Pasal 12 Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013Tentang pencegahan dan Pemberantasa Perusakan Huta sesuai dengandakwaan kesatu kami2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Alias Heri Bin Duandengan pidana penjara selama (2 (dua) Tahun) dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetapditahan.3.

Pasal 12 Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasa Perusakan Hutan;ATAUKEDUABahwa Terdakwa Hendri Bin Duan Als Heri pada hari Selasa tanggal20 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 setidaktidaknya pada waktu laindalam tahun 2020 , bertempat di JI.

Pasal 16 Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasa Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa SUWARNO Als WAYANG Bin (Alm) KASBItelah bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memuat Hasil Penebangan dikawasan Hutan tanpa Izin sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasa Perusakan Hutan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu PrimairPenuntut UMUM) 292 22 one nn nnn nnn nnn non noe cee neon ne2.

mempersingkat uraian pertimbangan dalamputusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangandan belum termuat dalam Putusan ini, akan menunjuk kepada Berita AcaraPersidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satukesatuan dalam Putusan ini; wannnennnee Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengandakwaan Subsidaritas alternatif yaitu Kesatu Primair Pasal 83 ayat (1) huruf aUndang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasa

Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, Subsidiair Pasal 83 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasa PerusakanHutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau Kedua Pasal 83 ayat (1) huruf bUndang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1OUP ss ae ns nner scan es gs ceemaen acs amen nep a aeaee ne EeaaSnin Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan

balok dengan ukuran 24 Cmx 14 Cm x 3Mjenis seru ke dalam 1 (satu) unit Mobil Merk MITSUBISHI Type PS100Warna Kuning dengan Nopol BN 4568 LB;nen Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telahterpenuhi;= 2= 222 enn ne nnn nen cence ee nenMenimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum MajelisHakim tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwaseluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasa

Batu Bara Provinsi Sumatera Utarakemudian Kepala Seksi Pemberantasa KOMPOL HENDRA bersamadengan Saksi SARMELI PUTRA MANALU, S.H. dan Saksi A. FAZRIHARAHAP melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan mencurigaiseseorang yang ternyata adalah Terdakwa RICKY SUGANDA yangsedang berada di Jalan Lintas Sumatera, Desa Simpang Gambus Kec.Lima Puluh Kab. Batu Bara Provinsi Sumatera Utara kemudian SaksiSARMELI PUTRA MANALU, S.H. dan Saksi A.

terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanatersebut diatas , maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatanyang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslahdipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkanhalhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan ;Halhal yang memberatkan : Meresahkan masyarakat sera melanggar programpemerintah pemberantasa

dapatmempergunakannya sewaktuwaktu.Perbuatan terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 4 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannyatanggal 17 Juli 2014 , meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : 1.Menyatakan terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA telahterbukti bersalah dalam tindak pidana pencucian uangsebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasa

bertujuan sebagai saranapembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah lakudan perbuatannya dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim akanmenjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa;15Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diriTerdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;e Terdakwa tidak mendukung salah satu program Pemerintah dalamhal pemberantasa

OMA RAMADHAN AHMAD, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi merupakan anggota Diskrimum Plda NTT;Bahwa saksi bergabung dalam tim pemberantasa perjudian Diskrimum PoldaNTT di wilayah Hukum Polda NTT, kemudian saksi dan beberapa teman saksimendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian diwilayah KelNunbaun Delha, Kec Alak Kota Kupang sehingga saksi dengan beberapaanggota yaitu. saksi Bripbka Erwin S.

RWU GA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi merupakan anggota Diskrimum Plda NTT;Bahwa saksi bergabung dalam tim pemberantasa perjudian Diskrimum PoldaNTT di wilayah Hukum Polda NTT, kemudian saksi dan beberapa teman saksimendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian diwilayah KelNunbaun Delha, Kec Alak Kota Kupang sehingga saksi dengan beberapaanggota yaitu saksi Brigool Oma Ramadhan dan Bripka Erwin S.

tetapi bertujuan sebagai saranapembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah lakudan perbuatannya dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim akanmenjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diriTerdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;e Terdakwa tidak mendukung salah satu program Pemerintah dalamhal pemberantasa

untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahananmaka kepada para terdakwa perlu diperintahkan untuk tetap berada dalamtahanan ;Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 890/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.TimMenimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa,maka akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan untukpidana tersebut ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi mudaindonesia; Perbuatan bertentangan dan tidak mendudkung programpemerintah dalam rangka pemberantasa

Makassar Nomor : 172/Pid.Sus/2016/PT.Mks, tanggal 15 Juli 2016 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor414/Pid.B/2014/PN.Mks, tanggal 15 Oktober 2016, sekedar mengenai barangbukti, (satu) unit mobil Honda Jazz berserta BPKBnya sehingga amarnyaberbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan, Pasal 3 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasa

;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa,maka akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan untukpidana tersebut ;Halhalyang memberatkan : Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda indonesia; Perbuatan bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalamrangka pemberantasa narkotika;Halhal yang meringankan : Terdakwa sopan dan mengaku terus terang; Terdakwa menyesali perbuatannya danberjanji tidak akanmengulangi lagi.

HP merk Nokia type 1280 yang telah dipergunakan untuk melakukanHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN.Sgr.kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, makaperlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu. dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasa

Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkanPemohon sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo.Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasa tindak pidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentangPemberantasa Tindak Pidana Korupis, Jo. Pasal 5 ayat (1) ke1KUHPidana;3. Menyatakan tidak sah barang bukti dan atau alat bukti sebagai dasarPemohon ditetapkan sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) danPasal 3 Jo.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasa tindakpidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupis, Jo. Pasal 5 ayat (1) ke1KUHPidana.4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) kepada Pemohon;5. Memulihkan hakhak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkatSerta martabatnya;6.

unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam denganNo.Pol DA 3270 FF yang telah disita dari terdakwa Aliansyah Als AlianBin Isah (Alm), maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaituterdakwa Aliansyah Als Alian Bin Isah(Alm) melalui keluarga terdakwa ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung programpemerintahdalam pemberantasa

bertanggung jawab,maka terdakwaterdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdidakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana.17Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu akan adanya halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan.Halhal yang memberatkan :e Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental dan moral bagi diriterdakwa dan orang lain serta tidak mendukung program pemerintahtentang pemberantasa

;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, makaakan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan untuk pidanatersebut ;Halhalyang memberatkan : Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda indonesia; Perbuatan bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalamrangka pemberantasa narkotika;Halhal yang meringankan : Terdakwa sopan dan mengaku terus terang; Terdakwa menyesali perbuatannya danberjanji tidak akanmengulangi lagi.

BandaraSultan Hasanuddin Makassar;Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap NASRUL BinTENGKU AHMAD ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu yangdalam koper bagasi milik NASRUL Bin TENGKU CUT AHMAD padabagian tumpukan pakaian paling bawa;Bahwa saksi menerima informasi dari Masyarakan bahwa aka nadapengiriman Narkotika golongan jenis shabu dari Medan ProvensiSumatra Utara pada hari selasa tanggal 26 Desember 2017 denganmenggunakan pesawat Garuda GA622 sehingga saksi bersamadengan personil bidang pemberantasa

dari masa tahanan yang dijalani terdakwa,sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahananmaka kepada para terdakwa perlu diperintahkan untuk tetap berada dalamtahanan ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa,maka akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan untukpidana tersebut ;Halhalyang memberatkan : Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda indonesia; Perbuatan bertentangan dan tidak mendudkung program pemerintah dalamrangka pemberantasa

Selisih harga 10 unit Rppompa air 167.000.000, Total Kerugian Negara Rp417.000.000, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambahkan dengan Undangundang NO. 20 Tahun2001 Tentan Perubahan Atas Undangundang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasa Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64ayat (1) KUHP.

Bahwa di dalam kawasan hutan, segala izin yang diperlukan untukmelakukan suatu kegiatan perkebunan dan/atau pertambangan,dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia; Bahwa penambangan timah di dalam kawasan hutan, tidaktermasuk pengecualian, sehingga harus mendapatkan izin terlebihdahulu dari menteri Kehutanan, jika tidak maka penambangan timahtersebut tidak sah dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasa