terletak di BlokDungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h.Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, KabupatenBandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) adalah sebagaiperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan segenap ahliwaris Neneng Sastramidjaja selaku pemilik yang sah;Menyatakan penerbitaan sertfikat hak milik pengganti sehingga tercatatHalaman 4 dari 17 hal. Nomor 912 PK/Padt/201812.13.14.15.16.menjadi SHM. Nomor 695/Kel.

terletak di BlokDungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h.Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, KabupatenBandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) adalah sebagaiperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan segenap ahliwaris Neneng Sastramidjaja selaku pemilik yang sah;Menyatakan penerbitaan sertfikat hak milik pengganti sehingga tercatatmenjadi SHM. Nomor 695/Kel.

terletak di BlokDungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h.Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, KabupatenBandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat) adalah sebagaiperbuatanmelawan hukum yang merugikan Penggugat dan seganap ahliwaris Neneng Sastramidjaja selaku pemilik yang sah;Menyatakan penerbitaan sertifikat hak milik pengganti sehingga tercatatmenjadi SHM. Nomor 695/Kel.

Bahwa oleh karena itu para pemohon sangat membutuhkan penetapanasalusul anak dari Pengadilan Agama Malang sebagai dasar dan kelengkapanadministrasi dalam penerbitaan akta kelahiran bagi anak para pemohon;5.

Sedangkan milikMELLIAYATI seluas + 40 Ha dan milik saksi MASTUR DM seluas + 115 Hadan jumlah keseluruhan 251,5 Ha sedangkan sisanya seluas + 199 Ha akanterdakwa ganti dengan milik masyarakat namun tidak ada SPT nya;Dalam penerbitaan Surat Keterangan Tanah, Kepala Desa maupun Camattidak melakukan pengukuran maupun terjun ke lokasi, sedangkan untuk KetuaRT, Petugas Pemeriksa / Pengukur tidak melakukan pengukuran tetapi hanyamelihat lokasi saja.

Sastramidjaja Neneng Alias Neneng Sastramidjaja;Menyatakan penerbitaan Sertipikat Hak Milik oleh Turut Tergugat Il atas namaTergugat masingmasing:7.1.

./2014/PT.PR.sisanya seluas + 199 Ha akan terdakwa ganti dengan milik masyarakatnamun tidak ada SPT nya ;Dalam penerbitaan Surat Keterangan Tanah, Kepala Desa maupunCamat tidak melakukan pengukuran maupun terjun ke lokasi,sedangkan untuk Ketua RT, Petugas Pemeriksa / Pengukur tidakmelakukan pengukuran tetapi hanya melihat lokasi saja.

ang diambil oleh TermohonKasasi dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 24 oleh TermohonKasasi Il adalah berada di dalam titik/oatok huruf AIHPQRA yangmerupakan sebahagian dari tanah wakaf milik Mesjid Raya RuhamaPetumbukan.Sehingga penerbitaan Sertifikat Hak Milik Nomor tersebut adalahcacad hukum;5.

maupun materi yang tercantum didalamnya bertentangandengan ketentuan Perundangundangan sebagaimana diuraikan diatas;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan halhal sebagai berikut;1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Penolakan atau Fiktif Negatif atau Sikap Diamyang dilakukan oleh Tergugat terhadap Surat Permohonan Penggugat tanggal 8 Juli2011 tentang Permohonan Penerbitaan

oleh Turut Tergugat Ill keduanya tercatat atas nama Tergugat adalahcacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan penerbitaan sertifikat hak milik pengganti sehingga tercatatmenjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1823/Kel. Wates, seluas 19.320 m?dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1853/Kel. Wates, seluas 5.180 m?

sengketa a quo;Bahwa perbuatan Tergugat II selaku pihak yang berwenang berdasarkan undangundang dalam menerbitkan legalitas suatu kepemilikan hak ternadap sebidangtanah, tanpa keinginan dan itikad baik untuk mencoba mengklarifikasi secaralangsung kepada Para Penggugat, dengan memanggil Para Penggungat untukberdiskusi pada saat proses awal surat pemberitahuan keberatan terhadap prosespengurusan hak milik terhadap sebidang tanah a quo merupakan pelanggaranperbuatan terhadap peraturan prosedural dalam penerbitaan

., melawan PiterWuisan;24.Perkara Perdata Nomor 55/Pdt.G/1994/PN Uj.Pdg;25.Perkara Perdata Nomor 283/Pdt.G/1996/PN Uj.Pdg;26.Pengurusan Penerbitaan hak Sertifikat obyek yang terletak di JalanNusantara Nomor 48 sampai dengan 56 Makassar;Hal. 6 dari 50 Putusan No.466 PK/Pdt/201427.Pencegahan Penerbitan Sertifikat yang terletak di Jalan BotolempanganNomor 36 dan 36 A Makassar;. Bahwa dalam pengurusan perkaraperkara tersebut di atas (dari point 1 sampaidengan point 28) termaksud, Penggugat (Drs.

Nomor 706 K/Pid/1996 melawan an.Terdakwa Piter Wuisan;24.Perkara Perdata Nomor 321/Pdt.G/1996/PN Uj.Pdg., melawan PiterWuisan;Hal. 16 dari 50 Putusan No.466 PK/Pdt/201425.Perkara Perdata Nomor 55/Pdt.G/1994/PN Uj.Pdg;26.Perkara Perdata Nomor 283/Pdt.G/1996/PN Uj.Pdg;27.Pengurusan Penerbitaan hak Sertifikat obyek yang terletak di JalanNusantara Nomor 48 sampai dengan 56 Makassar;28.Pencegahan Penerbitan Sertifikat yang terletak di Jalan BotolempanganNomor 36 dan 36 A Makassar;.

Nomor 706 K/Pid/1996 melawan an.Terdakwa Piter Wuisan;(24)Perkara Perdata Nomor 321/Pdt.G/1996/PN Uj.Pdg., melawan PiterWuisan;(25) Perkara Perdata Nomor 55/Pdt.G/1994/PN Uj.Pdg;(26) Perkara Perdata Nomor 283/Pdt.G/1996/PN Uj.Pdg;(27)Pengurusan Penerbitaan hak Sertifikat obyek yang terletak di JalanNusantara Nomor 48 sampai dengan 56 Makassar;(28) Pencegahan Penerbitan Sertifikat yang terletak di Jalan BotolempanganNomor 36 dan 36 A Makassar;5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, bahwa :1.

Perkara Perdata No. 283/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg;27.Pengurusan Penerbitaan hak Sertifikat obyek yang terletak diJalan Nusantara No.48 s/d 56 Makassar;28.Pencegahan Penerbitan Sertifikat yang terletak di JalanBotolempangan No.36 dan 36 A Makassar;5. Bahwa dalam pengurusan perkaraperkara tersebut di atas (dari point 1s/d point 28) termaksud, Penggugat (Drs.

Jo No : 706 K/Pid/1996 melawan an.Terdakwa PITER WUISAN;(24) Perkara Perdata No : 321/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg, melawanPITER WUISAN;(25) Perkara Perdata No : 55/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg ;(26) Perkara Perdata No. 283/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg;(27) Pengurusan Penerbitaan hak Sertifikat obyek yang terletak diJalan Nusantara No.48 s/d 56 Makassar;(28) Pencegahan Penerbitan Sertifikat yang terletak di JalanBotolempangan No.36 dan 36 A Makassar;5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa :1.

Jo No : 706 K/Pid/1996 melawan an.Terdakwa PITER WUISAN;(24) Perkara Perdata No : 321/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg, melawanPITER WUISAN;(25) Perkara Perdata No : 55/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg ;(26) Perkara Perdata No. 283/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg;(27) Pengurusan Penerbitaan hak Sertifikat obyek yang terletak diJalan Nusantara No.48 s/d 56 Makassar;(28) Pencegahan Penerbitan Sertifikat yang terletak di JalanBotolempangan No.36 dan 36 A Makassar;5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, bahwa :1.

Sebabpenjatuhan sanksi berupa penerbitaan obyek sengketa a quo bukan karenaHalaman 40 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.disebabkan adanya pelanggaran disiplin PNS akan tetapi penjatuhan sanksiberupa penerbitaan obyek sengketa didasarkan penegakan hukum ataupelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan.Bahwa selain itu) apabila mencermati redaksi ketentuan PeraturanPemerintah

halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.Bahwa terhadap penerbitan obyek sengeketa oleh Tergugat telan sesuaidengan syarat sahnya suatu KTUN yakni mencakup, aspek prosedur, aspekwewenang, dan aspek substansi, dengan penjelasan sebagai berikut :Aspek prosedur:Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa apabiladitunjau dari aspek prosedur, telah sesuai dengan aspek prosedur, namunbukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat tersebutdiatas, karena penjatuhan sanksi berupa penerbitaan

obyek sengketa a quobukan karena disebabkan adanya pelanggaran disiplin PNS akan tetapipenjatunan sanksi berupa penerbitaan obyek sengketa didasarkanpenegakan hukum atau pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.Bahwa selain itu) apabila mencermati redaksi ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, pasal 23 ayat (1)tersebut diatas nampak bahwa

Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees,Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat) adalahsebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat danseganap ahli waris Neneng Sastramidja selaku pemilik yang sah;Menyatakan penerbitaan sertpikat hak milik pengganti sehingga tercatatmenjadi SHM. Nomor 695/Kel. Ciseureuh, seluas 5.610 m?

Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees,Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat) adalahsebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat danseganap ahli waris Neneng Sastramidja selaku pemilik yang sah;Menyatakan penerbitaan sertpikat hak milik pengganti sehingga tercatatmenjadi SHM. Nomor 695/Kel. Ciseureuh, seluas 5.610 m? atas namaHalaman 24 dari 41 hal. Put.

Landono,Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan dokumen yang menyertainya adalahSKAU (Surat Keterangan Asal Usul ) dari ke tiga(3) contener tersebut adalahdari Desa Mereka, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, pemilik sesuaisertifikat atas nama ABIDIN, S, dan oleh penyidik setelah diselidiki diketahuiternyata palsu;Bahwa, benar kepalsuan surat tersebut diketahui dari Penerbitaan surattersebut yaitu dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL GAFUR, S.Hut tanggal20 Agustus 2014, Desa Meraka, Kecamatan Puriala

Konggoasa dan ternyata setelah dilakukan pengecekanterhadap surat keterangan yang menyertai kayu jati sebanyak 2.667keping/picis tersebut ternyata dokumen yang menyertainya adalah palsu; Bahwa dokumen yang menyertainya adalah SKAU Surat Keterangan Asal Usuldan diketahui SKAU palsu' karena Penerbitaan surat tersebut yangpemeriksaan dan yang menandatangani adalah ABDUL GAFUR, S.Hut padatanggal 20 Agustus 2014, untuk Desa Meraka, Kecamatan Puriala, KabupatenKonawe, sedangkan setelah ditanyakan, bahwa

tindak pidana.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c UU ASNdikaitkan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, maka secarahukum sebelum TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa,seharusanya TERGUGAT terlebih dahulu menberbitkan KeputusanTata Usaha Negara berupa Pemberhentian Sementara bagiHalaman 21 dari 61 Halaman Putusan Nomor : 166/G/2016/PTUNJKT.PENGGUGAT ketika PENGGUGAT ditetapbkan menjadi Tersangkadan ditahan atau dengan kata lain Keputusan PemberhentianSementara merupakan dasar dari Penerbitaan

Pasal 112 ayat 13, menyebutkan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, BawasluProvinsi, Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamata, PPL dan14.15.16.V7.PPLN wajib melaksanakan keputusan DKPP ; Oleh karena dictum putusan DKPP No. 67/DKPPPKEIII/2014tertanggal 09 Juni 2014 menyebutkan memerintahkan Tergugat untukmelaksanakannya, maka menurut hemat Tergugat II Intervensipenerbitan objek sengketa a quo adalah kewajiban Tergugat yangharus dilaksanakan, sehingga penerbitaan objek

KawasanIndustri medan (persero), yang untuk selanjutnya disebut sebagai objekpermohonan;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokPermohonan mengenai penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaanwewenang dalam penerbitaan objek permohonan, Majelis Hakim terlebih dahuluakan mempertimbangkan mengenai syarat formal yang menjadi dasarpermohonan meliputi Kewenangan Pengadilan dan Kedudukan Hukum (legalstanding) Pemohon dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut:Putusan Nomor

Menyatakan penerbitaan sertpikat hak milik pengganti sehingga tercatat menjadi SHM. No. 695/Kel. Ciseureuh, seluas 5.610 M2 atas nama TERGUGAT II, III dan IV adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;12.

Menyatakan penerbitaan sertpikat hak milik pengganti sehingga tercatat menjadiSHM. No. 695/Kel. Ciseureuh, seluas 5.610 M? atas nama TERGUGAT Il, Ill danIV adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harusdibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat;Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 149/Pat.G/2015/PN.

terletak di BlokDungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h.Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, KabupatenBandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat) adalah sebagaiperbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT dan seganap ahliwaris Neneng Sastramidja selaku pemilik yang sah;Menyatakan penerbitaan sertpikat hak milik pengganti sehingga tercatatmenjadi SHM. No. 695/Kel. Ciseureuh, seluas 5.610 M?

Bahwa Penggabungan gugatan Wanprestasi dengan PMHdapat juga dilinat dari Penempatan Tergugat III dan IV sebagaiTergugat Utama (Bukan Turut Tergugat) bersamasamaTergugat dan II dalam gugatan secara hukum ini berartidalam Penerbitaan SHM No.2687 tanggal 09 Juli 2008terdapat Konspirasi bersama oleh Para Tergugat sehinggaharus mengganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukumtsb secara tanggung renteng (Vide Butir 13 Petitum gugatan)sedangkan Konstruksi hubungan hukum antara Tergugat dengan Usman Boyon

Menyatakan penerbitaan sertpikat hak milik pengganti sehingga tercatat menjadi SHM. No. 695/Kel. Ciseureuh, seluas 5.610 M2 atas nama TERGUGAT II, III dan IV adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; 12.

mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;Menyatakan penguasaan dan pemilikan TERGUGAT Il, Ill, dan IV atas tanahPersil 30 D.IIl Kohir No.353 luas tanah + 6.487 M2 terletak di BlokDungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h.Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, KabupatenBandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat) adalah sebagaiperbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT dan seganap ahliwaris Neneng Sastramidja selaku pemilik yang sah;Menyatakan penerbitaan