DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATANTENAGA KERJA LUAR NEGERI DEPARTEMEN TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA ; ABDUL MADJID

PANEN BARU VS TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERDAGANGAN LADA (TP4L) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;

. & Co, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021;Pemohon Kasasi;LawanTIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIANPERDAGANGAN LADA (TP4L) PROVINSI KEPULAUANBANGKA BELITUNG, tempat kedudukan di Jalan PulauBangka Nomor 165, Kelurahan Air iItam, KotaPangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat

Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Tim Pembinaan,Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada (TP4L)Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor:01/TP4L/IX/2020 tertanggal 02 September 2020, tentang pemberiansanksi terhadap CV Panen Baru yang telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum yang diterbitkan oleh Tergugat;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua TimPembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada(TP4L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor:01/TP4L/IX

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI vs PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;

PUTUSANNomor 573 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADADIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASANKETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DANKESEHATAN KERJA KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN RI, tempat kedudukan di JalanJendral Gatot Subroto Kav. 51, Kuningan, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Adi B, S.H.

Putusan Nomor 573 K/TUN/2019DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASANKETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DANKESEHATAN KERJA, KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN RI, tempat kedudukan di JalanJendral Gatot Subroto Kav. 51, Kuningan, Jakarta Selatan;Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan

Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menunda PelaksanaanSurat Direktorat Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan KerjaKementerian Ketenagakerjaan RI NomorB.302/BINWASK3PNKJ/V/2018 perihal Jawaban Atas Keberatandan Permohonan Penetapan Ulang Terhadap Penetapan NomorKep.21/PNKJ/IV/2018 tanggal 22 Mei 2018, sampai putusan atasHalaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 573 K/TUN/2019perkara Tata Usaha Negara ini memiliki Putusan yang berkekuatanhukum yang tetap;B.

Pertamina Patra Niaga Pada Depo TBBM Balongan, DepoTBBM Cikampek, Depo TBBM Ujung Berung, Depo TBBMPadalarang, Dan Depo TBBM Tasikmalaya Periode Tahun 2011s.d 2016, tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh TergugatI; danSurat Direktorat Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan KerjaKementerian Ketenagakerjaan RI NomorB.302/BINWASK3PNKJ/V/2018 perihal Jawaban AtasKeberatan dan Permohonan Penetapan Ulang TerhadapPenetapan Nomor Kep. 21/PNKJ/IV/2018 tanggal 22 Mei

Pertamina Patra Niaga Pada Depo TBBM Balongan, DepoTBBM Cikampek, Depo TBBM Ujung Berung, Depo TBBMPadalarang, Dan Depo TBBM Tasikmalaya Periode Tahun 2011s.d 2016, tanggal 16 April 2018, oleh Tergugat ; danSurat Direktorat Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan KerjaHalaman 3 dari 9 halaman.

PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA;

., MH vs PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;

. & Partners, advocate and Legal Consultant,beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 April 2018;Pemohon Kasasi;LawanPENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIREKTORATJENDERAL PEMBINAAN PENGAWASANKETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DANKESEHATAN KERJA KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN R.I., tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA., 2. DIREKTUR BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;

THE COSTUME MAGNIFIQUE VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;

GAS SECURITY SOLUTION SERVICES VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;

DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA, DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA., II. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., III. PT. POSITION;;

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA., II. DIREKTUR BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASANKETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN' DANKESEHATAN KERJA KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN RI, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, ProvinsiDKI Jakarta;Termohon Kasasi I, II;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 572 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Patra Niaga Jalan HR Rasuna Said Kav C 79, Jakarta Selatan,tanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat I; danSurat Direktorat Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan Dan Keselamatan Kerja KementerianKetenagakerjaan Republik Indonesia NomorB.208/BINWASK3PNKJ/III/2018 = perihal Jawaban AtasPermohonan Penetapan Ulang PTI Pertamina PatraNiaga

Mewajibkan untuk dicabut:a.Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor402/2017 tentang Penetapan Upah Lembur atas nama Sar.Nuratmo, dan kawankawan (700 orang) Pekerja PT PertaminaPatra Niaga Jalan HR Rasuna Said Kav C 79, Jakarta Selatan,tanggal 15 Agustus 2017 oleh Tergugat ; danSurat Direktorat Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan Dan Keselamatan Kerja KementerianKetenagakerjaan Republik Indonesia NomorB.208/BINWASK3PNKJ

Surat Direktorat Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan dan Keselamatan Kerja KementerianKetenagakerjaan Republik Indonesia NomorB.208/BINWASK3PNKJ/III/2018, tanggal 27 Maret 2018, perihalJawaban atas Permohonan Penetapan Ulang PT Pertamina PatraNiaga;3. Mewajibkan:b. Tergugat untuk mencabut Penetapan Nomor 402/2017, tanggal15 Agustus 2017, tentang Penetapan Upah Lembur atas namaSdr. Nuratmo dan kawankawan (700 orang);Halaman 6 dari 7 halaman.

ASTRA DAIHATSU MOTOR diwakili oleh JAMAL ALI VS DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;

YAYASAN PEMBINAAN ANAK CACAT; FREDDY MARAMIS

PUTUSANNo. 405 K/PDT.SUS/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :YAYASAN PEMBINAAN ANAK CACAT, beralamat di JalanTanawangko, Malalayang II, Kota Manado, Provinsi SulawesiUtara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Yuddi Robot, SH.pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal25 April 2011,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;melawan:FREDDY MARAMIS

, Umur 74 Tahun, pekerjaan KaryawanYayasan Pembinaan Anak Cacat, beralamat di MahakeretLingkungan V, Kecamatan Wenang, Kota Manado, ProvinsiSulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh kKuasa hukumnya : 1.Max R.R.

Bahwa Penggugat adalah bekerja di Yayasan Pembinaan Anak CacatManado (YPAC) sejak bulan Agustus tanggal 3 tahun 1997 ;Bahwa Penggugat bekerja sebagai pekerja kebersihan denganmenerima gaji/upah Rp. 850.000,/bulan ;Bahwa upah yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dibawahUpah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara tahun 2009 dan tahun2010 ;Bahwa bagi usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dan dibayar upahatau imbalan dalam bentuk lain dilarang membayar upah dibawah UMPsebab tindakan tersebut merupakan

AnakCacat milik Tergugat tidaklan benar bukan lembaga nirlabasebagaimana Tergugat mendalilkan dalam jawaban pada point 4, tetapiadalah berupa usaha yang mencari keuntungan (alat bukti P3), bahwapertimbangan ini sangat subjektif, karena dari namanya saja YPAC =Yayasan Pembinaan Anak Cacat, ini menyatakan bahwa yayasan inibukanlah yayasan yang mencari keuntungan, kamipun heran....apakahMajelis Hakim tidak mengetahui YPAC = Yayasan Pembinaan AnakCacat, karena dimanapun lembaga ini berada, apakah di

hubunganindustrial di Pengadilan Hubungan Industrial.Alasan ke4 :Pemberhentian dan pemberian kompensasi oleh Tergugat kepada PenggugatTahun 2002 sebagaimana bukti T1, tidak dapat dipertimbangkan karenadalam surat pemberhentian tersebut tidak ada tanda terima dari Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pulaternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi : YAYASAN PEMBINAAN

DIREKTUR PERSYARATAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRISL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA RI., II. PT. JAKARTA TOURISINDO;

DIREKTUR PERSYARATAN KERJA DIREKTORATJENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIALDAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJAKEMENTERIAN TENAGA KERJA RI, tempat kedudukandi Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 51, Jakarta Selatan12950;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Bambang Adi IB, S.H.,M.Pd., jabatan Kabag Penyuluhan, Informasi danAdvokasi Hukum, Biro HWukum, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 178/PK/VI/2019,tanggal 21 Juni 2019:ll.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat selaku Direktur Persyaratan Kerja DirektoratJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja Kementerian Tenaga Kerja RI, berupa Surat Keputusan DirekturJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja Nomor KEP.093/PHIJSKPK/PKB/V/2018, tentang PerjanjianKerja Bersama antara PT Jakarta Tourisindo dengan SP. PAR.

