Fotocopy SK Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Program Pelayanan Kepemudaan TA.2011 oleh KPA Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Lampung No. 035 /III.02.02/2011 tanggal 26 Januari 2011;c. Fotocopy perubahan SK Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Program Pelayanan Kepemudaan TA.2011 oleh KPA Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Lampung No. 0397.b /III.02.02/2011 tanggal 25 Juli 2011;d.

Fotocopy SK Penunjukan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Program Pelayanan Kepemudaan TA.2011 oleh KPA Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Lampung No.800/71.a/III.02.01/2011 tanggal 26 Januari 2011;e. Fotocopy SK Penunjukan Bendahara Pengeluaran TA 2011 oleh Pejabat KPA Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Lampung No. 800 /I71.a/III.02.01/2011 tanggal 26 Januari 2011;f. Fotocopy kwitansi/bukti pembayaran biaya transportasig. Fotocopy tiket pesawat peserta JPI fdan pembina BPAP;h.

Fotocopy print out rekening koran BRI atas nama Satker (120067) Dinas Pemuda Olah Raga Provinsi Lampung No. Rekening :00000098-01-001261-30-3;q. Kwiatansi bukti penyerahan uang dari bendahara pengeluaran kepada PUMK tersangka ISNAINI, S.Sos dan Nota dinas pengajuan permintaan uang persediaan (SPP-UP) sehubungan dalam pelaksanaan Program Pelayanan Kepemudaan Dinas Pemuda Olah Raga Provinsi Lampung;Tetap terlampir dalam berkas perkara. 7.

Paket Kegiatan Program Pelayanan Kepemudaan, berupa : Pengembangan Kepedulian Pemuda. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda. Pengembangan Organisasi Kepemudaan. Pengembangan Kepanduan. Peningkatan Wawasan Pemuda. Pertukaran Pemuda.2. Paket Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga, berupa : Pengembangan Olah Raga Pendidikan. Pengembangan Olah Raga Rekreasi. Pengembagan Sentra Keolahragaan.Bahwa terdakwa ISNAINI, S,Sos. MM. Binti Hi.

Bakti Pemuda antar propinsi.b. Jambore Pemuda antara Propinsi.c. Kegiatan sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (BPAP/JPI)d. Pelatihan Penerima Kridit usaha pemuda produktif (KUPP).e. Kegiatan Gelar Karya SP3 Berprestasi;Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berhubungan dengan kegiatanyang dilaksanakan terdakwa.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;3.

Mulyono, Jabatan Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat keputusan dari(KPA) Kuasa Penguna anggaran Nomor : 800/71.a/III.02.01/2011 tanggal 26Januari 2011.Bahwa paket kegiatan Program pelayanan kepemudaan yaitu : Pengembangan Kepeduliaan Pemuda; Pengembangan Kewirausahaan pemuda; Pengembangan organisasi kepemudaan; Pengembangan Kepanduan; Peningkatan wawasan pemuda; Pertukaran pemuda;Bahwa yang membuat SPJ adalah PPK dan PUMK serta fisik dilapangan setahusaksi dilaksanakan .Bahwa mekanisme aliran

Melaksanakan menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatankemitraan, kepeloporan dan kewirausahan pemuda.2. menyliapkan bahan diklat dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatankewirausahan pemuda.3. menyiapkan dan menyalurkan bantuan dalam rangka kewirausahan pemuda;Bahwatugas terdakwa selaku PUMK (Pemegang Uang Muka Kegiatan) adalah :1. Membantu bendahara pengeluaran untuk mengelola uang persediaan atau UP.2.

Peningkatan Wawasan Pemuda sebesar Rp. 915.025.000, (sembilan ratuslima belas juta dua puluh lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa dana Program Kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakanoleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung pada tahun 2011 berasal dariDokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olah RagaRepublik Indonesia pada unit kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung TahunAnggaran 2011 Nomor DIPA 0028/09201.3.01/7/2011 tanggal 20 Desember 2010menurut Majelis

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (DPD KNPI NTT) vs -. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PUTUSANNomor 18/PDT/2018/PT.KPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:DEWAN PIMPINAN DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIAPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (DPD KNPI NTT), beralamatdi Jin.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ASPIRASI PEMUDA tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

PT ASPIRASI PEMUDA VS TUSSIE AULIKA

PUTUSANNomor 53 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT ASPIRASI PEMUDA, diwakili oleh Svida S.P. Alisjahbana,selaku Presiden Direktur, dahulu berkedudukan di Jalan HRRasuna Said Kav.

nomor 3, yaitu' Menghukum Tergugat untukmembayar Uang Kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar 15% x 13 xRp17.416.000,00 = Rp33.961.200,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enampuluh satu ribu dua ratus rupiah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PTASPIRASI PEMUDA

BINA PEMUDA

BINA PEMUDA diwakili oleh Presiden Direkturnya SUTEDJO,partikelir, berkedudukan di Medan, Jalan Amal Luhur Nomor 119,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. JANUARI SIREGAR, SH.

Bina Pemuda ic.Penggugat adalah PT. HAMPARAN PANCARAN CHEMINDO ic. Tergugat I;Bahwa, didalam Akta Perjanjian tersebut, sama sekali tidak ada disebutkan,bahwa Riza Mutyara secara pribadi sebagai penjamin hutangPT. HAMPARAN PANCARAN CHEMINDO ic. Tergugat I kepada PT. BinaPemuda ic.

Bina Pemuda ic.

PEMUDA DEPOK, DKK

PT BINA PEMUDA VS 1. PT SABANG SUBUR, DK

BUDIMAN Melawan KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN CILACAP

Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMGNam a JabatanTempat KedudukanBerdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DANOLAHRAGA KABUPATEN CILACAP .Jalan Kalimantan Nomor 51 Cilacap.: 420/0719/05/15 tanggal 6Maret 2015 memberikan Kuasa Kepada :1,6Nama HARI KISMOYO, SH,MH ;Kewarganegaraan INdonesia 5 = 22 non nee en neePekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenNamaKewarganegaraanPekerjaanJabatanNamaKewarganegaraanPekerjaanJabatanNamaKewarganegaraanPekerjaanCilaCap

CV PEMUDA ABADI ( PENGGUGAT) PT. FAJAR SURYA WISESA (TERGUGAT)

ASPIRASI PEMUDA

BUDIMAN vs KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN CILACAP

No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.Selanjutnya disebut sebagaiNama JabatanMELAWANPENGGUGAT/PEMBANDING; KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DANOLAHRAGA KABUPATEN CILACAP : Tempat Kedudukan : Jalan Kalimantan Nomor 51 Cilacap. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 420/0719/05/15 tanggal 6 Maret2015 memberikan Kuasa Kepada :1.

UNTUNG NURSETIAWAN melawan KSPPS - KOPERASI PEMUDA BUANA (KOPENA). dkk

KSPPS KOPERASI PEMUDA BUANA (KOPENA).berkedudukan dan berkantor Pusatdi Jalan HOS. Cokroamin otoNo. 77 Kelurahan Landungsari Kecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan.2. H. MOCH.

SAELANY MACHFUDZ.Tanggal Lahir 16 Agustus 1956, selaku pribadi dan Ketua UmumKSPPS Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Kota Pekalongan,alamat Binagriya Blok B5 No.222 Kota Pekalongan.Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal8 April 2017 keduanya memberi kuasa kepada :H AGUNG DEWANTONO, SH.Advokat & Konsultan Hukum, yang bernaung dalam AS&P LawOffice & Patner, berkantor di Perumahan Kwayangan Jl.

TuguPratama Indonesia Cabang Semarang ;Bahwa, yang benar adalah pada tanggal 11 Februari 2015 telahterjadi adanya Perjanjian Kerjasama Pemasaran Asuransi Kerugianantara KOPERASI PEMUDA BUANA (i.c. Tergugat I) dengan PT.Tugu Pratama Indonesia Cabang Semarang, dengan NomorPerjanjian :02/PKS/KSP KOPENABP/II/2015, yang ditandatanganioleh dan diantara Untung Nursetiawan (i.c. Penggugat) yangbertindak mewakili Pengurus KOPENA (i.c. Tergugat l) dan EddyPoernomo selaku Branch Office Head PT.

PEMUDA CENTRAL INVESTINDA

BUDIMAN VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CILACAP;

., M.H,Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Kelud< No. 7/9, KelurahanSidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Culacap,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGAKABUPATEN CILACAP, tempat kedudukan di Jalan Kalimantan,Nomor 51, Cilacap;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. HARI KISMOYO, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Cilacap;2.

Putusan Nomor 190 K/TUN/2016Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah:Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Cilacap,Nomor 355.2

Penggugat setelah di terima menjadi peserta didik di Pusat KegiatanBelajar Masyarakat (PKBM) Ngudi Raharjo, Desa Pesanggrahan,Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap mengikuti pendidikan aktif selama 3tahun secara berturutturut (tidak putusputus) sehingga pada tahun 2012Penggugat mengikuti ujian persamaan paket B dan berhasil Lulus sehinggakepadanya di berikan ijasah dengan Nomor 03PB0032584 dan SuratKeterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) kesetaraan Sekolah MenengahPertama (SMP) oleh Dinas Pendidikan, Pemuda

UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukandalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya atau diberitahukannyasurat keputusan Tata Usaha Negara tersebut oleh Tergugat kepadaPenggugat pada tanggal 24 Desember 2014 sehingga gugatan ini cukupberalasan untuk diterima;Bahwa surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah RagaKabupaten Cilacap Nomor 355.2/7753/05/14 perihal Pembatalan ljasahdan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);Bahwa yang menjadi objek gugatan atau objek sengketa dalam perkara iniadalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaKabupaten Cilacap, Nomor 355.2/7753/05/14 perihal Pembatalan Ijasahdan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2012atas nama Sdr.

KARYA BHAKTI PEMUDA, Dkk

KARYA BHAKTI PEMUDA : Alamat Jl.Singomenggolo42 B Panggel Kebumen,SQDAPAL ss sswewmswerernnnereweesmmuversnees TERGUGAT I.2. A AZIZ PRAYITNO, SE : Persero Pengurus CV KaryaBhakti Pemuda Alamat Jl.Singomenggolo 42 B PanggelSeDagald + .cncarcccccccccscscscscccserececesesosece TERGUGAT IT.3.

SRI UTAMININGSIH S.Sos : Persero Pengurus CV KarayaBhakti Pemuda Alamat Jl.Singomenggolo 42 B PanggelKebumen,SeDagal ..nrcccccscccccscscscsccescsesececeseseseeae LERGUGAT ITTTERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III memberikan kuasaNO.SKK/38/IV/2011,tertanggal 21 April 2011 KepadaANITANOSA,SH,MH.

KARYABHAKTI PEMUDA (Tergugat 1)bukan sebagai Pesero Pengurusdari CV. KARYA BHAKTI PEMUDA(Tergugat I); Bahwa pesero komanditer dariCV. KARYA BHAKTI PEMUDA(Tergugat I) adalah SRIUTAMININGSIH, S.Sos (TergugatIII) dan AMBAR HERMAWAN, S.Ag(tidak dijadikan sebagaitergugat);Bukti T2 : Berupa foto copy Berita Acara Pemeriksaan diPolres Purworejo;Untuk membuktikanBahwa Tergugat I hanya berhubungandengan PT. NASMOCO Magelang yang berkedudukan diJl.

KARYABHAKTI PEMUDA (Tergugat I), A. AZIZ PRAYITNO,SE(Tergugat II);Untuk membuktikan Bahwa Penggugat adalah PT. NEWRATNA MOTOR; Bahwa SRI UTAMININGSIH, S.Sos(Tergugat III) disebut sebagaiPesero Pengurus dari CV. KARYABHAKTI PEMUDA;Bukti T7 : Berupa foto copy Relas Panggilan KepadaTergugat III;Untuk membuktikan :Bahwa para Tergugat (CV. KARYA BHAKTI PEMUDA,dkk) berhadapan dengan Penggugat PT.

KARYA BHAKTI ~~ PEMUDA,sedangkan yang sebenarnyaadalah berkedudukan sebagaiPesero Komanditer dari CV.KARYA BHAKTI PEMUDA;Bahwa bukti Surat bertanda T1,T 3,T 4,T 5,T7,T 8,T9,T 10 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuaidengan aslinya serta pula dibubuhi meterai secukupnya,sedang T2 dan T6 tidak ada aslinya dan dibubuhi meteraisecukupnya , surat surat bukti tersebut telah bermeteraicukup sehingga telah memenuhi Pasal 2 UU No. 13 tahun 1985tentang biaya~ materai; maka semua bukti surat surattersebut

Pemohon:
Pandoyo
Termohon:
Gerakan Pemuda Peduli Pati (GRADAPATI)

., Kewarganegaraan Indonesia, Berkantor di desa KebenRT.06/RW.01, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, PekerjaanAdvokat;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan/TermohonInformasi;MELAWANGERAKAN PEMUDA PEDULI PATI (GRADAPATI), Beralamat di JalanSrikaya Raya No.3 Perumnas Winong Pati, Berdasarkan KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:AHU0006192.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Gerakan Pemuda Peduli Pati, tanggal 14Juni 2019 atas Akta Nomor

18 tanggal 26 Februari 2019 bersertalampirannya, Serta Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah TanggaGerakan Pemuda Peduli Pati, tanggal 25 Juni 2019, dalam hal inibertindak MOHAMMAD SABIQ, Beralamat di Desa Tegalharjo DukuhHalaman 1 dari 24 halamanPutusan Nomor: 29/G/KI/2021/PTUN.SMGTegalombo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, selaku KetuaGRADAPATI dan ABDUL AZIZ, Beralamat di Desa Tegalharjo DukuhTegalombo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, selaku SekretarisGRADAPATI;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Bukti TK1 : Anggaran Dasar Gerakan Pemuda Peduli Pati, tanggal 25Juni 2019 (fotokopi sesuai asli) dan Anggaran RumahTangga Gerakan Pemuda Peduli Pati, tanggal 25 Juni 2019(fotokopi sesuai aslli);2. Bukti TK2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RINomor: AHU0006192.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Gerakan PemudaPeduli Pati, tanggal 14 Juni 2019 atas Akta Nomor 18tanggal 26 Februari 2019 (fotokopi dari hasil print out);3.

Bukti TK3 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia RI Nomor: AHU0006192.AH.01.07.Tahun 2019Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanGerakan Pemuda Peduli Pati, tanggal 14 Juni 2019 (fotokopidari hasil print out);4.

Yayasan Kesejahteraan Pemuda Islam Indonesia ( YAKPII) X Tubagus Muhammmad Solehudin,Cs

Sebab hak pengelolaan terhadap seluruh asetummat Gerakan Pemuda Islam termasuk yang ada di JI. Menteng Raya No.58telah dicabut dari PENGGUGAT dan diserahkan kepada Lembaga PengelolaanAset Ummat Gerakan Pemuda Islam.

Bahwa Jajasan GEDUNG GERAKAN PEMUDA ISLAM INDONESIA" yangsaat ini telah berubah nama menjadi YAKPII/PENGGUGAT adalah sebuahYayasan atau Badan AdHoc yang didirikan oleh Gerakan Pemuda IslamIndonesia (GPU) berdasarkan hasil Keputusan Kongres GPU KeVII yangdiselenggarakan di Surabaya pada tanggal 1519 Februari 1955;c.

Bahwa Organisasi Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPU) yang saat initelah berubah nama menjadi Organisasi Gerakan Pemuda Islam (GPI)dengan Jajasan GEDUNG GERAKAN PEMUDA ISLAM INDONESIA yangsaat ini telah berubah nama menjadi Yayasan Kesejahteraan Pemuda IslamIndonesia (YAKPII) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;.

Menteng Raya No.58 telah dicabuthak pengelolaannya dari PENGGUGAT dan diserahkan kepada LembagaPengelolaan Aset Ummat Gerakan Pemuda Islam. Berdasarkan Ketetapandan Keputusan Muktamar Luar Biasa Gerakan Pemuda Islam Nomor:006/KPTS/MLBGPI/ 11/1485, tertanggal 10 Januari 2014 M/09 Rabiul Awal1435 H, dan SIP yang selama ini masih atas nama PENGGUGAT jugasudah dimohonkan dan dalam proses untuk diganti menjadi atas namaLembaga Pengelolaan Aset Ummat Gerakan Pemuda Islam;4.

Islam (GPI) tertanggal 11 Mei2012 ;Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 201/1.824.5/2012 atas nama Organisasi Gerakan Pemuda Islam(GPI) tertanggal 11 Mei 2012 ;Surat Keputusan Nomor: 14/PPSek/Kpts/I/34 tentangPengesahan Struktur dan Personalia Pimpinan PusatGerakan Pemuda Islam Periode 20102013 Hasil Reshuffle IItertanggal 1 Muharram 1434 H /15 November 2012 ;Surat Keputusan Nomor: 058/PPSek/Kpts/VI/1 4342013tentang Pembentukan Tim Pengembangan Aset OrganisasiPimpinan Pusat Gerakan Pemuda

KARYA BHAKTI PEMUDA, A AZIZ PRAYITNO, SE dan SRI UTAMININGSIH S.Sos, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 1 Agustus 2011, No. 08/Pdt.G/2011/PN.Kbm. yang dimohonkan banding tersebut; Membebankan biaya perkara kepada Para Pembanding, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

KARYA BHAKTI PEMUDA, Dkk

KARYA BHAKTI PEMUDA : Alamat JI.Singomenggolo42 B Panggel Kebumen ;2. A AZIZ PRAYITNO, SE : Persero Pengurus CV KaryaBhakti Pemuda Alamat Jl. Singomenggolo 42 BPanggel Kebumen 3. SRI UTAMININGSIH S.Sos : Persero Pengurus CV KarayaBhakti Pemuda Alamat Jl.

KARYA BHAKTI PEMUDA sebagaiTERGUGAT ;2. A. AZIZ PRAYITNO, SE sebagaiTERGUGAT II ;3. SRI UTAMININGSIH, S.Sos. sebagaiTERGUGAT HI iDari hal tersebut jelaslah bahwa penerima kuasapenggugat dalam ~=menarik subyek hukum sebagaitergugat (lawan) tidak sesuai dengan surat kuasapenggugat :2. Bahwa dalam menguraikan permasalahan apakah PT. NEWRATNA MOTOR sama dengan PT. NASMOCO, didasarkan padabukti P5, P15 dan T4, yang dalam bukti buktitersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa PT.

KARYABHAKTI PEMUDA Bahwa tergugat adalah sebuah PerseroanKomanditer dengan Nama CV. KARYA BHAKTI PEMUDA, yangdidalamnya terdapata. pesero aktif/Pesero pengurus' yaitu Aminudin AzizPrayitno, SE 5b. pesero pasif/pesero komanditer yaitu SriUtaminingsih, S.Sos dan Ambar Hermawan, S.Ag ;sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Akta pendirianperusahaan No. 07. Notaris Mardiana, SH. Tanggal 13Februari 2007 ;Atas bukti tersebut maka jelas bahwa :1.

KARYABHAKTI PEMUDA adalah tidak benar, karenakewenangan dan tanggung jawab pengurus/peseroaktif dan komanditer suatu) Perseroan adalahberbeda ;Hal 7 dari 12 hal. putusan. No. 389/Pdt/2011/PT.Smg.2. Dengan tidak dimasukkannya Ambar MHermawan,S.Ag, sebagai tergugat, maka gugatan penggugatkurang dalam menarik subyek hukum tergugat,karena selaku pesero komanditer AmbarHermawan, S.Ag, ikut dipertanggung jawabkanatas tindakan dari pesero aktif/pengurusPerseroan ;3.

KARYA BHAKTI PEMUDA A AZIZ PRAYITNO,SE dan SRI UTAMININGSIH S.Sos, semula Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat II ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal1 Agustus 2011, No. 08/Pdt.G/2011/PN.Kbm. yangdimohonkan banding tersebut; Membebankan biaya perkara kepada Para Pembanding,dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratuslima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputus dalam sidang permusyawaratanMajelis Pengadilan Tinggi Semarang pada hari

PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA ( PSSI );MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat danAsisten Advokat yang tergabung dalam TimPembela Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia,yang beralamat di Jalan Glora Bung Karno, Pintu X XI Senayan PO BOX 2305, Jakarta berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 003/LGL/IV/2015,tertanggal 21 April 2015, untuk selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ;LAWAN :MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikankuasa kepada :

TUNAS DWIDHARTO ; FAISAL ABDULLAH ; DJOKO PEKIK IRIANTO ; GATOT S DEWA BROTO ; AMUNGMAMUN ; KAMILHUSNI; SUSILO ; SRIYONO; SANUSI; DELWAN NOERR ; SLAMET RIYANTO ; YUSUPSUPARMAN ; SETYA DARMA MADIJID ; H.MANWAR RACHMAN ;Kesemuanya Pejabat dan Tim Advokasi pada kantorKementerian Pemuda dan Olahraga, beralamat diJalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta 1027,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April2015, Nomor 016/MENPORA/IV/2015, untukHalaman 5 dari 246 Halaman, Putusan Perkara Nomor 91/G/2015

dan Olahraga NomorHalaman 9 dari 246 Halaman, Putusan Perkara Nomor 91/G/2015/PTUNJKT193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPemuda dan Olahraga, Peraturan Menteri Negara Pemuda danOlahraga Nomor 0009 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi,Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga ProfesionalIndonesia, dan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan OlahragaNomor 0010 Tahun 2015 tentang Pembinaan danPengembangan Industri Olahraga Nasional, merupakan bagiandari peraturan perundangundangan

Hal ini dapatdilihat bahwa Menteri Pemuda dan OlahragaRepublik Indonesia tidak bersedia menemuiKetua Umum terpilih, maupun perwakilan dariPenggugat ;E Tergugat Dalam Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara TidakDisertai Asas Tidak Mencampuradukan Kewenangan. 1Bahwa yang dimaksud dalam asas ini adalahPemerintah tidak boleh menggunakanwewenang untuk tujuan lain, selain tujuan yangsudah ditetapkan oleh peraturan peraturanperundangundangan.

Liga Indonesia tertanggal 23April 2015. ( Fotokopi dari Fotokopi)3BuktiP45 : SuratPersatuan Sepakbola SeluruhIndonesia ( PSSI ), perihalSituasi Sepakbola Indonesia Nomor :549/UDN/380/IV2015 kepadaMenteri Pemuda dan Olahragatertanggal 28 April 2015. ( Fotokopidari Fotokopi ) ;Bukti P46 : Akta NotarisMuchlis Patahna, S.H., M.Kn.,Nomor : O1 tentang PendirianPerseroan Terbatas PT.

MULYADI
Tergugat:
MAJELIS PIMPINAN WILAYAH PEMUDA PANCASILA PROVINSI BANTEN
Turut Tergugat:
MAJELIS PIMPINAN NASIONAL PEMUDA PANCASILA

SUGITO VS PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk CABANG PEMUDA MEDAN