• dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa :Bahwa ia Terdakwa NUR HIDAYATI Binti TUKUL pada sekitar bulanAgustus 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2006, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2005 dan 2006 bertempat di Desa Robayan,Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atau setidaktidaknya disuatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara,telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan denganketentuan yang mengatur bahwa setiap pendirian

  Menyatakan Terdakwa NUR HIDAYATI Binti TUKUL bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangandengan ketentuan yang mengatur bahwa setiap pendirian perusahaanindustri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh ijin usahaindustri tersebut dalam dakwaan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR HIDAYATI Binti TUKULdengan jati diri tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)bulan ;3.

• MENGADILI:

  1. Menyatakan Terdakwa Khaiqal Sandhi Pendirian Bin Otang Zainudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan

  Penuntut Umum:
  JAJANG SAEPUDIN, S.H
  Terdakwa:
  KHAIQAL SANDHI PENDIRIAN bin OTANG ZAINUDIN

• Prima Bersama No. 3856 tertanggal 29 November 2019, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Guna Usaha Bersama No. 1119 tertanggal 10 Desember 2019, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Tolong Bersama Indonesia No. 2634 tertanggal 20 Januari 2020, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Bintang Maju Indonesia No. 2635 tertanggal 20 Januari 2020, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama Raya No. 565 tertanggal 04 Februari 2020, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya Gemilang No

  . 1104 tertanggal 14 Februari 2020, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sinar Berjaya Sejahtera No. 1105 tertanggal 14 Februari 2020, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Selaras Rakyat Mandiri No. 1409 tertanggal 17 Februari 2020, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Harapan Bintang Mandiri No. 2069 tertanggal 24 Februari 2020, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Modal Mandiri Barokah No. 2640 tertanggal 27 Februari 2020, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Digital Bersama No. 1159

  tertanggal 11 Maret 2020, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Modal Usaha Modern No. 1680 tertanggal 17 Maret 2020, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Modal Usaha Mandiri No. 265 tertanggal 05 Agustus 2020, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Modal Usaha Sejahtera No. 321 tertanggal 10 Agustus 2020, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Berkah Masyarakat No. 524 tertanggal 12 Agustus 2020, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Indo Citra Sejahtera No. 525 tertanggal 12 Agustus 2020,

  merupakan perbuatan Melawan Hukum;

• Menyatakan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Kerja Usaha Rakyat No. 2053 tertanggal 20 Mei 2021, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Mitra Digital Sejahtera No. 3230 tertanggal 27 November 2019, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Usaha Bersama Prima No. 3231 tertanggal 27 November 2019, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Usaha Prima Bersama No. 3856 tertanggal 29 November 2019, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Guna

  Usaha Bersama No. 1119 tertanggal 10 Desember 2019, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Tolong Bersama Indonesia No. 2634 tertanggal 20 Januari 2020, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Bintang Maju Indonesia No. 2635 tertanggal 20 Januari 2020, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama Raya No. 565 tertanggal 04 Februari 2020, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya Gemilang No. 1104 tertanggal 14 Februari 2020, Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sinar Berjaya Sejahtera

• terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) bendel photocopy legalisir Minuta Akta Pendirian

  PT Kahayan Karyacon No 01 tanggal 23 November 2012;1 (satu) bendel photocopy legalisir Minuta Akta Pendirian PT Kahayan Karyacon No 06 tanggal 07 September 2016;1 (satu) bendel photocopy legalisir Minuta Akta Pendirian PT Kahayan Karyacon No 02 tanggal 05 Desember 2016;1 (satu) bendel photocopy legalisir Minuta Akta Pendirian PT Kahayan Karyacon No 01 tanggal 23 November 2012 yang dibuat dihadapan Ferri Santosa, SH., MKn Notaris & PPAT di Kab Serang yang beralamat kantor di Jl Raya Jakarta Serang

  km10 Desa Kaserangan Kec Ciruas Kab Serang;1 (satu) bendel photocopy legalisir Minuta Akta Pendirian PT Kahayan Karyacon No 06 tanggal 07 September 2016 yang dibuat dihadapan Ferri Santosa, SH., MKn Notaris & PPAT di Kab Serang yang beralamat kantor di Jl Raya Jakarta Serang km10 Desa Kaserangan Kec Ciruas Kab Serang;1 (satu) bendel photocopy legalisir Minuta Akta Pendirian PT Kahayan Karyacon No 02 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Ferri Santosa, SH., MKn Notaris & PPAT di Kab Serang

• Menyatakan tanah dan bangunan diatasnya gedung SCC berdiri di lahan , HBG No 21, 22, 23 dan SHM 245 diatasnya berdiri gedung A Gedung B, Gedung C dan Gedung D STKIP PGRI Sumbar, adalah milik Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar yang didirikan dengan akta pendirian No 104 Tahun 1978 dan menghukum Tergugat untuk mengembalikannya kepada Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat dengan akta Pendirian No 104 tahun 1978 cq STKIP PGRI Sumbar.

  Menyatakan bangunan gedung E STKIP PGRI adalah milik Yayasan Pendiddikan PGRI Sumbar dengan akta pendirian No 104 tahun 1978 cq STKIP PGRI Sumbar, sepanjang hanya mengenai bangunannya saja, tidak termasuk tanah dimana Gedung E itu berada, dan menghukum Tergugat untuk mengembalikannya kepada Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar Akta Pendirian No 104 tahun 1978 cq STKIP PGRI Sumbar.

  8.

  Menyatakan bahwa uang di Rekening No 777198001 di Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar (SCC) dan uang di rekening No 2100.0105.00391.2 di Bank Nagari atas nama Yayasan Pendidkan PGRI Sumbar adalah milik Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar akta Pendirian No 104 tahun 1978 dan menghukum tergugat untuk mengembalikannya kepada Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar akta Pendirian 104 Tahun 1978 Cq STKIP PGRI Sumbar.

  9.

  Menyatakan bahwa uang di rekening 1000244038 di Bank Bukopin Padang atas nama Pendidikan SMA PGRI I dan uang di rekening 1001221031 di Bank Bukopin Padang atas nama SMU PGRI Yayasan adalah uang milik Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar akta Pendirian No 104 tahun 1978 cq SMA PGRI I padang dan menghukum tergugat untuk mengembalikan uang yang ada direkening tersebut kepada Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar akta pendirian No 104 tahun 1978 cq SMA PGRI I Padang.

• • Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

  DALAM REKONPENSI :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
  2. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dengan cara menggunakan nama Yayasan Tunas Harum Harapan Kita (Yayasan THHK) dahulu Nama Penggugat I Rekonvensi berdasarkan Akta Pendirian

  Yayasan No. 43, tertanggal 16 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Tergugat IV Konvensi ;

• Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Nomor 43, tertanggal 16 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Tergugat IV Konvensi adalah sah dan berkekuatan hukum ;
• Menyatakan Akta Pendirian Tergugat Rekonvensi yaitu Akta Pendirian Yayasan Tunas Harum Harapan Kita Nomor 2 tertanggal 16 April 2014 yang dibuat dihadapan ARGO HERTANTO, S.H.

  Notaris di Semarang, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

• Menyatakan berdasarkan hukum untuk membubarkan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Tunas Harum Harapan Kita Nomor 2 tertanggal 16 April 2014 yang dibuat dihadapan ARGO HERTANTO, SH., Notaris di Semarang ;
• Menyatakan Akta Pembaharuan Pendirian Yayasan Nomor 38 tertanggal 22 Desember 2014 dibuat dihadapan Tergugat IV Konvensi adalah sah dan berkekuatan hukum ;
• Menyatakan menurut hukum

  dilampiri: a.Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanyamenyebutkan asalusul pendirian Yayasan termasuk kekayaanYayasan yang bersangkutan;Bahwa hal ini berbeda dengan Pendirian Penggugat , fakta hukumditemukan Pendirian Penggugat yang masih bernama Yayasan THHKberdasarkan Akta Pendirian Yayasan No. 43, tertanggal 16 Desember2009 dibuat dihadapan Tergugat IV ditegaskan presmise aktanyamenyebutkan asalasal pendirian Yayasan termasuk kekayaanYayasan yang bersangkutan, antara lain: Akta

  Pendirian Yayasan No. 44 tertanggal 16 Desember 1993dibuat dihadapan Subiyanto Putro, S.H.

  kata Yayasan di depan namanya, permohonanpengesahan dilampiri: a. salinan akta pendirian Yayasan yang dalampremise aktanya menyebutkan asalusul pendirian Yayasan termasukkekayaan Yayasan yang bersangkutan;85.

  Bahwa hal ini berbeda dengan Pendirian Penggugat I, faktahukum ditemukan Pendirian Penggugat yang masih bernamaYayasan THHK berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No.43, tertanggal16 Desember 2009 dibuat dihadapan Tergugat IV ditegaskanpresmise aktanya menyebutkan asalasal pendirian Yayasantermasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan, antara lain: Akta Pendirian Yayasan No.44 tertanggal 16 Desember 1993dibuat dihadapan Subiyanto Putro, S.H.

  Akta Pendirian Yayasan No.43, tertanggal 16Desember 2009, oleh karenanya patut dan beralasan hukum AktaPembaharuan Pendirian Yayasan No.38 tertanggal 22 Desember 2014adalah sah dan berkekuatan hukum sebagai Akta Pendirian TergugatI;43.

• DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN - Menolak Permohonan Penundaan atas Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8232.AH.01.04 Tahun 2013 Tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Utara ; ------------------------------------------------------------------II.

  DALAM POKOK PERKARA - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -------------------- - Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8232.AH.01.04 Tahun 2013 Tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Utara ; ------------------ - Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

  : AHU-8232.AH.01.04 Tahun 2013 Tanggal 19 Desember 2013 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Utara ; ------------------------------------------------------------------- - Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -------------------------- - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah

  Akta Notaris Darmansyah Nasution, SH Nomor : 14 tanggal 16 April2010 ;Tentang Akta Pendirian Yayasan Pembina Lembaga PendidikanDasar Menengah PGRI Provinsi Sumatera Utara ;c. Akta Notaris dari Tergugat Ill No.10 tanggal 12 Nopember 2013Tentang Akita Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan DasarMenengah PGRI Provinsi Sumatera Utara ;Hal. 5 dari 112 hal. Put. No. 13/G/2014/PTUNMDN1.

  Akta Notaris Darmansyah Nasution, SH Nomor : 14 tanggal 16 April2010 ;Tentang Akta Pendirian Yayasan Pembina Lembaga PendidikanDasar Menengah PGRI Provinsi Sumatera Utara ;3.

  Akta Notaris Darmansyah Nasution, SH Nomor: 14 tanggal 16 April2010 ; Tentang Akta Pendirian Yayasan Pembina Lembaga PendidikanHal. 16 dari 112 hal. Put.

  Bahwa Terhadap akta Pendirian Yayasan Pembina LembagaPendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru RepublikIndonesia Provinsi Sumatra Utara No.14 Tanggal 16 April 2010Hal. 37 dari 112 hal. Put.

  Foto Copy Surat Akta PENDIRIAN YAYASAN PEMBINALEMBAGA PENDIDIKAN DASAR MENENGAHPGRI PROPINS SUMATERA UTARA. Nomor : 14.tanggal 16 April 2010, Kantor Notaris DARMANSYAHNASUTION, SH, Notaris di Kota Medan, diberi tandabukti T.II/ Il Intervensi .T 1 ;2. Foto Copy Surat Akta PENDIRIAN YAYASAN PEMBINA LEMBAGAPENDIDIKAN DASAR MENENGAH PGRI PROPINSISUMATERA UTARA.

• Volianz Prima Kemasindo sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 04 tertanggal 05 April 2019 dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Volianz Prima Kemasindo Nomor 12 tertanggal 23 Juni 2020;

• PT.

  Dalara Transportasi Perkasa sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 05 tertanggal 05 April 2019 dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dalara Transportasi Perkasa Nomor 10 tertanggal 23 Juni 2020;

• PT.

  Multi Jasatama Logistik sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 06 tertanggal 05 April 2019 dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Multi Jasatama Logistik Nomor 11 tertanggal 23 Juni 2020;

• PT.

  Angsari Prima Energi sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 22 tertanggal 21 Januari 2020;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

• Selamat Aman Sejahtera sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham dengan jumlah nilai nominal saham sebesar Rp75.000.000,-- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Selamat Aman Sentosa Nomor 09 tanggal 04 Juli 2018 yang dibuat oleh Ervina SH,MKn, Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032083.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal

  Indonesia Bersih Lestari sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham dengan jumlah nilai nominal saham sebesar Rp.75.000.000,-- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indonesia Bersih Lestari Nomor 16 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Ervina SH,MKn, Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033312.AH.01.01

  Unggulan Kita Bersama sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan jumlah nilai nominal saham sebesarRp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Unggulan Kita Bersama Nomor 13 tanggal 06 Juli 2009 yang dibuat oleh San Smith SH, Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-47137.AH.01.01.TAHUN 2009 tanggal 30 September

  Bumi Bersih Lestari sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar saham dengan jumlah nilai nominal saham sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Bersih Lestari Nomor 08 tanggal 04 Juli 2018 yang dibuat oleh Ervina SH,MKn, Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032272.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 11

  Konsultan Indonesia Abadi sebanyak 15 (lima belas) lembar saham dengan jumlah nilai nominal saham sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Konsultan Indonesia Abadi Nomor 12 tanggal 23 September 2020 yang dibuat oleh Ervina SH,MKn, Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0049265.AH.01.01

• wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual warisan yang berupa 6 (enam) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Setu Rt.001 Rw.003, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan sertifikat yaitu

• Sertifikat Hak Milik No.4957, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Surat Ukur Tanggal 25 Juli 2001, No.15/2001, seluas 378 meter persegi (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi), atas nama Supriandi, Tanggal Lahir / Akta Pendirian

  27-07-1965

• 2). Sertifikat Hak Milik No.4959, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Surat Ukur Tanggal 25 Juli 2001, No.13/2001, seluas 380 (tiga ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Supriandi, Tanggal Lahir / Akta Pendirian 27-07-1965
• 3). Sertifikat Hak Milik No.05042, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Surat Ukur Tanggal 02 Januari 2004, No.1/2004, seluas 936 (sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi), atas nama Supriandi

  , Tanggal Lahir / Akta Pendirian 27 juli 1965

• Sertifikat Hak Milik No.02532, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Surat Ukur Tanggal 29 Desember 1999, No.01990/SETU/1999, seluas 208 (dua ratus delapan meter persegi), atas nama pemegang hak Ike Sulvia, Tanggal Lahir / Akta Pendirian 12 desember 2012
• Sertifikat Hak Milik No.2543, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Surat Ukur Tanggal 29 Desember 1999, No.2010/SETU/1999, seluas 221 (dua ratus

  dua puluh satu meter persegi), atas nama pemegang hak Ike Sulvia, Tanggal Lahir / Akta Pendirian 12 desember 2012

• Sertifikat Hak Milik No.4958, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Surat Ukur Tanggal 25 Juli 2001, No.14/2001, seluas 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi), atas nama pemegang hak Ike Sulvia, Tanggal Lahir / Akta Pendirian 12 desember 1964

Untuk kepentingan dan biaya hidup anak yang bernama Juan Edric Halim sepanjang mengenai hak

• - Menyatakan pendirian Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum

  Bahwa dalam akta pendirian No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuatoleh dan dihadapat Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan (Tergugat IV)sebagaimana tersebut dalam pasal 5 yaitu Yayasan Aceh Sepakat mempunyaikekayaan adalah sebagai berikut :1)2)Yayasan mempunyai kekayaan awal yang dipisahkan yang terdiri dari uangsebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan dua pasal ini,kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau bendaberwujud

  Menyatakan pendirian Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan Akta No. 25tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris LilaMeutia, SH, MKn, Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum ;4. Menyatakan Perbuatan Tergugat II dan IIl yang mendirikan Yayasan yangmengatas namakan Aceh Sepakat sesuai dengan akta No. 13 tertanggal27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpNNotaris di Medan (Tergugat IV) adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum ;5.

  Yayasan Aceh Sepakat berdasarkan Akta Pendirian No.25 tertanggal 24 Agustus 2007.....dan petitum gugatan pada halaman 7 (tujuh) angka 3 (tiga) yang menyebutkanMenyatakan pendirian Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan Akta No.25tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia,SH.MKn, Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum, halaman 8(delapan) angka 6 (enam) yang menyebutkan Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai asetaset hak milik Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan

  ,MKn, Notaris diMedan...... adalah merupakan dalil yang tidak ada kaitannya dengan perkara aquo, karena dalam pendirian Yayasan Aceh Sepakat, Tergugat I, II dan III tidakmengenal akte yang diperbuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH.

  P 14 ;Foto Copy Akte Pendirian Yayasan Aceh Sepakat No. 13 tertanggal 27 Oktober2011 yang didirikan oleh Tergugat Il dan Tergugat III dan Akte Yayasan AcehSepakat No.13 yang dikeluarkan oleh Notaris Fenty Iska, SH,SpN. Bahwa aktetersebut sama sekali tidak ada kaitan hukum dengan Akte Yayasan AcehSepakat No.25/Salinan Kedua tanggal 24 Agustus 2001 yang dikeluarkan olehNotaris Lila Meutia, SH, MKn, selanjutnya diberi tanda bukti.....................

• Dalam Pokok Sengketa:

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010428.AH.01.07.TAHUN 2022, tanggal 17 Oktober 2022, tentang Pengesahan Pendirian Perkum-pulan Ikatan Alumni Universitas Trisakti;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010428.AH.01.07.TAHUN 2022, tanggal 17 Oktober 2022, tentang

  Pengesahan Pendirian Perkumpulan Ikatan Alumni Universitas Trisakti;

• Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 463.500,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

• >

  Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Negosiasi (Asli)

  Berita Acara Hasil Pemilihan beserta Lampiran (Asli)

  Penetapan Pemenang (Asli)

  Pengumuman Pemenang Tender Pascakualifikasi (Asli)

  Berita Acara Masa Sanggah Tender Pascakualifikasi beserta Lampiran (Asli)

  Laporan Hasil Tender Pascakualifikasi (Asli)

  1 (Satu) Dokumen Asli Kontrak Nomor Surat Perjanjian : 530- 1133/IND/VII/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Pekerjaan Pendirian

  /Revitalisasi Ruang Sarana Penunjang Baru (DAK) Nilai Kontrak Rp. 529.000.000 Penyedia CV Al-Fonso;

• 1 (Satu) Dokumen Asli Kontrak Nomor Surat Perjanjian : 530- 1135/IND/VII/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Pekerjaan Pendirian/Revitalisasi Gedung, Ruang/Area Produksi (DAK) Nilai Kontrak Rp. 291.500.000.- Penyedia CV Qorry
• 1 (Satu) Dokumen Asli Kontrak Nomor Surat Perjanjian : 530- 1137/IND/VII/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Pekerjaan Pendirian/Revitalisasi Infrastruktur Fisik Di

  ALFONSO Nomor 2341 tanggal 14 September 2021

• Pembayaran termin akhir (100%) dari Pekerjaan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota, dhi; Pendirian/ Revitalisasi Ruang Sarana Penunjang Baru (DAK) CV Alfonso Nomor 4326 tanggal 17 Desember 2021
• Pembayaran Uang Muka 20% dari Pekerjaan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota, dhi; Pendirian/ Revitalisasi Infrastruktur Fisik di dalam Sentra IKM/ Pembuatan pagar keliling

  dhi; Pendirian/ Revitalisasi Gedung, Ruang/ Area Produksi (DAK) CV QORRY Nomor 2357 tanggal 15 September 2021;

• Pembayaran termin ke: I-V (100%) lunas dari Pekerjaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dhi; Pendirian/ Revitalisasi Gedung, Ruang/ Area Produksi (DAK) CV Qorry Nomor 3429 tanggal 22 November 2021
• Pembayaran Uang Muka 20% dari Pekerjaan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota

  , dhi; Pendirian/ Revitalisasi Instalasi Pengelolaan Air Bersih (IPAB) (DAK) CV QORRY Nomor 2356 tanggal 15 September 2021

• Pembayaran termin I (30%) dari Pekerjaan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota, dhi; Pendirian/ Revitalisasi Instalasi Pengelolaan Air Bersih (IPAB) (DAK) CV QORRY Nomor 3130 03 November 2021
• Pembayaran termin akhir (100%) dari Pekerjaan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota, dhi; Pendirian

• ANEKA REGALINDO, Akta Pendirian No.11, tanggal 03 Maret 1987;

  - Perusahaan, dengan nama PT. HERSOME INDONESIA, Akta Pendirian tanggal 25 Juli 1997;

  - Perusahaan, dengan nama PT. MASOLIKALERINDO PRKASA, Akta Pendirian No.141 tanggal 21-02-1990;

  - Perusahaan, dengan nama PT. HER YEONG KITCHEN WARE INDONESIA, Akta Pendirian No. 65 tanggal 25-08-2000;

  - Perusahaan, dengan nama PT.

  KARUNIA ALAM WAIGEO, di Sorong, Akta Pendirian No.25 tanggal 28-08-2006;

  - Perusahaan, dengan nama PT. ANEKA METAL INDUSTRY berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, Akta Pendirian No.103 tanggal 31-08-2006;

  - Perusahaan, dengan nama PT. BUMI BUTON DELIA MEGAH, berkedudukan di Kota Surabaya, Akta Pendirian No.44 tanggal 28-06-2007;

  - Perusahaan, dengan nama PT.

  ANEKA TIARA BOX, berkedudukan di Surabaya, Akta Pendirian No.73 tanggal 27-06-2000;

  - Perusahaan, dengan nama PT. HERSOME INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yang Anggaran Dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham tanggal 30-01-1996 No.

• diterima;

  II. DALAM PENUNDAAN:

  - Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;

  III. POKOK SENGKETA:

  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

  2. Menyatakan batal:

  a. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian

  Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh Tanggal 14 April 2022; dan

  b. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi Tanggal 06 Oktober 2022;

  3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

  a. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh Tanggal 14 April 2022; dan

  b. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi Tanggal 06 Oktober 2022;

  4.

• ALBERTUS SIHITE, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  Menyatakan barang bukti berupa :

  1. 1 (satu) berkas Asli Akta Pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI-2000 tanggal 17 Nopember 2000;

  2. 2 (dua) lembar Asli Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI-2000 tanggal 17 Nopember 2000

  3. 1 (lembar) Asli Surat Penjelasan Klarifikasi atas Legalitas Koperasi

  Bank Mandiri (Persero), Tbk, Nomor : BBC.BDG/0733/2012, tanggal 04 Juni 2012, Perihal Permohonan Kredit Koperasi Wahana Mitra Kencana;

  6. 1 (satu) berkas fotocopy Akta Pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana No. 179/BH/KWK.10/XI-2000, tanggal 17 Nopember 2000;

  7. Surat Legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah RI Nomor : 179/BH/KWK.10/XI-2000, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;

  dikembalikan kepada Saksi Pantur Banjarnahor;

  >

  Sedangkan, barang bukti berupa:

  1. 1 (satu) berkas Asli Akta Pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI-2000, tanggal 17 Nopember 2000

  2. 2 (dua) lembar Asli Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI-2000, tanggal 17 Nopember 2000;

  3. 1 (satu) berkas surat dari kantor Hukum EDDY RELIAT SILALAHI dan REKAN Nomor : 034/KH.ER/V/2012, Perihal mohon penjelasan serta klarifikasi atas legalitas Koperasi

  No. 179/BH/KWK.10/XI-2000 tanggal 17 Nopember 2000;

  4. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI-2000, tanggal 17 Nopember 2000, dengan susunan pengurus : Ketua Pantur Banjarnahor, Wakil Ketua Drs. Dadang Darmawan, Sekretaris B. Albertus Sihite, SH, Bendahara I. Budi Syafrudin M dan Bendahara II.

  Sedangkan barang bukti berupa:

  1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI-2000, tanggal 17 Nopember 2000, dengan susunan pengurus : Ketua Pantur Banjarnahor, Wakil Ketua Drs. Dadang Darmawan, Sekretaris B. Albertus Sihite, SH, Bendahara I. Budi Syafrudin M dan Bendahara II.

  Bank Mandiri (Persero), Tbk,Nomor : BBC.BDG/0733/2012, tanggal 04 Juni 2012, PerihalPermohonan Kredit Koperasi Wahana Mitra Kencana;6) 1 (Satu) berkas fotocopy Akta Pendirian Koperasi Wahana MitraKencana No. 179/BH/KWK.10/XI2000, tanggal 17 Nopember2000;7) Surat Legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi danPengusaha Kecil Menengah RI Nomor : 179/BH/KWK.10/XI2000,tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;Dikembalikan kepada Saksi Pantur Banjarnahor.1)2)3)4)1 (satu) berkas Asli Akta Pendirian Koperasi

  Surat Legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi danPengusaha Kecil Menengah RI Nomor : 179/BH/KWK.10/XI2000,tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;dikembalikan kepada Saksi Pantur Banjarnahor;Sedangkan, barang bukti berupa:1. 1 (satu) berkas Asli Akta Pendirian Koperasi Wahana MitraKencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI2000, tanggal 17 Nopember20002. 2 (dua) lembar Asli Surat Pengesahan Akta Pendirian KoperasiWahana Mitra Kencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI2000, tanggal17 Nopember 2000;3. 1 (satu) berkas

  Kekeliruan dimaksud dapatdijelaskan sebagai berikut :1) Tidak cermat menilai bentuk atau format Akta Pendirian Koperasi.Bahwa bentuk atau format akta pendirian koperasi Wahana Mitrakencana dibuat tidak mengacu pada bentuk atau format yangditentukan oleh undangundang, tapi dibuat sesuai bentuk dan formatyang disepakati oleh para pendiri.

  Akta pendirian Koperasi WahanaMitra Kencana dibuat sendiri oleh para pendiri koperasi Wahana Mitrahalaman 41 dari 53 Putusan Nomor 279/PID/2019/PT.BDGKencana dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran DasarKoperasi, yang bunyi lengkapnya :Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh parapendiri dalam rangka pembentukan Koperasi, dan memuat anggarandasar.4)

  Surat Legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PengusahaKecil Menengah RI Nomor : 179/BH/KWK.10/XI2000, tentangPengesahan Akta Pendirian Koperasi;dikembalikan kepada Saksi Pantur Banjarnahor;Sedangkan, barang bukti berupa:1. 1 (Satu) berkas Asli Akta Pendirian Koperasi Wahana Mitra KencanaNomor : 179/BH/KWK.10/XI2000, tanggal 17 Nopember 20002. 2 (dua) lembar Asli Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi WahanaMitra Kencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI2000, tanggal 17 Nopember2000;3. 1 (Satu)

• ALBERTUS SIHITE, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  Menyatakan barang bukti berupa :

  1. 1 (satu) berkas Asli Akta Pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI-2000 tanggal 17 Nopember 2000;

  2. 2 (dua) lembar Asli Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI-2000 tanggal 17 Nopember 2000

  3. 1 (lembar) Asli Surat Penjelasan Klarifikasi atas Legalitas Koperasi

  Bank Mandiri (Persero), Tbk, Nomor : BBC.BDG/0733/2012, tanggal 04 Juni 2012, Perihal Permohonan Kredit Koperasi Wahana Mitra Kencana;

  6. 1 (satu) berkas fotocopy Akta Pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana No. 179/BH/KWK.10/XI-2000, tanggal 17 Nopember 2000;

  7. Surat Legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah RI Nomor : 179/BH/KWK.10/XI-2000, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;

  dikembalikan kepada Saksi Pantur Banjarnahor;

  >

  Sedangkan, barang bukti berupa:

  1. 1 (satu) berkas Asli Akta Pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI-2000, tanggal 17 Nopember 2000

  2. 2 (dua) lembar Asli Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI-2000, tanggal 17 Nopember 2000;

  3. 1 (satu) berkas surat dari kantor Hukum EDDY RELIAT SILALAHI dan REKAN Nomor : 034/KH.ER/V/2012, Perihal mohon penjelasan serta klarifikasi atas legalitas Koperasi

  No. 179/BH/KWK.10/XI-2000 tanggal 17 Nopember 2000;

  4. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI-2000, tanggal 17 Nopember 2000, dengan susunan pengurus : Ketua Pantur Banjarnahor, Wakil Ketua Drs. Dadang Darmawan, Sekretaris B. Albertus Sihite, SH, Bendahara I. Budi Syafrudin M dan Bendahara II.

  Sedangkan barang bukti berupa:

  1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI-2000, tanggal 17 Nopember 2000, dengan susunan pengurus : Ketua Pantur Banjarnahor, Wakil Ketua Drs. Dadang Darmawan, Sekretaris B. Albertus Sihite, SH, Bendahara I. Budi Syafrudin M dan Bendahara II.

  Bank Mandiri (Persero), Tbk,Nomor : BBC.BDG/0733/2012, tanggal 04 Juni 2012, PerihalPermohonan Kredit Koperasi Wahana Mitra Kencana;6) 1 (Satu) berkas fotocopy Akta Pendirian Koperasi Wahana MitraKencana No. 179/BH/KWK.10/XI2000, tanggal 17 Nopember2000;7) Surat Legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi danPengusaha Kecil Menengah RI Nomor : 179/BH/KWK.10/XI2000,tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;Dikembalikan kepada Saksi Pantur Banjarnahor.1)2)3)4)1 (satu) berkas Asli Akta Pendirian Koperasi

  Surat Legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi danPengusaha Kecil Menengah RI Nomor : 179/BH/KWK.10/XI2000,tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;dikembalikan kepada Saksi Pantur Banjarnahor;Sedangkan, barang bukti berupa:1. 1 (satu) berkas Asli Akta Pendirian Koperasi Wahana MitraKencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI2000, tanggal 17 Nopember20002. 2 (dua) lembar Asli Surat Pengesahan Akta Pendirian KoperasiWahana Mitra Kencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI2000, tanggal17 Nopember 2000;3. 1 (satu) berkas

  Kekeliruan dimaksud dapatdijelaskan sebagai berikut :1) Tidak cermat menilai bentuk atau format Akta Pendirian Koperasi.Bahwa bentuk atau format akta pendirian koperasi Wahana Mitrakencana dibuat tidak mengacu pada bentuk atau format yangditentukan oleh undangundang, tapi dibuat sesuai bentuk dan formatyang disepakati oleh para pendiri.

