus,September, Oktober, November, Desembertermasuk pinjaman pribadi Kepala Desa.Dokumen Pembangunan Drainase Dusun PemaliDesa Pembaharuan TA. 2017.Dokumen Pembangunan Drainase Dusun KoperasiDesa Pembaharuan TA. 2017.Dokumen Pembangunan Drainase Dusun RumbaiDesa Pembaharuan TA. 2017.Dokumen Pembangunan Jalan Setapak DusunPemali Desa Pembaharuan TA. 2017
      .Dokumen Pembangunan Badan Jalan DusunBahagia Desa Pembaharuan TA. 2017.Dokumen Pembangunan Badan Jalan DusunRumbai Desa Pembaharuan TA. 2017.Dokumen Pembangunan PAUD Kurnia Sejati IlDusun Bahagia Desa Pembaharuan TA. 2017.Dokumen Anggaran belanja pada bidangPembinaan masyarakat TA. 2017 yaitu bantuanraskin kepada warga kurang mampu.2) Dari saksi Darma Mulyantono :a)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran honor TPKDesa Pembaharuan untuk honor paud dan jalanHalaman 59 dari 64 Putusan Nomor 01/PID.TPK/
      02 Juni 2017 beserta 1 (Satu) lembar suratpernyataan dan 1 (satu) lembar berita acara pinjamuang Kepala Desa Pembaharuan.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan 1 (satu)lembar berita acara pinjam uang Kepala DesaHalaman 60 dari 64 Putusan Nomor 01/PID.TPK/2021/PT BBLh)))Pembaharuan sebesar Rp 7.500.000, tanggal 16Agustus 2017.Keputusan Kepala Desa Pembaharuan Nomor :140 / 05 / KPTS / PBR / Il / 2017, tanggal 01Februari 2017 tentang PengangkatanBendaharawan Desa Pembaharuan KecamatanKelapa Kampit Kabupaten
      Belitung Timur TahunAnggaran 2017.SPJ Bidang Pemberdayaan pada KegiatanPenunjang Kelembagaan Desa PembaharuanKecamatan Kelapa Kampit Tahun Anggaran 2017.SPJ Bidang Pemerintahan Desa pada kegiatanOperasional BPD Desa Pembaharuan KecamatanKelapa Kampit Tahun Anggaran 20174) Dari saksi Fahrizal Fantony:a)b)C)d)g)Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)Pembaharuan Tahun Anggaran 2017Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa(LPPD) Pembaharuan Tahun Anggaran 2017.Peraturan Desa Pembaharuan Nomor 04 Tahun2017
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 21-11-2019 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 128/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 9 Maret 2020 — Penggugat:
PT. Sepatu Bata Tbk
Tergugat:
1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
159 — 116
  • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;---------------------------------------------

    DALAM POKOK PERKARA;

