Penetapan Pencabautan Perkara Nomor 114/Padt.G/2020/PN.

Penetapan Pencabautan Perkara Nomor 114/Padt.G/2020/PN. Jmb.Perincian Biaya : e = Pendaftaran Rp 30.000,00e Biaya pemberkasan/ATK Rp 100.000,00e Biaya Panggilan Rp 300,000,00e PNBP (Relas Panggilan) Rp 10.000,00e Materai Rp 6.000,00e Redaksi Rp 10.000,00Jumlah Rp 456.000,00(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Pencabautan Perkara Nomor 114/Padt.G/2020/PN. Jmb.

Penetapan Pencabautan Perkara Nomor 83/Pat.G/2020/PN.

Penetapan Pencabautan Perkara Nomor 83/Pat.G/2020/PN. Jmb.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya pencabautan perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp131000,00 ( seratus tiga puluh satu ribu ).

telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, kemudian atas nasehat tersebut Penggugatmenyatakan mencabut gugatannya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakanmencabut gugatannya;Menimbang, bahwa pencabautan

Hakim telah berusaha menasehatiPemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dangkan Termohon;Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut di atas,Pemohon di dalam sidang menyatakan akan mencabut perkaranya, karenaantara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali membina rumahtangganya seperti semula;Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon didalam sidang, dan pencabutan tersebut sebelum dibacakan surat permohonanPemohon, maka menurut Majelis Hakim sekalipun pencabautan

No: 0200/Pdt.G/2013/PA.Btm..pencabautan tersebut patut dikabulkan dan permohonan Pemohon dinyatakan dicabut(Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI NO. 216 K/Sip/1953 tanggal 21 Agustus1953) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menjelaskan hadits"Rasulullah SAW. Yang berbunyi :Artinya : Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum.

sidang merupakan bagian yang tak terpisahkandari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana seperti tersebut di atas ;Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakanmencabut gugatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, makaMajelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara sebelum adanya hukumacara khusus yang mengatur ketentuanketentuan tentang pencabautan

Dalam PenundaanMembatalkan Penetapan Penundaan Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM,tanggal 19 April 2018 tentang Penundaan Pelaksanaan KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/119/DPMPTSP/2018tentang Pencabautan Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiBatubara PT. Sebuku Batubai Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB.1007IUPOP0094) tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan adanyakeputusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai adapenetapan lain yang mencabutnya;2.

sebagaimana diuraikan dalam putusannya dalah sudahtepat dan benar serta telah sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada,sehingga putusan Majelis Hakim tersebut tidak perlu diragukan lagikebenarannya;Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat I dan Pembanging/Penggugat IIhanyalah akal akalan Pembanging/Penggugat I saja hal ini dintuktikandengan telah ditandantanginya Surat Perjanjian Perdamaian olehPembanging/Penggugat II selaku isteri Pembanging/Penggugat I sertatelah ditanda tanganinya Surat Permohonan Pencabautan

Penggugat pernah berselingkuh denga lakilaki lain;e Bahwa saksio belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namunsaksi pernah menashati secara sendirisendiri baik kepada Tergugat maupun kepadaPenggugat, namun Penggugat tetap mau bercerai;20Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya,Penggugat dan Tergugat dipersidangan sepakat tidak memepermasalahkan tentangpengasuhan dan hadhonah anak dan bersepakat tentang Pemeliharaan kedua anaktersebut di cabut oleh Penggugat dan disetujui pencabautan

BOSS, hal tersebut didasarkan atasperhitungan pencapaian target perolehan lahan yang sangat jauh daritarget, dimana masa izin lokasi sudah memasuki tahun ke 3 (Tiga)Namun pencapaian peroleh lahan baru mencapai 422 (Empat ratus DuaPuluh Dua) Ha sekitar 5,8 % dari total izin lokasi yang di perkuat denganSurat BPN Nomor 170/63.05/VIII Tanggal 29 Agustus 2012 dan setelahadanya pencabautan izin lokasi dari Bupati Tapin No.188.45/143/KUM/2012 tanggal 25 September 2012 tentang pencabutan atasKeputusan Bupati