huruf aSyaratsyarat Pemberi Bantuan WHukumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.berbadanhukum; b.terakreditasi berdasarkan UndangUndang ini;c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d.memilikipengurus; dan e.memiliki program Bantuan Hukum. in casudipertegas oleh Tergugat sendiri dengan Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LembagaBantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, khusus Pasal1 angka 5 Pemben

Peraturan Perundangundangan dan Peraturan yangdibuat Tergugat sendiri dalam melakukan Verifikasi/Akreditasi. ;14.Hasil penilaian Panitia Verifikasi/Akrditasi tersebut telah dijadikanbahan acuan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan NomorM.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentangPengumunan Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan PemberianBantuan Hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 16 Tahun2011 tentang Bantuan Hukum, a quo Penggugat tidak adadicantumkan sebagai lembaga/Organisasi pemben

bantuanhukum, atau dinyatakan Tidak Lulus sebagai pemben bantuanhukum berdasarkan Surat Nomor M.HH.HN.03.0312 tanggal 30Mei 2013, perihal PemberitahuanHasil Verifikasi, namun 20 (duapuluh) cabangcabang Posbakum Adin di daerah dinyatakan lulusverifikasi dan akreditasi yaitu : No.

/G/2013/PTUNJKT.1g:20.mampu di daerahdaerah perdalaman/pelosok yang tidakterdapat advokat atau Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yangmemberikan bantuan hukum secara cumacuma, sebagai contohPOSBAKUM ADIN Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartaharus menghentikan kegiatan pemberian bantuan hukumnyakepada Para Pencari keadilan karena bukan lembaga pemberibantuan hukum yang dimaksudkan oleh UndangUndang BantuanHukum, Quod non jika PosbakumAdin Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta tetap melaksanakan kegiatan pemben

Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 6 Tahun 1994 tentang SuratKuasa Khusus, dan Maielis Hakim telat pula memeriksa Kartu Tanda PengenalAdvokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai denganKetentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Advokat,oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugatmerupakan subjek pemben bantuan hukun yang sah sefingga Maistis Hakimdapat menerima dan member!

30 Undangundang Nomor 18Vanun 2003 tentang Advokat, oleh arena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemben bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan member izin kepada KuasaPenggugat tersebut untuk beracera dalam perkara aquo sebagai advokatprofesional;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun cipanggil secara resmidan patut, tidak datang menghacap ci muka sidang dan puta tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan

Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 4 dan 5, jelas telahmengakui pihak pemben wakaf, dengan "menyatakan Surat Pemberian Wakafoleh Turut Tergugat dan II tahun 2000 kepada Meunasah Jiem, Kec. Pekan Baro,Kab. Pidie. Akan tetapi pada gugatan Penggugat hanya menank pemben wakafsebagai turut Tergugat, padahal yang seharusnya mereka merupakan bukanTergugat tertarik atau turut tergugat, akan tetapi turut Tergugat dan II merupakanTERGUGAT karena pembei wakaf.

Menyatakan surat keterangan wakaf yang di buat olen pemben wakaf yaitu M. SalehBin Tgk. Ismail dan M. Ali Bin Tgk. Ismail pada tanggal 10 januari 2000 sah danberkekuatan hukum;3. Menyatakan perbuatan Tergugat dan II telah sesuai dengan aturan hukum yangberlaku tidak melawan hak dan tidak melawan hukum;4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.5.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor6 Tahun 1894 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pulamemeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat KTPA) Kuasa Penegugat, dantemyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majetis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemben bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan member izin kepada KuasaPenggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai

Bahwa,alasan TERGUGAT V karena TERGUGAT mempunyai Surat Hibah TanahYasan di bawah tangan dibuat tahun 1980 antara Masijem, umur 66 tahun,sebagai Pihak Pertama/Pemben Hibah dan Pudjo Raharmono, umur 25 tahunsebagai PihakKedua/Penerima Hibah, isinya Pihak Pertama memiliki sebidang tanah karasyang tercatat dalam buku C Desa.2928 Persil 96 kelas D seluas + 500 m2Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT SMG10.yang terletak di Karangpete,tanah tersebut oleh pihak kesatu atau pertamadihibarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugatberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga peru mempertimbangkan terlebin dahulutentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pemben

Surat kuasa khusus dan pemben kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhisyarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;2.

kendaraan tersebut telah dibebani Fidusiasesuai dengan Sertifikat Fidusia Nomor W5.00029089.AH.05.01 Tahun2018 tertanggal 9 Maret 2018, maka dengan Penggugat telahwanprestasi maka sesuai ketentuan Pasal 30 UndangUndang Nomor42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan Pemberi Fidusiawajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalamrangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia dan didalam penjelasanPasal 30 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang JaminanFidusia menyebutkan Dalam hal pemben

Ere thw coos as Aue Pon Shek SEE ONS OH Gs Ae Sees eas JTG. mans ai OS ee s an ierdekwa meresahkan masyarakat; an terdakwa tidak mend@ukung Program pemerintah untuk Pemben NARKOBA; yang moeringinke.ya belum pernah dihukum; We yrraseh 4 je.BPC Ln avikar, patrad59(1) huruf C UU no.

Pemben Fidusia adalah Orang perseorangan atau koorporasi pemilik jaminan.d.

AH. 05. 01 Tahun 2018, tanggal 05 Aporil2018 jam 15:35:14 adalah benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) dengan menyatakan bahwa Pemben Fidusia dilarangmengalinkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyekJaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulisterlebih dahulu dan Penenma Fidusia dan lebih tegas lagi diatur dalam pasal 36 bahwa PembeniHalaman 12 dari 21 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2019

Republik IndonesiaNomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).Bahwa Sanksi bagi Pemberi Fidusia adalah wajio menyerahkan benda yang menjadi objekJaminan Fidusia dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalampasal 30 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.Bahwa Sesuai dengan pasal 24 Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibattindakan atau kelalaian Pemben

enam juta limaratus ribu rupiah) yang sudah dibayar pokok dan bunga sebesarRp16.650.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), jaditotal kewajiban pokok bunga dan denda yang belum dibayarkanRp149.850.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah); Bahwa oleh karena atas kendaraan tersebut telah dibebani fidusia, makadengan Penggugat telah wanprestasi maka sesuai ketentuan Pasal 30Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusiadisebutkan Pemben

dihibahkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi,kemudian berdasarkan Akta Hibah tersebut terbit bukti hak milik san berupaSertifikaht Hak Milik Nomor 21642/2011 atas nama Darma/Pemohon Kasasi;Bahwa selama persidangan tidak terdapat bukti san dan kuatmenunjukkan bahwa hibah oleh Termohon Kasasi atas obyek sengketakepada Pemohon Kasasi dibuat ketika Termohon Kasasi dalam keadaantidak mampu/saki atau tekanan;Bahwa tidak sahnya Akta Hibah tidak cukup hanya didasarkan padabantahan yang ajukan oleh Pemben

Koreksi Pajak Masukan PPN Dalam Negeri karena terdapat klarifikasiPajak Masukan yang dijawab tidak ada oleh KPP tempat PKP Penjualterdaftar sebesar Rp1.153.900,00 No Nama Pen Pemben NPWP Faktur Pajak/Nota Retur DpP PPNNomor TanggalCV.

atas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsurini telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 127 ayat (1) hurufa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan halhal yangdapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemben

MH, bera'amat a: Jaan RE Manadmata Bice Soniemartyer DusunBaiemoyan, RT O02 RW 001 Desa Mekanaya Kecamatan Baregheg KahCiamis, yang bertindak atas nama pemben kuasa dengan cercttas darHal 4 dan Dhal put No thUPde tert PT Rdg alamat sebagaimana tercantum diatas berdasarkan Suratsurat KuasaKhusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri CiamisNomor : 142/SK/Pdt/2012/PN.Cms tertanggal 24 September 2012, Nomor :143/SK/Pdt/2012/PN.Cms tanggal 24 September 2012 dan Nomor200/SK/Pdt/2012/PN.Cms

Pasal 1 angka 24 menyebutkan Mandat adalah pelimpahan dari Badandan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/ atauPejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dantanggung gugat tetap berada pada pemben Mandat. ; 7.2. Pasal 14 ayat 4 menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahanyang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat". ; 7.3.

Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2013 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan registernomor 171N12013 tanggal 06 Mei 2013, telah ternyata memenuhi syarat formilSurat Kuasa, in casu telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelasmenunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Nganjuk dengan memuatmated telaah yang menjadi batas dan isi dan mated kuasa yang dibenkan danmencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah tercantum tanggaldan tanda tangan pemben

Menyatakan Terdakwa YOGA SANTOSA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana*turut serla sebagai pemben fidusia telah mengalihkan obyek fidusia tanpapersetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana diatur dalampasal 36 jo pasal 23 ayat 2 Undangundang RI No.42 Tahun 1999tentang Fiducia sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan 53.

Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01Tahun 1971 tanggal 23 Januari jo SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober1994 syarat Surat Kuasa Khusus hares memenuhi unsur kekhususan in casusecara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkaradengan menunjuk perkara tertentu di Penga dilan tertentu sesuai dengankompetensi relatif pokok perkara dan hares mencantumkan identitas para pihakyang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan sertamencatumkan tanggal dan tanda tangan pemben

PEMBEN;Nomor 93 sampai Nomor 94, bertempat tinggal diDusun Hino, Desa Pandan Sembuat, KecamatanTayan Hulu, Kabupaten Sanggau;95. LUSIANA SION;96. BUNGKUI JANGGEH;97. BINA RIA;98. HENDRA HARDI PUTRA;99. SUYANTO;100. ADRIANA ANYUI;Nomor 95 sampai Nomor 100, bertempat tinggal diDusun Pandan Sembuat, Desa Pandan Sembuat,Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau:101. LIMIN:102. MARTINA TIK;103. PENDI;104.

PEMBEN, 95. LUSIANA SION, 96.BUNGKUI JANGGEH, 97. BINA RIA, 98. HENDRA HARDI PUTRA, 99.SUYANTO, 100. ADRIANA ANYUI, 101. LIMIN, 102. MARTINA TIK, 103.PENDI, 104. ROSA, 105. YENI AGUSTINI, 106. ELISA, 107. MOHAMMADRIDWAN, 108. OKTAVIANA SAWITRI, 109. MADA WIBOWO, 110.SUPAH, 111. NURAIDA, 112. FAIZAL MARAYUDA PRATAMA, 113. JIMMIARIS) TONANE, 114. SUHARSIH, 115. MARIANA TEH, $116.SUNDARSING, 117. PERONIKA NATALIA, 118. LUKAS, 119. RITI, 120.SOHOR, 121. KRISTINA DUNING, 122.