Mewajibkan kepada Tergugat selaku Direktur Persyaratan KerjaDirektorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.093/PHIJSKPK/PKB/V/2018,tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Jakarta Tourisindodengan SP. PAR.

Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, berupaSurat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja RI, NomorKEP.093/PHIJSKPK/PKB/V/2018, tentang Perjanjian Kerja Bersamaantara PT Jakarta Tourisindo dengan SP PAR PT Jakarta Tourisindo(SP PAR JAK TOUR), FSP PAR REF PT Jakarta Tourisindo Unit KerjaGrand Cempaka Resort & Convention Hotel.

SP PAR REF HotelCempaka Jakarta, Tanggal 18 Mei 2018:Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi selakuPejabat Tata Usaha Negara, dengan Jabatan Direktur Persyaratan KerjaDirektorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, untukmencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga KerjaRepublik Indonesia, Nomor KEP.093/PHIJSKPK/PKB/V/2018, tentangPerjanjian

Banana Pembinaan Usaha Indonesia (PERSERO)

Yayasan Pembinaan Anak Cacat Pusat Di Jalan Hang Lekiu III/19 Jakarta cq. Yayasan Pembinaan Anak Cacat Cabang Palembang; Imron Sopriyedi

PUTUSANNo.1804 K/Pdt/2004DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PEMBINAAN ANAK CACAT PUSAT,Jalan Hang Lekiu III/19 Jakarta cq.YAYASANPEMBINAAN ANAK CACAT CABANGPALEMBANG, beralamat di Jalan Rajawali KomplekPCK Palembang, dalam hal ini memberikan kuasakepada DWI WARSARI,SH.

Bila Hakim berpendapat lain mohon keadilan seadiladilnya (ex aequo etbono).10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebutTergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yangpada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Hal.3 dari 13 hal.Put.No.1804 K/Pdt/2004EKSEPSI :Bahwa gugatan Penggugat adalah salah subyek hukummengenai Tergugat karena tidak ada Yayasan Pembinaan Anak CacatPusat dan Yayasan Pembinaan Anak Cacat Cabang

Palembang yang adahanya satu badan hukum saja yaitu Yayasan Pembinaan Anak Cacat(YPAC) dan yang bertindak atas nama yayasan hanya Pengurus Harian(Ketua dan sebutan Pengurus Harian);Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas sempurna karena:Dasar hukum (alas hak) Penggugat untuk mengajukan gugatan tidakdisebutkan secara jelas berupa surat apa dan ukuran tanah sengketa tidakdisebutkan;Gugatan Penggugat kurang pihak karena yang menghuni/mengusai tanahsengketa banyak jumlahnya kurang lebih 10 keluarga sebagai

penghuni liartapi tidak digugat;DALAM REKONVENSI :Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah badan hukum nirlaba(bersifat sosial) Khusus untuk pendidikan dan pembinaan anakanak cacat;Bahwa Penggugat Rekonvensi ada memiliki dua bidang tanahdan bangunan diatasnya yang sebagian terletak di Kampung 9 Ilir denganluas 33.889 M2, Surat Ukur No.161/1954 tanggal 29 Nopember 1954 dansebidang lagi terletak di Kampung 20 Ilir dengan luas 5.181 M2 Surat UkurNo.133/1954 tanggal 22 September 1954;Bahwa kedua bidang tanah

beralasan sehingga harusditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dariPemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 4 Tahun2004 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASANPEMBINAAN ANAK CACAT PUSAT cq.YAYASAN PEMBINAAN

Ronita Diana Suily, SH;Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia

No. 45, Kota JakartaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 25 Juli 2011, Nomor14/SK/DV/VI1/2011, selanjutnyadisebutsebagai .......... 000 eee eeePENGGUGAT ;JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIKINDONESIA, Berkedudukan di JalanSultan Hasanuddin, Nomor 1, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, Dalam hal initelah member i Kuasa kepadaSUWARSONO, SH 5R. FEBRYTRIANTO, SH.,M.Hum :HENNY ROSANA, SH ;B. MARIA ERNA E, SH.,MH ;AYU AGUNG, S.Sos.,SH.,MH ;ANTONIUS BUDI SATRIA, SH.,MH ;7.

DianaSuily SH1394/P.1.2/Cp.3/05/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentangpenghentian Pengamprahan Gaji terhitung mulaibulan Juni 2008 atas nama Ronita Diana SuilyR.1229/H/Hpu/1/10/2008 = tanggal 01 Oktober 2008tentang Pemberitahuan penjatuhan HukumanDisiplin Berat berupa Penurunan Pangkat 1tingkat lebih rendah, atas nama Ronita DianaSuily SHPada Hari Jumat Tanggal 29 April 2011, Penggugatmenanda tangani' Berita Acara Penjatuhan HukumanDisiplin Berat yaitu) Pembebasan Jabatan FungsionalJaksa diruang Kerja Asisten Pembinaan

JAMWAS mengirim Nota Dinas Nomor : ND86/H/Hjw/2011 tanggal 24 Mei 2011 ditujukan kepadaTerguggat Jaksa Agung Muda Pembinaan perihalpermohonan pindah tugas yang isi intinya : setelahmembaca alasan alasan yang disampaikan, kamimendukung sepenuhnya kiranya usulan pindah Pegawaitersebut dapat di pertimbangkan, kenyataannya tidakmendapat tanggapan / respon dari Tergugat ; Bahwa atas segala sesuatunya yang telah diuraikantesebut diatas ini, tindakan/perbuatan Terguggatadalah bertentangan dengan peraturan

Seong Seon Dental Laboratories Indonesia vs Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;

Haryono Kav. 62, Jakarta Selatan 12780,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2007 ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat ;melawan:DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASANKETENAGAKERJAAN, DIREKTORAT JENDERALPEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN,DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RIberkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, dalamhal ini memberi kuasa kepada :1. Sunarno, SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KabagBantuan Hukum Biro Hukum Depnakertrans ;2.

Sendra Utami, SH.M.Hum., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKasubbag Hukum Sesditjen Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan Depnakertrans ;5. Bambang Adi Imam Brojo, SH., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Staf Biro Hukum Depnakertrans ;6. Eduard Feco H, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan StafBiro Hukum Depnakertrans ;Halaman 1 dari 13 halaman.

Pertama Kedua KetigaBahwa dengan Surat Nomor 7772/1.836.1 tanggal 24 Oktober 2005Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKIJakarta menetapkan dan memperkuat ketetapan yang telah dikeluarkanoleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utaratersebut ;Bahwa dengan Surat Nomor : B.270/PPKNK/2006 tanggal 14September 2006, Direktur Pengawasan Norma Tenagakerjaan telahmenyampaikan kepada Penggugat dan diterima oleh Penggugat padatanggal 19 September 2006 Keputusan Jenderal Pembinaan

Nopember 2007 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima ;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut :KEBERATAN PERTAMA : Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan

SeongSeon Dental Laboratories Indonesia ; Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan KetenagakerjaanNo. Kep : 101/DJPPK/IX/2006 tanggal 4 September 2006 tentang PenetapanKecelakaan Kerja Almarhumah Werdiningsih eks Karyawan PT. Seong Seon DentalLaboratories Indonesia, berdasarkan pada Pasal Nomor 3 UndangUndang No. 5Tahun 1986 jo.