  Akta pendirian Koperasi WahanaMitra Kencana dibuat sendiri oleh para pendiri koperasi Wahana Mitrahalaman 41 dari 53 Putusan Nomor 279/PID/2019/PT.BDGKencana dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran DasarKoperasi, yang bunyi lengkapnya :Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh parapendiri dalam rangka pembentukan Koperasi, dan memuat anggarandasar.4)

  Surat Legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PengusahaKecil Menengah RI Nomor : 179/BH/KWK.10/XI2000, tentangPengesahan Akta Pendirian Koperasi;dikembalikan kepada Saksi Pantur Banjarnahor;Sedangkan, barang bukti berupa:1. 1 (Satu) berkas Asli Akta Pendirian Koperasi Wahana Mitra KencanaNomor : 179/BH/KWK.10/XI2000, tanggal 17 Nopember 20002. 2 (dua) lembar Asli Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi WahanaMitra Kencana Nomor : 179/BH/KWK.10/XI2000, tanggal 17 Nopember2000;3. 1 (Satu)

• Akta Pendirian PT Anugrah Alam Katingan nomor 39 tanggal 31 Desember 2003.b. Akta pendirian PT Anugrah Alam Katingan nomor 39 tanggal 31 Desember 2005.c. Akta pendirian PT Anugrah Alam Katingan nomor 101 tanggal 31 Desember 2009.d. Akta Pendirian PT Anugrah Alam Katingan nomor 109 tanggal 23 Nopember 2010.e. Surat Keputusan Kemenkum HAM RI nomor AHU-60047. AH.0102 tanggal 27 Nopember 2010.f. Surat perjanjian jual beli tanggal 16 Maret 2011.g.

  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADINATA TUPEL SH, Bin TUPELANTON engan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan potong tahanan.Menyatakan barang bukti berupa : Akta pendirian PT Anugerah Alam Katingan no 39 tanggal 31 Desember2003; Akta pendirian PT Anugerah Alam Katingan no 39 tanggal 31 Desember2005; Akta pendirian PT Anugerah Alam Katingan no 101 tanggal 31Desember 2009; Akta pendirian PT Anugerah Alam Katingan no 109 tanggal 23 Nopember2010; Surat Keputusan Kemenkumham RI no: AHU60047.AH

  SUTRA ALI dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi bekerja di Kantor Notaris Agustri Paruna, S.H. sejak tahun1999 hingga sekarang sebagai staf di bagian pendirian PT;Bahwa Saksi sering melihat Adinata Tupel datang ke Kantor NotarisAgustri Paruna, S.H. sejak sekitar tahun 2003 yang biasanya langsungmasuk bertemu dengan Notaris Agustri Paruna, S.H.

  Thea Farina, S.H., M.Kn. dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik danmembenarkan keterangan tersebut;Bahwa syarat pendirian suatu perseroan termuat dalam UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pertama harusHalaman 41 dari 66 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN Pikada akta notaris yang selanjutnya dimintakan persetujuan Menteri Hukumdan HAM, dalam pendirian harus struktur berupa ada direksi dankomisaris;Bahwa prosedur

  (dua ribu) lembar saham dan Adinata Tupelsebagai Direktur Utama dengan kepemilikan saham 10 % atau 500 (lima ratus)lembar saham.Menimbang bahwa, saksi Kusnadi Bustani Halijam menerangkan bahwapada awalnya yakni tahun 2003 saksi mendirikan PT Anugrah Alam Katingandengan Akta pendirian No. 39 tanggal 31 Desember 2003 akta tersebut dibuatoleh Notaris Agustri Paruna, SH.

  Akta Pendirian PT Anugrah Alam Katingan nomor 39 tanggal 31Desember 2003.b. Akta pendirian PT Anugrah Alam Katingan nomor 39 tanggal 31Desember 2005.c. Akta pendirian PT Anugrah Alam Katingan nomor 101 tanggal 31Desember 2009.d. Akta Pendirian PT Anugrah Alam Katingan nomor 109 tanggal 23Nopember 2010.e. Surat Keputusan Kemenkum HAM RI nomor AHU60047. AH.0102tanggal 27 Nopember 2010.f. Surat perjanjian jual beli tanggal 16 Maret 2011.g.