(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan temanteman Terdakwa melakukanPermainan Kartu Domino jenis Qiuqiu tersebut adalah untuk menang;halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Bkn.Bahwa situasi tempat Terdakwa dan temanteman Terdakwa melakukanpermainan Domino jenis Qiuqiu tersebut adalah didalam sebuah warung yangterletak di Pinggir sebuah jalan dan tertutup mobil Truck;Bahwa Terdakwa dan temanteman Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izindari pemberintah

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan temanteman Terdakwa melakukanPermainan Kartu Domino jenis Qiuqiu tersebut adalah untuk menang;Bahwa situasi tempat Terdakwa dan temanteman Terdakwa melakukanpermainan Domino jenis Qiuqiu tersebut adalah didalam sebuah warung yangterletak di Pinggir sebuah jalan dan tertutup mobil Truck;Bahwa Terdakwa dan temanteman Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izindari pemberintah atau pejabatan yang berwenang (Illegal);Terdakwa

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan temanteman Terdakwa melakukanPermainan Kartu Domino jenis Qiuqiu tersebut adalah untuk menang;Bahwa situasi tempat Terdakwa dan temanteman Terdakwa melakukanpermainan Domino jenis Qiuqiu tersebut adalah didalam sebuah warung yangterletak di Pinggir sebuah jalan dan tertutup mobil Truck;Bahwa Terdakwa dan temanteman Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izindari pemberintah atau pejabatan yang berwenang (llegal);Terdakwa

Bahwa situasi tempat Terdakwa dan temanteman Terdakwa melakukanpermainan Domino jenis Qiuqiu tersebut adalah didalam sebuah warung yangterletak di Pinggir sebuah jalan dan tertutup mobil Truck; Bahwa Terdakwa dan temanteman Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izindari pemberintah atau pejabatan yang berwenang (llegal);Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) di persidangan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 3 (tiga) kotak

Masyarakat Eks Pasar Sekincaumendapat undangan sosialisasi perihal persiapan pembangunanSetasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di tanah eks pasarlama sekincau dan yang membuka acara sosialisasi yaitu tim Tapemberanggota 6 orang, yang menjadi dasar pembahasan rapat bahwatanah milik Pemerintah Lampung Barat oleh karena Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2007 tentang Penetapan Perubahan Status PekonMenjadi Kelurahan, Tapem menyatakan bahwa tanah tersebut sudah diHibahkan oleh Mayarakat Sekincau ke Pemberintah

Peraturan Pemberintah Nomor.10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah ;c. Peraturan Mentri Agraria Nomor. 7 Tahun 1961 tentangPenyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;d. Peraturan Menteri Ageraria Nomor. 6 Tahun 1965 tentang pedomanPokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagai mana diatur dalamPP Nomor 10 Tahun 1961;e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 tentangpelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;2. Tidak Memenuhi Norma Kepatutan;3.

Lampung BaratNomor: 590/346/01/2015 Tanggal 12 Mei 2015 Tentang PerintahPengosongan Lokasi Pembangunan SPBU Di Pekon Sekincau KabupatenLampung Barat, sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanHukum Tetap (Vide Pasal 67 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 TentangPengadilan Tata Usaha Negara);Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 413 K/TUN/2016Karena Para Penggugat masih ingin melakukan aktifitas berdagang untukmendapatkan penghasilan seharihari dan guna mengurangi kerugian yanglebih besar jika Pemberintah

dari Sdr SIGIT(dpo) yaitu pemberian dari Sdr SIGIT saat berada di Mall Pekanbaru (MP)pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wib.Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Sdr Ilham HadiWibowo Als Ilham bahwa Narkotika jenis pil Extacy yang di miliki, dihalaman 9 dari 25 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2018/PN Bkn.simpan dan di kuasai oleh Terdakwa dan Sdr Ilham Hadi Wibowo Als Ilhammenurut Terdakwa biasanya dipergunakan untuk di pakai.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemberintah

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemberintah atau pejabatanyang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebutTerhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;3.

