Ditemukan 12152 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penadaan penyataan penetapan penadahan pengadaan
Penelusuran terkait : Penataan ruang Tentang penataan ruang Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tangerang vs perkumpulan anti korupsi & kriminalitas indonesia (pakksa); Walikota tangerang selatan cq bkprd (badan koordinasi penataan ruang daerah) vs pt. hana kreasi persada; Sekretaris daerah kabupaten jepara Selaku ketua tim koordinasi penataan ruang daerah (tkprd) kabupaten jepara vs sutrisno Kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang bidang pembangunan jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang aceh vs pt nabilla utama;; Cv hanindhya vs 1. pejabat pembuat komitmen pembangunan jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten lampung timur tahun anggaran 2022. 2. cv putra mandiri;;
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 26-05-2023 — Putus : 26-10-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN BATAM Nomor 329/Pid.B/2023/PN Btm
Tanggal 26 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.ROY HUFFINGTON HARAHAP, S.H,. M.H.
2.IKRAR DEMARKASI, S.H., M.H.
3.NANI HERAWATI, SH
Terdakwa:
Budi Sudarmawan
176 — 0
Pengadilan PT KEPULAUAN RIAU Pidana Umum
Register : 22-11-2023 — Putus : 17-01-2024 — Upload : 17-01-2024
Putusan PT KEPULAUAN RIAU Nomor 123/PID.SUS/2023/PT TPG
Tanggal 17 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Budi Sudarmawan Diwakili Oleh : Hasan Albana S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : NANI HERAWATI, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : ROY HUFFINGTON HARAHAP, S.H,. M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : IKRAR DEMARKASI, S.H., M.H.
69 — 45
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus Lain-lain
Register : 01-11-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN LIMBOTO Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Lbo
Tanggal 24 April 2019 — Terdakwa : Djon Kadir alias Jon JPU : Rafid M. Humolungo,S.H.
573 — 488
  • Pasal 61 huruf d UndangUndang RI Nomor 26 Tahun2007 Tentang Penataan Ruang ;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum(Vrijspraak) Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaktidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuaiPasal 191 ayat (2) KUHAP ;3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkatdan martabatnya semula;4.
    decker oleh korban tersebut terdakwa kemudianmenutup akses jalan tersebut dengan seng sehingga mempengaruhi akses keluardan masuk penghuni pada 8 unit perumahan dimaksud dimana para penghunikemudian tidak dapar beraktifitas karena terhalang oleh penutupan jalan tersebut.Atas perobuatan terdakwa korban kemudian melaporkan terdakwa ke PolresGorontalo untuk ditindaklanjuti.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal72 Jo.Pasal 61 huruf d UU RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan
    pada persidangan hari ini, karena adanyamasalah penutupan/pemagaran akses jalan diatas saluran air yangdilakukan terdakwa ;Bahwa, saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Irigasi pada DinasPU dan Penataan Ruang Pemda Kab.Gorontalo;Bahwasaksi pernah menjabat sebagai Plt.Kepala Dinas PU dan PenataanRuang Pemda Kab.Gorontalo ;Bahwasebagai Plt.
    tersebut untuk hal tersebut saat ini,tanah masih dalam proses pengurusan untuk sertifikat;Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :Fotocopy Surat Dinas PU dan Penataan Ruang Nomor655/PUPR/250/X1I/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Status SaluranAir;Fotocopy Surat Dinas PU dan Penataan Ruang Nomor650/PUPR/250/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang pembatalan penetapanstatus saluran umum ;Fotocopy Berita Acara Pengkuran Pengembalian Batas/penetapan batasNomor 19/2017 tanggal 09
    Pasal 61 huruf d UndangUndang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 14 (b) KUHP danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAPserta PeraturanPerundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI :1. Menyatakan Terdakwa DJON KADIR alias JON telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memberikanakses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundangundangandinyatakan sebagai milik umum ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-10-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/2022
Tanggal 10 Oktober 2022 — PT HUTOMO MANDALA PERKASA vs KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SOLOK
79 — 31
  • PT HUTOMO MANDALA PERKASA vs KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG KABUPATEN SOLOK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 06-06-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 30-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 266 K/TUN/KI/2023
Tanggal 8 Agustus 2023 — DPW LSM INAKOR INDONESIA TIMUR VS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MIMIKA;;
123 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DPW LSM INAKOR INDONESIA TIMUR VS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MIMIKA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Tender
Register : 19-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/TUN/2021
Tanggal 29 Nopember 2021 — KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI VS PT. COMBINA COSTRACO;
225 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI VS PT. COMBINA COSTRACO;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan MentawaiNomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020, Perihal PenyampaianTemuan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada angka (2) khususnyamengenai pengembalian kelebihan pembayaran akibat kekuranganmutu pekerjaan Perkerasan Beton Semen sebesar Rp1.728.918.991,54;3.
    Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenKepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020,Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI bukan objektata usaha negara;2.
    Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten KepulauanMentawai bukan subjek tata usaha negara;Gugatan Penggugat bersifat prematur;Gugatan Penggugat kurang pihak (p/urium litis consortium);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 14/G/2020/PTUN.PDG,Halaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR tanggal 25 Juni2010, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK R sah danberlaku secara sah serta tidak bertentangan dengan hukum;3.
    Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 17-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/TUN/KI/2021
Tanggal 25 Januari 2022 — DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANGERANG VS PERKUMPULAN ANTI KORUPSI & KRIMINALITAS INDONESIA (PAKKSA);
117 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANGERANG VS PERKUMPULAN ANTI KORUPSI & KRIMINALITAS INDONESIA (PAKKSA);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-11-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 PK/FP/TUN/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — WALIKOTA TANGERANG SELATAN cq BKPRD (BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH) VS PT. HANA KREASI PERSADA;
263 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA TANGERANG SELATAN cq BKPRD (BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH) VS PT. HANA KREASI PERSADA;
    PUTUSANNomor 179 PK/FP/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:WALIKOTA TANGERANG SELATAN cq BKPRD (BADANKOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH), tempatkedudukan di Jalan Maruga Raya Nomor 1 SeruaCiputat,Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa BIMA SUPRAYOGA, S.H.
    Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali WALIKOTA TANGERANG SELATAN cq BKPRD(BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH) ;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor01/P/FP/2019/PTUNSRG, tanggal 4 Maret 2019;MENGADILI KEMBALI:Menyatakan menolak Permohonan Pemohon;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 12-04-2022 — Putus : 06-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2022
Tanggal 6 Juli 2022 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, Selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara VS SUTRISNO
114 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, Selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara VS SUTRISNO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 13-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI VS SETYO RINI UTAMI, Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI;;
76 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI VS SETYO RINI UTAMI, Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — NAZARUDDIN, SKM, M.Kes VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA BKITTINGGI;
268 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NAZARUDDIN, SKM, M.Kes VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA BKITTINGGI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-10-2023 — Putus : 29-12-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/TUN/TF/2023
Tanggal 29 Desember 2023 — KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA BARANG BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH VS PT NABILLA UTAMA;;
71 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA BARANG BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH VS PT NABILLA UTAMA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 K/TUN/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — CGA) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK);
281 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CGA) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Tender
Register : 15-01-2024 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 K/TUN/2024
Tanggal 27 Februari 2024 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022., 2. CV PUTRA MANDIRI;;
59 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022., 2. CV PUTRA MANDIRI;;
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Tender
Register : 20-09-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 07-02-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 91/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 22 Januari 2014 — INGOT P.SITOMPUL,SE : KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PEMUKIMAN PEMPROVSU
119 — 44
  • INGOT P.SITOMPUL,SE : KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PEMUKIMAN PEMPROVSU
    PENGGUGAT;LAWAN Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Dinas Penataan Ruang danPermukiman Provinsi Sumatera UtaraSumber Dana APBD Provinsi Sumatera UtaraTahun Anggaran 2013, berkedudukan di JalanWillem Iskandar No. 9 Medan,Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1. HABIBI LUBIS,ST, Jabatan : Ketua Panitia ;2. RIDWAN,ST, Jabatan : Sekretaris Panitia ;3. SAIFUL ZUHRI,ST, Jabatan Anggota ;4. AGUS SALIM,SE, Jabatan : Anggota ;5. JULIANTO, Jabatan Anggota ;6. NIZAM AMRI LUBIS,ST, Jabatan : Anggota ;7.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perijinan
Register : 25-02-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 06-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 50/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 26 Juli 2021 — SUGENG RIYANTO Dkk Melawan KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG
206 — 12
  • SUGENG RIYANTO Dkk Melawan KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2777 K/Pdt/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN VS PAULINAWATI
41 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN VS PAULINAWATI
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 30-06-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 17-04-2023
Putusan PTUN JAMBI Nomor 19/G/TF/2022/PTUN.JBI
Tanggal 3 Nopember 2022 — Jaly vs Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
194 — 26
  • Jaly vs Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-03-2008 — Upload : 25-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484K/TUN/2007
Tanggal 5 Maret 2008 — TOTO SUTARSONO ; KEPALA SUKU DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN (P2B) JAKARTA TIMUR
78 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TOTO SUTARSONO ; KEPALA SUKU DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN (P2B) JAKARTA TIMUR
Pengadilan PTTUN PALEMBANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-01-2023 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PTTUN PALEMBANG Nomor 9/B/TF/2023/PT.TUN.PLG
Tanggal 28 Maret 2023 — Penggugat : JALY Tergugat : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI
40 — 1
  • Penggugat :JALYTergugat :KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI