Suhaeli Tahun 2017tertanggal 17 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh KepalaBadan Pendapatam Daerah Kab. Lombok Timur yaitu Drs. SalmunRahman ;: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 330 atas nama Haji AbdalKarim Syukran tertanggal 12 Juni 2000 yang ditanda tangani olehKepala Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yaitu Ir. M. IchwanSutardi ;: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan (PBBP2) atas nama H.

Abdul Karim SukranTahun 2017 tertanggal 17 Januari 2017 yang ditanda tanganioleh Kepala Badan Pendapatam Daerah Kab. Lombok Timur yaituDrs. Salmun Rahman;: Fotokopi Surat Keterangan Djual Sawahtertanggal 18 Mei1959 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Rarang yaitu M.Kerdi ;: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan (PBBP2) Tahun 2015 atas nama H. AbdulRaup tertanggal 05 Januari 2015 yang ditanda tangani olehKepala DPPKA Kab. Lombok Timur yaitu Hj. Bg.

Bukti T.2021.Bukti T.21surat ;: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan (PBBP2) Tahun 2009 atas nama Ratnasihtertanggal 05 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh KepalaKantor yaitu Soediri Rudanta Simamora ;: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan (PBBP2) Tahun 2019 atas nama Ratnasihtertanggal 07 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh KepalaBadan Pendapatam Daerah Kab. Lombok Timur yaitu Drs.

Abdul Rauftertanggal 09 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh KepalaBadan Pendapatam Daerah Kab. Lombok Timur yaitu Drs. SalmunRahman;: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan (PBBP2) Tahun 2019 atas nama H. Suhaelitertanggal 07 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh KepalaBadan Pendapatam Daerah Kab. Lombok Timur yaitu Drs.

diberikan Keputusan Menteri Agraria atau tanahtanah yang sudah dibebaskan dari Hakhak Rakyat dengan pengantian.Dengan demikian maka pemberian konversi dengan hak pengelolaanmutlak diperlukan adanya Keputusan Meteri Agraria dan bukti pengantiandari hak rakyat apabila belum, ada keputusannya serta tujuan pemberianhak kepada pihak ketiga adalah dalam rangka meletakan pemberian haksesuai UUPA kepada pihak ketiga, bukan untuk menerbit Ijin PemakaianTanah atau IPT dan dipungut Hak Sewa untuk kepentingan pendapatam

dimaksud pada ayat (1) dilakukansesuai ketentuan peraluran perundangundangan yang berlaku di bidangpengadaan barang/asa Pemerintah;(4) Pelaksanaan pengadaan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan paling lama 30 ( tiga puluh) hari kerja.Bahwa menyangkut pengalokasian anggaran untuk pembayaran ganti rugitanah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mekanismenyaadalah bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan membebaskan lahansudah harus mengajukan usul dalam Rancangan Anggaran Pendapatam

YUNUS SARURI melakukan penarikan retribusi non manifestdengan menggunakan kertas putih non manifest dan menurut Saksi,Dinas Pendapatam Daerah Kota Sorong tidak pernah memberikan karcisuntuk pungutan tersebut. Bahwa selaku Bendahara pemungut bidang laut tahun 2016 pernahmenerima setoran non manifest dari Sdr. EDISON KARUBUI dan Saksitidak pernah menyetor retribusi non manifest tersebut kepada BendaharaPenerimaan karena menurut keterangan Sdr.

YUNUS SARURI melakukan penarikan retribusi nonmanifest dengan menggunakan kertas putih non manifest dan menuruthalaman 18 dari 85 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2018/PN.MnkSaksi , Dinas Pendapatam Daerah Kota Sorong tidak pernah memberikankarcis untuk pungutan tersebut.

tahun 2019terdiri dari Ketua (Sekertaris Kota ambon), Kepala Badan Perencanaan danPembangunan Kota Ambon, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;Bahwa saksi menerangkan yang bertindak selaku Pengguna Anggaran adalahIr.Lucia Izaak, PPK adalah saksi Yani Tabalessy.S.sos dan Bendahara Pengeluaranadalah Jenny Wattimena;Bahwa anggaran kegiatan penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/operasionalPada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun anggaran 2019Bersumber pada Anggaran dan Pendapatam