Masyarakat ks Pasar Sekincaumendapat undangan sosialisasi perihal persiapan pembangunan SetasiunPengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di tanah eks pasar lama sekincau danyang membuka acara sosialisasi yaitu tim Tapem beranggota 6 orang, yangmenjadi dasar pembahasan rapat bahwa tanah milik Pemerintah Lampung Baratoleh karena Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang PenetapanPerubahan Status Pekon Menjadi Kelurahan, Tapem menyatakan bahwa tanahtersebut sudah di Hibahkan oleh Mayarakat Sekincau ke Pemberintah

Keputusan pemberian Hak Pakai;5 Penetapan Hak, Pengakuan Hak, Penegasan Hak danPemberian Hak ;6 Pembukuan Hak;7 Penerbitan sertifikat Hak Pakai;Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyatabahwa Penertbitan Sertifikat Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Itersebut : 1 Tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturanperundangundangan yang berlakua UndangUndang Nomor.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar dasar PokokA gratia; b Peraturan Pemberintah

Objek Sengketa/Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor:590/346/01/2015 Tanggal 12 Mei 2015 Tentang Perintah Pengosongan LokasiPembangunan SPBU Di Pekon Sekincau Kabupaten Lampung Barat, sampai Putusandalam perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Vide Pasal 67 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara); Karena Para Penggugat masih ingin melakukan aktifitas berdagang untukmendapatkan penghasilan seharihari dan guna mengurangi kerugian yang lebihbesar jika Pemberintah

Siti Umi Hanik Als Hani dan Terdakwa menurut Terdakwabiasanya dipergunakan untuk di pakai.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemberintah atau pejabatanyang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;.

dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungan jawabanpidana, oleh karenanya Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atasperbuatan yang telah dilakukan ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkanhalhal yang memberatkan maupun halhal yang meringankan Para Terdakwa ;Halhal yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberintah

SgtMenimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkanhalhal yang memberatkan maupun halhal yang meringankan Para Terdakwa ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberintah dalampemberantasan perjudian;Halhal yang meringankan : Para Terdakwa belum pernah dihukum; Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Para Terdakwa mengakui dan menyesali perobuatannyaMenimbang, bahwa tentang masa penahanan yang dijalani Para Terdakwakarena dilakukan berdasarkan

dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungan jawabanpidana, oleh karenanya Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atasperbuatan yang telah dilakukan ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkanhalhal yang memberatkan maupun halhal yang meringankan Para Terdakwa ;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberintah

MEGASURYA NUSALESTARI KELURAHAN WENANGSELATAN KECAMATAN WENANG yang dikeluarkan oleh PenjabatWalikota Manado bertentangan dengan ketentuan Pasal 132A Ayat (1)huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemberintah Nomor 6Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, danPemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan karena ituadalah tidak sah menurut hukum dan batal dengan segala konsekuensihukumnya serta tidak mempunyai

MEGASURYA NUSALESTARI KELURAHAN WENANGSELATAN KECAMATAN WENANG yang dikeluarkan oleh PenjabatWalikota Manado bertentangan dengan ketentuan Pasal 132A Ayat (1)huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2008Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemberintah Nomor 6 Tahun2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, danPemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan karena ituadalah tidak sah menurut hukum dan batal dengan segala konsekuensihukumnya serta tidak mempunyai

dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungan jawabanpidana, oleh karenanya Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atasperbuatan yang telah dilakukan ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkanhalhal yang memberatkan maupun halhal yang meringankan Para Terdakwa ;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberintah

Nomor 456 PK/Pdt/20172008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemberintah Nomor 6 Tahun2005 Tentang Pemilinan, Pengesahan Pengangkatan, dan PemberhentianKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan karena itu adalah tidak sahmenurut hukum dan batal dengan segala konsekuensi hukumnya serta tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan perbuatan Tergugat yang tanpa melalui kajianfeseability study (studi kKelayakan) seperti dilakukan oleh PT Dacrea Design &Engineering Consultants Jakarta in association

No. 1557 K/PID.SUS/2011dalam penerapan hukumnya, antara lain HGU telah berakhir tanggal 31Desember 2005, namun Judex Factie membenarkan BPN Propinsi sedangdalam proses nyatanyata telah merupakan kesalahan Penerapan hukumdalam penilaian pembuktian harus ditolak;Pertimbangan Judex Factie, Hal. 90, alinea 4, sbb : bahwa meskipun HGUnyatelah berakhir, pihak PTPN Ill, kebun Bandar Betsy masih berhak menguasailahan tersebut sebelum ada pemberitahuan tidak berhak lagi dari Pemberintah;Bahwa Pertimbangan

D1436.6.11/2012 Tanggal05 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Pemberintah Kota Surabaya DinasPerdagangan dan Perindustrian dengan Nama Penanggung Jawab & JabatanDirekrurnya MOCHAMAD ALT, diberi tanda P 5;Fotocopy Akta Nomor 15 Tanggal 12 11 20012 Tentang Surat Kuasa yangdibuat dibuat dan ditandatangani oleh SETYOYADI, S.H., Notaris di Surabaya,diberi tanda Bukti P6 ;Akta Nomor 16 Tanggal 12 11 20012 Tentang Pernyataan yang dibuat dibuatdan ditandatangani oleh SETYOYADI, S.H..

Lombok Utara, dengan demikian tersebut bahwa obyeksengketa adalah jelas merupakan milik atau merupakan asset Pemerintahkabupaten Lombok Utara yang sekarang dijadikan sebagai tergugat 2 dalamperkara ini.Bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai pemilik asal atastanah obyek sengketa telah memperoleh tanah obyek engketa tersebut atasdasar ketentuan hukum yang berlaku dan sah sebagai pemilik atas obyeksengketa, jadi kepemilikan obyek sengketa oleh Pemberintah KabupatenLombok Barat sebelumnya adalah

SANI SUKARTI berubah menjadi C Desa 2466 Persil 118, KelasHalaman 3 dari 22 halaman Putusan No. 95/Padt/2019/PT SMG.Ill, Luas Tanah + 15,9 are atas nama POERWADI, sebagaimana teruai padaposita angka 7 diatas, selanjutnya mohon disebut sebagai tanah atauobyek sengketa;Bahwa setelah adanya peralihan C Desa 1916 Persil 118, Kelas Ill, LuasTanah + 15,9 are, atas nama SANI SUKARTI berubah menjadi C Desa2466Persil 118, Kelas Ill, Luas Tanah + 15,9 are atas namaPOERWADIkemudian kakek TERGUGAT melalui Pemberintah

Padang Pariaman atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHAP masih termasukwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksadan mengadili, bahwa terdakwa Yang menyalahgunakan pengangkutan danatau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemberintah. Perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada tanggal 06 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wib., terdakwaberangkat dari Kab.

Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukandibawa ke Polsek Kmapar Kiri Hilir untuk menjalani proses hukum;Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian terbuktimemiliki tanpa izin dari pemberintah atau pejabat yang berwenang;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkanKeterangan Terdakwa

namun Saksi tidakada hubungan keluarga maupun famili secara kebetulan orang tua dariTerdakwa yang bernama Saudara Azman memiliki kebun kelapa sawit yangdi jaga dan di rawat oleh Terdakwa di tempat dimana Saksi menjabat selakuRT sehingga Saksi hampir setiap hari berinteraksi atau bertemu dan ngobroldengan Terdakwa;Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian terbukti,memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika bukan tanaman jenis sabhutersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemberintah

AKHMAT ZAENURI,MM dengan cap basah yangditujukan kepada Ketua DPRD Kota Semarang dengan nomor surat900/5339 tanggal 4 Nopember 2011 perihal mohon pembahasan tambahanpenghasilan PNS tahun anggaran 2012, beserta lampirannya berupaPeraturan Walikota Semarang nomor 42 tahun 2011 tentang kreteriapemberian dan pemberhentian tambahan penghasilan pegawai bagiPegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemberintah Kota Semarangtahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Walikota Semarangtanggal 11 November

Lombok Barat kepada Pemerintah Kab.Lombok Utara, dengan demikian tersebut bahwa obyek sengketa adalah jelasmerupakan milik atau merupakan asset Pemerintah kabupaten LombokUtara yang sekarang dijadikan sebagai tergugat 2 dalam perkara ini.Bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai pemilik asal atas tanahobyek sengketa telah memperoleh tanah obyek engketa tersebut atas dasarketentuan hukum yang berlaku dan sah sebagai pemilik atas obyek sengketa,jadi kepemilikan obyek sengketa oleh Pemberintah