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-------------------------------
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa :-----------------------------
    1. Surat No. 49/2019 tanggal 31-05-2019 berupa Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan
    Hak Atas Tanah;-------------------------------------------------------
  • Surat No. 905/9-32.03/VIII/2019 tanggal 9-08-2019 tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/ Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;----------------------------
    1. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa :--------------
    1. Surat No. 49/2019 tanggal 31-05-2019 berupa Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian
      /Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;-------------------------------------------------------
    2. Surat No. 905/9-32.03/VIII/2019 tanggal 9-08-2019 tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/ Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;--------------------------
    1. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan berupa pembaharuan hak dan perpanjangan hak sesuai permohonan Penggugat tertanggal 3 Mei 2019 untuk enam belas
      Hak Atas Tanah Nomor 49/2019 Tanggal31 Mei 2019 (untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan No. 49/2019Tanggal 31 Mei 2019); Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor : 128/G/2019/PTUN.BDGSurat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur BerupaPenetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam RangkaPemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah Nomor905/932.03/VIII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019 (untuk selanjutnya disebutSurat Keputusan No. 905/932.03/VIII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019).
      ;Yang menjadi dasar penolakan/tidak disetujui pembaharuan dari 15 SHGB danperpanjangan 1 SHGB yang dipunyai dan terdaftar atas nama Penggugatseluas 23.147 M? terletak di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas yangdipergunakan sebagai Tempat Peristirahatan yang terdiri dari bangunan, jalandan kebun campuran sebagaimana alatalat bukti berupa:1.Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178/Ciloto tanggal 06082010 jo. SuratUkur No. 12/Ciloto/1999, tanggal 962010 seluas 1.800 M? terdaftar atasnama PT.
      Perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat No.49/2019 tanggal 31052019 dan Surat No. 905/932.03/VIII/2019tanggal 09082019 telah menimbulkan akibat hukum bagi 16 HGBmilik Penggugat tidak diberikan pembaharuan hak atau perpanjanganhak, sehingga HGB hapus menjadi Tanah Negara tanpa ganti rugikepada pemegang HGBHGB tersebut yaitu Penggugat yang sangatdirugikan kepentingannya; Yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuPerbuatan TERGUGAT menerbitkan Surat No. 49/2019 tanggal 31052019 dan
      Hubungan hukum penguasaan hak atas tanah yang dipunyaiPenggugat menjadi lenyap tanpa ada pembaharuan hak atauperpanjangan hak sehingga yang dipunyai Penggugat sekarang initerhadap 16 SHGB tersebut hanyalah hak prioritas atau hakkeperdataan; TERGUGAT ADALAH BADAN TATA USAHA NEGARA 16.Ai:Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dari UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan
      SHGB No. 178/Ciloto sampai dengan SHGB 187/Ciloto, (10 bidang)untuk pembaharuan;b. SHGB No. 188/Ciloto, (1 bidang) untuk perpanjangan hak; c.
Pengadilan PN GORONTALO Perdata
Putus : 19-05-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pdt.P/2016/PN Gto
Tanggal 19 Mei 2016 — - PENGKI MUHAMAD alias FENGKI MUHAMMAD alias FRENGKI MOHAMAD sebagai Pemohon
27 — 3
  • - MENETAPKAN : - Mengabulkan permohonan dari Pemohon; - Menetapkan sah menurut hukum pembaharuan surat-surat Kapal Motor (Pamo) Frima-07;- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
    Menetapkan sah menurut Hukum pembaharuan suratsurat Kapal Motor(Pamo) Prima;3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsidair :Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadirmenghadap sendiri dan menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti surat berupa:1.
    berpendapat permohonan Pemohon beralasan danberdasar hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional petitumpermohonan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan;Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan iniakan dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan lain yang berkaitan;MENETAPKAN : Mengabulkan permohonan dari Pemohon; Menetapkan sah menurut hukum pembaharuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 09-01-2014 — Upload : 18-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 513 K/Pdt.Sus-Pailit/2013
Tanggal 9 Januari 2014 — IVAN GARDA, S.H., S.Sos., dan EGGA INDRAGUNAWAN, S.H, DK VS NENENG KOMALASARI
96 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIM (Dalam Pailit) tersebut;
    Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat; QMahkamah Agung tersebut;Membaca surat surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukaLain lain terhadap Putusan Nomor 03/PKPU/201 UndangUndang Kepailitan) yang menyadimaksud Dalam UndangUndang ini yangpengurusan dan pemberesan A Kurator di bawahpengawasan Haki ana diatur dalam UndangUndang ini;Bahwa terkaiPengadilak Ntanggal 21g /sebagai Boedel Pailit Yayasan Pembaharuan
    PendidikanMuslimin/ Tergugat Il berdasarkan Pertelaan atau Daftar Sementara atasHarta Milik Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin dahulu YayasanPembangunan Pendidikan Muslimin dahulu Yayasan Lembaga PendidikanMuslimin (YLPM) dahulu Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) (dalamPailit) (bukti P1);Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Kepailitan menyatakan:yang dimaksud dengan "halhal lain", adalah antara lain, Actio Pauliana,perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitur
    Undang Kepailitan, menyatak(1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yangharus diajukan oleh atau terhadap Kurator;ketentuan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang yang dapat dimasukkan sebagai dasar untuk03/PKPU072011/PN.Niaga.Jkt.Pst. salah satunya adalah perlawanan pihakketiga terhadap penyitaan;Bahwa mengingat tanah yang terletak di Jalan Palasari Nomor 9 / JalanPatuha Nomor 36, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong,Kodya Bandung telah dimasukkan oleh Tergugat ke dalam Boedel PailitYayasan Pembaharuan
    Pendidikan Muslimin / Tergugat Il sehingga masuksita umum proses kepailitan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin /Tergugat Il, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Kepailitan Jo.
    ,(bukti P12b)> YPPM atau Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin / Tergugat IIdengan akta Nomor 7 tanggal 25 Mei 2010 (Bukti P12c);namun yayasanyayasan tersebut hanya bersifat meminjam danmengunakan lokasi dari tanah Lembaga Pendidikan Musliminsebelumnya;15) Bahwa pada tahun 1990, karena adanya kemelut antara LembagaPendidikan Muslimin dengan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin,Hal.8 dari 70 hal.Putusan Nomor 513 K/Pdt.SusPailit/2013.dilakukanlah pembubaran kedua organisasi tersebut dan membentuk
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 18-11-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 56/G/PU/2019/PTUN.SRG
Tanggal 30 Desember 2019 — Penggugat:
PT PLAZA INDONESIA URBAN (dahulu PT CITRA ASRI PROPERTY) diwakili LUCY SUYANTO
Tergugat:
GUBERNUR BANTEN
586 — 366

  • MENGADILI:

    DALAM EKSEPSI :

    • Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;

    DALAM POKOK SENGKETA :

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
    2. Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.171-Huk/2018 tertanggal 31 Mei 2018 tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Cinere-Serpong ;
    3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut
    Keputusan Gubernur Banten Nomor 596/Kep.171-Huk/2018 tertanggal 31 Mei 2018 tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Cinere-Serpong ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.676.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 09-12-2021 — Putus : 25-02-2022 — Upload : 10-03-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 3335/Pid.B/2021/PN Mdn
Tanggal 25 Februari 2022 — Penuntut Umum:
Rahmayani Amir Ahmad, S.H
Terdakwa:
ISWANTO ALS IS
11 — 5
  • Dokumen Kontrak Kegiatan Apbd Kota Pematang Siantar 2018 Nomor : 459 / SPK-PSU.11 / DPR / 2018 Tanggal 22 Oktober 2018
    • Pekerjaan Pembaharuan Interior di : Kantor Dinas perhubungan, komunikasi dan Informatika dengan biaya pengerjaan Rp.193.570.000(seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  • Dokumen Kontrak Kegiatan Apbd Kota Pematang Siantar 2018 Nomor : 456 / SPK-PSU.11 / DPRKS / 2018 Tanggal 23 Oktober 2018
    • Pekerjaan : Pembaharuan Interior di : Kantor Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dengan biaya pengerjaan Rp.195.770.000(seratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  • Dokumen Kontrak Kegiatan Apbd Kota Pematang Siantar 2018 Nomor : 106 / SPK-PSU.11 / DPRKS / 2018 Tanggal 23 Oktober 2018
  • Dokumen Kontrak Kegiatan Apbd Kota Pematang Siantar 2018 Nomor : 108 / SPK-PSU.11 / DPRKS / 2018 Tanggal 23 Oktober 2018
    • Pekerjaan : Pembaharuan Interior di : Kantor Dinas Sekretaris Daerah dengan biaya pengerjaan Rp.193.570.000(seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  • Dokumen Kontrak Kegiatan Apbd Kota Pematang Siantar 2018 Nomor : 405 / SPK-PSU.11 / DPRKS / 2018 Tanggal 23 Oktober 2018
    • Pekerjaan
      : Pembaharuan Interior di : kantor Dinas Pemuda, olahraga, kebudayaan, dan Pariwisata dengan biaya pengerjaan Rp.194.890.000(seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
  • Pembaharuan Interior di Kantor Walikota Pematang Siantar Nomor 112/SPK-PSU.11/DPRKS/2018, tanggal 12 Desember 2018 dengan biaya pengerjaan Rp.192.200.000(seratus Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
  • Pembaharuan Interior di Kantor Walikota Pematang Siantar
    Nomor 123/SPK-PSU.11/DPRKS/2018, tanggal 14 Desember 2018 dengan biaya pengerjaan Rp.193.570.000(seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  • Pembaharuan Interior di Kantor Walikota Pematang Siantar Nomor 124/SPK-PSU.11/DPRKS/2018 tanggal 14 Desember 2018 dengan biaya pengerjaan Rp.193.570.000(seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  • Pembaharuan Interior di Kantor Walikota Pematang Siantar Nomor 125/SPK-PSU.11/DPRKS/2018, tanggal
    • Pengadilan PN GORONTALO Perdata
    Putus : 18-01-2017 — Upload : 03-02-2017
    Putusan PN GORONTALO Nomor /Pdt.P/2017/PN Gto
    Tanggal 18 Januari 2017 — - AKO HASAN
    18 — 7
    • MENETAPKAN : - Mengabulkan permohonan dari Pemohon; - Menetapkan sah menurut hukum pembaharuan surat-surat Kapal Motor (Pamo) Fajar-05 GT.30, Panjang kapal 20,90 M, Lebar 5,03 M dan Dalam 1,45 M yang hilang;- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
      sebagai penggantiGrosse Akta yang hilang atau rusak;8 Maka olehnya pemohon bermohon untuk penetapan / pengesahan kembali suratsuratizin kapal tersebut melalui Sidang Pengadilan Negeri Gorontalo;Berdasarkan halhal / alasanalasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Gorontalo Cq Yang Mulia Majelis Hakim agar segera memeriksa danmengadili perkara ini; selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:Primair :1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Menetapkan sah menurut Hukum pembaharuan
      dikaitkan dengan buktibukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka pengadilanberpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan secarakeseluruhan;Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akandibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan lain yang berkaitan;MENETAPKAN : Mengabulkan permohonan dari Pemohon; Menetapkan sah menurut hukum pembaharuan